Ditemukan 92506 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknik tenis tehnik
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Putusan lepas Pemerintah daerah Bimbingan teknis Memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah negara republik indonesia tidak sesuai persyaratan teknis “sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi sni yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib”
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-02-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04 / G / 2016 / PTUN.BJM
Tanggal 2 Maret 2016 — PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN II (TAHUN 2015) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I (TAHUN 2013-2014) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN
83 — 30
  • PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN II (TAHUN 2015) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I (TAHUN 2013-2014) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN
    ., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKasubbag Perundangundangan Setda Kota Banjarmasin ;Beralamat di Jalan R.E Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 183.1/05/KUM/2016;selanjutnya disebut sebagai ......... 2.00.0... 0.0 ee eee eee eee TERGUGAT I;PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Il (TAHUN 2015) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam
    PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TAHUN 20132014) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada :1. DR.H.LLUKMAN FADLUN, SH.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS / Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KotaBanjarmasin ;2. IGNASIUS RIZKI P. SALAN, SH.
    Bahwa Pengguna Anggaran ( Tergugat ) adalah Pejabat yang bertanggungjawabatas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaksanakan urusanPemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (berserta perubahannya), Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (Tergugat Il dan Tergugat Ill) sebagaimana Pasal 1 ayat (6)menyebutkan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebutPPTK adalah Pejabat pada unit keria SKPD yang melaksanakan satu ataubeberapa
    Sedangkan jabatan Struktural didefinisikan sebagaijabatan yang secara tegas ada dalam struktural organisasi.Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan sebagaimana Pasal 1 ayat (6) menyebutkan: Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalahPejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatandari satu program sesuai dengan bidang tugasnya, dengan demikian PPTKmelekat pada Jabatan Struktural sehingga merupakan bagaian dari tugas, pokokdan fungsi (PP RI Nomor
    PPK dapat meminta kepada PA untukmenugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangkamembantu tugas PKK. Pasal 11 ayat 1 (satu) berbunyi: PPK memiliki tugas pokok dankewenangan sebagai berikut yaitu huruf c berbunyi: menyetujui buktipembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat perintah Kerja (SPK)/Suratperjanjian huruf d berbunyi: melaksanakan Kontrak dengan PenyediaBarang/Jasa huruf e berbunyi : mengendalikan pelaksanaan Kontrak... dst;20.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 10-07-2015 — Putus : 18-09-2015 — Upload : 07-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 372/PDT/2015/PT DKI
Tanggal 18 September 2015 — DINAMIKA TEKNIS SELARAS
152 — 5
  • DINAMIKA TEKNIS SELARAS
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 07-09-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Oktober 2021 — PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
147 — 70
  • PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 02-02-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN PAINAN Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pnn
Tanggal 30 Agustus 2022 — Penggugat:
WITNAWILIS
Tergugat:
1.SIAL
2.EMA
3.UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
58 — 25
  • Penggugat:
    WITNAWILIS
    Tergugat:
    1.SIAL
    2.EMA
    3.UPTD Disdukcapil (Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 12-09-2017 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 515/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2019 — TATA PERMAI INDAH
Tergugat:
1.KEPALA DINAS BINA MARGA PROPINSI SUMATERA UTARA
2.KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DOLOK SANGGUL
239 — 54
  • TATA PERMAI INDAH
    Tergugat:
    1.KEPALA DINAS BINA MARGA PROPINSI SUMATERA UTARA
    2.KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DOLOK SANGGUL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-10-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3294 K/Pdt/2022
Tanggal 26 Oktober 2022 — PT ABDURRAHMAN MASYAN TIGA LIMA EMPAT (GENERAL CONTRACTOR - SUPPLIER) Lawan SUGIYANTO Dan DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU CQ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE
47 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ABDURRAHMAN MASYAN TIGA LIMA EMPAT (GENERAL CONTRACTOR - SUPPLIER)LawanSUGIYANTODanDINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU CQ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 13-01-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 13 September 2021 — B
2.BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
3.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH TANAM TUMBUH DAN BANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
Turut Tergugat:
1.BUPATI KUTAI TIMUR
2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegitan Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kantor Kabupaten Kutai Timur
86 — 43
  • B
    2.BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
    3.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH TANAM TUMBUH DAN BANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
    Turut Tergugat:
    1.BUPATI KUTAI TIMUR
    2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegitan Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kantor Kabupaten Kutai Timur
    ,berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/2/S.Kuasa/HK/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan Tanah TanamTumbuh Dan Bangunan Kabupaten Kutai Timur,berkedudukan di JI. Bukit Pelangi Kel. Teluk Lingga, Kel.Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab.
    Kegiatan pembebasan tanah dalam gugatan a quoadalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang terkait pelaksanaankegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam SK bupati tersebut yangdimulai ditahun 2013 yang tentunya telah diketahui secara pasti olehTergugat Il dan dijadikannya pejabat pelaksana Teknis Kegiatansebagai Tergugat pula dalam perkara aquo adalah dalam jabatannyakarena perbuatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam perkaraaquo bukanlah perbuatan secara personal pribadi melainkan perbuatandalam
    Sehingga tidaklah jelasGugatan Penggugat ditujukan kepada pejabat pelaksana Teknis Kegiatanpembebasan tanam Tumbuh dan bangunan Kabupaten Kutai Timur tahunberapa dan siapa nama pejabat pelaksana Teknis Kegiatan pembebasantanam Tumbuh danbangunan Kabupaten Kutai Timur tersebut;4.
    Bahwa dalam eksepsi Penggugat halaman 4 (empat) menyatakan yaitu berdasarkan SK Bupati Kutai Timur Nomor 640/K.107/HK/II/ 2013 tanggal 6Februari 2013 sehingga telah jelas bahwa siapa yang dimaksud PejabatPelaksana Teknis Kegiatan pembebasan tanah dalam gugatan a quoadalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang terkait pelaksanaankegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam SK bupati tersebut yangdimulai ditahun 2013 yang tentunya telah diketahul secara pasti olehTergugat II dan dijadikannya pejabat pelaksana
    Teknis Kegiatan;Bahwa terkait SK Bupati Kutai Timur Nomor 640/K.107/HK/II/ 2013 tanggal 6Februari 2013 hanya menetapkan lokasi yang akan dibebaskan akan tetapidalam hal penetapan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembebasantanam Tumbuh dan bangunan Kabupaten Kutai Timur dilakukan oleh PA/KPAmenunjuk PPTK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka kewenanganuntuk mengangkat atau menunjuk PPTK adalah kewenangan PA/KPA bukanBupati (Tergugat Il) sebagaimana diamanahkan lampirannya huruf G angka
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-07-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 4/PDT.G/2016/PN Sgl
Tanggal 12 Juli 2016 — Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka 2.Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kite 3.YUDIANTO 4.JAMAL
119 — 13
  • Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka2.Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kite3.YUDIANTO4.JAMAL
    Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kite, beralamat di JalanJenderal Sudirman No. 586 Sungailiat Bangka, dalam hal ini memberikanHalaman dari91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Padt.G/2016/PN Sglkuasa kepada SUPARDI, S.H., BAGUS NUR JAKFAR ADI SAPUTRO,S.H., M.H., HERDINI ALISTYA, S.H. dan MAHARANI CAHYANTI, S.H.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Wanprestasi
Register : 19-08-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan PN BANJARBARU Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bjb
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat:
SUGIYANTO
Tergugat:
PT.ABDURRAHMAN MASYAN TIGA LIMA EMPAT (GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER)
Turut Tergugat:
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Cq.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE.
73 — 4
  • Penggugat:
    SUGIYANTO
    Tergugat:
    PT.ABDURRAHMAN MASYAN TIGA LIMA EMPAT (GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER)
    Turut Tergugat:
    DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Cq.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 24-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 28/PDT/2022/PT BJM
Tanggal 19 April 2022 — Pembanding/Tergugat : PT.ABDURRAHMAN MASYAN TIGA LIMA EMPAT (GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER)
Terbanding/Penggugat : SUGIYANTO
Terbanding/Turut Tergugat : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Cq.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE.
76 — 24
  • Pembanding/Tergugat : PT.ABDURRAHMAN MASYAN TIGA LIMA EMPAT (GENERAL CONTRACTOR -SUPPLIER)
    Terbanding/Penggugat : SUGIYANTO
    Terbanding/Turut Tergugat : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Cq.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE.
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 12-01-2022 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PN BLORA Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bla
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat:
1.FAISAL GHONY
2.RUDI SETIAWAN
3.MOH CHOIRUL UMAM NIRWANA
Tergugat:
3.BUPATI BLORA
4.TIM PEMBINA TEKNIS PENGISIAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BLORA
54 — 17
  • Penggugat:
    1.FAISAL GHONY
    2.RUDI SETIAWAN
    3.MOH CHOIRUL UMAM NIRWANA
    Tergugat:
    3.BUPATI BLORA
    4.TIM PEMBINA TEKNIS PENGISIAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BLORA
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lelang
Register : 14-10-2009 — Putus : 05-01-2010 — Upload : 23-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 55/G/2009/PTUN.Smg.
Tanggal 5 Januari 2010 — PETRACO Melawan Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Kalikotes-Ngemplak dan paket pekerjaan pembangunan Jalan Ngemplak-Rowo Jombor, Klaten
103 — 30
  • PETRACO Melawan Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Kalikotes-Ngemplak dan paket pekerjaan pembangunan Jalan Ngemplak-Rowo Jombor, Klaten
    Kalikotes,Klaten; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2009,memberikan kuasa kepada :Nama : MARTHENTOELLE,SH ; PekerjaanPIO, gm mn eo ie ie ere mee serie serie seein iin iin ooAl amat : Jalan Setiaki No. 30SalatiQa@s s+ = 24+ = sue = sees eee e Senis Semis emis eee oomJabatan 2Yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; 202 ere ree eee eee eee ee eene ee ee eee eee eee eee eee e MELAWANNama Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Klaten selaku PejabatPelaksana Teknis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 23-07-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 61/PDT/2014/PT.KT.SMDA
Tanggal 23 Juli 2014 — Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Tengah Provinsi Kalimantan Timur : LINAWATI TANZI
27 — 9
  • Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Tengah Provinsi Kalimantan Timur :LINAWATI TANZI
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas WilayahTengah Provinsi Kalimantan Timur : Berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.53 GSamarinda Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2011,telah memberi kuasa kepada 1. H. SUROTO, SH. 2. RADIANSYAH, SH. 3.MUHAMMAD AMIN, SH. 4. YUNIAR WAHYUNI, SH. 5. M.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-07-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 11 Agustus 2022 — AZRILVA KARYA UTAMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
130 — 41
  • AZRILVA KARYA UTAMA
    Tergugat:
    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 17-04-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr
Tanggal 2 September 2020 — PHIBETHA KALAMWIJAYA
2.Satker Pengembangan System Penyediaan Air Minum Prov Riau Ppk Pembinaan Teknis Pengembangan Spam Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
80 — 11
  • PHIBETHA KALAMWIJAYA
    2.Satker Pengembangan System Penyediaan Air Minum Prov Riau Ppk Pembinaan Teknis Pengembangan Spam Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
    SATKER PENGEMBANGAN SYSTEM PENYEDIAAN AIR MINUMPROPINSI RIAU PPK PEMBINAAN TEKNIS PENGEMBANGAN SPAMDITJEN CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, beralamat di Jalan SM Amin Nomor 9A SimpangBaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;Dalam hal ini diwakili oleh ADNAN, SE, MSi dan Drs MUHAIMIN, KasubbagTata Usaha dan Staf Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020 dan telah diregistrasi di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan
    Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Propinsi RiauPPK Pembinaan Teknis Pengembangan SPAM Ditjen Cipta KaryaKementerian Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakyat adalah selakuPemberi Kerja kepada Tergugat dalam hal ini PT. PhibethaKalamWijaya yang berfungsi administratif membayarkan gaji berdasarkanotorisasi Pemberi Kerja;.
    No. : 39/Pdt.SusPHI/2020/PN Pbr66 UU Nomor 13 tahun 2003 mensyaratkan kepada Penyedia jasaPekerja adalah bentuk usaha yang berbadan hukum yang memiliki izindari instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan danharuSs memenuhi persyaratan sebagaimana secara lebih teknis diaturdalam permenaker Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syaratsyaratpenyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.
    Bahwa Tergugat dan Il membuat Kontrak Jasa Non Konsultan antarasatker pengembangan system penyediaan air minum propinsi Riau PPKpembinaan teknis pengembangan SPAM Direktorat PengembanganSistem Penyediaan Air Minum Ditjend Cipta Karya KementerianPekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat dan PT.
    Bahwa Tergugat I, setelah membuat Kontrak Jasa Non Konsultan denganSatker Pengembangan System Penyediaan Air Minum Propinsi Riau PPKPembinaan Teknis Pengembangan SPAM Direkorat PengembanganSistem Penyediaan Air Minum Ditjend Cipta Karya Kementerian Halaman 4 Putusan PHI.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 27-05-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 22 Februari 2021 — UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA
3.PT. YUDHA PUTRA KALTIM
10 — 0
  • UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA
    3.PT. YUDHA PUTRA KALTIM
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 15-08-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 228/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 15 Agustus 2013 — PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ DINAS BINA MARGA BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA WILAYAH SURAKARTA – PENGAMAT JALAN DAN JEMBATAN SOLO CQ PEJABAT PEMBUAT KOMINMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO MANTINGAN I
22 — 9
  • PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ DINAS BINA MARGA BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA WILAYAH SURAKARTA PENGAMAT JALAN DAN JEMBATAN SOLO CQ PEJABAT PEMBUAT KOMINMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO MANTINGAN I
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 19-01-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 03-03-2023
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MKS
Tanggal 2 Maret 2023 — AZRILVA KARYA UTAMA Diwakili Oleh : Junita, SH
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
90 — 32
  • AZRILVA KARYA UTAMA Diwakili Oleh : Junita, SH
    Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN BANGKINANG Nomor 15/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Yayasan Firmar Abadi
Tergugat:
Badarali Madjid
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.UPT KPHP (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi)
19 — 14
  • Penggugat:
    Yayasan Firmar Abadi
    Tergugat:
    Badarali Madjid
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
    2.UPT KPHP (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi)
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 30-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
HARIYANTO alias ACU
75 — 43
  • Menetapkan barang bukti berupa :

    • 18 (delapan belas) pcs hanphone merek XIAOMI 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
    • 15 (lima belas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
    • 9 (sembilan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
    • 11 (sebelas
    ) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 8 (delapan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI Note 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 5 (lima) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belum memenuhi Persyaratan
    Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 4A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 7 (tujuh) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 3 (tiga) unit
    Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 4 (empat) unit Hanphone merek XIAOMI Note 2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 1 (satu) unit Hanphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 20 (dua puluh) unit Hanphone merek XIAOMI 4X diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian
    Komunikasi dan Informatika RI;
  • 26 (dua puluh enam) unit Hanphone merek XIAOMI batangan berbagai macam tipe diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 4 (empat) unit Hanphone merek HUAWEI 5S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 2 (dua) unit Hanphone merek HUAWEI 6S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
  • 1 (satu)
    Utr=18 (delapan belas) pcs hanphone merek XIAOMI 4 diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;15 (lima belas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5A diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;*9 (sembilan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;#11 (Ssebelas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5 diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari
    Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;7 (tujuh) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;*6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhiPersyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhiPersyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;4 (empat) unit Hanphone merek XIAOMI Note 2 diduga belummemenuhi
    Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;1 (Satu) unit Hanphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhiPersyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;20 (dua puluh) unit Hanphone merek XIAOMI 4X diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
    Utr. 11 (Sebelas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5 didugabelum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasidan Informatika RI;. 8 (delapan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5A didugabelum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasidan Informatika RI;" 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI Note 4 diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;. 5 (lima) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian
    Komunikasi danInformatika RI;" 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 4A diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;. 7 (tujuh) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;. 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi danInformatika RI;. 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belummemenuhi Persyaratan Teknis