Ditemukan 4306 data
63 — 28
saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkandidepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama NYOMAN WINATAAPRILIANA identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalamberkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuatdalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangandalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi denganbaik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehinggadengan demikain
75 — 21
(dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah).Dengan demikain untuk dana BOS tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkanoleh Terdakwa adalah Rp. 68.800.000 Rp. 2.370.000 = Rp. 61.430.000.
88 — 47
(Vide posita gugatan point 38), dengan demikain kapasitasTergugat III tidak jelas dan apa ekpentingannya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;Tentang gugatan kabur, dengan alasan karena dalam uraian posita dikaitkan dengansubyek Tergugat I, Il, Ill menampakkan mencamour adukkan antara direktur utama, komisarisutama serta karyawan Pelayaran Surya yaitu Tergugat Ill tapi disebut pihak swasta namundiberi alamat Kantor PT.
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 6 Oktober 2005(bukti surat No. 52) tersebut, dengan demikain terbukti secara hukum bahwaTerdakwa I/Muhammad Iryani, SP., sama sekali tidak pernah ada melakukanperbuatan melawan hukum, dalam kasus ini, peran Pemohon Peninjauan Kembalihanyalah sebatas menjalankan perintah ataupun menjalankan kuasa dari BupatiKabupaten Tanjung Jabung Barat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, denganalasan
221 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Monas PermataPersada) yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ISDA, dasargugatan adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata),dan Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya ternyata dibuatdengan melangar hukum, sehingga dengan demikain azas pacta suntservanda tidak berlaku dalam perkara ini;Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014VI.6.
R Soehartono
Tergugat:
1.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep
2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
3.Kepala Desa Batuan
4.RB Muhammad
5.Mohammad Zis
Turut Tergugat:
5.Camat Kecamatan Kota Sumenep
6.Syeh, S.H.
7.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep
97 — 14
Bahwa, demikain juga didalam Posita Gugatnya pada halaman 12alinea terakhir Penggugat mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh ParaTergugat : Merupakan perbuatanperbuatan yang memenuhi arti dariunsur melawan hukum;3. Bahwa, dalildalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berlanjut padahalaman 14 angka 1.2. Penggugat menjabarkan : Tentang TuntutanPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;4.
2301 — 1425
Tuntutan yang demikain patut di tolak karena bertentangandengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226/K/Sip/1977, tanggal13 April 1987.Permintaan Para Penggugat tidak jelas, bahwa dalam gugatannya ParaPenggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumdengan menuntut permohonan ganti rugi, karena menurut ParaPenggugat, kegiatan yang dilakukan Para Tergugat, yaitu KeputusanPresidium Kongres XXI Lanjutan Notaris Indonesia tertanggal 16 JuliHalaman 24, Putusan, Nomor : 512/PDT.G/2012/PN.
Dalil hukum gugatan tersebut tidak jelas, campur adukdan membingungkan dan harus ditolak;e Permintaan ganti rugi tidak jelas, bahwa Para Penggugat dengan tibatibameminta ganti rugi kepada Para Tergugat tanoa dapat menjelaskan terlebihdahulu kerugian nyata (actual loss) secara terperinci obyektif dan kongkrit.Tuntutan yang demikain patut di tolak karena bertentangan denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226/K/Sip/1977, tanggal 13 April1987;e Permintaan Para Penggugat tidak jelas, bahwa dalam gugatannya
144 — 69
Baharudin ke namaSukardin Muhamad (Tergugat ), oleh karenanya merupakan suatu perbuatanyang melawan hukum dengan demikain petitum poin 5, 6, 7, 8 dan 9 haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena jual beli labur tanah sawah obyeksengjeta tanggal 12 Maret 1991 telah dinyatakan tidak sah makamemerintahkan kepada Tergugat Ill untuk mencoret dan atau membatalkannama Sukardin Muhamad (Tergugat !) yang tercantum dalam sertifikat hak milikHalaman 65 dari 71 hal.
137 — 78
Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersamasamanmelakukan syaratnya minimal dua orang dimana kedua orang tersebutHal. 44 dari 50 Putusan nomor 08/Pdi.Sus/PRK/2015/PN.Ambsemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atauelemen dari peristiwa pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikain terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yangsecara alternatif dapat berupa orang yang melakukan perbuatan, orang yangmenyuruh melakukan perbuatan atau orang yang turut melakukan perbuatan
55 — 5
yangberkebutuhan khusus buah cintanya dengan Tergugat rekonvensi dengan baikdan penuh kasih sayang meskipun berada jauh dari Tergugat rekonvensi:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dikaitkan dengan kKemampuan Tergugat rekonvensi, maka mutahyang patut diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensiadalah setara dengan nafkah Penggugat rekonvensi selama setahun dengankalkulasi perbulannya sama nominalnya dengan nafkah iddah selama sebulan.Dengan demikain
1.YUNUS ACHMAD
2.SUWITO ACHMAD
3.SUPRAYITNO ACHMAD
4.SRIGATI ACHMAD
5.SUSANA RETNO PRIHATIN ACHMAD
Tergugat:
1.MISNI YUNANI ACHMAD
2.IWAN SANTOSO
3.JULIANI, SH
4.LITA SUNARYO
5.SUKINAWA ASIKIN, SH
6.SUNAINI
7.HONG SU CHIEN alias SUTJIANI ASIKIN
8.DJAJA SUTEDJA ASIKIN
Turut Tergugat:
1.LULUK SISWANTI
2.YOYON SUHARTO
3.YUSTINING TRI ISNARTI
4.PUJI MINARNI
5.YANUAR BUDI SUBAGIO
6.ASTRID YULIANA
7.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU
73 — 6
Bahwa gugatan Para Penggugat yang demikain jelasmerupakan gugatan yang tumpang tindih (overlapping), yangoleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijke veerklarad).5. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PROCEDURE5.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat disebutkan kalauSUKINAWA ASIKIN, SH., (TERGUGAT V), SUNAINI(TERGUGAT VI), HONG SU CHIEN alias SUTJIANI ASIKIN(TERGUGAT VII) dan DJAJA SUTEDJA ASIKIN (TERGUGATVII) beralamat dan/atau berdomisili di Jl.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Tidak mungkin, Polisi baru bisa menangkap orangbilamana menemui orang sedang melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hukum pidana, atau Polisi menangkap orang atasperintah atau tugas dari atasannya yang diberi wewenang oleh UndangUndang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, bukanberartimentangmentang dia Polisi, dia boleh menangkap siapa saja yang iamau, demikain pula dengan jaksa, meskipun didefinisikan sebagaieksekutor putusan pengadilan, tidak berarti jaksa boleh mengeksekusiputusan pengadilan
JENA RUMLES
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
79 — 23
Bahwa terhadap "posita permohonan permohonan pada alasanpermohonan angka romawi II poin 15,16 akan TERMOHON jelaskanbahwa Surat Perintah Dimulianya Penyidikan Nomor : SPDP/37/X/2018/Reskrim tertanggal 31 Oktober 2018 setelah diterbitkannya SuratPerintah Penyidikan oleh TERMOHON telah TERMOHON berikankepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 31 Oktober 2018, danTERMOHON telah pula memberikan tembusan SPDP tersebut kepadakeluarga PEMOHON, dengan demikain tindakan TERMOHON telahsesuai dengan Putusan MK
122 — 67
Sehingga dengan demikain secara formalprosedural proses pengambilan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)untuk usulan pemberhentian Penggugat tersebut adalah cacat hukum dari aspek8586formal prosedural karena Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidakdilakukan secara tertutup ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatasMajelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan obyek sengketa ditinjau darisegi atau aspek formal prosedural adalah bertentangan dengan dengan peraturanperundangundangan
53 — 46
MajelisHakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensimengenai hal tersebut (hutang uang panai) telah sesuai/berdasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi, dimanaPenggugat Rekonvensi telah menjalin asmara dengan lakilaki lain demikianpula Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lainsementara antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perikawinanyang sah, sehingga Majelis menilai Penggugat dan Tergugat samasama telahnusyuz, dengan demikain
116 — 14
TergugatRekonpensi, perbuatan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebutmenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konpensi / Para TergugatRekonpensi karena sebelumnya objek tanah sengketa tersebut disewakan dandikelola kepada pihak Yayasan yang seharusnya Para Penggugat Konpensi /Para Tergugat Rekonpensi mendapatkan keuntungan dari sewa danpengelolaan dari objek sengketa tersebut maka menurut Majekis HakimTergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum dengan demikain
HAMJAH BESAN Alias ANJAS
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
66 — 37
Bahwa terhadap "posita permohonan permohonan pada alasanpermohonan angka romawi II poin 15,16 akan TERMOHON jelaskanbahwa Surat Perintah Dimulianya Penyidikan Nomor : SPDP/37/X/2018/Reskrim tertanggal 31 Oktober 2018 setelah diterbitkannya SuratPerintah Penyidikan oleh TERMOHON telah TERMOHON berikankepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 31 Oktober 2018, danTERMOHON telah pula memberikan tembusan SPDP tersebut kepadakeluarga PEMOHON, dengan demikain tindakan TERMOHON telahsesuai dengan Putusan MK
203 — 54
bersama berupa 1 unit rumahbersama yang terletak di Kilangan, dan satu unit rumah yang telha direnovasi,objek tersebut yang menjadi harta bersama karena objekobjek yang munculpada masa perkawinan dapat dijadikan sebagai harta bersma objek yang tetapkecuali berkaitan dengan pihak ketiga ;Bahwa setentang harta bersama dua ruamh, satu permanen dan yangsatunya merupakan rumah yang direnovasi, Majelis Hakim berpendapat keduaobjek tersebut merupakan harta bersma milik Penggugat dengan Tergugat,dengan demikain
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juga ada keputusan yang bisamenjadi batal karena hukum, maksudnya bahwa akibat dari keputusan ituuntuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak pernah ada tanpadiperlukan suatu pembatalan oleh hakim atau atasan dari Alat AdministrasiNegara yang mengeluarkan keputusan.7 Bahwa dengan demikain, apabila Putusan Judex factie Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, secara terus menerus di pertahankan maka akan terjadi preseden burukterhadap
118 — 37
Demikain juga dengan gugatan rekonvensi yang diajukanoleh Penggugat Rekonvansi ;Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakantidak dapat diterima maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yangsampai saat ini ditaksir sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini :Memperhatikan Pasalpasal dari Undangundang lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;2.