Alasan Pertama Kasasi:Bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding, telah melampaui bataskewenangannya dalam memutuskan perkara perdata incasu, karena tersuratdengan tegas dan jelas bahwa Hakim Banding tidak memeriksa denganseksama dasar fakta (Fetelijke Grond) dan dasar hukum (Rechtelijk Grond)perkara incasu di Tingkat Banding tetapi memutuskan penerapan hukum yangmerupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai Judex Juris;Halaman 10 dari 20 hal. Put.

Alasan Kedua Kasasi:Bahwa dalam putusan perkara perdata incasu di tingkat Banding adalahbertentangan dengan tertib Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR danYurisprudensi tetaop Mahkamah Agung RI sebagaimana terlihat dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:i.

(Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Il,Hukum Perdata dan Acara Perdata, Tahun 1977, halaman 237 dan halaman249);Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, adalah patut danberwenang bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan atasputusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeridalam perkara incasu, mengingat penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mengatur hukum acara (dalam hal ini HIR) tidakdi terapbkan dan atau diabaikan

oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara incasu di tingkat Pengadilan Tinggi;Ill.

Nomor 1480 K/Pdt/2016Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu, telahterjadi pergeseran dalam hal substansi permasalahan. Mengingat Pemohontidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baikkarena Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan tingkat pertamatelah mendasarkan putusan perkara a quo dengan penerapan hukum yangkeliru atau melanggar hukum yang berlaku;1.

isinya panggilan aanmaning tersebut telah diklarifikasi dariPEMOHON AANMANING DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAWN/ incasuPENGGUGAT dan TERMOHON Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill,IV, V, dan VI) DINYATAKAN TELAH MELUNASI PEMBAYARAN SELURUHHUTANGNYA atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran sesuai jumlahhutangnya sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), yangdibayarkan oleh TERGUGAT I/ WAHYU BUDI SUSANTO, yaitu:a.

Bahwa Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, Il, Ill, IV, V dan VI) adalahpihak yang tidak terikat atau tidak mempunyai hubungan hukum denganHal 14 dari 43 halaman Putusan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.Adv.il and Ugji Consultantperjanjian tersebut di atas begitu juga Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014;5.

Bahwa sesuai panggilan aanmaning dan rapat aanmaning jelas sesuai faktaAlmarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, III, IV, V dan VI) tersebut telahdilunasi atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran hutang seluruhnya sebesarRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) hanya ada keterlambatanwaktu pembayaran selama 25 (dua puluh lima) hari;6.

Bahwa atas dalil gugatan tersebut di atas, KOPERASI/ PENGGUGAT puntelah keliru menarik Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill, IV, V danVl) dalam perkara aquo dan menarik Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014 dan TERGUGAT pun tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, kecualihubungan hukum dengan dr.

(seratus delapan belas meter persegi), sebagaimana diuraikandalam surat ukur tanggal 9 Nopember 1998 No. 09.04.09.03.01434 terdaftaratas nama AMSARI kepada Para Ahli Warisnya (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV,V dan V pada saat putusan aquo diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum atau melalui Kuasa Hukumnya terdahulu yaitu: KANTOR HUKUMSUPRIYATNA PRAYITNO & ASSOCIATES..

./2017/PN.MLG Surat Peringatan II tanggal 12 Februari 2016 Surat Peringatan Ill tanggal 3 Maret 2016Meskipun TERGUGAT telah mengingatkan tentang tunggakan kewajibanhutang Debitur (incasu PENGGUGAT) dengan mengirimkan SuratPeringatan ternyata PENGGUGAT tidak memiliki itikad baiksegeramenyelesaiakan/membayar seluruh tunggakan angsuran kreditnya, sehinggaterbukti Debitur (incasu PENGGUGAT) telah berpretasi buruk/wanprestasi.Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasiatau kewajiban

Sedangkan bentuk wanprestasinya debiturdapat berupa:Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G./2017/PN.MLG1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yangtelah disepakatinya;3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;4) Melakukan sesatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan mutasi/table angsurankredit Debitur (incasu PENGGUGAT) terbukti PENGGUGATtelahwanprestasi

TERGUGAT adalahpihak yang dirugikan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT telahmenikmati fasilitas kredit dari TERGUGAT untuk kepentingan komersialdan mendapatkan keuntungan daripadanya namun tidak menunjukkanitikad baiknya untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnyasebagaimana yang telah disepakatinya.Berdasarkan catatan pada loan inquiryatas fasilitas kredit Debitur (incasu PENGGUGAT) bahwa total kewajibannya sampai dengan tanggal03 Oktober 2017 sebesar Rp. 319,877,149.84 dengan perincian sebagaiberikut

Sertifikat Hak Milik No 435 dengan luas tanah 2.830 M2 yangterdaftar atas nama DWI SRIWATI TRISNANNINGSIH, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnyadiberi tanda T11;Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 770/2013 tanggal 04Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenMalang, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukupselanjutnya diberi tanda T12;Fotocopy Surat Peringatan 1, tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu

PENGGUGAT) tanpa asli , dibubuhimaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T13;Fotocopy Surat Peringatan II, tanggal 12 Februari 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu PENGGUGAT), tanpa asli , dibubuhimaterai cukupselanjutnya diberi tanda T14;Fotocopy Surat Peringatan Ill, tanggal 03 Maret 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu PENGGUGAT), tanpa asli , dibubuhimaterai cukup selanjutnya diberi tanda T15;Fotocopy Laporan Penilaian Agunan (LPA) tanggal 19 Januari 2013,telah disesuaikan

Bahwa tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat (almarhumLA OWI Alias MA ZIAMU) tersebut pada awalnya termasuk dan meliputi pulabagian tanah yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYID MARINDA), yakni pada sisi SEBELAH BARAT dari tanah milikdan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kinidikuasai oleh Para Tergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), akan tetapiberdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat I, maka sisa tanahmilik dan/atau tanah

Bahwa setelah meninggalnya almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakekTergugat I), maka penguasaan tanah milik dan/atau tanah peninggalankakek Tergugat tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) maupun rumahpanggung milik dan/atau peninggalan kakek Tergugat yang hingga kinitetap berdiri kokoh di atas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh ParaTergugat, kKemudian diteruskan oleh anakanak almarhum LA OWI Alias MAZIAMU antara lain bernama MA NAZIA (almarhum) yakni orang tua (ayah)Tergugat sampai beliau meninggal

: Tanah Objek Sengketa)termasuk bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang telah dipertukarkan dengan Penggugat (RASYID MARINDA) yangterletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT bagian tanah milikdan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang kini dikuasai oleh ParaTergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), oleh karena Tanah ObjekSengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebut termasuk tanahyang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYIDMARINDA), sejak

: TanahObjek Sengketa), maka sejak saat itu Para Tergugat tinggal menguasai danmenempati bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LAOWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: TanahObjek Sengketa) ditambah dengan sisa tanah milik dan/atau tanahpeninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenekdan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAHSELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbataslangsung dengan tanah milik dan

Bahwa bukti tersebut jikadihubungkan dengan bukti P.LILIMILIMW 2 / P.LILULM 2a berupagambar/sketsa tanah warisan, maka tanah objek sengketa dalam perkara incasu, masuk dalam sketsa gambar yang merupakan bagian tanah warisanpeninggalan Ina Jawa;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.I.ILIII.IMW 3 berupa Berita AcaraPemeriksaan Tanah Ina Jawa yang ditempati La Owi.

PK binti Rutia);

Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun, yangmerupakan anak yang dipelihara sejak lahir hingga sekarang, makaPenggugat dan Tergugat bersedia merawat dengan baik dan tidak salingmenghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi serta merajut kasih sayangterhadap anak yang dimaksud incasu dalam waktuwaktu yang diinginkan Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Msbselama tidak bertentangan dengan hakhak prinsip/kepentingan anakumumnya ;b.

Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 8 (delapan)tahun, yang merupakan anak yang dipelihara sejak lahir hinggasekarang, maka Penggugat dan Tergugat bersedia merawat denganbaik dan tidak saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasiserta merajut kasih sayang terhadap anak yang dimaksud incasu dalamwaktuwaktu yang diinginkan selama tidak bertentangan dengan hakhak prinsip/kepentingan anak umumnya ;b.

Namundemikian, di dalam perkara incasu,, sepertinya Penggugat lupa membicarakanuraian terkait Perjanjian Induk a quo.

Tergugat 1 terikat perjanjian pinjaman kredit dengan seseorang bernama Rickey(yang diketahui sebagai suami dari Penggugat incasu). Dimana Tergugat 1bertindak selaku Kreditur dan Sdr. Rickey bertindak sebagai Debitur.

Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum(Vide angka 03 Gugatan incasu).

Termasuk juga Objek Hak Tanggungan incasu.

Menyatakan bahwa Rudi Kurniawan incasu Penggugat , Farida Kurniawanincasu Penggugat Il, Ridwan Kurniawan incasu Penggugat Ill, YantiKurniawan incasu Penggugat IV, Hadi Kurniawan incasu Penggugat V,Kevin Kurniawan (anak dari hasil perkawinan Teddy Kurniawan danTergugat) dan Maimunah incasu Tergugat, adalah ahli waris yang sah darialmarhum Teddy Kurniawan;.

Rudi Kurniawan incasu Penggugat anak kandung dari TeddyKurniawan, Farida Kurniawan incasu Penggugat Il anak kandung dariTeddy Kurniawan, Ridwan Kurniawan incasu Penggugat IIl anak kandungdari Teddy Kurniawan, Yanti Kurniawan incasu Penggugat IV anakkandung dari Teddy Kurniawan, Hadi Kurniawan incasu Penggugat Vanak kandung dari Teddy Kurniawan, Kevin Kurniawan anak kandungdari Teddy Kurniawan dari hasil perkawinan dengan Tergugat, masingmasing mendapatkan 3/28 bagian dari harta warisan;b.

Maimunah incasu Tergugat, istri dari Teddy Kurniawan mendapat 1/4bagian dari harta warisan;. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atassebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ikan Tongkol Hak MilikNomor 1060/PS dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 823/IMB/DTK/IV/2005 serta mobil Mitsubishi Kuda dengan Nomor Polisi BE 2851 Bu;.

;Bahwa pada Pemerintah Kota Depok jabatan terakhir Penggugat incasu Ir.

memberikan izin melalui surattertulisnya, tetapi lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan Tergugat tidak meresponsama sekali, serta Penggugat juga telah memberitahu Tergugat incasu WalikotaDepok hasil dari putusan Pengadilan Agama Maninjau terkait perkaraperceraiannya melaporkan hasilnya secara langsung pada bulan Januari 2014serta melalui surat kepada Tergugat incasu Walikota Depok, sehingga tuduhanTergugat kepada Penggugat sungguh suatu tindakan yang sewenangwenang dantelah melakukan tindakan pendzoliman

., NIP.196601291991031001 Pangkat/GolonganPembina Utama Muda, IV/C pace cnn n anne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn nnne3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) incasu Surat PerintahNomor : 824.4/5126BKD tanggal 29 Desember2014 tentang penugasan selaku Pelaksana padaBKD kepada Penggugat Ir.

.:4 Mewajibkan Tergugat incasu Walikota Depokuntuk mencabut Keputusan Walikota DepokNomor : 862/SK/1119/BKD tanggal 19Desember 2014 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala DinasPertanian dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr.

.;4 Mewajibkan Tergugat incasu Walikota Depok untuk mencabut SuratPerintah Nomor : 824.4/5126BKD tanggal 29 Desember 2014 tentangpenugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Penggugat Ir. AbdulHaris, MPM.

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2015serta kebiasaankebiasaan usaha yang lazim yang hidup dalam pergaulanmasyarakat;Bahwa dengan kata lain, Putusan aquo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan hanya melihat pada objek pajaknyayaitu bunga obligasi aquo maka langsung saja dikenakanPPh Pasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa MajelisHakim kelihatannya seperti menerapkan sistim pengenaanPajak Objektif (seperti halnya PPN) karena pajak yangseharusnya jadi beban si penerima bunga di Cayman Islandharus ditanggung oleh Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali).

(incasu. PemohonPeninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yangbertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasidi Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT.

Karena tindakan Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga aquo sungguh merugikanPemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPh Pasal 26Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2015d.9aquo telah mendistorsi usaha Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa perkara aquo ternyata memiliki kasus posisi yangsama dengan perkara yang pernah dihadapi oleh PTCimbaNiaga, Tbk (ex.

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/20159.10.Peninjauan Kembali PT CIMB Niaga Tbk (terlampir fotokopiPutusan MARI melaluiwebsitekepaniteraan.mahkamahagung.go.id)d.10 Tindakan Terbanding (incasu.

Penggugat) telah menerima Uang Mahar(Sinamot) dari pihak lakilaki (incasu Tergugat).

Dimana menuruttatanan hukum adat batak bahwa sinamot juga bermakna sebagai"pelepas ikatan bathin Penggugat dari kaum kekerabatan keluargabesarnya dan selanjutnya masuk kedalam kaum kekerabatan keluargabesar pihak laki laki (Suaminya, incasu Tergugat).

Sehingga olehkarenanya, semua anak anak yang lahir dari perkawinan PenggugatHalaman 9 dari 25 halaman Perkara Nomor 474/Pdt/2021/PT Mdn13.14.15.dan Tergugat adalah penerus generasi dari pihak Bapaknya dan akanmengikuti garis keturunan (Klan) Bapaknya yaitu dari pihak laki laki(incasu Tergugat), selanjutnya menyandang Marga "Napitupulu atauBoru "Napitupulu, dimana dalam gugatan agquo terbukti bahwa anakanak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberi nama :INEZ JESSIKA LENORA NAPITUPULU

maka agar anakanak yanglahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada padapengawasan dan pengasuhan Penggugat, sebab sebagaimana telahTergugat jelaskan di atas, semua anakanak yang lahir dari perkawinanPenggugat dan Tergugat adalah penerus generasi dan akan mengikutigaris keturunan (Klan) pihak lakilaki, maka sudah sepatutnyabilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa anakanak yang lahirdalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada pengawasandan pengasuhan Bapaknya sebagai pihak lakilaki (incasu

Dan kemudian, karena semua anakanakyang lahir dari perkawinan Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugatdk/Penggugat dr adalah penerus generasi dari pihak Bapaknya danakan mengikuti garis keturunan (Klan) Bapaknya yaitu dari pihak lakilaki (incasu Tergugat dk/Penggugat dr), maka oleh karena itu sangatberalasan hukum apabila hak atas pengasuhan dan pemeliharaankedua anakanak tersebut (incasu INEZ JESSIKA LENORANAPITUPULU dan INDRI DWI NATHANIA NAPITUPULU) beradadibawah pengawasan dan pengasuhan Tergugat

Amirudin Saud) sama sekalitidak tercantum di dalam kepengurusan Penggugat Intervensi (incasu GPE));2. Setelah Bapak H.

Intervensi (incasu GPEl) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal 12 ayat (1) dan (2), dimana harus diselenggarakan RapatHalamanl 11 dari 67 hal.

Amirudin Saud) pada tanggal 8 Maret 1999tidak dihadiri oleh BPD resmi, akan tetapi hanya dihadiri olehkaryawan dan kerabat anak menantu dari Tergugat Intervensi (incasu H.

Amirudin Saud) dengan mengajukangugatan dalam Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel terhadap KadinIndonesia, yang sejatinya merupakan upaya Hoik Tergugat Intervensi (incasu H.

Justru TERGUGAT in casu KADININDONESIA) akan melakukan kesalahan fatal jika menerima Penggugat (incasu H. Amirudin Saud) sebagai Anggota Luar Biasa dari TERGUGAT (incasu. KADIN INDONESIA) karena berdasarkan fakta yangsenyatanyatanya terjadi Penggugat (in casu H.

.+++ dst.Bahwa pertimbangan putusan tersebut di atas telah keliru dalam menilai alatbukti incasu = materi keterangan saksi RENRENG BIN PATTA danketerangan saksi TARANG BIN TUSANG.

Di mana Majelis Hakim TingkatPertama sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf(d) yang menegaskan bahwa:"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaansaksi sertla segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhidapat tidaknya keterangan itu dipercaya".Hal mana berdasarkan keterangan dua saksi a de charge incasu saksiKAMARUDDIN dan saksi FATIMAH DG. LANTI BINTI H.

No. 664 K/PID/2011cermat dipertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa danatau Penasehat Hukumnya (incasu keterangan Saksi a de chargeKAMARUDDIN dan saksi a de charge FATIMAH DG.

setiap perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa karena pada saat yang bersamaan di halaman KantorCamat bangkal juga terjadi peristiwa perkelahian yang dilakukan olehorang lain selain Terdakva di samping itu di tempat tersebut banyakorang yang berkerumunan dan berkelompokkelompok sehingga saksisaksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa melakukanpelemparan atau tidak".Pertimbangan tersebut di atas, tidak sempurna dan tidak cermatmempertimbangkan persesuaian keterangan dua orang saksi a de charge(incasu

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMakassar pada tanggal 3 April 2008 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa tidandakan Judex Facti, incasu

SULAWESI SAWMILL, incasu sama sekali bukankaryawan/ti PT. SULAWESI UTAMA COORPORATION;Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial Pengadilan Negeri Makassar adalah alat bukti P.30 berupa SuratKeputusan Nomor : 303/K.9/SM/VIIV88 tertanggal 23 Agustus 1988 yangditandatangani oleh S.R. SAMPETODING selaku Direktur Utama PT.SULAWESI SAWMILLL, padahal S.R SAMPETODING sudah meninggal dunia;Kalau semula para Penggugat bertujuan mengajukan gugatan terhadappemilik PT.

SULAWESI UTAMA COORPORATIONadalah holding company, incasu PT. SULAWESI SAWMILL adalah anakperusahaan dari PT. SULAWESI UTAMA COORPORATION, akan dibebanitanggung jawab membayar hakhak karyawan/ti PT.

Dengandemikian dapat diduga bahwa pemberian kuasa dalam perkara ini, dalamkonteks, tandatangan pemberi kuasa sebagian besar direkayasa oleh kuasahukum, apa lagi statusnya selaku Ketua Serikat Pekerja;Maka Yudex Facti incasu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan IndustrialPengadilan Negeri Makassar yang tidak meneliti secara cermat dan akuratterhadap kebenaran tandatangan para pemberi kuasa, telah salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah

Di satu sisi PENGGUGATmenyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidaksah dan batal demi hukum sehingga 'sepatutnya dan sewajarnyaPENGGUGAT menuntut agar tetap dapat bekerja kembali diperusahaan incasu.

Smelting incasu PENGGUGAT sebagaimanapada Surat Keputusan Direksi No. 114/NP.X/2013, tertanggal 09Oktober 2013 didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut :A. Masalah dugaan kebocoran gas di Perusahaan1) Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan kegiatankegiatan yang merugikan perusahaan incasu TERGUGAT, salah satunyamembuat dan menandatangani pernyataan dan kesepakatanpemberian ganti rugi kepada warga desa Roomo.

Pembuktian adanya unsurkesalahan perusahaan incasu TERGUGAT sehinggamenimbulkan/menyebabkan kerugian ini penting sekali(substansial hubungan kausal) mengingat di lokasi tersebutbanyak pabrik lain yang juga berpotensi menimbulkan kerugianpada warga sekitar ;5) Bahwa, prinsip kehatihatian dan kecermatan tidak diterapkan olehPENGGUGAT bahkan PENGGUGAT dengan inisiatif sendiriberupaya menyelesaikan/menanggulangi masalah ganti rugi aquo tanpa prosedur tetap (tata cara/aturan) perusahaan incasuTERGUGAT

serta tanpa melibatkan dan/atau tanopa memintapersetujuan pimpinan di atasnya dalam struktur organisasi (i.c.jajaran direksi) ;6) Bahwa, dengan adanya berbagai tindakan PENGGUGAT tersebutmenimbulkan kerugian perusahaan incasu TERGUGAT baik dariaspek reputasi bisnis maupun finansial.

Di satu sisi PENGGUGAT menyatakan bahwa Surat PemutusanHubungan Kerja adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga 'sepatutnyadan sewajarnya PENGGUGAT menuntut agar tetap dapat bekerja kembali diperusahaan incasu TERGUGAT namun disisi lain, justru PENGGUGATmenuntut upah dan segala yang menjadi haknya selama Pekerja padaperusahaan incasu TERGUGAT dan selanjutnya dalam penyusunan positaGugatan PENGGUGAT terdapat ketidakjelasan dan ketidakcermatan terlihatGugatan a quo tidak sesuai antara posita gugatan

Bahwa secara materi, keterangan dua saksi Penggugat dan satu orangsaksi Tergugat tersebut kesaksian langsung yang berkaitan denganPutusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Rks Halaman 11 dari 19 halamanperistiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga setelah dilangsungkanpernikahan Penggugat dengan Tergugat sejalan ketentuan Pasal 144, 146ayat (1), 147 dan Pasal 171 HIR karena para saksi tersebut hadir danmenyaksikan langsung pernikahan incasu, sedangkan keterangan saksikedua Tergugat tidak diperoleh secara

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawah tanganyang menikah pada tanggal 18 April 1995.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awainya rukun hingga dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi karenakekurangan nafkah dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat seringbertengkar sejak September 2015 yang lalu, kemudian Penggugatmemutuskan untuk bekerja mencari nafkah meski tidak diizinkan olehTergugat sehingga karena itu sejak Agustus 2016 sampai dengan sekarangPenggugat

Bahwa termuat pada putusannya halaman 5, Judex Facti PengadilanTinggi Surabaya menjatuhkan putusannya berdasarkan memori Bandingdari Tergugat (incasu Pembanding 1) ;2. Bahwa Pasal 11 ayat (3) UndangUndang No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 199ayat (1) Rbg, antara lain berbunyi : "Kepada Terbanding diberikan hak untukmengajukan kontra memori banding sebagai sanggahan atas memori banding" ;Dan sebagai bukti penerimaannya, panitera membuat surat atau akta ;3.

., memori Banding dari Tergugat (incasu Termohon Kasasi ) tertanggal 23 Oktober 2009 diterima olehPemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2009 ;4. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi (incasu Terbanding) menyampaikanKontra memori Banding pada tanggal 17 November 2009. Dan olehPengadilan Negeri Surabaya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Surabayapada tanggal 26 November 2009, dengan surat pengantarnya Nomor :W14.U1.5044/Pdt/X1/2009 ;5.

Asal usulnya dari Tanah Hak milik yasanatas nama Wakim (incasu Termohon Kasasi ) Petak D No. 366 PersilNo. 6 Kelas d IV luas + 1.790 m? ;Bahwa keterangan saksi Sdr. Buyung Hidayat Rachman, selaku KepalaKelurahan Dukuh Pakis, antara lain menerangkan :Catatan Buku C No. 366, atas nama Wakim, terdiri dari 3 persil :Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.1685 K/Pdt/2010 Persil V seluas 1.860 m? (telah dibebaskan untuk Taman makamPahlawan Surabaya seluas 1.340 m?

saja ;Bahwa sehingga kepemilikan Termohon Kasasi V yang membeli tanahasalnya dari Wakim (incasu Termohon Kasasi) berupa Petak D No. 366Persil No.6 Kelas d IV, namun luasnya sampai menjadi 3.330 m?, merupakan perolehan yang keliru ;Bahwa perolehan, pemilikan dan penguasaan yang keliru karenabatasnya melebihi dari asalusulnya yaitu + 1.760 m?

c, P4 d, P4e, P5, P6, P7 b, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15 ;Selain itu, Penggugat incasu Pemohon Kasasi juga mengajukan alatbukti 3 (tiga) orang saksi yang seluruhnya menerangkan di bawahsumpah yaitu : Kepala Kelurahan Dukuh Pakis, Sdr .Buyung HidayatRahman, saksi Sdr.

Nomor 2447 K/PDT/1994tanggal 27 Juni 1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/PDT/1998 tanggal20 September 2001 yang kemudian sesuai dengan penetapan Nomor 148/EKS/1993/PN.Sby. jo Nomor 258/Pdt.G/1992/PN.Sby. yang dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Surabaya tertanggal 24 Januari 2005 oleh karena berakhimya pemberian kuasamaka sesuai tugas likuidatur incasu Penggugat berhasil telah melakukan pemberesandan penataan pengembalian assetasset dibawah pengelolaan likuidatur LokaPamitran tanah

tanpa seijin danpersetujuan Penggugat incasu Loka Pamitran sehingga terbitlah Sertipikat Hak PakaiNomor 13/Genteng yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya / ipso facto harusnyasesuai penggunaan sebagian saja yaitu bangunan gedung sebatas + 536 m?

yangdiajukan permohonan hak, dengan demikian tindakan Tergugat I atas terbitnya10.Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/ Genteng secara keseluruhan sehingga jelas jelasmerugikan Penggugat incasu Loka Pamitran dengan demikian Sertipikat Hak PakaiNomor 13/ Genteng adalah cacat hukum dan sertipikat tidak mempunyai nilaikekuatan hukum;Bahwa oleh karena diajukan permohonan hak tanpa seijin dan sepertujuan kemudianditerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 menjadi hak Tergugat I sehinggaPenggugat kehilangan penghasilan

tanpa seijin dan persetujuan dari PemohonKasasi/Penggugat incasu Loka Pamitran yang waktu itu diwakili oleh R.

Penggugat incasu Loka Pamitrandengan demikian sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng adalah cacathukum dan sertipikat tidak mempunyai nilai kekuatan hukum; Padahalfaktanya Tergugat I (BPN) secara diamdiam tanpa ijin dan persetujuanHal. 17 dari 21 hal.

perbuatan pidanapelanggaran pajak oleh karena telah melakukan perbuatan membuatAkta Pengalinan Hak atas tanah sebelum adanya Biaya Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan dan Pajak Perolehan Hak (BPHTB dan PPH),sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah dirubahmenjadi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanahsebagaimana disebutkan di atas, adalah sangat merugikan Penggugat incasu

Tuntutan/permintaan pembatalan terhadapsuatu perjanjian in casu dalam perkara a quo tuntutan pembatalanterhadap Akta Jual Beli tanggal 30 Desember 2006 Nomor 293/WN/KTM/XII/2006, menurut hukum tuntutan seperti itu hanya dapat dilakukanapabila pada waktu pembuatan perjanjian tersebut in casu akta jual bellidimaksud terdapat kekurangan mengenai syarat subjektif dari perjanjian incasu akta jual beli tersebut yaitu syarat mengenai sepakat dan syaratmengenai kecakapan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian

Bilamana hal itu yang terjadi maka menurut hukum yangdapat mengajukan tuntutan/permintaan pembatalan terhadap perjanjian incasu akta jual beli tersebut adalah pihakpihak yang membuat perjanjian incasu akta jual beli tersebut.

Nomor 240 PK/Pdt/2017dapat mengajukan tuntutan/permintaan pembatalan terhadap perjanjian incasu akta jual beli tersebut adalah pihakpihak yang membuat perjanjian incasu akta jual beli tersebut. (dikutip dari Buku Hukum Perjanjian KaranganProf. Subekti, S.H.

Limpo orang tua (Tergugat II sampaidengan VI) selaku pemilik asal yang telah dibeli oleh Soedirjo Aliman(orang tua Tergugat VII) yang bertindak untuk dan atas nama anaknya incasu Eddy Aliman (Tergugat VII)", berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan final (Putusan PengadilanHalaman 12 dari 25 hal. Put.

Tanggal 26062014 Nomor 03dan Nomor 04 sehingga oleh satu dan lain Abd Rosyid Incasu Tergugatdengan ini membatalkan akta perjanjian dan akta pelepasan danpengoperan hak yang dibuat pada tanggal 26062014 Nomor 03 danNomor 04 dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung dari tanggalsekarang. Bahwa Abd Rosyid (Incasu. Tergugat) akan menyatakanmenandatangani kepada siapapun calon pembeli didepan Pejabat yangberwenang dengan harga Rp.9.500.000.000, (Sembilan milyar limaHal. 43 dari 58 hal.

Bahwa Abd Rosyid (Incasu. Tergugat) menjamin bahwapernyataan yang tersebut diadakan akta ini telah diketahui dan disetujuioleh seluruh Ahli Waris Alm Muhanih Binti Muhadi.

Bahwa apabila pernyataan Abd Rosyid (Incasu Tergugat) tidakdan para ahli waris tidak setuju terhadap pernyataan Abd Rosyid(Incasu Tergugat) yang tersebut didalam akta ini maka segala akibathukum yang terjadi akan menjadi tanggung jawab Abd Rosyid (IncasuTergugat) sepenuhnya dan wajid mempertanggung jawabkannyadihadapan hukum yang berlaku.3.

Rosyid (Incasu Tergugat) dengan ManumpakSianturi, S.H., M.H., M.M., (Incasu Turut Tergugat) telah bersetuju untukdan dengan ini membuat perjanjian Pengikatan JualBeli atas tanahsebidang tanah Hak Milik Adat C.4719 Persil 32 S.III Luas lebih kurang37.500. m2 di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kodya JakartaUtara.4.

Rosyid (Incasu Tergugat) adalah kuasa dari seluruhAhli Waris Muhanih Binti Muhadi (dalam Akta Pengoperan Hak disebutpihak pertama) terjadi perjanjian Pengoperan Hak dengan ManumpakSianturi, S.H., M.H., M.M., Incasu Turut Tergugat (dalam AktaPengoperan Hak disebut Pihak kedua) yang isinya: Pihak pertama (Incasu Tergugat) dengan ini memindahkan,menyerahkan, Dan mengoperkan kepada pihak kedua (IncasuHal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 612/Padt.G/2020./PN Jkt.

Mafafa Tech(incasu PENGGUGAT), mengajukan permintaan pemblokiran ATMdengan nomor kartu 4617 0051 3238 1407 di Bank MandiriCabang Manado Sudirman (incasu TERGUGAT) pada tanggal 14Februari 2017.. Permintaan pemblokiran tersebut dilengkapi dengan SuratKeterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) dari Polda Manadonomor : SKTLK/770/II/2017/SPKT/RESTAMDO (untuk Kehilangankartu ATM) dan SKTLK No : SKTLK/784/II/2017/SPKT/RESTAMDO (untuk Kehilangan Token) yang keduanya tertanggal 13Februari 2017..

TURUT TERGUGAT) danStevie Setiawan (incasu rekan bisnis dari PENGGUGAT ataukakak kandung dari TURUT TERGUGAT) yang terdapat di Banklain.

Kuswandi Tjipto merupakan Direktur dari CV.Mafafa Tech (incasu PENGGUGAT) dan Sdr. Andry Kadermerupakan Mantan Direktur dari CV.

Berdasarkan datatersebut pula telah difasilitasi oleh Bank Mandiri (incasuTERGUGAT) untuk menyelesaikan permasalahan internal CVMafafa (incasu PENGGUGAT) pada tanggal 8 Maret 2018, namunPENGGUGAT dalam petitum pada gugatan perkara a quomeminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara sSupayaTERGUGAT dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,seharusnya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalahTURUT TERGUGAT karena yang melakukan transaksi.

Bahwa setelah TERGUGAT melihat transaksi keuangan milikPENGGUGAT yang terdapat pada TERGUGAT, sebagaimanarincian dalam tabel tersebut diatas ternyata sebagian besartransaksi keuangan PENGGUGAT pada nomor rekening 1500011970611 terdapat perpindahan dana yang ada dalam rekeningdimaksud ke rekening dari Andry Kader (incasu TURUTTERGUGAT) dan Stevie Setiawan (incasu rekan bisnis dariPENGGUGAT atau kakak kandung dari TURUT TERGUGAT)yang terdapat di Bank lain.c.