Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan baik penebangan,maupun kegiatan lain seperti mengangkut, memiliki hasil hutan yaitu kayuyang berasal dari kawasan hutan Negara harus dilengkapi dengan SuratPerintah dari Administratur dan DokumenDokumen Sah dari PerumPerhutani, diantaranya 304 dan SKSHHK Bahwa di dalam UndangUndang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 adasedikit perubahan bahwa perizinan yang dibutuhkan adalah perizinanberusaha, akan tetapi dalam hal ini belum ada peraturan tekhnis sebagaitindak

fi7201i0ri0s1360sIlmult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3945538 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24langOlangfe1033langnp0insrsid3945538charrsid105 10767Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;tabpar Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

memberikantanggapan sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Nomor175/1782/065.20/03HAL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, oleh karena itu halmana akan Tergugat buktikan di Persidangan nantinya;Bahwa terhadap Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No.040/LOAS/KK/V1/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada intinya memohon segeramenyelesaikan hakhak Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IItidak menanggapinya surat dimaksud, karena bahwa urgensipenyelesaiannya terhadap permohonan Para Penggugat adalahkewenangan instrasi tekhnis

.;10.2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kainPengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 PotongTanggal 10 November 2015.;11.3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan PakaianDinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015.;12.1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/ 717 / PDH Desa / XXXV / 2015 Tanggal 18 Desember 2015Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan

Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab.OKU TA.2015 tanggal 15 Desember 2014;4(Empat) Lembar Copy Legalisir Rencana umum Pengadaan (RUP)Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas pada Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 ;1(satu) Lembar Copy Legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS)pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat desa dan BPDKab OKU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Kab OKU Tanggal 09 Oktober 2015 ;2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis

Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatanganSPM (Surat perintah membayar), lalu. diajukan ke pejabat penguji danpenandatangan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPMtersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah encairan dana)selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS)ke rekening kontraktor pelaksana;Hal 48 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.49Bahwa berdasarkan uji mutu) yang dilakukan oleh ahli terdapatpenyimpangan tekhnis

Hutama Bhakti dengan saksi Indransono,SE,ST selakuPPK padahal terhadap proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena masihterdapat kekurangan volume namun terdakwa tetap menyerahkan pekerjaantersebut seolaholah proyek/pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan sesuaikontrak;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkanproyek/pekerjaan pembangunan drainase tersebut diserahterimakan dalamkeadaan tidak sesuai kontrak yakni terdapat penyimpangan tekhnis terhadap itemitem pekerjaan pemasangan

Dinaspertambangan daerah Sumbar, 1998 Kasi Pengawasan Pengusaha s/d 2000, 2001Kasi Pelayanan Inpormasi 2008, Kasi Konservasi 2008 s/d 2011, Kasi PengawasanPertambangan 2011 sampai dengan sekarang;Bahwa riwayat pendidikan ahli : SD, SMP dan SMA di Jakarta S1 di UniversitasSriwajaya jurusan tekhnik pertambangan tamat tahun 1990 kemudian bekerjadiswasta 1 tahun setelah itu jadi PNS;Bahwa pelatinan yang pernah diikuti ahli : Pelatinan inspekur tambang dareah, lalupendidikan lingkunagn model C lalu pendidikan tekhnis

dengan tata wilayah dan tata ruang , maka malam penyusunan UNPtersebut daerah diberikan kesempatan mengumpulkan daerahdaerah yang layaktambang, kemudain pusat memberi izin berdasarkan usulan daerah juga, dan setelahitu disusun secara nasional itu daerah harus menyesuaikan dengan pusat, halPutusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bsk37tersebut dapat diusulkan daerah pada pusat maupun pusat yang menentukandaerah ;Bahwa dasar apabila perusahaan akan melakukan pengalian atau kegiatan lainnyaadalah memakai pedoman tekhnis

Menetapkan barang bukti berupa:--------------------------------------------------------1. 1 (satu) bundel asli dokumen prakualifikasi seleksi sederhana jasa konsultasi paket pekerjaan Perencanaan tekhnis pembangunan sarana RSUD, Sumber dana APBD Tahun anggaran 2011.

--------------------------------------------- 1. 1 Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor : 11.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011;--------------2. 25 Lembar Instruksi kepada peserta (IKP);------------------------------3. 3 Lembar Lembar data pemilihan (LDP);---------------------------------4. 2 Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran;----------------------5. 2 Lembar Contoh bentuk surat kuasa;------------------------------------6. 1 Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

Menetapkan barang bukti berupa: nne meno nn n=1.1 (satu) bundel asli dokumen prakualifikasi seleksi sederhana jasakonsultasi paket pekerjaan Perencanaan tekhnis pembangunan saranaRSUD, Sumber dana APBD Tahun anggaran 2011.

Kerjasama Operasi (KSO);1 (satu) bundel asli dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha(Dokumen Kualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran2011, Berupa: 202022 no no nnn nnn n nn nn nc nnnne1.oa &O N1 Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilinan, Nomor :11.h/ULPKONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;25 Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ;3 Lembar Lembar data pemilinan (LDP) ;2 Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran;2 Lembar Contoh bentuk surat kuasa;1 Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

kepadamenteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi; dan;9. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;Bahwa dalam Pasal 17 ayat (3) Perpres No 54 tahun 2010 selain tugaspokok dan kewenangan ULP/Pejabat pengadaan sebagai mana tersebutpada ayat (2) dalam hal diperlukan ULP/Pejabat pengadaan dapatmengusulkan kepada, PPK tennant eee ener tntnnmeminmnennennreart1. perubahan HPS dan atau;n2nn nnn nnn nnn ence nnn cc nnn nnn2. perubahan spesifikasi tekhnis

apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1(Satu) bulani n0nn one nnnnne nnn nnennscne cna nen nen nnnnnannennansacsassHalaman 580 dari 657 Putusan Nomor: 34/Pid.SusTPK/2015/PN.GTOMenetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bundel asli dokumen prakualifikasi seleksi sederhana jasakonsultasi paket pekerjaan Perencanaan tekhnis

Operasi (KSO);2. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha(Dokumen Kualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran2011, Bru pial anennesesen senescent reeeeneeene neces1.NO F&O NS1 Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor :11.h/ULPKONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;25 Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ;3 Lembar Lembar data pemilinan (LDP) ;2 Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran;2 Lembar Contoh bentuk surat kuasa;1 Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

Rancasari Kota Bandung, saksi menerima 1 (satu) lembar suratpengangkatan atas nama SANTHI RAKHMAWATI berlogo Garuda bekorpHalaman 21 dari 62 halaman,Putusan Pidana Nomor:1293/Pid.B/2015/PN.Bdgsurat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27 April 2015 yang mengangkat untuk dipekerjakansebagai tenaga adiministrasi dan tekhnis lainnya tertandatangan Kepala BKNDrs.

Rancasari Kota Bandung, saksi bersama suami saksi menerima (satu) lembar surat pengangkatan atas nnma SANTHI RAKHMAWATI berlogoGaruda bekorp surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27 April 2015 yang mengangkatuntuk dipekerjakan sebagai tenaga adiministrasi dan tekhnis lainnyatertandatangan Kepala BKN Drs. EKO SUTRISNO, M.SI dan berstempel BKNRepublik Indonesia serta ditandatangani staf ahlin biro kepegawaiankementerian PAN dan RB sdr.

Tim Tekhnis 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,2. Uang Lelah Petugas Pendamping / lapangan Rp. 65.250.000,a. Kec. Palibelo 10 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 22.500.000,b. Kec. Woha 7 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 15.750.000,c. Kec. Monta 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 4.500.000,d. Kec. Wawo 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,e. Kec. Bolo 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 6.750.000,3. Pembelian Air Bersih Rp. 337.500.000,a. Kec.

Tim Tekhnis 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,2. Uang Lelah Petugas Pendamping /lapangan Rp. 65.250.000,a. Kec. Palibelo 10 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 22.500.000,b. Kec. Woha 7 Org x 45 hari x Rp. 50.000: Rp. 15.750.000,c. Kec. Monta 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 4.500.000,d. Kec. Wawo 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,e. Kec. Bolo 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 6.750.000,3. Pembelian Air Bersih Rp. 337.500.000,a. Kec.

Anggaran Pada Sekretariat DPRDKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 dan Lampirannya telahmenetapkan saksi Any Prihantari sebagai Pejabat PenggunaAnggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang TahunAnggaranBahwa untuk melaksanakan DPA SKPD Sekretariat DPRDKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 berkaitan denganPengadaan Barang dan Jasa antara lain Pengadaan PeralatanJaringan Komputer saksi ANY PRIHANTARI selaku PenggunaAnggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TimPengadaan, Pejabat Pelaksana Tekhnis

Anggaran Pada Sekretariat DPRDKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 dan Lampirannya telahmenetapkan saksi Any Prihantari sebagai Pejabat PenggunaAnggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang TahunAnggaran29Bahwa untuk melaksanakan DPA SKPD Sekretariat DPRDKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 berkaitan denganPengadaan Barang dan Jasa antara lain Pengadaan PeralatanJaringan Komputer saksi ANY PRIHANTARI selaku PenggunaAnggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TimPengadaan, Pejabat Pelaksana Tekhnis

pekerjaandilapangan tidak sesuai dengan prosedur ;Bahwa terdakwa mengetahui adanya perbedaan antara kontrak danrealisasi fisik pelabuhan Parit Rempak berdasarkan dokumen justifikasiteknis yang diajukan oleh konsultan pengawas kepada Pejabat PembuatKomitmen, mengenai perubahan panjang pelabuhan dari hasil rekayasaoleh pihak DKP dan kontraktor ;Bahwa dokumendokumen yang dijadikan dasar untuk pencairantersebut adalah dari laporan bulanan konsultan, final report konsultan,fotofoto pelaksanaan, justifikasi tekhnis

CHOIRUL, saksi GUSNAN INDARTHA, ST telah memeriksa danmelihat proyek Causwey sepanjang 112 m yang telah mencapai bobot fisikBahwa dokumendokumen yang dijadikan dasar untuk pencairan tersebutadalah dari laporan bulanan konsultan, final report konsultan, fotofotopelaksanaan, justifikasi tekhnis, yang disampaikan konsultan ke dinasKelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, surat permohonan dari PT .Asterixke Dinas untuk pencairan dana 100 %, setelah itu turun tim pemeriksabarang dari Dinas Kelautan dan

digunakan kepentingan umum ; Bahwa setelah peringatan 3 kali yang bersangkutan mengajukan keberatanpada tanggal 23 Mei 2018, yang bersangkutan keberatan terhadap suratperingatan dengan alasan mohon maaf atas tidak menanggapi peringatanbahwa proses pembangunan akan dimulai karena tukangnya mendapatmusibah meninggalnya orang tua sehingga pembangunan akan dilakukankembali, intinya Seperti itl ; 222202 02onnn nn nnnn nn ne nnen nn nen Bahwa disitu tidak dipersoalkan karena belum adajalan ; Bahwa secara tekhnis

/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 55 dari 103 Halaman Bahwa yang sudah ada bangunannya tidak dicabut, yang menelantarkansaja yangdicabut ; 22222222 22 nnn none eee Bahwa bagian Tekhnis yang tahu dimungkinkan kalau ada taman, jalandengan keadaan Bahwa IPT terbit Tahun 2017 dilaporkan pencabutan pada 4 Juni 2018sedangkan IMB terbit bulan Februari 2018 pada saat terbit IMB itu IPTnyamasih ada tapi faktanya karena memang lokasinya pada saat pernyataan itumasih belum dibangun IPTnya kita cabut, karena IPTnya dicabut

SPM: 73/SPM-LS/ADPUM/XII tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014; (5.3) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 73/SPM-LS/ ADPUM/XII/2014 tahun 2014 tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Gusland Tomboelu, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Yunita Bakhtiar, SE selaku Bendahara Pengeluaran; (5.4) 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang

dan Jasa) Nomor 73/SPM-LS/ADPUM/XII/2014 Tahun 2014 tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Gusland Tomboelu, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Yunita Bakhtiar, SE selaku Bendahara Pengeluaran; (5.5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terhar Lawandi S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara; (5.6) 1 (satu

Cahaya Anak Bangsa ; Bahwa yang saksi ketahui saat aanwizing, evaluasi Administrasimaupun evaluasi tekhnis dilaksanakan oleh saksi Ikhtiady Amirbersama dengan saksi Sofyan dan saksi H.

Spesifikasi Tekhnis ;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;c. Rancangan Kontrak ;d.

jasakepada PA/KPA ;e Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepadaPengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;Putusan TIPIKOR No : 84/PidSusTPK/2014/PNMdn, Halaman 84 dari 147e Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggarandan hambatan pelaksnaan pekerjaankepada PA setiap Triwulan ;e Menyimpan dan menjaga keuntuhan seluruh dokumen pelaksnaanpengadaan barang/jasa ; Bahwa benar saksi tidak ikut menetapkan rencana pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang meliputi : Spesifikasi Tekhnis

, HargaPerkiraan Sendiri (HPS) serta Rancangan Kontrak, dan saksi menerima hasil tersebut dari saksi IBNU ALFI,SSKM melalui stafnyaSOFYAN, dan saksi menerima Rancangan Kontrak, HPS dan Spesifikasi Tekhnis sudah dalam bentuk jadi.

( delapanbelas ) Unit kelompok KBR, dimana RUKK tersebut adalah merupakan Komponenkegiatan sebagaimana yang tertuang dalam BAB II Huruf A angka 3 PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P.24/MenhutII/2010 tanggal 3 Juni 2010, sedangkanRUKK tersebut dibuat oleh Kelompok pengelola penerima Bantuan KBR itu sendirididampingi oleh Petugas Pendamping untuk melakukan kegiatan dilapangansebagaimana yang tertuang dalam BAB III Paraturan Dirjen RLPS Nomor : P.07/VSET/2010 tanggal 9 Juli 2010, tentang Pedoman Tekhnis

Sirambai NagariLimo Koto Diserah terimakan pada tanggal 15 Desember 2010 dengan Birita AcaraNomor : 05/BAKBR/DISHUT2010.e Bahwa pelaksanaan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) Kabupaten Sijunjung tahun2010 tidak sesuai lagi dengan latar belakang penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat(KBR) serta maksud dan tujuanya yang tertuang dalam BAB I PendahuluanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P24/MenhutH/2010 tanggal 3 Juni 2010 danPeraturan Dirjen RLPS Nomor : P07/VSet/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentangPedoman Tekhnis

2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Pedoman Tekhnis Pembangunan Kebun BibitRakyat akbibat dari perbuatan terdakwa Negara dapat dirugikan sebesar lebih kurangRp.112.225.000. ( Seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP PerwakilanSumatera Barat.

Rakyat(KBR) pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat, terdakwa ditunjuk sebagai PejabatPembuat Komitmen pada Pembangunan Kebun Bibit Rakyat ( KBR ) di KabupatenSijunjung ;Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) diKabupaten Sijunjung tahun 2010 tersebut, terdakwa selaku PPK berpedoman kepada aturanBAB I Pendahuluan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P24/MenhutH/2010 tanggal 3Juni 2010 dan Peraturan Dirjen RLPS Nomor : P07/VSet/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentangPedoman Tekhnis

pendapat dari PPK tanggal 19 Nopember 2013 pada saattemanteman menghadap ke PPK;Bahwa setahu saksi yang menyarankan untuk memilin opsi A adalah terdakwa.Pada saat itu saksi tidak hadir dan yang hadir adalah temanteman anggota ULPyang lain yaitu Kadi Subali, Ririn Sundari, Hendra Wijaya dan Fajar Perkasa;Bahwa sesuai dengan ketentuan maka dengan adanya pertentangan kepentingantersebut proses lelang harusnya dibatalkan;Bahwa kemudian lelang tersebut dilanjutkan kemudian dilakukan evaluasi harga,evaluasi tekhnis

334, 63, 280 dan 337;Halaman 36 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.PstSaksi V : IR;AAGUSTAMAN KARNA DJAJA menerangkan:Bahwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan HasilPekerjaan mewakili Saksi Ismet yang pada waktu itu tidak ada di tempat dan padasaat itu sepengetahuan saksi Eka Gandara dan Pak Fadholy sudah melakukanpemeriksaan dan sudah menandatangani berita acara tersebut;Bahwa pada saat itu saksi menandatangani berita acara tersebut sebagai usermerangkap sebagai tim tekhnis

;Bahwa tidak pernah ditunjuk sebagai tim tekhnis namun saksi menandatanganiBerita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan atas nama tim tekhnissebenarnya sebagai user nya itu dan saksi sudah percaya dengan saksi EkaGandara dan Pak Fadholy sudah melakukan pemeriksaan sehingga saksi jugatandatangan termasuk prosentase 80%;Selanjutnya diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang tertera dalam daftarbarang bukti Nomor 324, 110, 435, 89, 90, 67, 300, 457, 13, 307, 54, 45, 64, 119,316, 13, 106,

4 (empat) lembar dokumen tidak berlegalisir Form Uji Coba Mobil Listrik.39.5 (lima) lembar dokumen tidak berlegalisir presentasi laporan Uji CobaKendaraan Listrik.40.1 (Satu) bundel print out dokumen tidak berlegalisir Panduan Prosedur Uji CobaPrototype Mobil Listrik.41.5 (lima) lembar Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanTeknologi Unggulan dan Kebencanaan Satuan Kerja Sekretariat KementerianRiset dan Teknologi nomor :001/KP/APBNP/PPK/X/2013, tanggal 16 Oktober2013 tentang tim tekhnis

Batang;24) 1 (satu) buku catatan keuangan;25) 1 (satu) lembar rekening Koran dari nomor rekening : 15601500941157 Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Kelompok Tani Bina Karya;26) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Kematian ternak sapi beserta lampiran fotokopi foto bangkai ternak sapi;27) 1 (satu) buku notulen;28) 1 (satu) buku foto copy Pedoman Tekhnis pengendalaian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permetan/OT.140/2/2012 Tanggal 28 Februari

Penyelamatan Sapi/KerbauBetina Produktif Tahun 2012 bulan September 2012;1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Perkembangan Penyelamatan Sapi/KerbauBetina Produktif Tahun 2012 bulan Pebruari 2013 ;1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Perkembangan Penyelamatan Sapi/KerbauBetina Produktif Tahun 2012 bulan Nopember 2014;Dikembalikan kepada saksi SYAM MANOHARA,S.Pt BinWIHARNO;50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKh);Dikembalikan kepada saksi SUWARNO, SP Bin SUBECHI;1 (satu) buku foto copy Pedoman Tekhnis

Batang;24) 1 (satu) buku catatan keuangan;25) 1 (satu) lembar rekening Koran dari nomor rekening : 15601500941157 BankRakyat Indonesia (BRI) atas nama Kelompok Tani Bina Karya;26) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Kematian ternak sapi beserta lampiranfotokopi foto bangkai ternak sapi;27) 1 (satu) buku notulen;28) 1 (satu) buku foto copy Pedoman Tekhnis pengendalaian Sapi/Kerbau BetinaProduktif Tahun 2012 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permetan/OT.140/2/2012 Tanggal 28 Februari 2012

Sus TPK/2016/PN.Smg176e Bahwa Pencairan Tahap Ill sebesar 30% dari keseluruhan dana, apabilapekerjaan telah mencapai 60% dari RUK yang dibuktikan dengan LaporanRealisasi Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penggunaan Danadalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Tekhnis Kabupaten ;e Bahwa Tim Tekhnis Kabupaten Batang memberikan Rekomendasi padatanggal 23 Juli 2012 tetapi untuk pengambilan/pencairan dilakukan 5 (lima)kali, yaitu :.

CAHYA KARYA UTAMA dan sertifikat keahlian yang dimiliki oleh Saksi TOTOPURWOKO pada saat itu sudah tidak berlaku lagi, sedangkan Saksi AKHYITNOals Yitno tidak mempunyai sertifikat keahlian Tekhnis.

Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgMenimbang, bahwa atas telpon dari saksi IDA RAHAYU tersebut, Terdakwaselaku PPK tidak mengambil sikap, namun Terdakwa membiarkan Supervisi ataupengawasan dilaksanakan oleh Saksi TOTO PURWOKO dan Saksi AKHYITNOMenimbang, bahwa pada saat itu Saksi TOTO SUHARSONO, ST padahalSerifikasinya sudah habis masa berlakuknya sedangkan Saksi AKHYITNO tidakmempunyai sertifikat keahlian Tekhnis.

KASIRUN dan saksi HENDRO WIBOWO,STMenimbang, bahwa atas telpon dari saksi IDA RAHAYU tersebut, Terdakwaselaku PPK tidak mengambil sikap, namun Terdakwa membiarkan Supervisi ataupengawasan dilaksanakan oleh Saksi TOTO PURWOKO dan Saksi AKHYITNOMenimbang, bahwa pada saat itu Saksi TOTO SUHARSONO, ST padahalSerifikasinya sudah habis masa berlakuknya sedangkan Saksi AKHYITNO tidakmempunyai sertifikat keahlian Tekhnis.

tentang Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidangKehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan pekerjaan Umum di sebutkandiprioritaskan pertambangan di Kawasan Hutan dengan tetap mengutamakan kelestarianHutan;Bahwa Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 364/KPtsII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutandan pemberian Hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian;Bahwa syarat untuk perkebunan secara Administrasi Tekhnis

dilaksanakan sepenuhnya maka harus ada prosesevaluasi kontrol instasi strukturalnya dengan peringatanperingatan dari Pemberi jin;Bahwa prinsip ijin boleh dicabut yang memberi ijin, apakah jjin tersebut dicabut atautidak;Bahwa syarat pelaksanaan Hukum adat sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku masyarakat hukum adat boleh mengatur dan harus berdasarkan ketentuan dariNegara dan memohon atas tanah dan tunduk kepada peraturan;Bahwa setiap penerbitan yin harus 2 (dua) hal yaitu Syarat Administrasi tekhnis

golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;halaman 21 dari 84 Putusan Nomor:20/Pid.SusTPK/2017/PN.Pligg. melanggar sumpah/janji jabatan; dan Petunjuk Tekhnis

menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. melanggar sumpah/janji jabatan; dan Petunjuk Tekhnis