untuk mengawasijalannya perjanjian pelaksanaan penetapan pengadilan Nomor13/PDT/G/2007/PN.Krw., tertanggal 11 Maret 2008 dan pembagian setiapminggunya bagi Penggugat dan Tergugat Ill dalam mengambil danmengangkut limbah Tergugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap(BHT);Menghukum Penggugat, Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III atau ParaPihak ketiga yang mendapatkan hak dari TergugatTergugat untuk taat danmemenuhi isi keputusan ini;.

,tertanggal 22 Mei 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapisecara tibatiba Tergugat Il Rekonvensi menentukan perubahan harga limbahsendiri dari yang sudah disepakati oleh para pihak dengan harga yang tidaktahu dari mana asal muasalnya dengan menghitung ulang seluruh pembeliandari tahun 2008 sampai tahun 2011 dengan mengabaikan surat perjanjianpelaksanaan penetapan hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/PDT/G/2007/PN.Krw., dan surat kKeputusan Nomor 044/AAI/III/2007, tanggal19 Maret

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw., tanggal 22 Mei 2008 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara sampaipelaksanaan putusan akhir;14.

Bahwa Tergugat Rekonvensi berpendapat terhadap batas waktu perjanjian15.Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw., yang ditandatangani tanggal 18 Maret 2008, berakhirsampai dilaksanakannya isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179K/Pdt/2009 sebagaimana Berita Acara Aanmaning yang dilaksanakan olehKetua Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 01 Juli 2010, sehinggasecara hukum selanjutnya untuk pengelolaan limbahlimbah Industri PTAICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA harus

Putusan Nomor 15 K/Pdt/2014MARI Nomor 179 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2009, jo putusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 19Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/PDT.G/2007/PN.KRW., tanggal 22 Mei 2008;Bahwa dalam halaman 91 alinea 2 putusan Nomor 51/PDT/G/2011/PN.KRW.,jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2013/PT.BDG., yangberbunyi: Menimbang bahwa tentang bukti T75 berupa surat perintah kerjaharian yang ditunjukan untuk CV.

tertanggal 13 Agustus 2008 jo.Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw,tertanggal 22 Mei 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapisecara tibatiba Tergugat II Rekonvensi menentukan perubahan harga limbahsendiri dari yang sudah disepakati oleh Para Pihak dengan harga yang tidaktahu dari mana asal muasalnya dengan menghitung ulang seluruh pembeliandari tahun 2008 sampai tahun 2011 dengan mengabaikan surat PerjanjianPelaksanaan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang untuk mengawasijalannya Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor13/PDT.G/2007/PN.KRW tertanggal 11 Maret 2008 dan pembagiansetiap minggunya bagi Penggugat dan Tergugat III dalam mengambil danmengangkut limbah Tergugat hingga putusan ini berkekuatan hukumtetap (BHT);11.

kKeputusan ini;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi danPenggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar masingmasing 7%(setengah) bagian dari semua biaya perkara ini yang ditaksir sebesarRp2.458.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 para pihak dalam perkara Nomor13

/Pdt.G/2007/PN.Krw telah membuat dan menandatangani surat PerjanjianPelaksanaan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008;Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimanaAkta Kesepakatan Perdamaian Nomor 2 tertanggal 30 April 2011 yang dibuatdan ditandatangani dihadapan Hajjah Yenni Srie Mulyani Sarjana Hukum,Notaris di Karawang, yang pada intinya Sepakat

pihak menindak lanjuti dengan membuatsurat Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2008 dan kemudian PihakTergugat telah sepakat untuk membagi kepada Penggugat dan Tergugat Illdalam mengambil dan mengangkut limbah untuk setiap minggunya secarabergantian adalah sah dan berharga serta mengikat para pihak hingga putusanini berkekuatan hukum tetap (BHT), (Amar mana dengan tegas dan jelasmengandung arti bahwa: Surat Penetapan Majelis Nomor13

Jalan Samratulangi Nomor7 Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan PenetapanHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PALPenunjukan Majelis Hakim Nomor 01/09/Pen.Pid/2019/PN Bul, tanggal 7Februari 2019;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor13

aliasARIPA alias IPANK;1 (satu) unitHand Phone merk Nokia warna putih;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PALDipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama PUTRI ARIPA aliasARIPA alias IPANK;1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha jenis Mio Sporty dengan NopolDN 2728 VG;Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama PUTRI ARIPA aliasARIPA alias IPANK;Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor13

yang dijatuhkankepada Terdakwa, karena kurang memperhatikan aspek keadilan yang adadidalam masyarakat, karena telah meluasnya peredaran Narkotika jenisshabu shabu sehingga meracuni masyarakat, di Kabupaten Buol.Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak adamengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan menelitidengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Buol, tanggal 13 Mei 2019 Nomor13

tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 13 Mei 2019 Nomor13

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masakerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu. sejumlahRp39.968.250,00 (tiga pulunh sembilan juta sembilan ratus enam puluhdelapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian: Uang pesangon: 2 x 4 x Rp3.475.500,00 = Rp27.804.000,00

Nomor 524 K/Pdt.SusPHI/2019sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu) sejumlahRp23.980.950,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluhribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: Upah pesangon: 2 x 3 x Rp3.475.500,00 = Rp20.853.000,00 Uang penggantian hak:15% x Rp20.853.000,00 = Rp 3.127.950,00Jumlah = Rp23.980.950,00(dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilanratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Distrik Arso sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor13/05/II/2010 tanggal 08 Februari 2010.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dikediaman orang tua Tergugat dan selanjutnya tinggal di PIR sebagai tempatkediaman bersama terakhir.3.

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor13/05/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 8 Februari 2010, (Bukti P).B. Saksi Saksi1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Dibawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.

PUTUSANNomor 227/Pdt.G/2019/PA.Mrsert por Ul ou,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadillperkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :we eeeeeeseaeaeneeesenenaeeenenseaens D NIK: vo. ceccceeeeeeeee, tempat tanggalANI, wo... eee , 21 Desember 1968, agama Islam,pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempatKECIAMAN il ou... ccc cceccceeccseecseeeeeeeeeeeees Blok D20, Nomor13

No.227/Pdt.G/2019/PA .MrsBahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hariSabtu tanggal 6 Desember 1986 dan tercatat pada PPN KUAKecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor 348/10/XII/1986,tanggal 8 September 2015;Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugattinggal di rumah bersama di Dili Komoro TimurTimur, selanjutnyapindah di ruMah bersamMa I .........ccccceseeeeeeseeeeeeeasaeees Blok D, Nomor13, RT. 004, RW. 001, Kelurahan ............

Bahwa Tergugat membenarkan poin 1, 2, 3 dimana Penggugat danTergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember1986 di Maros dan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggalbersama di rumah bersama di Dili Komoro TimurTimur, selanjutnyapindah di rumah berSama i ...... cc eeeececeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Blok D, Nomor13, RT. 004, RW. 001, Kelurahan ............... , Kecamatan Mandai,Hal 4 dari 15 Hal Put.

10Nama Bagian Jakarta Upah bulan)aus Sebulan perhitungan JUMLAH SURONO Packing 3.100.000 2.700.000 400.000 10 Bulan X 4.000.000,400.000, SUNIROH Operator 3.100.000, 2.700.000 400.000 10 Bulan X 4.000.000,400.000, KASIKIN Mixing 3.100.000, 2.700.000 400.000 10 Bulan X 4.000.000,400.000, JUMLAH 16.000.000, 5.Bahwa, selama belum ada penetapan mengenai pemutusan hubungan kerjamaka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masingmasing, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor13

Hal tersebut Tergugat telahmengabaikan yang disyaratkan amanat Pasal 59 Undang Undang Nomor13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans NomorKEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) (Bukti P 4);3.

tersebutdalam pertimbangan hukum pada halaman 35 paragraph kedua, yang paraPemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 yang menyatakan, "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapatdiperpanjang atau diperbaharui", maka terkait dengan perpanjangan danpembaruan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelissebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang Undang Nomor13

tersebutdalam pertimbangan hukum pada halaman 35 paragraph kedua, yang paraPemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (8) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 yang menyatakan, "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapatdiperpanjang atau diperbaharui", maka terkait dengan perpanjangan danpembaruan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelissebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang Undang Nomor13

YkDesember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera PengadilanAgama Bantul;Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkarabanding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor13/Pdt.G/2019/PA.Btl. Tanggal 2 Desember 2019.

bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biayaperkara dalam tingkat banding dibebankan pada Pembanding;Mengingat segala peraturanperaturan perundangan yang berlaku danhukum Syara / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapatditerima; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor13

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Apabila hakim berpendapatlain mohon keadilan ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriTernate telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Mei 2016 Nomor13/Pdt.G/2016/PN.TOB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan KetuaPengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 22 Agustus 2016 Nomor13/Pdt/2016/PTTTE putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukHalaman 6 putusan Nomor : 13/PDT/2016/PT TTEumum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Ketua Majelis Hakimtersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, serta NAHRA HUSEN, SHPanitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupunkuasanya

Nomor 54 K/Pdt.SusPHI/2022Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kupang telan memberikan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2016/PN Kpg, tanggal 16 Februari 2017, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;3.

Nomor 54 K/Pdt.SusPHI/2022mendapatkan kompensasi (vide Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaikipertimbangan dan putusan Judex Facti dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat pada awalnya dipekerjakan dengan sistemperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang bertentangan dengan Pasal 59UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehinggaberubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dari semulanya adalahbersama sama sebagai Pihak PENGGUGAT di Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Tanjung Pinang, Sekupang Batam pada Gugatan Nomor13 / G / 2014 / PTUN.TPI yang telah di Registrasi dan di Daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang,Sekupang, Batam Tanggal 27 Oktober 2014.2.

uraian tersebut di atas Tergugat meyakini dalam perkara aquo, legalstanding Penggugat akan sama dengan yang terjadi dalam perkara diPTUN Tanjungpinang, dimana Penggugat tidak punya legal standing atasgugatan yang ajukannya, tapi Tergugat tetap berpegang pada prinsiphukum siapa yang mendalilkan, ia yang harus membuktikan Penggugatharus membuktikan legal standingnya Penggugat sah.Tergugat dalam perkara aquo juga sudah komunikasi dengan pihak PTUNTanjungpinang untuk meminta resume penolakan perkara nomor13

Dalil yang bertentangan satu dengan yang lainnya ini dapat dilihat daridalil posita angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 gugatan, dimana jikaTergugat secara bersamasama sebagai Penggugat dalam perkara nomor13/G/2014/PTUN.TPI tertanggal 27 Oktober 2014 di PTUNTanjungpinang, sudah jelas dan terang Tergugat tidak perlu surat kuasauntuk menghadiri dan melanjutkan persidangan di PTUN Tanjungpinang.Siapapun pasti mengerti dan paham bahwa seseorang yang langsung jadiHalaman 11 dari 24 Putusan Perdata

Bahwa surat kuasa dan perjanjian untuk perkara nomor13/G/2014/PTUN.TPI tertanggal 27 Oktober 2014 di PTUNTanjungpinang, hanya sebatas dan atau melingkupi dan atau mencakupuntuk perkara perdata nomor 13/G/2014/PTUN.TPI tertanggal 27 Oktober2014 di PTUN Tanjungpinang saja. Jadi surat kuasa dan perjanjiantersebut tidak ada kaitannya dengan perkara lainnya, baik di PTUNmaupun di Pengadilan Negeri;4.

tentang adanya gugatan Penggugat diPTUN Tanjungpinang dengan nomor 13/G/2014/PTUN.TPI tertanggal 27Oktober 2014 antara Penggugat dengan Koperasi Serba Usaha Melayu Rayasebagai Tergugat, didalilkan Penggugat bahwa Penggugat bersama denganHalaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Padt.G/2018/PN BtmTergugat mengajukan gugatan di PTUN Tanjungpinang adalah dalil yangtidak benar, karena Tergugat tidak pernah ikut dengan Penggugat bersamasama sebagai Penggugat di PTUN Tanjungpinang dalam perkara nomor13

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 03 Februari2010 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor13/02/11/2010 tanggal 03 Februari 2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

bahwa Majelis telah berusahasedemikian rupa untuk menasehati (mendamaikan)Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itusidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnyadibacakan permohonan cerai talak Pemohon, dimana padaprinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitucerai talak ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa1.SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor13

Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dibuatdengan menggunakan Perjanjian kerja waktu tertentu, yang bertentangandengan peraturan perundangundangan Khususnya UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1), (2) dan Keputusan Menteri Tenaga kerjadan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MENA/I/2004, Pasal (4), Pasal (5),Pasal (6) dan (7), oleh karenanya demi hukum berubah menjadi Perjanjiankerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;.

memasok barang dan mengatur distribusibarang ke seluruh tokotoko diatur dan dikendalikan dari gudang atauDistribution center yang salah satu pekerjaan pokok dikerjakan langsungoleh bagian Picker dan Receiving dan untuk menjual barang dikerjakanpada pekerja area toko oleh karenanya pekerjaan tersebut telahberlangsung sejak tahun 2002 atau telah berlangsung + 14 tahun dengandemikian, perjanjian kerja waktu tertentu a quo telah secara nyatanyatabertentangan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b, Undang Undang Nomor13

kampung yang mana setiap orang pasti mengetahul,dimana usaha Tergugat tidak mengenal cuaca atau musim baik musimhujan maupun musim kemarau dan bukan merupakan produk baru,kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan ataupenjajakan, hal ini terbukti tahun 2002 sampai dengan sekarangusahanya tanpa dipengaruhi oleh cuaca dan kegiatan usahanya masihtetap sama, untuk itu perjanjian kerja waktu tertentu aquo telah secaranyatanyata bertentangan Pasal 59 ayat (1) huruf c dan d UndangUndang Nomor13

kegiatan pekerjaannya tidakakan selesai dalam waktu tertentu sehingga tidak memenuhi ketentuanPasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan harusdalam Perjanjian Kerja Waktu) Tidak Tertentu (PKWTT)/Tetap,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Bahwa berdasarkan pada faktafakta tersebut di atas, maka perjanjian kerjawaktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidakmemenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor13

Tahun 2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka demi hukummenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor13 tahun 2003;.

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT 1 : TERGUGAT 1 telah meminta PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT2 untuk menandatangani Perjanjian Hutang Piutang Nomor13/IX/2013/WNO/P UM tanggal 25 September 2013 dan PerjanjianTambahan (Adendum) Nomor 05/V1I/2014/ADM/PUM tanggal 21Juli 2014 dengan menyebutkan bahwa PENGGUGAT 1 danPENGGUGAT 2 hanya berstatus mengetahui dan menyetujui,namun ternyata dijadikan sebagai debitur di dalam PerjanjianKredit di atas ; TERGUGAT 1 telah menjadikan kendaraan roda empat

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT 3:TERGUGAT 3 telah menerbitkan Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 05/2015 tanggal 30 Januari 2015 dengan melanggar prosedurpembuatan akta otentik yang sah, yaitu tidak di buat di hadapanPPAT, tidak dibacakan oleh PPAT di hadapan para pihak,penandatanganan tidak dilakukan di hadapan PPAT, PENGGUGAT 4serta PENGGUGAT 5 tidak diberikan salinan asli akta tersebut ;Bahwa dikarenakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor13/IX/2013/WNO/PUM tanggal 25 September

Foto copy dari Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor13/IX/2013/WNO/PUM tertanggal 25 September 2013, diberi tandabukti(T.22);Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Wno3. Foto copy dari Foto Copy Permohonan Ganti Jaminan Kredit yang diajukanoleh Repin tertanggal 21 Juli 2014, diberitanda bukti (T.23);4.

Foto copy dari Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor13/IX/2013/WNO/PUM dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3771, diberitanda bukti (T.32);3.

Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadapPengugat dan Penggugat II karena telah menjadikan Penggugat danPenggugat Il, debitur dalam perjanjian hutang piutang Nomor13/IX/2013/WNO/ PUM tanggal 25 September 2013 dan PerjanjianTambahan (Adendum) Nomor 05/VII/2014/ADM/PUM tanggal 21 Juli2014;2.

Atas dasar SuratPermohonan ini telah keluar lagi Surat Penetapan Eksekusi Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Agustus 2010. (Lihat Bukti PK II);Uraian Dan Penjelasan:1. Bahwa sebagai akibat dari Risalah Lelang yang ganda dalam suatupelaksanaan proses pelelangan yang diadakan pada tanggal 14 Desember2007 tersebut, pada gilirannya telah diterbitkan pula Penetapan Eksekusiganda atas dasar Risalah Lelang yang berbeda pula yaitu:Hal. 17 dari 20 Hal.

Putusan Nomor 157 PK/Pdt/20151.1 Pertama: Adalah Surat Penetapan Eksekusi Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, atas dasar Risalah Lelang Nomor543/2007 yang diterbitkan pada tanggal 4 Pebruari 2009;1.2 Kedua: Adalah Surat Penetapan Eksekusi Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, atas dasar Risalah Lelang Nomor235/2007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2010, sehinggadengan demikian Keputusan penetapan kedua eksekusi tersebutsudah semestinya harus batal demi hukum;2.

Putusan Nomor 157 PK/Pdt/2015autentik bukti Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Februari 2009 maupun dalam buktiPenetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Agustus 2010 adalah KPKNL JAKARTA Il,sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 Mahkamah Agung RI, adalah, apabila dalam suatu putusan terdapat suatukekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang

Penetapan Kami selaku Ketua Majelis, tertanggal 02012020 Nomor13/PDT.P/2020/PN.Jkt Utr, tentang penentuan hari sidang ;3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 28122017, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02012020 secara Ecourttercatat di Register Nomor : 13/PDT.P/2020/PN.JKT.UT, dalam perkara permohonanyang diajukan oleh : HASRI ;A.

Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 7 November 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa sepanjang pertimbangan Judex Facti bahwa Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) tidak sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor13

berlaku dati tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31Desember 2016 sehingga sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf b tidak perlumengajukan penetapan ke lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) karena secara otomatis perjanjian kerja berakhir setelahjangka waktu tersebut selesai;Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkanorder sering kali apabila tidak dapat order maka aktivitas bekerja terhentisehingga Tergugat tidak melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor13/PID/2018/PT MDN tanggal 28 Pebruari 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11Desember 2017 Nomor 2295/Pid.B/2017/PN Lbp.yang dimintakanbanding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor13/Pid/2018/PT.MDN tanggal 28 Februari 2018 yang mengubahPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor2295/Pid.B/2017/PN.Lbp. tanggal 11 Desember 2017 yangmenyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja dan karenaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun olehPengadilan Tinggi diubah menjadi pidana penjara 10 (sepuluh) bulanberdasarkan pertimbangan hukum yang benar;Bahwa berdasarkan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2020,sehingga Penggugat baru mendaftarkan setelan adanya Putusan PerkaraNomor 1738/Pid.B/2017/PN Lbp, tertanggal 31 Oktober 2017 mempunyaikekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), bahwa berpedoman padaPasal 171 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengajuan gugatan ke PHI dalamwaktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusanhubungan kerja, bahwa merujuk kepada Pasal 171 Undang Undang Nomor13

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009; terlepas dari pertimbangan tersebut di atas amar putusan judex facti dalampokok perkara cukup menyatakan gugatan tidak dapat diterima denganmenghilangkan kalimat sebagaimana Pasal 171 Undang Undang Nomor13

Menyatakan menurut hukum mogok kerja yang dilakukan ParaPenggugat Rekonvensi sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 21April 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 003/PPAPPMI/AMA/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;4.

Nomor 1094 K/Pdt.SusPHI/2018Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukanPara Penggugat sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 001/PMB/PPAPPMI/AMA/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan

ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukanPara Penggugat sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20Juli 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 002/PMB/PPAPPMI/AMA/V1/2017 tanggal 9 Juni 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13

Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukanPara Penggugat sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21Agustus 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 001/PMB/PPAPPMI/AMA/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah

Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukanPara Penggugat sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21Agustus 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 001/PMB/PPAPPMI/AMA/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari