persidangandan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam buktiP.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Terugattelah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapatberdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yangdijatuhkan Pengadilan adalah talak bain shugra terhadapPenggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(verstek );Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana dimaksud oleh surat UADA

Dalam kaitan ini berdasar pula padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/T uada/Ag/X/2002 tanggal 21Oktober 2002, J o Buku II Edisi Revisi pada angka 8 (delapan) huruf (k)halaman 148, 149;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukangugatan rekonvensi akibat terjadinya perceraian yaitu : Muth sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah); Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah); Nafkah terhutang 8 bulan, setiap bulan Rp.1.500.000, (satu juta limaratus ribu

menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampakadanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit kKeduanyauntuk didamaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatu bainsughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989, pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.28/T UADA

Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yangdijatuhkan Pengadilan adalah talak baiin shugra, makaMajelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugatmenjatuhkan talak satu bain shugra terhadap' Penggugatpatut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek );Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana dimaksud oleh surat UADA ULDILAG MARI Nomor28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkandengan kewajiban Panitera

Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yangdijatuhkan Pengadilan adalah talak baiin shugra, makaMajelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugatmenjatuhkan talak satu bain shugra terhadap' Penggugatpatut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek );Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana dimaksud oleh surat UADA ULDILAG MARI Nomor28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkandengan kewajiban Panitera

No194/Pdt.G/2017/PA.Prgimemperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungNo.28/T UADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama

PotiMenimbang bahwa Sya kh Mahmlid Syalthout, mahtan Rek oAAzha dalam kitabnya A Fa awa sebagaimana dikutip o eff Maje is Uama Indonesia Mun sebaga landasan fatwanya tentang ha 9nmengemukakan, untuk mengetahu hukum s am dalam masa ahtabanny (pengangkatan anak/adopsi) pe u difaham bahwa tabanny uada dua bentuk salah satu d= antaranya adalah bahwa seorangmengambil anak orang an untuk diperlakukan sepert anak kandungsendir daam angkarmemberi kasih sayang nafkah pendidikan dan keperludan a,nnyadan secara

Nomor : 28/T UADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, joYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni2010, maka Majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepadaPegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar

akibat hukumdari talak satu bain sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidupbersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1),Undangundang Nomor / tahun 1989 sebagaimana telah diuban denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 5U fahun ZUUY, jo Pasal 35 Peraturan Pemerntan Nomor yTahun 1975, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor : 28/1 UADA

maupaunketerangan saksisaksi, di mana Judex Facti/Pengadilan tingkat bandingdengan begitu mudah dan gampangnya menyatakan batal demi hukum buktiSertipikat Hak Milik Nomor 91, tanggal 26 Januari 2010 (bukti T11, T21,T31) tanpa dasar hukum yang kuat kemudian membenarkan terhadap yangtidak benar berkaitan dengan bukti P3, padahal bukti P3 tersebut bukanmerupakan bukti kKepemilikan dan terlebih lagi setelah diteliti ternyata terdapatkejanggalan pada ejaan huruf yang dipakai, yaitu J ada dj ada juga J, huruf uada

Selain itu,Penggugat dengan caraberkara ini, akan tetapi,h tersebut, majelis hakimmenilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selainsudah bersifat terusmenerus, juga sudah tidakdirukunkan kembali;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbutangga Penggugbersifat terusmenerus dan sudah tidak ada jalan uada jalan untuk dapatkti bahwa dalam rumahat dan Tergugat terjadi perselisiha dan pertengkaran yangntuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam eaPeraturan Pemerintah

terdakwadalam mengendarai mobil tersebut, mengakibatkan korban Karsanimengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya antara lain yaitu : t:Terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran sepuluh kalidua kali dua sentimeter, luka robek pada dagu sebelah kanan sampaibibir bawah dengan ukuran lima kali tiga kali dua sentimeter, danPanky defadian aktif pada kedua telinga erdapat luka lecat pada dada sebelah kanan dan kiri ; Terdapat luka robek pada lutut kaki kanan dengan ukuran dua puluh limapatah ;UAda

BAMBANG MURTI UADA MAULANA MAGRIBI bin R.BAMBANG PRASADJA alias LONDO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinan bewrsalah melakukan tindak pidana Melakuakn pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;

lainsetidak tldaknya masih dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Pati dalam gabungan dari perbuabn yangmasing masing harus dipandang.sebagai perbuatantersendirisendiri dan masing masing menjadi kejahatan yangterancam hukuman utama yang sejenis' telah mengambilsesuatu barang yang sama sekali atau. sebagiantermasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud alcnmemiliki barang itu dengan melawan hak pada waktumalam dalam sebuah rumah atau pekarangan yangtertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orangpngada disitu Uada

/Pdt.G/2017/PA.Prgiberlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu denganmemperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungNo.28/T UADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;Mengingat

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ceraiyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempatperkawinan berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itudengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungNo.28/T UADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;Menimbang

No. 201/Pdt.G/2017/PA.Prgiperkawinan berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itudengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungNo.28/T UADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara patut dibebankan kepada

/Pdt.G/2017/PA.Prgimemperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah AgungNo.28/T UADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama sebagaimana

disebut SCDAQAl .............ccceeeeeeeeeeeeeeees TURUT TERGUGAT V;Pengadilan Negeri tersebut;Setelahn membaca berkas perkaraSetelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaraTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal Mel2020 yakni sebagai berikut :1.Bahwa almarhum YOHANES SAHAMBANGUNG semasa hidupnya telahmenikah dengan HERMINA NALANG, dan memperoleh anakanaksebagai berikut :ALWINA SAHAMBANGNG menikah dengan Martin Hento,ALBERT SAHAMBANGUNG menikah dengan Holi Uada

DAVID KARUNDENG, ahli waris dari YosepinaGagurang, bertempat tinggal di Kelurahan Beo,Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;2 NELCI UADA, ahli waris dari Elisabet Gagurang,bertempat tinggal di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo,Kabupaten Kepulauan Talaud;3. JONI GAGURANG, ahli waris dari Marthin HuguGagurang, bertempat tinggal di Kelurahan Beo,Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;4.