Ditemukan 7955 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
1.DARUSSALAM DAMIR
2.APNER KREY
Tergugat:
Ketua dan Anggota Tim Seleksi I Calon Anggota KPU Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,
97 — 33
  • Penggugat:
    1.DARUSSALAM DAMIR
    2.APNER KREY
    Tergugat:
    Ketua dan Anggota Tim Seleksi I Calon Anggota KPU Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 162_PID.SUS_TPK_2017_PN.SBY
Tanggal 11 Januari 2018 — SUDJOKO, ST Bin JARSI KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK
83 — 38
  • (copy Legalisir).12. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013.13. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013.14. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013.15. 1 (satu) bendel surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung KPU kab.
    ASURANSI MEGA PRATAMA No. : PL02640213L.0020.SBY.01/S0097, Nilai jaminan Rp. 125.000.000,- yang di keluarkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013.24. 1 (satu) buku surat keluar sekretariat KPU Kab. Nganjuk.Dikembalikan kepada KPU melalui Drs. Soebijono Agoes PrabowoII. Barang Bukti :1. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama Tentang Kelanjutan pembangunan gedung KPU Kabupaten Nganjuk antara SUDJOKO dengan Hj.
    INTISHAR KARYA dengan No. 08/KPU/IK/XI/13 kepada PT. TRISENTA SARANA KONTRUKSI, tanggal 25 November 2013.2. 1 (satu) lembar surat peringatan ke II (dua) keterlambatan pekerjaan dari CV. INTISHAR KARYA dengan No. 10/KPU/IK/XII/13 kepada PT. TRISENTA SARANA KONTRUKSI, tanggal 23 Desember 2013.3. 1 (satu) Lembar Surat tugas CV. INTISHAR KARYA dengan no. 10 / KPU /IK / X / 13. Tanggal 17 Oktober 2013. tentang kegiatan pengawas pembanguan Gedung KPU Kab.
    INTISHAR KARYA dengan no. 11 / KPU /IK / X / 13. Tanggal 17 Oktober 2013. tentang kegiatan pengawas pembanguan Gedung KPU Kab. Nganjuk.5. 1 (satu) lembar jaminan bank (bank garansi) pembayaran nomor : 15301312 051/4622/2958 tanggal 30 Desember 2013 dari Bank Jatim Cabang Utama.6. 2 (dua) lembar surat dari KPU Kab. Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV.
    Sekjen KPU RI.Dikembalikan kepada KPU melalui Adi, SH.,MH 10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 14-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 50/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 27 Nopember 2014 — HENRIMA HARAHAP : KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH TAPANULI SELATAN
134 — 49
  • ---------------------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------------------DALAM PENUNDAAN :-------------------------------------------------------------- Menguatkan penetapan Majelis Hakim No. 50/G/PEN/ 2014/ PTUN.MDN tanggal 22 Juli 2014, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang perubahan
    atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 037/KPTS/KPU-Kab/002-434707/V/2014 tentang Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada pemilihan umum tahun 2014 atas nama Henrima Harahap digantikan oleh Mahludin Siagian ;-----------------DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------1.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 037/KPTS/KPU-Kab/002-434707/V/2014 tentang Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada pemilihan umum tahun 2014 atas nama Henrima Harahap digantikan oleh Mahludin Siagian ;-----------------
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 037/KPTS/KPU-Kab/002-434707/V/2014 tentang Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada pemilihan umum tahun 2014 atas nama Henrima Harahap digantikan
    massaelektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian danmedia massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnyaselama 5 (lima) hari;Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepadaKPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10(sepuluh) hari sejak daftar calon sementaradiumumkan ;13(6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkanpersentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partaipolitik masingmasing pada media massa cetak harian nasional
    KPU Kabupaten/2 Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukanunsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi,Halaman 13Putusan No. 50/G/2014/PTUNMDN1414dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajiankepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.3 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutitemuan
    KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepadapartai politik atas masukan dan tanggapan darimasyarakat;(2). Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yangbersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan darimasyarakat;(3). Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota;(4).
    (5), urutan namadalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota sesuai dengan urutanberikutnya.
    , KPU Propinsi atau KPUKabupaten/Kota keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;Halaman 77Putusan No. 50/G/2014/PTUNMDN78(3) Calon terpilih anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kotasebagimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Propinsi dan KPUKabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemiluyang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyakberikutnya; (5) KPU,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 18 Januari 2023 — Penuntut Umum:
DIMAS PRAJA SUBROTO,S.H.,M.H
Terdakwa:
TITIK NURHAYATI
292 — 71
  • Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2016, tanggal 18 April 2015;
  • Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Depok dengan KPU Kota Depok nomor: 050/43/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 001/SPK/KPU-D/XI/2015 tanggal 22 April 2015;
  • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 01615/SP2D/1.20.00/BTL-LS/Hibah/05/2015 tanggal 22 Mei 2015;
  • Surat dari Plt.
    Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Depok dengan KPU Kota Depok nomor: 050/78/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 008/SPK/KPU-D/XI/2015 tanggal 08 September 2015;
  • Nota Dinas Nomor 213/ND/XI/2015, tanggal 02 November 2015, dari Sekretaris KPU Kota Depok kepada PPK KPU Kota Depok, perihal permohonan Proses Pengadaan Lelang Debat Terbuka Pasangan Calon Pilkada 2015;
  • Nota Dinas Nomor 221/ND-PBJ/XI/2015 tanggal 02 November 2015 dari PPK KPU Kota Depok kepada Ketua ULP di KPU Kota Depok
    , perihal Permohonan Pelelangan Debat Terbuka Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
  • Nota Dinas Nomor 231/ND/ULP/XI/2015 dari Ketua ULP KPU Kota Depok kepada Pokja ULP KPU Kota Depok, tanggal 03 November 2015, perihal Permohonan Pelelangan Debat Terbuka Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
  • Keputusan Ketua KPU Kota Depok Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor
  • Summary Report Lelang pekerjaan Fasilitasi Kampanye dan Audit Dana Kampanye 06 November 2015;
  • Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tahun 2015 di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Depok, tanggal 07 November 2015;
  • Keputusan Ketua KPU Kota Depok nomor: 75/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Mekanisme, jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan
  • Brosur SPECIAL PACKAGE BLOCKING PROGRAM FOR KPU DEBAT PILKADA DEPOK-LIVE STUDIO KOMPAS TV (90 MINUTE) PERIOD: 2015.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ELIKSANDERSIAGIAN, SH
2.FATIZARO ZAI, SH
3.PURYAMAN HAREFA, SH
4.RACHMATTULLAH, SH
5.YUDHI PERMANA, SH
Terdakwa:
Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes
103 — 24
  • dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  • Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;
    2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
    • Model C-KPU
    • Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
    • Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
    • Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
    • Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
    • Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
    • Model C7.DPTb-KPU :Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
    • Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
    • Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
    • Alat untuk mencoblos.
    • 1 (satu) buah kotak suara.
      perubahan;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karenaTerdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisaSurat Suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 DesaSifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;Bahwa Saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (AnggotaKPPS);Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN GstBahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Panitia PenyelenggaraPemungutan Suara adalah mengumpulkan : model C6 KPU
      pemilih DPT danmodel A.5 KPU / A.5 LN KPU untuk pemilih DPtb, mengisi namaKecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara danmembantu tugas ketua KPPS;Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orangdan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluhlima) orang dan sisa surat Suara yang belum digunakan sebanyak 135(seratus tiga puluh lima) surat Suara.Bahwa Saksi juga ikut mencoblos sisa surat Suara yang ada di TPS 2Sifaoroasi;Bahwa Saksi sebagai
      pemilih DPT danmodel A.5 KPU / A.5 LN KPU untuk pemilih DPtb, mengisi namaKecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara danmembantu tugas ketua KPPS;Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orangdan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluhlima) orang dan sisa surat Suara yang belum digunakan sebanyak 135(seratus tiga puluh lima) surat Suara.Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou,Kecamatan Bawolato Kabupaten
      pemilih DPT danmodel A.5 KPU / A.5 LN KPU untuk pemilih DPtb, mengisi namaHalaman 17 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN GstKecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara danmembantu tugas ketua KPPS;Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orangdan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluhlima) orang dan sisa surat Suara yang belum digunakan sebanyak 135(seratus tiga puluh lima) surat Suara.Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS di TPS
      pemilih DPT danmodel A.5 KPU / A.5 LN KPU untuk pemilih DPtb, mengisi namaKecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara danmembantu tugas ketua KPPS;Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN GstBahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orangdan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluhlima) orang dan sisa surat Suara yang belum digunakan sebanyak 135(seratus tiga puluh lima) surat Suara.Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS di TPS
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum
Register : 01-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 20/Pid.B/2019/PN Agm
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
LYDIA ASTUTI,S.H.
Terdakwa:
NARDI HARDIYANTO Als DIT Bin SUTAN SUBANDI
74 — 20
  • Penadahan;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NARDI HADIYANTO Als DIT Bin SUTAN SUBANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 200 (dua ratus) keping plat almunium bertuliskan KPU
      ;
    2. 52 (lima puluh dua) buah plat almunium bertuliskan KPU berbentuk bilik suara (masih utuh);
    3. 2 (dua) buah plat bertuliskan KPU berbentuk bilik suara (tidak utuh);

    Dengan total keseluruhan berat plat a, b dan c tersebut seberat 176,5 Kilogram;

    Dikembalikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkulu Utara melalui saksi Rahmi Wijayanti, S.E.

    Menyatakan barang bukti berupa :a. 200 (dua ratus) keping plat aluminium bertuliskan KPU ;b. 52 (lima puluh dua) buah plat aluminium bertuliskan KPU berbentukbilik Suara (masih utuh) ;c. 2 (dua) buah plat aluminium bertuliskan KPU berbetuk bilik suara(tidak utuh) ;Dengan total keseluruhan berat plat a, b dan c tersebut seberat 176,5 Kg.Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara melalui saksi RahmiWijayanti, SE.4.
    Atas kejadian tersebut kemudiansaksi Rahmi melaporkan kepada Ketua KPU dan selanjutnya Ketua KPUmemberikan Nota Dinas kepada saksi Kukuh selaku Sekretaris KPU;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;. Anggi Valentino Als Anggi Bin M.
    ;2) 52 (lima puluh dua) buah plat almunium bertuliskan KPU berbentuk bilik suara (masihutuh);3) 2 (dua) buah plat bertuliskan KPU berbentuk bilik Suara (tidak utuh).
    YUSUFmengambil bilik Suara tersebut tidak ada izin dari pihak KPU Kabupaten BengkuluUtara dan dengan cara mengambil kunci gudang dalam tempat penyimpanankunci, lalu saksi ANGGI VALENTINO Als ANGGI Bin M. YUSUF memasukkanmobil ke garasi samping kanan kantor KPU, setelah itu. saksi ANGGIVALENTINO Als ANGGI Bin M.
    ;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 20/Pid.B/2019/PN Agm.2) 52 (lima puluh dua) buah plat almunium bertuliskan KPU berbentuk biliksuara (masih utuh);3) 2 (dua) buah plat bertuliskan KPU berbentuk bilik Suara (tidak utuh);Dengan total keseluruhan berat plat a, b dan c tersebut seberat 176,5Kilogram;Oleh karena terbukti disita dari Saksi NARDI HADIYANTO Alias DIT BinSULTAN SUBANDI (Alm) faktanya merupakan milik sah dari KPU (KomisiPemilinan Umum) Kabupaten Bengkulu Utara, maka terhadap seluruhbarang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 25-07-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 20 Agustus 2013 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR; AMPERA A.Y. MEBAS, SE DAN H. SURYANSYAH, SKM.; 1.PANCANI GANDRUNG, SH., M.Si, ; 2.Drs. H. ZAIN ALKIM;
80 — 40
  • KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR;AMPERA A.Y. MEBAS, SE DAN H. SURYANSYAH, SKM.;1.PANCANI GANDRUNG, SH., M.Si, ;2.Drs. H. ZAIN ALKIM;
    PUTUSANNomor : 164/ B/ 2013 / PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara :KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR,berkedudukan di Jalan A.
    KabupatenBarito Timur Nomor : 14/Kpts/KPUBartim020.435900/II/2013 tanggal15 Februari 2013 tentang Penetapan Namanama Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 20132018yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati danWakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 20132018,sepanjang mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK PakarPangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua danZakaria sebagai Sekretaris ;Memerintahkan kepada Tergugat/KPU
    Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPUBartim020.435900/11/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan NamanamaPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito TimurPeriode Tahun 20132018 yang Memenuhi Syarat sebagai PesertaPemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BaritoTimur Tahun 20132018, sepanjang mengenai Pasangan Calon yangdiajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan SurdiPrungeh sebagai Ketua dan Raran Apha sebagai Sekretaris ;Memerintahkan kepada Tergugat/KPU
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pilkada
Register : 12-06-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 56/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 18 Juli 2012 — AHMAD MUJOKO vs KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CIMAHI
84 — 25
  • AHMAD MUJOKO vs KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2012, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CIMAHI
    Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumKota Cimahi Nomor : 8 Tahun 2012, Tentang PedomanTeknis Tata Cara KPU Kota Menerima Dokumen Dukunganpada Point C..2.huruf e.
    Kota Cimahi Nomor 8Tahun 2012 point C.l. 2 huruf d.1 Jo Keputusan KPU KotaCimahi Nomor 2 Tahun 2012 point 2 huruf a, yang isinyamenyatakan : Pengumuman dan atau penyerahandokumen dukungan dalam pencalonan mulai tanggal 24Mei 2012 sampai berakhir tanggal 28 Mei 2012 ;.
    Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 8 Tahun2012 Pada point C.I.2 Huruf b.1 Jo.
    Keputusan KPU Kota CimahiNomor 8 Tahun 2012 pada C.I.2 huruf b.1 Jo.
    Putusan No. 56/G/2012/PTUNBDGMenimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa a quoadalah telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum,khususnya Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jo.Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012 pada C.l.2huruf b.1 jo.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 24 Juli 2017 — 1.H SAID SYAMSUL BAHRI 2.Drs H M NAFIS A MANAF MM Lawan Komisi Pemilihan Umum KPU RI Cq Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh
55 — 14
  • 1.H SAID SYAMSUL BAHRI2.Drs H M NAFIS A MANAF MMLawanKomisi Pemilihan Umum KPU RI Cq Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh
    Keuramat, Kota Banda Aberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017, selanjutnya dissebagai Para Penggugat;LawanKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI cq Komisi Independen Pemil(KIP) Aceh, yang berkedudukan di JI. T.
    Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indoruntukmengawasi pelaksanaan putusan ini.15.Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihaan Umum RepIndonesia telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 pepengambil alihan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat kepada KIP Aceh dan kemudian menindak lanjuti Surat KPU No68/KPU/I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 Komisi Independen Pemi(KIP) Aceh (Tergugat) melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituan:didalam berita acara Nomor : 16/BAKIP Aceh
    Pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota vmenindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaraputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputtentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepantidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebehari pemungutan suara.
    DKPP berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Undangundang Nomor 15 T:2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dibentuk untuk memeriksamemutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggkode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Proganggota KPU Kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, angPPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, angBawaslu Propinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, angPanwaslu Kecamatan, anggota Pemgawas pemilu lapangan dan angpengawas pemilu luar negeri.b.
    Bahwa tindakan melaksanPutusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DINo. 2/DKPPPKEVI/2017 tanggal 20 Januari 2017 acayat (13) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 TerPenyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan: KPU,Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KiKPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, PanwKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pwajib melaksanakan putusan DKPP. sehingga seharuyang lebih tepat dan berdasarkan hukum ditarik sekTergugat adalah DKPP;6.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 13-04-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 10-01-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 4 Januari 2024 — ., S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Riau cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Pekanbaru
2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia cq KPU Provinsi Riau cq KPU Kota Pekanbaru
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia cq BAWASLU Provinsi Riau cq Bawaslu Kota Pekanbaru 34 — 0
  • ., S.H
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Riau cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Pekanbaru
    2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
    Turut Tergugat:
    1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia cq KPU Provinsi Riau cq KPU Kota Pekanbaru
    2.Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia cq BAWASLU Provinsi Riau cq Bawaslu Kota Pekanbaru
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 163 /Pid.Sus.TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 11 Januari 2018 — NURHADI Bin KAYIN Kejaksaan Negeri Nganjuk
67 — 35
  • INTISHAR KARYA dengan No. 08/KPU/IK/XI/13 kepada PT. TRISENTASARANA KONTRUKSI, tanggal 25 November 2013 ;10. 1 ( satu ) lembar surat peringatan ke II ( dua ) keterlambatan pekerjaan dari CV. INTISHAR KARYA dengan No. 10/KPU/IK/XII/13 kepada PT. TRISENTA SARANA KONTRUKSI, tanggal 23 Desember 2013 ;11. 1 ( satu ) Lembar Surat tugas CV. INTISHAR KARYA dengan No. 10 / KPU /IK / X / 13. Tanggal 17 Oktober 2013. tentang kegiatan pengawas pembanguan Gedung KPU Kab.
    INTISHAR KARYA dengan No. 11 / KPU /IK / X / 13. Tanggal 17 Oktober 2013. tentang kegiatan pengawas pembanguan Gedung KPU Kab. Nganjuk ;13. 1 ( satu ) lembar jaminan bank ( bank garansi ) pembayaran Nomor : 15301312 051/4622/2958 tanggal 30 Desember 2013 dari Bank Jatim Cabang Utama ;14. 2 ( dua ) lembar surat dari KPU Kab. Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV.
    INTISHAR KARYA, Tentang Surat pemutusan kontrak jasa konsultansi pengawasan pembangunan Gedung KPU Kab. Nganjuk ;15. 1 ( satu ) bendel Laporan Pengawasan pembangunan Gedung KPU Kab. Nganjuk, tanggal 31 Desember 2013 ( Copy Legalisir ) ;16. 2 ( dua ) lembar surat dari KPU Kab. Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV. Wahana Sarana Teknik, Tentang Surat pemutusan kontrak jasa konsultansi Perencanaan Gedung KPU Kab.
    Nganjuk ;17. 2 ( dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 58.c/PBJ/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Paket pekerjaan : Penyediaan jasa konsultan perencanaan pembangunan Gedung KPU Nganjuk tahun 2013 ;18. 1 ( satu ) buku surat keluar sekretariat KPU Kab. Nganjuk.19. 1 ( satu ) bendel gambar perencanaan / DED pembangunan Gedung KPU Kab.
    Nganjuk T.A. 2013. ( copy Legalisir ) ;58. 1 ( satu ) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 ;59. 1 ( satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 ;60. 1 ( satu ) bendel dokumen pengadaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPU Kab.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-12-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PT PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL
Tanggal 4 Desember 2014 — ILHAM LAHAUA,S.Sos VS JAKSA
53 — 15
  • Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal Palu, 27 Januari 2011; ------------------------------------------------------------------------------------5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 14/ Sesprov-024/I/2011 tanggal 04 Januari 2011; 6) 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----------------------------------7) 1 (satu) eksemplar Petikan
    Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----------------------------------8) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011; ---------------------------------------------------------9) 1 (satu) lembar daftar transfer KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 10
    1 (satu) lembar foto copy salinan Rekening Koran giro Bank BTN Cabang Palu periode 01 Maret - 31 Maret 2011 atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah;----------------------------------------------------------------------13) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama sekretaris KPU Kabupaten Sigi Biromaru tanggal 3/04/2011;---------------------------------14) 1 (satu) eksemplar foto copy Kebutuhan Biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah
    ) 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah masing-masing, No. 234/Sesprov-024/IX/2011 tanggal 15 September 2011;-------------------------------------------------------29) 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Koordinasi KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam Rangka Klarifikasi, tanggal 30 Mei 2011; -----------------------------------------------------------------30) 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Pleno Pembahasan Masalah
    Nomor: 011/BA/KPU-Sigi/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pleno tanggal 05 Januari 2011; ------------63) 1(satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pertanggungjawaban An.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.
Tanggal 8 April 2019 — - H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M. FARID
283 — 62
  • ., yang disahkan dan dilegalisir stempel KPU Kab. Banjar Tandatangan MARYANINGSIH, SH., pada tanggal 20 Pebruari 2018; 8)1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014 KPU Kab. Banjar yang disahkan dan dilegalisir stempel KPU Kab.
    Sungai Paring yaitu : Pembayaran belanja barang sesuai dengan Kontrak No. 17/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 02 April 2014 dan BAST no. 18/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dan BAP no. 19/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya sebagai berikut: a.Surat Perintah Membayar tanggal 26-11-2014, nomor: 00308/SPM/SET KPU-BJR/2014;b.Register Data Realisasi Kontrak dengan nomor kontrak 17/PPK-SKP/KPU/IV/2014;c.Kartu Pengawasan Kontrak;d.Ringkasan Kontrak tanggal 26-11-2014,
    HAYUQO;c.Register Data Realisasi Kontrak dengan nomor kontrak 05/PPK-SDP/KPU/III/2014;d.Kartu Pengawasan Kontrak;e.Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-04-2014 nomor: 00076/SPM/SET KPU-BJR/2014;31)1 (satu) lembar fotokopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-11-2014, nomor: 00305/SPM/SET KPU-BJR/2014, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Banjar MASHURIANSYAH, S.Ag., yang disahkan dan dilegalisir stempel KPU Kab.
    DARYATI, tanggal 5 Maret 2014; b.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-03-2014 Nomor 00038/SPM/SET KPU-/2014 ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Banjar HUSAINI, S.Sos., dan ditandatangani oleh penguji SPP/Penerbit SPM KPU Kab. Banjar DRA.
    delapan ribu Rupiah) ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab.
    Komitmen KPU Kab.Banjar MASHURIANSYAH, S.Ag., dan ditandatangani oleh pengujiSPP/Penerbit SPM KPU Kab.
    Martapura dengan cara KPPN mentransfer dana kerekening Satker KPU di Bank BRI Cabang Martapura:Bahwa dasar KPPN mentransfer dana ke rekening KPU Kab.
    ., datangkembali ke ruaangan Komisioner KPU Kab.
    Banjar;Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku KPA KPU Kab.Banjar tahun 2014, diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan KegiatanDIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP KABUPATEN/KOTA bagianAnggaran 076 TA. 2014;Bahwa anggaran KPU Kab.
    ) ditandatangani Pejabat PembuatKomitmen KPU Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 9 Nopember 2015 — ABDUL SYUKUR Bin ILYAS BISA
73 — 20
  • Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Jambi Selatan yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.34.568.000,- tanggal 10 Desember 2013;b. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Pasar Jambi yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.18.488.000,- tanggal 10 Desember 2013;c.
    Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Jelutung yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.28.136.000,- tanggal 10 Desember 2013;d. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Kota baru yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.37.784.000,- tanggal 10 Desember 2013;e.
    Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Telanaipiura yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.41.000.000,- tanggal 10 Desember 2013;f. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Danau Teluk yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.21.704.000,- tanggal 10 Desember 2013;g.
    SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Pasar atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp.18.488.000,-d. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Jelutung atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp.28.136.000,-e.
    SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Danau Teluk atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp.21.704.000,- h. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Pelayangan atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp.24.920.000,-14. 1 (satu) lembar cek/ceque BRI nomor CF 164660915. 1 (satu) lembar cek/ceque BRI nomor CF 1646610 Dikembalikan kepada KPU Kota Jambi9.
    SK Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor01/076/SesKota005.435384/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentangPenunjukan terhadap permintaaan pembayaran dan untuk atas namasekretaris jendral KPU menandatangani Surat Perintah Membayar, sertaBendahara Pengeluaran pada Sekretaris KPU Kota Jambi tahun 2013; Bahwa tugas Terdakwa selaku bendahara Pengeluaran KPU Kota Jambiadalah: Membayar segala kegiatan yang dilakukan KPU Kota Jambi yangmemerlukan anggaran, membukukan segala anggaran keluar dan masuk,mempertanggungjawabkan
    SYUKUR RANI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai Satpam di KPU Kota Jambi dengan dasar SKSekretaris KPU Kota Jambi dengan tugas menjaga keamanan danketertiban di KPU Kota Jambi dan saksi pada saat melaksanakan tugasbertanggung jawab langsung kepada Sekretaris KPU Kota Jambi; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL SYUKUR sebagai bendaharaKPU Kota Jambi tahun 2013; Bahwa saksi ada melakukan pencairan anggaran KPU Kota Jambisebanyak 2 (dua) kali yaitu pada
    pelayangan serta berapa anggaran yang dapat digunakan; Bahwa prosedur yang berjalan pada TA 2013 awalnya PPK Pelayanganmengambil RAB ke KPU Kota Jambi setelah diberitahu pihak KPU KotaJambi, kemudian KPU Kota Jambi mengirimkan anggaran sesuai RABmelalui bendahara KPU Kota Jambi an.
    kota Jambidan atas perotes tersebut selanjutnya KPU kota Jambi membayarkan honortersebut sebesar Rp.23.750.000 oleh sdri YESSI secara cash.Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;15.Saksi WEIN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi diangkat sebagai komisioner KPU Kota Jambi periode 2013s/d 2018 dan menjabat sebagai Ketua KPU Kota Jambi berdasarkan SKKetua KPU Propinsi Jambi tanggal 22 Desember 2013 dengan tugas :a.
    Tebo;Bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan diawali dengan permintaandokumen kepada pihak KPU Kota Jambi dan pemaparan oleh pihak KPUKota Jambi kepada tim pemeriksa untuk menjelaskan penggunaananggaran tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, danpertanggungjawaban atas anggaran pemilu tahun 2013 dan 2014;Bahwa Pemaparan oleh KPU Kota Jambi dihadiri oleh Sekretaris KPUTahun 2013, Plt. Sekretaris KPU Tahun 2014, Bendahara PengeluaranTahun 2014, dan beberapa staf KPU Kota Jambi.
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus
Register : 17-06-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lss
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Toyib Hasan,SH
Terdakwa:
Nurlindah Binti Dg. Lawa
108 — 28
  • dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa;
    • 1(satu) Rangkap hasil klarifikasi Nurlindah;
    • 1(satu) Rangkap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (Model A3 KPU
      ) TPS 6 Desa Watuliwu;
    • 1(satu) Rangkap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (Model A3 KPU) TPS 3 Kel.Lasusua;
    • 1(satu) Lembar Potongan C6-KPU milik perempuan NURLINDA di TPS 6 Desa Watuliwu;
    • 1(satu) Rangkap model C7 DPT-KPU (Daftar hadir) TPS 3 kel.Lasusua kec.Lasusua kab.Kolaka Utara;
    • 1(satu) Rangkap Model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 6 kel.Lasusua Kec.Lasusua kab.Kolaka Utara;
    • 1(satu) rangkap Pentapan dan Pengangkatan KPPS kel.Lasusua untuk pemilihan
      umum tahun 2019;
    • 1(satu) Lembar potongan C6-KPU milik perempuan ISMAYANTI yang diterima oleh perempuan NURLINDAH;
    • 4(empat) Lembar foto copy bukti foto perempuan ISMAYANTI pada saat ditolak di TPS 3 kel.Lasusua pada saat maksud memberikan hak pilihannya di TPS 3 kel.Lasusua kec.Lasusua kab.Kolaka Utara.
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN DEMAK Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Dmk
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD YUSA
Tergugat:
1.REKTOR UNIVERSITAS SULTAN FATAH UNISFAT
2.DIAN KRISTIANDI
3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU Kabupaten Jepara
81 — 13
  • Penggugat:
    MUHAMMAD YUSA
    Tergugat:
    1.REKTOR UNIVERSITAS SULTAN FATAH UNISFAT
    2.DIAN KRISTIANDI
    3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU Kabupaten Jepara
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum
Register : 16-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 5/Pid.B/2017/PN Skw
Tanggal 21 Maret 2017 — KRISTIANUS Alias KRIS
26 — 9
  • Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit meja kaca warna coklat berikut pecahan kaca; dan pecahan kaca didepan Kantor KPU Kota Singkawang;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Kantor KPU Kota Singkawang yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Soling, SH selaku Komisioner KPU Kota Singkawang 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit meja kaca warna coklat berikut pecahan kaca; dan Pecahan kaca didepan kantor KPU Kota Singkawang;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Kantor KPU Kota Singkawangyang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Soling, SH selakuKomisioner KPU Kota Singkawang.4.
    Kota Singkawang dan pulang ; Bahwa Saksi dan anggota KPU lainnya menerima perwakilan tersebutdiruangan Ketua KPU dikarenakan ruang Ketua KPU tersebut lebih besardibandingkan ruanganruangan lainnya; Bahwa di ruangan Ketua tersebut, Terdakwa duduk di sofa yang ada mejatamu tersebut; Bahwa Meja tamu yang pecah tersebut adalah aset milik KPU KotaSingkawang; Bahwa kerugian yang dialami pihak KPU Kota Singkawang atas kejadiantersebut adalah sekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), akan tetapi SaksiHalaman
    Singkawang Barat di Kantor KPU KotaSingkawang, telah terjadi dugaan tindak pidana pengrusakan meja diruangan Ketua KPU yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator kontrak pada Kantor KPU KotaSingkawang ;Bahwa pada saat itu, Perwakilan dari massa pada saat itu diterima di ruangKetua KPU dikarenakan Ketua KPU sedang berada di luar kota dan ruanganitu lebih besar dibandingkan dengan ruangan lainnya ;Bahwa pada saat pertemuan di ruangan tersebut ada Saksi, Sdr.
    Singkawang Barat di Kantor KPU KotaSingkawang, telah terjadi dugaan tindak pidana pengrusakan meja diruangan Ketua KPU yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai Security pada Kantor KPU Kota Singkawang ;Bahwa pada saat kejadian , ada perwakilan dari massa pada saat itu diterimadi ruang Ketua KPU dikarenakan Ketua KPU sedang berada di luar kota danruangan itu lebih besar dibandingkan dengan ruangan lainnya ;Bahwa pada saat di ruangan tersebut ada Saksi, Sdr. Solling S.H., Sdr.
    KPU, dan di dalamruangan tersebut, juga dihadiri oleh Sdr.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 30-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 25 Februari 2016 — SURFENOV SIRAIT, S.Sos DAN S.L. PARLINDUNGAN SINAGA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
171 — 76
  • Menyatakan batal objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu
    Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkan yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu
    Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagaimana keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 seperti kondisi/keadaan sebelum adanya Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 Tangagal 13 November 2015;---------------------------------------------------------5.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gst
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ELIKSANDERSIAGIAN, SH
2.FATIZARO ZAI, SH
3.PURYAMAN HAREFA, SH
4.RACHMATTULLAH, SH
5.YUDHI PERMANA, SH
Terdakwa:
1.Yarina Ndruru Alias Rina
2.Berkat Tafonao Alias Berkat
102 — 17
  • sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
  • Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;
    2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
    • Model C-KPU
    • Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
    • Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
    • Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
    • Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
    • Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
    • Model C7.DPTb-KPU :Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
    • Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
    • Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
    • Alat untuk mencoblos.
    • 1 (satu) buah kotak suara.
      Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa Yarina Ndruru Alias RinaBahwa Terdakwa sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (Anggota KPPS) di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, KecamatanBawolato, Kabupaten Nias pada Pemilu yang diselenggarakan pada hariRabu tanggal 17 April 2019;Bahwa tugas Saksi sebagai Anggota KPPS adalah mengumpulkan: ModelC6 KPU
      pemilih DPT dan Model A.5 KPU /A.5 LN KPU untuk pemilihDPtb, mengisi nama Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS padasurat Suara dan membantu tugas ketua KPPS;Bahwa sebabnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang disidangterpisah dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencoblosanterhadap sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 Desa SifaoroasiUluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN GstBahwa kejadiannya pada tanggal 17
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN MASAMBA Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Msb
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.SYARBINI, SH.
2.TUWO, SH., M.H.
3.ABY MAULANA, SH.
4.BILLIE ADRIAN, SH.
Terdakwa:
AWALUDDIN Als AWAL Bin KADIR
72 — 30
  • pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • - 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 10 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
    • - 1 (satu) rangkap daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A3 KPU
      ) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
    • - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
    • - 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
    • - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
    • - Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6 KPU) No. DPT 202 TPS 18 atas nama AWALUDDIN
    • Dikembalikan kepada KPU melalui Ketua KPU An. Sdr. SYAMSUL BACHRI.
    • - 1 (satu) lembar Biodata NIK. 7322110512850007, nama AWALUDDIN, tempat tanggal lahir Rantepaccu 05-12-1985, nama ibu HERMIN, nama ayah KADIR K, No. KK 7322112712100007 dan terdapat foto dari pemilik biodata tersebut.
      Menetapkan barang bukti berupa berupa : 1 (Satu) rangkap Salinan Daftar Pemilin Tetap Pemilihan UmumTahun 2019 TPS 10 Kelurahan Baebunta Kecamatan BaebuntaKabupaten Luwu Utara ; 1 (Satu) rangkap Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan umum tahun2019 (Model A 3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/DesaBaebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ProvinsiSulawesi selatan ; 1 (satu) Lembar Daftar hadir Pemilih Khusus Pemilihan umumtahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10Kelurahan
      KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten LuwuUtara Provinsi Sulawesi selatan ; Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilin (ModelC6 KPU) No DPT 202 TPS 18 atas nama AWALUDDIN.Dikembalikan kepada KPU melalui Ketua KPU An.
      Pemilihanumum tahun 2019 (Model A 3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu UtaraProvinsi Sulawesi selatan ; 1 (Satu) Lembar Daftar hadir Pemilin Knhusus Pemilihanumum tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu UtaraProvinsi Sulawesi selatan ; Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (ModelC6 KPU) No DPT 202 TPS 18 atas nama AWALUDDIN. 1 (satu) lembar Biodata NIK 7322110512850007
      Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Hadir Pemilin Tetap PemilinanUmum Tahun 2019 TPS 10 Kelurahan Baebunta Kecamatan BaebuntaKabupaten Luwu Utara; 1 (satu) rangkap daftar Hadir Pemilin Tetap Pemilihan UmumTahun 2019 (Model A3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten LuwuUtara Provinsi Sulawesi Selatan; 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan UmumTahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10Kelurahan/Desa