Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan halaman 48,49, 50, 51;Bahwa Pembanding/Tergugat II berkeberatb atas pertimbanganhukum putusan pada halaman48 s/d 51, sebagai berikut:Putusan perkara perdata Nomor 3/PDT/2018/PT JAP.

Apakah telah sesuai dengan prosedurnya;Bahwa dua fungsi ini adalah sangat mendasar apa bila seseorang atautim bekerja dibidang penegakan hokum;Bahwa apa yang dimaksud dengan dasar kewenangan harusberdasarkan Undangundang kepolisian UU No.1 tahun 1946, tentangKitab UU Hukum Pidana dan diatur dalam pasal 48,49, 50, dan pasal 51KUHP dan akan dilihat pasal yang mana untuk menelaraskan pasal iniitu. di KUHP, sedangkan dalam KUHAP, UU No. 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana yang dikenal dengan nama

Kemudian di dalam Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,Pasal 47, 48,49, dan dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) dengan tegasdinyatakan BPKP adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yangtidak berwenang melakukan Audit atas pengelolaan keuangan Negara;Oleh karena itu, pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan olehBPKP tidak memiliki landasan hukum yang sah, sehingga pemohontelah ditetapbkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukumyang adil,

Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke2 KUHP, maka Terdakwa SAMAD ADI YUSUF Alias ATI Anak NG BUNKHEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Denganmemberi sesuatu, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatankarena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahankeutuhan kawasan suaka alam ;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidakmenemukan alasanalasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48,49

Majelis Hakim berpendapat unsur diketahui nya har i hdiperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana didalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa RANDI ALS RANDY ALSPAK YANA Anak (Alm) SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana PENADAHAN;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidakmenemukan alasanalasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48,49

Bukti T48 Foto kopi Surat KeteranganNo. 004/I/KIw/2011 tanggal 17 Januari 2011 yangdikeluarkan oleh Bank Central Asia, diberi tandaT 48,49. Bukti T49 Foto kopi Surat KeteranganNo. 001/VII/KIw/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yangHalaman 75 dari 99 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :189/Pdt.G/2010/PN.Ska.dikeluarkan oleh Bank Central Asia, diberi tandaT 49,50. Bukti T50 : Foto kopi Laporan TransaksiNo.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahterhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidanabaik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknyaterdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifatsubjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathinsebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49

Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secarayuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal laindiluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana

RI No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, maka Terdakwa IBRAHIM BinABDUL AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaKarena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahankeutuhan kawasan suaka alam ;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidakmenemukan alasanalasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48,49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal44

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat halaman 9alinea 1, dengan alasan hukum, bahwa Tergugat dalam menerbitkan SuratKeterangan Tanah sesuai dengan permintaan dari Kepala Kantor Lelang,bahwa berdasarkan data yuridis yang ada, antara Akta Jual Beli yangdimohon Surat Keterangan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 47, 48,49 dan 50/Desa Katapang, alas haknya tidak sama dan berbeda.;Bahwa berdasarkan fakta yang ada :a.

., 39, 40, 45, 48,49 dan 50 yang pada intinya menyatakan bahwa Kodam daya(Tergugat) felah melakukan perbuatan melawan hukum ataspemutusan perjanjian dan merugikan Penggugat serta telahmelakukan wanprestasi, ditanggapi sebagai berikut:1.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus ataupeniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibatdapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa alasan pemaaf (Schulduitsluitings gronden) adalah bersifatsubjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, knhususnya mengenai sikap bathinsebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48,49

Pengertian dapat mempertanggungjawabkan dalam literaturpidana adalah setiap orang yang sehat akal dan rohaninya; dan setiap orangyang dikecualikan dalam pasal 44, 48,49, 50 dan 51 KUHP.Pengertian setiap orang/barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalahmenunjuk pada subjek dari strafbaarfeit (perbuatan pidana), sehingga yang dapatdianggap pidana sebagai subjek dari strafbarfeit tersebut hanya natuurlijkepersonen (manusia hidup) hal ini terlihat dari cara merumuskan stafbaarfeitdengan awalan kata

Pemeriksaan hanya dengan menggunakan sistem sampling.Sedangkan BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 TENTANG Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 48,49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (3), yang Kewenangannya sebagai alatpengawas intern penyelenggaraan fungsi dan tugas InstansiPemerintah yang bersifat Preventif.Untuk melakukan Audit Investigatif berkaitan dengan PenghitunganKerugian Negara.

dilihat ada keberatan dari pihak maka akanadanya suatu pelanggaran administrasi maka akan dipidanakan mengambilbarang milik orang atau les pesialis administrasi hukum pidana;Bahwa Alasan seseorang yang disuruh tidak bisa dipidana jika dihubungkandengan pasal 55 KUHP bahwa orang yang disuruh melakukan apakah mededageratau utloking sebagimana didakwakan maka orang yang disuruh melakukanadalah mereka yang melekat kepadanya dasar maksud pidana dalam bentukdasar kemang sebagaimana diatur dalam pasal 48,49

pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat sukuDhawe yang telah diserahterimakan oleh Para Tergugat dan Para TurutHal. 101 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW102Tergugat pada tanggal 14 Mei 1987 untuk kemudian menjadi tanah milikNegara;Menimbang, bahwa surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 (3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49

Maka sudahlah benartindakan yang dilakukan oleh Pengawas/ koordinator daerah (Korda) PT.PLN (Persero) Area Sigli tidak mengijinkan Para Penggugat untuk masukkerja.30 Bahwa apa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada poin 45 dan 46tidak perlu Tergugat tanggapi karena tidak ada kesepakatan kedua belahpihak.Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bna.Halaman 78 dari 93 halaman.31 Bahwa apa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada poin 47 dan 48,49.

Sidiq sudah meninggal ;Bahwa saksi tahu PPJB itu tahun 1999 dengan akta No. 4859 ;Bahwa ada 2 PPJB yaitu 48,49 ;Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca fatwa waris yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, saksi tahu konfirmasidari pengacara ;Bahwa girik yang menyatakan ada luas tanah seluas 66.000 M2 ituadalah Girik C 55, yang dibayar PBB tahun 1991 s/d. sekarang ;Bahwa saksi membayar PBB Sejak transaksi ;Bahwa setahu saksi fatwa waris no.4147C/75 itu digunakan untukmemberikan surat

melakukan tindak pidana,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah pada pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasanpenghapus atau atau peniadaan pidana, baik alasanpemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibatdapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkanperbuatannya.Bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalahbersifat subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku,khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saatakan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48,49

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 48,49 halaman 30meminta Tergugat Il s/d Tergugat VII untuk mematuhi/mentaati isiputusan aquo dan menyatakan putusan dalam perkara aquo dapatdijalankan terlebin dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi(UitVoebar bij Voorraad) merupakan dalil tidak beralasan hukum; Sehinggatidak patut untuk dipertimbangkan sebagai landasan dalil gugatan,olehsebabmana cukup alasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolakseluruhnya;Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Tergugat