TentangTata Cara Penghapusan piutang Negera / DaerahdinyatakanPengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untukselanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku di bidangPerseroaan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negarabeserta peraturan pelaksanaannya Dengan dasar pasal ini juga semakin memperjelas bahwadalam pengurusan piutang yang ada di Tergugat tidaklagi berdasarkan pengaturan piutang Negara melainkanberdasarkan Peraturan perundang undangan yangberlaku di bidang Perseroaan

harusdihadiri oleh 2/3 dari anggota pemegang saham ;Bahwa bilamana RUPS dihadiri hanya 50 % dari pemegang saham RapatRUPS tersebut dinyatakan tidak sah ;Bahwa kalau RUPS nya sudah dinyatakan tidak sah, maka Aktanya jugadinyatakan tidak sah ;Bahwa tugas dari Notarisdalam RUPS dan RUPS,LB adalah : Mengajukan pengesahan terhadap Badan Hukum ; Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atasperubahan Anggaran Dasar ; Melaporkan atas perubahan anggaran dasar ; Melaporkan perubahan atas data Perseroaan

pemilik mekamisme pembeli bermusyawarah dan mufakat untukmembuat akte pembebasan hak depan PPAT dan tidak langsung dikuasiPT;Bahwa menurut ahli harta bawaan terdapa dalam pasal 35 ayat (1) untukharta bersama dalam pasal 36 Jo pasal 37 UU No1 tahun 1974;Bahwa menurutahli anak dalam perkawianan pertama berhak mendapatbagian dari warisan tersebut ;Bahwa menurut ahli karena suami pada perkawinan pertama meninggalmaka jual beli dapat dilakukan oleh ahli waris pada perkawinan kedua ;Bahwa menurut ahli Perseroaan

Binuriang Karya Mandiri Kota Lubuklinggau Nomor 42 tanggal29 Juni 2016, Direktur Utama Perseroaan PT. Binuriang Karya Mandiri adalah Terdakwayang berkedudukan hukum di Kota Lubuklinggau dengan tugas dan tanggung jawabsebagai berikut :1.

Bahwa secara keseluruhan Aktaakta yang pernah dibuat di Kantor Turut PenggugatII dalam Rekonpensi sesuai permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II dalamRekonpensi dan 1 (satu) Surat Pernyataan Hal Yang sebenarnya yang di Legalisasiadalah sebagai berikut :e Akta Pendirian Perseroaan Komanditer CV. EKO PUTRO JOYO,Nomor. 04, tanggal 05 Januari 2008.e Akta Masuk Sebagai Persero, Keluar dari Perseroan Dan PerubahanAnggaran Dasar CV.

Melissa dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroaan Terbatas, Direktur PT Melisa tidakbenwenang menyerahkan tugastugasnya atau memberikan tugaskepada wali pengampBahwa berdasarkan angka (1), dan (2), maka mohon agar MajelisHakim pemeriksa perkara ini, menolak yang menjalankan kuasaturut Terlawan untuk ikut sebagai pihak dalam persidangan dansegera memerintahkan keluar dari persidangan, supaya tidakmerugikan pihak turut Terlawan yang sebenarnya, yakni DirekturPT.

., Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa Para Pemegang setuju atastindakan penjualan saham baru perseroaan (saham dalam portepel) kepadaTERGUGAT IV sebanyak 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) saham dengannilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.300.000.000, (lima belas milyartiga ratus juta Rupiah);e.

., Notaris di Jakarta telahdilakukan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku , baik mengacu kepada UndangUndang Nomor : 40, Tahun 2007, tentang Perseroaan Terbatas, maupun AnggaranDasar TERGUGAT I.Adapun pelaksanaan RUPSLB tanggal 20 Desember 2012 telah dilakukanprosedur sebagai berikut :a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akandilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 kepada seluruh PemegangSaham, dengan tanggal Pemanggilan 4 Desember 2012;Hal 71 dari 142 hal.

;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.AHUAH.01.030284419, Perihal : PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroaan PT.

Bahwa sekalipun PARA PENGGUGAT menyadari kevakumankepengurusan PT WEST POINT TERMINAL mengakibatkan tidakdapat beroperasinya perseroan, namun upaya SINOMART KTSDEVELOPMENT LIMITED sebagai pemegang saham mayoritasagar secepatnya dapat dibentuk dan diangkat Direksi dan DewanKomisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroaan, dengan memohonkan Penetapan Pengadilan NegeriBatam permohonan Nomor: 846/Pdt.P,.RUPS/2017/PN.Btm.

Haji AdeRudiana tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribaditerhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnnyasebagai Direktur suatu Perseroaan Terbatas;Bahwa, Pembanding/ Penggugat pada halaman 7, mengatakan bahwa,selaku demikian keberatan kedua ini ditujukan terhadap ketidak pekaanpertimbangan hukum dan keptutusan Pengadilan Negeri Bandung atasprilaku usaha Tergugat dan Tergugat II yang bersipat curang dengan halmana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung

Eco Paper Indonesia (Ic.Penggugat) adalah badan hukum perdatayang berbentuk Perseroaan Terbatas (PT) berdasarkan akte pendiriannya No.9 tanggal 15 Maret 2008 (vide bukti P1);Bahwa PT. Eco Paper Indonesia (Ic.

., Tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroaan(Persero) Perseroan Terbatas. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.11;. Asli dan Foto copy Akta Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 13 Agustus 2008Notaris M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. Tentang Pernyataan KeputusanPemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PerkebunanNusantara VII. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.12;Asli dan Foto copy Akta Nomor 11 Nomor 2009 Tanggal 14 September 2009Notaris M.

Daniel Iskandar Masritersebut adalah Direksi dari Tergugat sehingga dengan demikian MajelisHakim akan meneliti hal tersebut dengan dikaitkan dengan UndangundangPerseroan Terbatas;Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur PT.Berkat Sumber Utama dalam Tugas atau fungsi Utama Direksi, menjalankanHalaman 56 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mldan melaksanakan pengurusan (beheer, administration or management)perseroaan, kewenangan Direksi mengurus, mengelola atau

menjadi tanah negara;Halaman 79 dari 83: halaman Putusan NOMOR 548/PDT/2021/PT DKIMenimbang, bahwa akan tetapi Pasal 11 undangundang tersebutmenyebutkan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan danprinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas(UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut telah diganti denganUndangUndang RI Nomor 40 Tahun2007), oleh karena itu kewajibanpengurus perseroan untuk mengelola asset perseroaan

perjanjian penanggungan dimana untuk lengkapnyamengenai hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam surat perjanjiantersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkanternyata Penggugat, Tergugat dan Tergugat II telah terikat hubungan hukumdiantara mereka ;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hubungan hukumdiantara para pihak selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan hukumdalam Perkara A Quo dimana dalam petitum ke 2 (dua) mendalilkan Penggugatsecara hukum merupakan perseroaan

Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 29 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJMNomor : 03401 KelurahanGambut, KecamatanGambut, KabupatenBanjarterakhir terdaftar atas nama Perseroaan Terbatas PT.ADI SARANA ARMADATbk, Berkedudukan di Jakarta Utara.

disebutkan identitas, nama, alamat danno identitas dan huruf B menyebutkan bahwa harus menyebutkanketerangan dari kedudukan para menghadap, jadi subjek hukum dalamperjanjian terbagi ada dua yaitu Naturlijk Person dan Recht Person, Naturlijkperson adalah orang alami dan Recht Person adalah orang yang diciptakanhukum yaitu badan hukum contohnya adalah perseroan terbatas dan untukperseroan terbatas untuk orang yang berhak untuk mewakili perseroanPage 50 of 77 Putusan Nomor 7/Pat.G/2016/PN.BON.adalah organ perseroaan

Bahwa PENGGUGAT / TERBANDING melanggar kesepakatan yangtertulis didalam akta no. 7 ( Bukti T 6) pasal 5 dan pasal 6 menurutpasal 19 dari kitab undang undang Perniagaan , dimanamenjelaskan PENGGUGAT / TERBANDING adalah komanditer Pasifdan TERGUGAT DAN TERGUGAT Il / PEMBANDING adalahpersero Pengurus yang aktif yang mengrus dan bertanggung jawabatas perseroaan dan usaha usaha perseroan dan akibatnya, akantetapi berdasarkan Bukti P2 dan P3 membuktikan PENGGUGAT /TERBANDING melakukan kegiatan transfer

Sudirman No.159 Salatiga Jawa Tengah. mempunyai tugas dan wewenangDireksi sesuai Pasal 11 akta tersebut tugas pokok Terdakwaselaku Direktur adalahDireksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakantugasnya untuk kepentingan perseroaan dalam meaksuddan tujuannyaSetiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab menjalankan' tugasnya denganmengindahkan peraturan perundang undangan yangberlaku;Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluarpengadilan tentang segala hal dan dalam

dalam segalakejadian mengikat perseroaan dengan pihak lain dan pihaklain dan perseroan serta menjalankan segala tindakan baikyang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akantetapi dengan pembatan bahwa untuk :1) Meminjam uang atas nama perseroan dalam jumlahberapapun2) meminjamkan uang atas nama perseroaan yangmelebihi batas jumlah tertentu;3) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta padaperusahaan lain baik didalam maupun diluar negeriHarus dengan persetujuan Komisaris.Perbuatan hukum untuk

mengalihkan melepaskan hakatau menjadikan jaminan utang seluruhnya atau sebagianbesar harta kekayaan perseroaan dalam satu tahun bukubaik dalam satu tranTerdakwa atau beberapatranTerdakwa yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitansatu sama lain harus mendapat persetujuan dari RUPSPerbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikansebagai jaminan utang atau melapaskan hak ataskekayaan harta perseroan sebagai mana dimaksud diataswajid diumumkan dalam 2 surat kabar harian berbahasaindonesia yang beredar

berhak danberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliperseroaanf) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkatseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya denganmemberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalamsurat kuasag) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksiditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPSdapat dilimpahkan kepada Komisarih) Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan seorang anggotaDireksi maka perseroaan

Yang dalam perkara ini Tergugat sebagai Debitur / Nasabah danPenggugat sedangkan Tergugat Il tidak ada hubungan hukum sama sekalidalam perjanjian gadai antara Tergugat dengan Penggugat.Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenangmengadiliPerkaraIniyanq berwenang adalah Pengadilan NegeriSukoharjo.Eksepsi Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi atau Gemis Aan Hoedanigheid) .Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 6 dan pasal 82 UU No.1 tahun1995 tentang Perseroaan