Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden preisden presidan priseden prepeden presoden
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 175_Pdt_G_2014_PN_Mdn
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. Cv. Belawan Indah 2. Pt. Mitra Jaya Bahari 3. Cv. Jaya Abadi Trans 4. Cv. Idan 5. Pt. Benua Samudera Logistics 6. Pt. Transporindo Agung Sejahtera 7. Cv. Wahana Multi Karsa 8. Pt. Samudera Perdana 9. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat 10. Pt. Berkat Nugraha Sinar Lestari 11. Pt. Tunas Jaya Utama 12. Fa. Multatuli Bakti 13. Pt. Lintas Samudera Jaya lawan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (kppu)
149 — 59
  • Bahwa terkait penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali DIBENARKAN DANDIKUATKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunan rumah dinas Bupati HumbangHasundutan, Sumatera Utara);Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/PDt.Sus/2009, terkaitdengan upaya hukum terhadap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
265 — 102
  • Bahwa demi mencegah preseden buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkanprinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,TERGUGAT dan TERGUGAT II mohon agar GugatanPENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2318 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — JAP HOK LIEM DK VS PT DUTA PERTIWI, Tbk DKK
155 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hubunganhukum tersebut secara sempurna dengan merujuk pada UndangUndang tentang Perseroan Terbatas, dimana adanya pemisahantanggung jawab perbuatan hukum antara Direktur dan KomisarisPerseroan:Dengan menariknarik Pemohon Kasasi yang tidak mempunyalkapasitas hubungan hukum di Perseroan Terbatas PT Duta Pertiwi,Tbk dengan pihak Termohon Kasasi menjadi preseden buruk bagisetiap perkara nantinya dimana pihakpihak yang tidak mempunyaihubungan hukum
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 07-11-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2012 — WALIKOTA SAMARINDA melawan - PT. NUANSACIPTA REALTINDO - GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
277 — 116
  • Bahwa kondisi TURUT TERMOHON IV yang telah jatuh dalamperangkap TERMOHON semoga tidak terulang kembali padaPengadilan Negeri Samarinda maupun PengadilanPengadilanNegara lainnya, sebab jika hal itu terulang kembali maka akanmenjadi suatu contoh dan preseden yang buruk yang akan terusdikenang dan terulang kembali di kemudian hari.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-09-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 6 September 2016 — PT JABATEX vs JUBAIDAH, dkk
127 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facti);Putusan tersebut merupakan putusan yang jauh dari keadilan, karena selainakan menerima upah dan THR berdasarkan putusan Judex Facti, YuliSetyawati pun sebenarnya telah menerima upah dan THR sebelumnya dariPemohon Kasasi (mengacu pada fakta bahwa Yuli Setyawati tidak pernahdirumahkan sehingga yang bersangkutan selalu menerima upah dan THRnya /tidak pernah sama sekali tertunggak);Dengan dikabulkannya gugatan Yuli Setyawati tersebut oleh Judex Facti,tentunya akan berdampak sangat buruk terhadap preseden
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 463/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 172
  • Kuasa Mutlak, sebagaimanatersebut point 21,22,23,24 dan 25 diatas dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf (b)Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, Jo Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 2584K/PDT/1986 Tanggal 14 April 1988, TentangPembatalan Surat Kuasa Mutlak, dimana Kuasa Untuk Menjual TIDAK BOLEHdiberikan dalam bentuk kuasa mutlak/Irrovocable Power Of Attorney, demikian itudapat diklasifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH, sehingga untuk agardikemudian hari tidak menjadi preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Nopember 2018 — Dr. DADAN MULYANA, S.Hut., M.Si : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
203 — 194
  • Bahwa untuk penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta demimenjaga citra dan kehormatan Negara, Pemerintah serta MartabatPNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakatterhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia padamasa yang akan datang, maka Penggugat berdasarkan ketentuanPasal 10 angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 selayaknya diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.SAHAT SIDABUTAR
2.RICHARD
3.BAMBANG SIMORANGKIR
4.HARLES SIANTURI
5.Reynol Manurung
6.Maja Pulo Naibaho
7.Tioria Br. Simanjuntak
8.Sotarduga R H P Pangaribuan
9.Rabenca Hasibuan
10.Maju Hutajulu
11.Alpen Simatupang
12.Parlin Silitonga
13.Bakti Sianipar
14.Merliana Br. Sihombing
15.Sahat Parlinggoman Pasaribu
16.Ramli Sinaga
17.Raymond Amry Pardede
18.Joel H Siregar
19.Jhonson Hasibuan
20.Masinton Pangaribuan
21.Manter Sihotang
22.Belman Pangaribuan
23.Najaruddin Simanjuntak
24.PH Panggabean
25.Jadiman Hasiholan Manik
26.Willy Roy Pangaribuan
27.Hapataran P Manalu
28.Suparman Siagian
29.Piner Sitorus
Tergugat:
1.PENDETA GIDEON SARAGIH, SARJANA THEOLOGIA
2.PENDETA EMMY FIER SILALAHI, SARJANA THEOLOGIA
3.ROMMEL SOTARDODO PANGGABEAN
4.TOGARASDEN PARUNTUNGAN TAMBUNAN
5.TIOPAN TINAMBUNAN
68 — 35
  • Karena jika tidak, akantetap menjadi preseden buruk bagi jati diri Para Penggugat dan kelurgadan akan menjadi (dimata dan hadapan siapapun yang mengetahuiyang mengetahui hal pembebastugasan dan pengenaan RPP) seolaholan Para Penggugat mengakui adanya kesalahan atau pelangaranyang dianggap atau dinilai aib/dosa dan karena itulah dikenakanpembebastugasan dan pengenaan RPP.Bahwa jelas, Dampak langsung dari dan atas pembebastugasan ParaPengggugat dan pengenaan RPP dimaksud tidak saja dirasakan olehPara
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Blk
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 73
  • Hakimtidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis, sehingga undangundang menjadi rujukan hukumnya yang utama, dan 3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon:
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
73 — 34
  • ,M.H. dalam persidangan menerangkan bahwa dalam sistemperadilan di Indonesia tidak menganut asas preseden seperti dianut olehnegara yang menganut sistem Anglo saxon, karena Indonesia menganuteropa kontinental artinya hakim yang memutus kemudian tidak terikat denganhakim yang memutus dahulu;Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Termohon dalam jawabanmaupun dupliknya dan kesimpulannya menyatakan bahwa karena PemohonHIU KOK MING dalam status melarikan diri atau DPO maka permohonan praperadilan Pemohon
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-12-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 134/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 6 Agustus 2015 — ALJUFRI, SE CS melawan Pemerintah Republik Indonesia c/q. Menteri Pertanian Republik Indonesia c/q. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat
91 — 105
  • melakukanpenghunian rumah negara secara melawan hukummengakibatkan kerugian Immateriil sebagai berikut:e Hilangnya rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap pejabat/pegawai lainsehingga tidak ada kesempatan dari pejabat/pegawai lain untuk menempatirumah negara yang dimaksudkan.e Terhambatnya kegiatan tugas dan fungsi di satuan kerja serta kinerja yangdiharapkan tidak optimal.e Terganggunya pembinaan keluarga pejabat/pegawai lain karena rumahnegara tersebut dihuni oleh yang tidak berhak.e Adanya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — NUR SAEPUDIN, DKK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, DK
202 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atauyang setingkat.(2) Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundangundanganyanglebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenanganBahwa tindakan Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang memberlakukanSEMA No 3 Tahun 2015 berlaku surut merupakan sebuah preseden
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. CV. BELAWAN INDAH, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan I ; 2. PT MITRA JAYA BAHARI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan II ; 3. CV. JAYA ABADI TRANS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan III; 4. CV IDAN, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IV; 5. PT BENUA SAMUDERA LOGISTICS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan V; 6. PT TRANSPORINDO AGUNG SEJAHTERA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VI; 7. CV WAHANA MULTI KARSA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VII; 8. PT SAMUDERA PERDANA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VIII; 9. KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BARUNA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IX; 10. PT BERKAT NUGRAHA SINAR LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan X; 11. PT TUNAS JAYA UTAMA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XI; 12. Fa MULTATULI BAKTI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XII; 13. PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII; M e l a w a n KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
528 — 125
  • Bahwa terkait penerapan sanksi denda dibawah Rp.1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) telah beberapa kali DIBENARKAN DANDIKUATKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunan rumah dinas Bupati HumbangHasundutan, Sumatera Utara);Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/PDt.Sus/2009, terkaitdengan upaya hukum terhadap
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
138 — 75
  • Pembelaan yang akhirnyamemohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus PerkaraAquo dapat memberikan Putusan Bebas (vrijspraak) terhadap diri TerdakwaMuhammad Haitamy Jasni, SKM, sebagaimana Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimumpembuktian (yaitu dengan sekurangkurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertaikeyakinan hakim, Vide : Pasal 183 KUHAP, guna menghindari Preseden
    tersebut, kiranya Yang Mulia MejelisHakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo dapatmemberikan Putusan Bebas (vijspraak) terhadap diri Terdakwa MUHAMMADHAITAMY JASNI, SKM, sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitudengan sekurangkurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan Hakim,Vide : Pasal 183 KUHAP, guna menghindari Preseden
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 565/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 19 Mei 2015 — Penggugat VREDDY Tergugat 1.MANGSUR BIN GOMANG 2.ARIFIN WIJAYA 3.AMSORI HARDYANTO , SH. 4.kantor pertanahan kab. tangerang
130 — 54
  • Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi doli mali/doli praecentis yang diajukan olehTergugat Il, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan menerapkan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum,dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) ;Bahwa Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenerima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Maret 2013 — Ir. BUDIMAN, dk ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
167 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3.146.110.000, (tiga milyar seratus empat puluh enam juta seratussepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II mengakibatkan timbulnya preseden
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 127/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 8 April 2019 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI lawan DIREKTUR RSUD TUGU REJO PROVINSI JAWA TENGAH dkk
126 — 102
  • dwangsom) adalahHalaman 47 Putusan Nomor 127/Pdt/2019/PT SMGtidak benar dan tidak berdasar, karena telah jelas dannyata secara riil Penggugatlah yang menyebabkan kerugiankepada Tergugat yaitu terkait bellum dikembalikannya uangmuka yang telah dibayar Tergugat = oleh Penggugat,oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak.Bahwa dalil Penggugat Posita 30 mengenai uitvoerbar bijvoorraad adalah tidak benar dan tidak berdasarkarena apabila putusan serta merta dikabulkan makaakan menjadi preseden
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-01-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 1 Juli 2015 — PT KOYO JAYA INDONSIA; L A W A N; DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI,HERMANTO TOANI, NURDIN,DKK;
111 — 30
  • lainnya adalah sudah hilang rasa kepercayaanPenggugat terhadap Para Tergugat, motivasi Para Tergugat untuk bekerja danmengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi, dan Para Tergugat ternyatatidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik padahal masa kerjaPara Tergugat sudah terbilang lama, dan faktanya Para Tergugat sudah tidakmenginginkan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat.Bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkanketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-12-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 58/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 19 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. DG. MATTENGNGA AliaS H. SADDE Bin DG. MATTERU
91 — 31
  • Jika yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannyamenerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan danabantuan tersebut yang merupakan pinjaman atau utang yang wajibdikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor900/909/Peng, tanggal 11 Juni 2012, adalah merupakan perbuatan yang dilarangdan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara/perekonomian Negara sebagaimana dakwaan JPU,adalah jelas merupakan sesat pikir dan menjadi preseden
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
91 — 61
  • pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi kepada yang bersangkutan,kemudian yang keempat bagaimana terhadap proses penegakanhukum jika ada perkara yang ditangani oleh Polres terus kemudianpihak yang berperkara memiliki pran dekat ke Polda terus kemudianintervensi Polda ke Polres dan ini sesuatu yang tidak per dansesuatu yang tidak menjadikan kepastian hukum dan sesuatu yangtidak independen dari penyidik dan menjadi preseden