Ditemukan 4049 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
tranparansi
transparan
transparans
transparan.ã
transparanan
transparanã
transparant
Penelusuran terkait :
Camat batuceper kota tangerang vs koalisi independen transparansi anggaran pusat dan daerah;
Kecamatan tangerang kota tangerang vs koalisi independen transparansi anggaran pusat dan daerah;
Kecamatan karawaci kota tangerang vs koalisi independen transparansi anggaran pusat dan daerah (kita-pd);
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
240 — 170
240 — 170
, seharusnya dari 590, saksi ambil kalkulator 160dibagi 590 sama dengan 27%, padahal seharusnya semua diperiksa, lalu saksimengatakan supaya diperiksa lagi secara total dan untuk transparansi sertakeseimbangan, karena kalau menggunakan BRI lagi, saya khawatir samalagi, yang dilaporkankan beratnya, ada pikiran saksi saat itu janganjangantimbangannya juga bisa, karena yang disampaikan kepada saksi itu lisan saja,tidak ada tertulis pemeriksaan dari BRI Syariah, itulah sebabnya dilakukanpemeriksaan secara
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi
- Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
101 — 32
101 — 32
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhiAnggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan sertawajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.e. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan denganmengindahkan perundangundangan yang berlaku.f.
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
237 — 98
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
237 — 98
sayamenjabat dan berkantor di Dinas Kesehatan Kab Gresik sebelummemasuki masa purna tugas, saat itu saya mengadakan rapatterbatas dihadiri oleh para Kabid, Sekdin (dr.Nurul Dolam), KasiRengram (Bu Rumiyati), Kasubag Keuangan (Bu Titik Rositawati).Sebelumnya saya perintahkan kepada Bu Titik untuk tarik tunaikeseluruhan dana di rekening buku tabungan saya, seingat sayaterkumpul kirakira sebesar 454juta, uang tersebut ditunjukkan dimuka rapat tujuannya saya ingin semua orang tahu sekaligusmenjadi saksi bahwa transparansi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
105 — 37
105 — 37
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggarandasar Perseroan dan peraturan perundangundangan serta wajibmelaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran..
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 2963 — 1556
- Tentang : Cipta Kerja
pengaturandalam anggaran dasar badan usaha milik negara dimaksudatau memuat antara lain proses administrasi pengalihan asettermasuk cara pemindahtanganan.Ayat (8)Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenaimekanisme pembukuan aset yang dipindahtangankan,penentuan aset yang dipindahtangankan dan nilai pasarwajar aset tersebut, dan prosedur pemindahtanganan.Mekanisme yang diatur tersebut memperhatikan praktikbisnis yang berlaku secara internasional dan memperhatikanprinsip independensi dan transparansi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi
- BOBBY REYNOLD MAMAHIT
162 — 67
162 — 67
Pengambilanuang tersebut adalah kebijakan atau diskresi, makanya diskresi itu tidakbisa diukur dari wetmatigheidnya tapi doelmatigheidnya yaitu tujuan dari diamengambil kebijakan itu, kalau itu bermanfaat bagi masyarakan (asasmanfaat), ada asas transparansi (semua terbuka) bisa mengakses terkaitdengan amsalah pengadaan KTP tsb maka tidak ada masalah dan itubukan merupakan penyalahgunaan wewenang.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juli 2014 — TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR
271 — 150
271 — 150
Adhi Karya (Persero) Tbk, yang tidak mematuhiAnggaran Dasar BUMN, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatdikualifisir sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5ayat (3) Undangundang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi:Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggarandasar BUMN dan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakanprinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;Menimbang
Register : 28-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 20 Juni 2016 — ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
170 — 109
170 — 109
Bung Hatta Avard dari dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia;Terdakwa pernah menerima penghargaan sebagai penanggap pada acarayang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi kerjasama dengan CIDA dengantema Upaya Mencerah Korupsi Dalam Pelayanan Publik;VvTerdakwa pernah menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama;> Terdakwa pernah menerima penghargaan terkait penyelenggaraan KPKIntegrity Fair 2011;> Terdakwa pernah menerima penghargaan dari BPK Republik Indonesia ataspeningkatan transparansi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1937 — 1703
1937 — 1703
: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST772lain yang bisa diajukan oleh KPK ke pengadilansilahkan kasus tersebut diajukan, dan sehubungan asetyang telah disita ada kewajiban dari terdakwa untukmembuktikan darimana aset tersebut diperoleh,meskipin aset tersebut sudah dilaporkan dalam LHKPNtidak berarti laporan yang disampaikan dalam LHKPNmelegalisir atau mengesahkan halhal yang bersumberdari yang tidak sah, laporan itu adalah kewajibanpenyelenggara negara secara administratif untukmelaporkan dalam rangka transparansi