Syamsi dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dengan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

5.

Syamsi dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dengan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.726.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadi hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA);Halaman 6 dari 36 hal.

Nomor 649K/Pdt/2017Bahwa rumahtanah yang dikuasai/ditempati Para Penggugat Rekonpensitersebut adalah merupakan peninggalan dari kakek Para PenggugatRekonpensi orang keturunan Eropa (Belanda) dan rumahtanah tersebutadalah merupakan tanah yang tunduk dan diatur menurut hukum Eropa;Bahwa oleh karena rumahtanah tersebut semula tunduk dan diatur menurutketentuan hukum Eropa (berasal dari Hak Barat), maka menurut UUPA telahdikonversi menjadi hakhak atas tanah sesuai UUPA;Bahwa oleh karena terhadap rumahtanah

UUPA;Bahwa terhadap tanah objek sengketa sebelum berlakunya UUPAdiatur dan tunduk pada hukum Barat atau Hak Barat, maka denganberlakunya UUPA dikonversikan menurut Ketentuan Konversi Pasali ayat (1):Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UndangUndang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yangmempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalamPasal 21:Dari Ketentuan Konversi Pasal ayat (1) tersebut peralihan hakeigendom menjadi hak milik tidak terjadi

Dimana kewajibankepada orang atau badan yang memiliki hak atas tanah denganberlakunya UUPA untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diaturdan berlaku menurut UUPA;Sehingga dalam perkara ini negara atau pihak yang berwenang dalamhal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada kewajiban secarapersonal atau secara tersendiri untuk menerbitkan keputusan yangmenyatakan mencabut tanah hak eks/bekas Hak Barat sesuai buktiAkta Kepemilikan Nomor 322 dan Verponding Nomor 4258 atas namaSidik Mertodidjojo

Sidik Mertodidjojo danoleh karena Penggugat adalah ahli waris dari RM Sidik Mertodidjojo makaPenggugat mempunyai alas hak atas objek sengketa tersebut; Bahwa walaupun Penggugat berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Hak Baru Tanah AsalKonversi Hak Barat belum mengkonversi verponding tersebut dari hak baratmenjadi hak berdasarkan UUPA namun Penggugat diberi prioritas untukmemperoleh hak berdasarkan UUPA sepanjang objek sengketa tidakdiperuntukkan untuk

Padahal buktibukti tersebut padaumumnya telah dimiliki oleh Para Pemohon sebelum berlakunya UUPA, bahkanjauh sebelum Negara Republik Indonesia merdeka. Termohon ketika itumendalihkan bahwa nantinya buktibukti tersebut akan diperbaharui guna untukmeningkatkan status hukum Para Pemohon atas tanahtanah.

Padahal menurut Pasal 22 ayat (2) UUPA, mengatur :"selain cara sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hak milik terjadi karena(a). Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat syarat yang ditetapkan,dengan Peraturan pemerintah, (b).

Ketentuan undangundang.Berdasarkan UUPA, satusatunya instansi yang berwenang menetapkan statushak atas tanah dan menerbitkan bukti sertipikat hak atas tanah adalah BadanPertanahan Nasional.Tindakan Termohon dan Termohon Il yang telah menetapkan secara sepihakbahwa tanahtanah sengketa seolaholah sebagai tanah milik yangdikuasai/dikelola sebagai asset oleh Pemerintah Kota Surabaya adalahmerupakan tindakan yang melampaui wewenang. Menurut Pasal 19 ayat (2)huruf "c" UUPA No. 5 Tahun 1960 jo.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No.21 Tahun 2003tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, baik secara materiil/substantifnyatanyata bertentangan dengan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 No.104,Tambahan Lembaran Negara No.2043 (selanjutnya disebut UUPA). Menurutketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalah hak turuntemurun, terkuatdan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan Pasal 6 UUPA.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA jo. Pasal 1 Peraturan PemerintahNo.38 Tahun 1963. Karena Pemerintah i.c. Pemerintah Kota Surabayabukanlah subyek atas hak milik atas tanah ;Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA.

Menurut UUPA semua WNIboleh memiliki tanah hak milik.Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (videPasal 21 ayat 1 UUPA).

, yaitu Pasal 6,Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 UUPA .e Selanjutnya, menurut Pasal 9 ayat (1) hak milik atastanah hanya dapat dimiliki oleh seorang WNI.

dikatakan menjadi tanah negara ketentuan lebih lanjutdiatur dengan PP berarti semuanya berlaku hukum nasional tapi praktekdi Yogya tidak bisa, di Yogya baru berlaku UUPA tahun 8384 ketika SriSultan mempersilahkan UUPA masuk maka lahir keputusan Presiden dankeputusan Mentri Dalam Negeri yang menyatakan berlakunya UUPA diYogyakarta; Bahwa di Yogyakarta Istimewa jadi diberi prioritas mengatursendiri; Bahwa sehubungan dengan Undang Undang KeistimewaanYogyakarta, setelah Tahun 1950 ada lagi yaitu UU

tahun 1984 terhitung 1 April 1984tapi berlaku secara efektif 24 September 1984, dikeluarkan Perda No. 3Tahun 1984 untuk memberlakukan UUPA di DIY kemudian dari pusat keluarKepres No. 33 tahun 1984 tentang pemberlakukan UUPA DIY, jadi perludiketahui Kepres No. 33 Tahun 1984 ini ada turunannya yaitu Kemendagri(Keputusan Mentri Dalam Negeri) No. 66, 67, 68, 69 Tahun 1984 :> Kemendagri No. 66 tahun 1984 menyatakan UUPA berlaku di DIY;> Kemendagri No. 67 tahun 1984 karena UUPA berlaku di DIY, makadibentuklah

Tanah Sultan ground dan Pakulaman ground tidak termasuktanah hak ulayat; Bahwa kalau tanah Sultan ground dan Pakulaman ground = sudahdiberikan hak milik itu, berarti sudah lepas menjadi hak milik penuh, sudahdiberikan itu menjadi hak penuh seperti hak milik dalam pengertian UUPA; Bahwa dengan diberlakukan UUPA di DIY berdasar Kepres No. 33 Tahun1984 dan Perda No. 3 tahun 1984 maka UUPA sudah berlaku penuh untuksemua bidang tanah termasuk tanah kesultanan dan tanah pakualaman; Bahwa Instruksi gubernur

UU No. 5 tahun 1960 tentang Undangundang Pokok Agrariabahwa jual beli haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di mana tanah tersebut berada;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agungtertanggal 2 71974 No. 480/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperan hakatas tanah menurut pasal 26 UUPA jo PP No. 10 tahun 1961 harus dibuat dihadapan PPAT dan Putusan MA tertanggal 28 Mei 1973 No. 72/K/Sip/1973bahwa Jual beli tanah yang dilakukan setelah PP No. 10/1961 hanya dapatdibuktikan

Asera dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dengan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Asera dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dengan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

untuk dikonversi menjadi hakhak atas tanah baruberdasarkan UUPA bahkan Tanah Eigendom Verponding ndonesiaNomor 6418 tersebut telah hapus dan tidak eksis;1.

Sedangkan hakhak atas tanah lama berdasarkan Bagiandua UUPA (ketentuanketentuan konversi) diperintahkan untuk dikonversimenjadi hakhak atas tanah baru sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPAtersebut di atas, khusus tanah hak Eigendom (Verponding ndonesia)diperintahkan oleh UUPA berdasarkan Pasal Bagian dua UUPAdikonversi menjadi hak milik;.

Bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diaturdalam Pasal 19 UUPA selanjutnya diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 (yang kemudian saat ini telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah) dimana tanahtanah di Indonesia akan didaftar menjadi hakhaktanah baru sebagaimana dimaksud dalam UUPA;.

merubah tanah dengan statushakhak atas tanah baru sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPA menjaditanahtanah dengan hak atas tanah lama adalah tindakan yangbertentangan dengan/melanggar UUPA;.

Jaksel.Nomor 402/1988 tersebut di atas adalah suatu bentuk kesalahanpenerapan hukum atau pelanggaran hukum terhadap UUPA;. Bahwa disamping merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum ataupelanggaran hukum terhadap UUPA, Penetapan PN Jaksel.

No. 302 PK/Pdt/2013Ketentuan UUPA :Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA);Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan danpenguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan(Pasal 7 UUPA);Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atauselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu (Pasal 41ayat (2) butir a UUPA);Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,maka hak pakai hanya dapat dialinkan kepada pihak lain denganizin pejabat

T23 sertaP.13 dan P.16, tidak dibarengi dengan berhasilnyaTergugat mengoperasikan pabrik yang dimaksud, gunamemenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) butir a UUPA, yo.Pasal 50 butirb PP No. 40 Tahun 1996 ?.

Hibah a quo tidak mendapat izin dari pejabat yangberwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuanPasal 43 ayat (1) UUPA yo.

Bahwa oleh karena Tan Tjai Poh alias Tan Tjai King tidakmempunyai itikad baik untuk menjalankan amanah ketentuanPasal 41 ayat (2) butir (a) UUPA yo.

Ketentuan Pasal 41 ayat (2) butir (a) UUPA yo. Pasal 50 butir (b)PP No. 40 Tahun 1996 tentang Ketentuan Hak Pakai yang harusdikelola sesuai peruntukannya yang menjadi dasar pemberianHak Pakai tersebut;b. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUPA yo. Pasal 54 at (4) dan (8)PP No. 40/1996, tentang diperlukannya izin dari pejabat yangberwenang tentang peralihan obyek/tanah Hak Pakai ?.

untuk dikonversi menjadi hakhak atas tanah baruberdasarkan UUPA bahkan Tanah Eigendom Verponding ndonesiaNomor 6418 tersebut telah hapus dan tidak eksis;1.

Sedangkan hakhak atas tanah lama berdasarkan Bagiandua UUPA (ketentuanketentuan konversi) diperintahkan untuk dikonversimenjadi hakhak atas tanah baru sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPAtersebut di atas, khusus tanah hak Eigendom (Verponding ndonesia)diperintahkan oleh UUPA berdasarkan Pasal Bagian dua UUPAdikonversi menjadi hak milik;.

Bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diaturdalam Pasal 19 UUPA selanjutnya diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 (yang kemudian saat ini telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah) dimana tanahtanah di Indonesia akan didaftar menjadi hakhaktanah baru sebagaimana dimaksud dalam UUPA;.

merubah tanah dengan statushakhak atas tanah baru sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPA menjaditanahtanah dengan hak atas tanah lama adalah tindakan yangbertentangan dengan/melanggar UUPA;.

Jaksel.Nomor 402/1988 tersebut di atas adalah suatu bentuk kesalahanpenerapan hukum atau pelanggaran hukum terhadap UUPA;. Bahwa disamping merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum ataupelanggaran hukum terhadap UUPA, Penetapan PN Jaksel.

Adapun pelepasan menjadi tanahnegara dapat diketemukan pada Pasal 27 huruf (a) angka (2) UUPA yangberbunyi :Hak milik hapus bila :a. tanahnya jJatuh kepada Negara :2.

/I/A/1975 juga bertentangan dengan pasalpasallain di dalam UUPA, yaitu :a.

Pasal 21 ayat (1) UUPA: Hanya warga negara Indonesia dapatmempunyai hak milik;Letak pertentangan:Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 telahmembedabedakan WNI dengan WNI pribumi dan WNI non pribumi,padahal UUPA hanya mengenal WNI tanpa adanya pembedaantersebut. Bahwa dengan demikian seharusnya tidak ada lagi perlakuandiskrimatif tersebut karena hanya ada satu sebutan yakni Warga NegaraIndonesia apapun ras keturunannya.

1 UUPA).

Pasal 9 ayat (1) UUPA : Hanya warga negara Indonesia dapatmempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruangangkasa, dalam batasbatas ketentuan pasal 1 dan 2;Letak Pertentangan:Bahwa sama seperti halnya pada pembahasan Pasal 21 ayat (1) UUPA,letak pertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) UUPA ini karena InstruksiWakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 telah membedabedakan WNI dengan WNI pribumi dan WNI non pribumi, padahalUUPA hanya mengenal WNI tanpa adanya pembedaan tersebut;13.

perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat....

Dansesuai kehadiran dan pengakuan Penggugat, Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat....

No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ktbmkarena itu, menurut Majelis Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima personastandi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat, dan juga memerintahkan kepada

Oleh karena itu, terhadap bukti ini harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena terbukti bahwa Tergugat telah pernah melakukan kekerasan kepada Penggugatdan pernah meninggalkan anak istri sebelum tahun 2001;Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 367/Pdt.G/2013/PA.KtbmKedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga

Pasal 27 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUPA;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa

sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapatdikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0255/Pdt.G/2014/PA.Ktbmmenurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon dan Termohon awalnya

tersebut mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa eKTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Termohonmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

dengan segalaperubahannya untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadapTermohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0269/Pdt.G/2014/PA.Ktbmmenurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon dan Termohon awalnya

sedapatmungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankanperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

dengan segalaperubahannya untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadapTermohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.

Pmerupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutrelevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formildan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Catatan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh sebab itu, permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak satu raji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

Bahwa tanah yang ditempati Penggugat belumbersertifikat karena sejak berlakunya Undang UndangPokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) dan kurangpahamnya Penggugat mengenai UUPA tersebut, sampaidengan tahun 1983 yang menarik uang sewa bukan lagiTergugat melainkan Kantor Perumahan Surakarta yangsudah dibubarkan sampai dengan tahun 1992 yang memungutsewa kepada Penggugat adalah PU ( Pekerjaan Umum ).Sejak tahun 1992 tidak pernah lagi dipungut yang sewakarena ada larangan dari Menteri Negara Agraria /Kepala

Bahwa terbukti Penggugat sejak diberlakukannya UndangUndang No.5 tahun 1960 (UUPA) adalah~ pihak ~~ yangmenguasai bekas tanah swapraja seluas 400m?

Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang mengakumempunyai hak atas tanah di Jalan DiponegoroNo.21/39 Surakarta berdasarkan Domein MangkuNegaran (DMN) bertentangan dengan UUPA No.5 tahun1960.8.

No. 23tersebut dalam ketentuan konversi menurut UUPA,bukan merupakan tanah negara sebagaimanadimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf A UUPA yangdapat dibagikan kepada rakyat termasuk kepadaPenggugat, melainkan merupakan tanah danbangunan yang diperuntukan bagi Mangkunegoro,sehingga pelaksanaan konversinya disesuaikandengan Bagian KEDUA Pasal II ayat (1) UUPA,yaitu. Grant Sultan yang dikonversi menjadi hakmilik, maka DMN. No. 23 tersebut adalah haksubyektif atau hak milik Turut Tergugat..

Bahwa tanah dengan hak Grant Sultan atau GrantSunan tidak termasuk tanah yang dapatdimohonkan oleh orang lain selain yangmempunyai hak Grant Sultan atau Grant Sunan,karena menurut UUPA tanah tanah tersebutdikonversi menjadi hak milik (Bagian KEDUApasal II ayat (1) UUPA).b. Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimanatersebut pada angka 2 diatas, tanah danbangunan DMN.

UU No. 55Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, terbukti dari uraian di bawah ini ;Bahwa berdasarkan Pasal 4 (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), ruang diatas tanah hak Penggugat adalah merupakan hak/wewenang Pengugat untukHal. 2 dari 21 hal. Put.

Pengantar Ilmu Hukumdalam Tanya Jawab, Gahlia Indonesia cetakan pertama, 1985 copy right), ialahUU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Jo. UU No. 51 Perpu Tahun 1960 Jo. UU No. 15tahun 1985 Jo. Keppres No. 55 Tahun 1998 ;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan jelasterbukti bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, adalahPerbuatan Melawan Hukum, melanggar ketentuan Pasal 4 (2) UU No. 5 Tahun1960 (UUPA) Jo. Pasal 1 (3) UU No. 51 Perpu Tahun 1960 Jo.

No. 5/1960 (UUPA), berbunyi Bahwa hakhak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberiwewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikianpula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedardiperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan denganpenggunaan tanah itu dalam batasbatas menurut undangundang inidan peraturanperaturan hukum lain yang lebih tinggi ;> Bahwa baik UUPA maupun peraturan lain yang lebih tinggi sepertidisebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) yang

membatasi Pemohon Kasasiuntuk mempergunakan hak atas tanahnya, sama sekali belum /tidakada ;Berdasarkan Hukum Adat yang berlaku :> Bahwa sesuai dengan hukum adat yang masih berlaku dalammasyarakat Indonesia sampai sekarang, yang diakui dan mendasariHukum Agraria Nasional (vide Penjelasan Umum Angka Ill ayat (1) Jo.Angaka II ayat (2) dan ayat (4) UUPA) yang antara lain mengenaiHal. 18 dari 21 hal.

No. 1221 K/Pdt/2004(2) UUPA, meskipun juga ruang di atasnya, serta segala sesuatu yangada di atasnya, yang dilewati jaringan SUTET UngaranPedansekalipun proyek tersebut adalah untuk kepentingan Nasionalkepentingan umum ;Ill.

tanggal 02102013, tetapi mediator menyampaikan laporantertulis bertanggal 16102013 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antarapihakpihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal;Menimbang, bahwa mengenai wewenang Pengadilan Agama Surabayaterhadap perkara ini, landasan yuridis normatifnya berdasarkan pada: Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama(selanjutnya ditulis dengan UUPA

pikirannya, dan bersumpah menurutagamanya, karena itu secara formal buktibukti tersebut dapat diterima, danketerangannya patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugat yang padapokoknya isinya Penggugat berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 secara hukum Penggugatdengan Tergugat adalah suamiisteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa mengenai hukum perceraian, pada prinsipnya adalahberdasarkan pada Pasal 65 UUPA

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 65 UUPA, tugas Pengadilanmengenai perkara perceraian adalah berusaha secara sungguhsungguh untukmendamaikan suamiistri yang berselisih dan bertengkar tersebut, termasuk didalamnya adalah dengan upaya perdamaian sesuai dengan Perma No.

bisa rukun maka bercerailah dengan baik;Menimbang, bahwa mengenai perkara ini, faktanya Penggugat denganTergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar tiga setengah tahun, keluargaPenggugat (orang tua) sudah berusaha mendamaikannya, majlis hakim PengadilanAgama Surabaya juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugatdengan segala cara agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa melihat fakta keadaan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 65 UUPA

untuk dicatat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya yangditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

No. 16/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dan sesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

No. 250/Pdt.G/2013/PA.Ktbmsesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

sesuaiketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.