tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0277/Pdt.G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suam seria prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat:e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.160.000,(

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak

majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI:Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.

Tahun 1974,K.H.I.Th 1991dan UUPA no.23 Tahun 2002 bahwa bapak ataupun ibumemiliki kewajiban bersama untuk mengasuh . memelihara.merawat danmelindungi hakhak anak. Yang terpenting orangtua memenuhi syarat danberkemampauan untuk mengasuh dan memelihara anak.

Adalah TIDAK BENAR pernyataan Penggugat bahwa perceraian adalahdemi baiknyaTergugat, Penggugat dan anak .Telah tersurat dan tersiratdalam UUP No. 1 Th 1974;KHI Th 1991,UUPA Th 2002 No.23 danUUKDRT Th 2004 No.23 bahwa = memberikan perlindungan,perawatan,pengasuhan, memelihara dan pendidikan merupakan kewajibandan tanggung jawab ayah dan ibu secara bersamasama untuk kebaikansemua khususnya anak yang masih dibawah umur.

Tahun 1974 Bab X Pasal 45 dan KHI Th 1991 pasal 77ayat (3); UUPA No.23 Tahun 2002 pasal 13 c dan pasal 26 ayat (1)dan UU KDRT No.23 Tahun 2004 pasal 5 butir b dan d serta pasalb. Suka berbohong, memutar balikan fakta, berkhianat dan durhakaterhadap suami,melalaikan dan atau menelantarkan anak.c.

Memperhatikan: UUPA No.23 Tahun 2002 Bab IV pasal 26 ayat (1) dansesuai tuntunan agama Islam (Surat ath Thalaaq ayat 6) bahwa Penggugat( istri) wajib mengikuti Tergugat( suami ) yang sudah menyediakan rumahkediaman tetap sehingga dapat melaksanakan pengasuhan,perawatan*~dan pemeliharaan bersama sesuai amanat yang tersuratmaupun tersirat dalam, UUP No. Th 1974 ;KHI Th 1991 ;UUPA Th 2002No.23 maupun KHA PBB Th 1989.d.

Berdasarkan UUPA No.23 Tahun 2002 Bab V pasal 27,bahwa setiap anakyang lahir wajid mempunyai identitas diri. Tergugat telah memberikan identitasdiri anak yang lahir tanggal 2 Oktober 2013 di Kab.Banyumas dengannama :SATRIO BAGUS BAKTI WARDHANA PUTRA yang dituangkan dalamAkta Kelahiran yang sah menurut hukum dan dikeluarkan oleh PemerintahKab. Banyumas. n nn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nana nans5.

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aguo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 345/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e

. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadaqah; dani. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan moenceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 6 dari 11 Put.

pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.l1 yang menurut Majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanadi atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan, tanggal 7Nopember 2013, Nomor : 137/Pen.Pid.SUS/2013/PN.Pks. sejak tanggal 7Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ; Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengandakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak dan dakwaan kedua Pasal 82 UUPA Nomor 23 tahun2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim telah menunjukAdvokad/Pengacara yang bernama ABOE HARI, SH.

Menyatakan terdakwa RETNO FERDIYANTO Als FERI Bin MUHLISsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain dan dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukantiou muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2)UUPA

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kedua PasalPasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; 2.

Rahim besar Normal ; " 27 022522Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut terdakwamenyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut : 111.

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan keduapasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara komulatif makadakwaan dalam perkara ini dakwaan kesatu dan dakwaan kedua harus24dibuktikan Satu demi Satu ; 22 = nnn nnn ne nnn ne orn nee crn ceceMenimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar pasal melanggarpasal 81 ayat (2) UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anakyang mengandung unsurUNSUT : 1.

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0018/Pdt.G/2009/PA.TAMEN GADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

negara bebas yang dikuasai oleh Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T126 tanah tersebut adalahmilik Pak Nagteno sebagaimana tercatat di Buku Letter C1 Nomor:621 tahun1901 .Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, maka dengandemikian yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah apakah benarobyek tanah tersebut sudah beralin haknya dari Pak Ngateno kepadaTerbanding semula Tergugat incasu Pemerintah Kota Malang berdasarkanketentuan UU.No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP.24/1997 dan juga bukan merupakanpembuktian adanya peralihan hak dari pemilik asal incasu Pak Ngatenokepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat yaitu: saksi Dwi Cahyono,S.T., Kepala Kelurahan Bareng, denganmerujuk pada T127 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan BukuKerawangan buku Letter C1 Nomor:621 tahun 1901 tanah sengketa semulaadalah tanah yasan milik Pak Ngateno

Bab Kedua tentang ketentuanketentuan Konversi Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA yuncto Peraturan Menteri Pertaniandan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekasHalaman 18 Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT.

Selanjutnya khusus mengenai hakhak yangdikuasai Swapraja atau bekas Swapraja menurut ketentuan Bab KeempatHuruf (A) UUPA., menerangkan bahwa: hakhak dan wewenangwewenangatas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada padawaktu mulai berlakunya undangundang ini (i.c.

UUPA) menjadi hapus danberalih menjadi tanah negara;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P7, P9 dan T.126) tersebutdihubungkan dengan ketentuan perundangundangan sebagaimana telahdiuraikan diatas, maka menurut pertimbangan majelis hakim tinggi, tanah ekshak yasan sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C1 Nomot:621 tahun1901 atas nama Pak Ngateno adalah tanah yang karena ketentuan undangundang menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai negara.

Bahwa UUPA, PP24/1997 dan PMNA 3/1997 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam hukum pertanahan, juga adalah sebagai dasar hukumuntuk menerbitkan sertifikat, apabila terjadi sengketa, konflik, perkara kasuspertanahan, maka perlu kembali menggunakandan berdasarkan hukumpertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997 untuk menyelesaikansengketa, konflik dan perkara kasus pertanahan, kini PMNA 3/1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanahtelah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku untuk menghilangkan,Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.merusakkan dan menghancurkan serta melumpuhkan uupa, pp 24/1997dan membuat tidak dapat dipakai, dengan maksud dan tujuan agarperobuatan melawan hukum/perbuatan kejahatan yang telah di lakukan olehoknum bpn tidak dapat di ketahui dan tidak dapat di tangkap olehsiapapun..

,misalnya contoh UUPA adalah Induk atau ibaratkan sebagaiMobil, dan PP 24/1997 Merupakan Mesin Mobil, serta PMNA 3/1997merupakan roda ban mobil, dengan kenyataan PMNA 3/1997 (roda banmobil ) telah dicabut, mengakibatkan UUPA( mobil), PP 24/1997 (mesin)lumpuh, rusak dan tidak dapat dipakai;@ Karena PMNA 3/1997 telah di cabut oleh mantan menteri agraria ferrymursyidan baldan , maka program terbit sertifikat 5 juta Tahun 2017, dan 7Juta Tahun 2018, di pertanyakan berdasarkan hukum apa untukmenerbitkan

, Menghianati dan/atau Pengabaian Kewajiban Hukum diri sendiridan Membuat Tidak dapat di Pakai UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997dengan MENGINGKARI SUMPAH/JANJI JABATAN Menjadi PenghianatHukum Pertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997, Juga Terbukti dariMantan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan telah Menerbitkan PKBPN NO7/2016 Tentang Bentuk dan lsi Sertifikat dan Pasal 8 Menyatakan PMNA3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang PendaftaranTanah di CABUT dan di Nyatakan TIDAK BBERLAKU

, Untuk Melumpuhkan,Merusakkan dan Membuat UUPA dan PP 24/1997 Tidak dapat di Pakai,Kemudian pada Tanggal 12Sep2018 di acara Rembuk Nasional Pertanahandalam Pidatonya Menteri Agraria Sofyan Djalil Menegaskan PentingnyaKepastian Hukum, Maka SedangMembuat dan Usul UU Hukum PertanahanBaru dengan Sistem Positif untuk Menggantikan ( Menghilangkan, MembuatTidak dapat di Pakai Hukum Pertanahan lama UUPA, PP 24/1997,PMNA3/197dengan Sistem Negatif Mengacu pada Sistem Positif yang BerdasarkanPancasila demi

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat' tidakmengajukan bantahan bahkan tidak hadir di persidangan, padahalia telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga majelis mendugabahwa alasan Penggugat tersebut adalah benar dan Tergugat tidakkeberatan terhadap maksud Penggugat untuk bercerai dengannya =;Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian denganalasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksi dari pihak keluarga sesuai Pasal 76@ayat (2) UUPA

dan Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; Terhadap haltersebut, Majelis telah pula memperhatikan pandangan hukumIslam sebagaimana terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom,yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

, MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan ; dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugatbelum pernah terjadi perceraian di depan sidang Pengadilansebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1@Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA, maka talak Tergugat Ge yiTetunkanterhadap Penggugat adalah talak satu bain ae :Menimbang, bahwa oleh karena Terguga ti@ak pernah hadirdipersidanganmaka berdasarkan Pasal 149 R.Bgapfg an tersebut dikabulkandengan verstek , dimana Perabay

Menurut sejarahnya, tanah Negara ex EigendomVerponding merupakan tanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanahkolonial tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undangundang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960 (untuk selanjutnya disingkat UUPA), maka berlakuketentuan konversi, sebagaimana diatur dalam : a) Pasal , Pasal ll dan Pasal Vil ayat (1) Ketentuanketentuan konversi UUPA,Juncto ; b) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 tentang PelaksanaanKetentuan Undangundang Pokok Agraria, Juncto

; c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah AsalKonversi Hakhak Barat ; Bahwa Konversi yang dimaksud dalam UUPA ialah hakhak atas tanah yang adasebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hakhak atas tanah sebagaimanaditentukan dalam Pasal 16 UUPA.

Dengan kata lain, sejak berlakuya UUPA padatanggal 24 September 1960, maka semua hak atas tanah yang ada harusdirubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

tersebut, maka segala hakhak atas tanah wajibdikonvensi menjadi salah satu hak yang diakui dalam UUPA tersebut ;Bahwa menurut sejarah, tanah Negara ex Eigendom Verponding merupakantanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanah kolonial tidak berlakulagi dan diganti dengan Undangundang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960,maka berlaku ketentuan konversi ;Bahwa konvensi yang dimaksud dalam UUPA ialah hakhak atas tanah yangada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hakhak atas tanahsebagaimana ditentukan

Menurut sejarahnya, tanah Negara ex EigendomVerponding merupakan tanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanah kolonialtidak berlaku lagi dan diganti dengan Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun1960, maka berlaku ketentuan konversi, yang mana hak hak atas tanah yang adasebelum berlakunya UUPA dirubah menjadi hak atas tanah sebagaimana ditentukandalam pasal 16 UUPA dan ketentuan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 24September 1980, Bilamana selewatnya tanggal 14 September 1980 tidak

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

dengan batasusia menurut ketentuan KUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yangdalam pasal 330 BW menentukan, bahwa belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usiadewasa yang manakah yang digunakan dalam hal ijin menjual tanah ataujual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalamUndang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau lazim juga disebut UUPA

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktDimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat (vide pasal5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimanadalam menilai sahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal1320 BW, antara lain : kecakapan melakukan membuat suatuperjanjian, dimana kecakapan melakukan perjanjian antara lainharuslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun (vide pasal 1330 BW); Dengan demikian

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa SertifikatHak Milik, yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hakkepemilikan atas tanah yang terkuat, terungkap fakta bahwapemegang hak atas tanah adalah JAIS NUR FAUZI HAQUE yangmasih dibawah umur adalah anak kandung dari para pemohon ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarketerangan dari anak para pemohon yang bernama JAIS NURFAUZI HAQUE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidangtanah dengan luas + 150 m2

dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksisaksi:ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram sepertimaksud ayat 21 surat Arrum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksud pasal19 f PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankan pada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Mengijinkan pemohon untuk mentalak termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tulungagung;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar

alasan yangdikemukakan oleh Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak perah hadirkepersidangan padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya ; Meskipun menurutPasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang telah beralasan dan tidak melawan hukumdapat dikabulkan dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karenaperkara ini adalah perkara perceraian, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas,Majelis tetap harus mendengar' keterangan saksi dari pihak keluarga sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (2) UUPA

arRumayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddahwarahmah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 65UUPA, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat dapat di kabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughroTergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sesuai puladengan Pasal 84 ayat (1) UUPA

serta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal penggugat serta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1)UUPA maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang

Bahwa sesuai ketentuan pasal 43 ayat 1 dan ayat 2, Undang Undang Nomor5 Tahun 1960 (UUPA), menentukan :1. Hak Pakai Adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil daritanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain;2. Hak pakai dapat diberikan :a.

Selama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untukkeperluan tertentu;Dengan ketentuan ini jelas bahwa hak pakai berasal dari tanah yangdikuasai langsung oleh negara, atau tanah perseorangan yang dalamkonteks UUPA, tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanahkosong atau bebas yang belum pernah ada hak diatasnya, sementara untukhak pakai Tergugat, in casu adalah tanah sudah ada hak garapan ayah ParaPenggugat yang diserahan untuk dipakai sebagai tempat mendirian asramamahasiswa

TTU, sebagaimana pengakuan Tergugat dalam gugatannyaterdahulu (poin 6 diatas);10.Bahwa pada ayat 2 Pasal 43 UUPA, ditentukan hak pakai dapat diberikanselama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untukkeperluan tertentu, ternyata Tergugat sudah membangun asramamahasiswa TTU yang baru di Penfui, sedangkan tanah hak pakai sesuaisertifikat hak pakai Nomor 440 tahun 1987 yang terletak dijalan nangka yangberasal dari penyerahan tanah oleh Ayah Para Penggugat untuk dibangunasrama mahasiswa

mahasiswa TTU tersebut, sudah seharusnya dikembalikan kepadaPara Penggugat, baik berdasarkan alasan hukum tanah tidak lagidipergunakan sebagai asrama mahasiswa maupun berdasarkan alasanhukum lainnya bahwa telah habis masa berlaku*;14.Bahwa Tanah Hak Pakai Tergugat tersebut sudah tidak dipergunakan lagisebagai asrama mahasiswa TTU adalah fakta objektif dan dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat pula tergugat telahmembangun gedung asrama mahasiswa TTU yang baru ditempat lainsehingga ketentuan UUPA

Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan majelis tingkat pertama,dikutip: "Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tentang telahberakhirnya masa hak pakai oleh Tergugat diperoleh setelah MajelisHakim mencermati alat bukti surat diberi tanda T.1 berupa fotocopySertifikat Hak Pakai Nomor 440 Tahun 1987 atas nama Pemegang HakPakai yaitu Tergugat, ternyata tidak mengatur secara tegas substansiberakhirnya masa/jangka waktu hak pakai oleh Tergugat, oleh karenanyaketentuan pasal 41 ayat (2) kea UUPA