Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan penerima hak tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian - Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No: 24/SPJ/KD-AT/L/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008;

h.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No: 1056/KPTS/KA-AT/L/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;

5.

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, telah meninggal dunia dirumah sakit Otorita Batam di Kota Batam di sebabkan sakit jantung,kemudian jenazah almarhum di kebumikan di pemakaman umum orangislam di bali, atas permintaan dari anakanak dan keluarganya saudaraalmarhum.3. Bahwa almarhum meninggal dunia di sebabkan sakit sesuai suratKematian No : 2171 KM 030820180001, yang di terbitkan olehKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal03 Agustus 2018,4.

Faktur Tagihan uang wajib tahunan otorita (UWTO)lunas 30 (tiga puluh) tahun.b. Faktur Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan.C. Gambar Penetapan Lokasi (PL).d. Surat Perjanjian Kepala Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamdengan Perseroan Terbatas PT. TANAH BERJAYA tentangpengalokasian, penggunaan dan Pengurusan Tanah atasbagian bagian tertentu dari pada tanah Hak PengelolahanBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam.e.

Segala biaya biaya, ongkos ongkos yang timbulsehubungan dengan pengurusan dokumen kepemilikan atasPERSIL sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini,termasuk faktur uang wajib tahunan otorita (UWTO) selama 30(tiga puluh) tahun dan Faktur Jaminan PelaksanaanPembangunan menjadi tanggung jawab dan harus dibayar olehPIHAK PERTAMA sepenuhnya.Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2019/PN Btm3.

lebihkurang 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan = yaitu senilaiRp. 381.245.481 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empatpuluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dimana UangWajid Tahunan Otorita untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp.84.721.218, (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh saturibu dua ratus delapan belas rupiah).b.

Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yangdihitung sejak gugatan No. 251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar diPengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatanrekonpensi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, denganjumlah pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita untuk setiaptahunnya sebesar Rp. 84.721.218, (delapan puluh empat juta tujuhratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikutbunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatanrekonpensi dalam perkara ini diajukan

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam dialinkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;d.

TPIPenggugat disebut UWTO BP Batam, sedangkan yang dimaksudUWTO adalah singkatan dari Uang Wajib Tahunan Otorita. JadiPenggugat sebenarnya memiliki dokumen dari BP Batam atau dariOtorita Batam ?

Sedangkan pengumuman media massa pada harian BatamPos tertanggal 27 Agustus 2018 yang dilakukan Penggugat sama sekallitidak berdasar hukum untuk memperoleh ataupun mempertahankanalokasi lahan dari Otorita Batam (sekarang BP Batam):Halaman 69. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN. TPI5.

Bukti P17)Faktur Jaminan Atas Pelaksanaan Pembangunan AtasPengalokasian Tanah di atas Tanah HPL Otorita Batamtanggal 21 November 2003 No. 452/JB/PL/XI/2003,(sesuai dengan aslinya);: Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 21November 2003 No. 5053/F/PL/X1/2003, (sesuai denganaslinya);Faktur Tagihnan Uang Muka tanggal 29 Juli 2003 No.308/FUMPL/L/VII/2003, (sesuai dengan aslinya);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 14Januari 2004 No.91/F/PL/I/2004, (sesuai dengan aslinya);Faktur

Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 14Januari 2004 No.92/F/PL/I/2004, (sesuai denganfotokopi);Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita tanggal 15 Maret2004 No.857/F/PL/III/2004, (sesuai dengan aslinya);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita tanggal 15April 2004 No.1294/F/PL/IV/2004, (sesuai denganaslinya);Faktur Tagihan Uang Muka tanggal O9 Juni 2005No.216/FUMPL/L/V1/2005, (sesuai dengan fotokopi):Faktur Tagihan Biaya Pengukuran tanggal 26 November2012 Kode Wil. 02 No.

Tergugat IlIntervensi11 (Para Tergugat II Intervensi) pada pokoknya mendalilkan bahwagugatan Penggugat kabur oleh karena Izin Prinsip tahun 2003 diterbitkan olehOtorita Batam, bukan oleh BP Batam dan terkait dengan Surat Faktur TagihanUWT yang diterbitkan oleh BP Batam, bukan Otorita Batam.

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili dari 1 (satu) orang anak Pemohon bernama Nabila Ihsani, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 21 April 2011, untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Kopkar Otorita Batam Blok K No.58 Kecamatan Sekupang Kota Batam dengan luas 214,5 M2 (dua ratus empat belas koma lima meter persegi) berdasarkan Hak Pengelolaan No.1722/A3.5/L/2/2022

Penggugat:
RUSOK
Tergugat:
1.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
2.KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM
3.PT.BATAM RIAU BERTUAH
Turut Tergugat:
1.DAKING
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM (BPN KOTA BATAM)

INTERNUSAsebagai pemegang Otorita Kuningan (Tergugat ) telah menjual Bidang Tanahmilik Penggugat kepada Gubernur Kepala Daerah khusus lbukota Jakarta(Tergugat Il) ;Bahwa pemilikan Tergugat atas Bidang Tanah tersebut di atas diragukankeabsahannya, oleh karena Bidang Tanah tersebut belum dipindahtangankanoleh Penggugat kepada siapa pun juga, termasuk memperoleh pembayarandalam bentuk ganti rugi dari Tergugat ;Bahwa dengan demikian, maka pembelian/pembebasan atas BidangTanah tersebut oleh Tergugat tidak

Gugatan Penggugat /Tergugat Intervensi Salah Subjek (Error In Subjecta)Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensikepada Tergugat l/Tergugat II Intervensi (PT.TCP Internusa) adalah salahSubjek, karena seharusnya gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi diajukankepada:o Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus lbukotaDjakarta, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DaerahKhusus lbukota Djakarta No.Da.11/13/37/72 tanggal 9 Mei 1972 tentangPembentukan Badan

Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan DaerahKhusus Ibu Kota Djakarta (selanjutnya akan disebut "Badan Otorita")Dengan alasanalasan sebagai berikut :> Badan Otorita adalah sebuah Badan MHukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota Jakarta Selatan,sehingga dengan demikian Badan Otorita merupakan subyek hukumyang dapat bertindak baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;> Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai badanhukum telah membebaskan tanahtanah di wilayah

Nomor : 1963 K/Pdt/2009ditarik menjadi Tergugat dalam perkara aquo ;o Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota Jakarta No. 369 tanggal 1 Juni 1979 tentangPembubaran dan perubahan Status Otorita/Proyek/Badan PelaksanaProyek Serta Penataan Kembali Fungsi Walikota Sebagai PembinaWilayah dalam hubungan dengan kegiatan Pembangunan di WilayahDaerah Khusus lbukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan juga seharusnyaditarik menjadi Tergugat Il.o Bahwa sehingga

Jakarta Selatandengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Pebruari 1980tentang Penyerahan Tanah Garapan dan bendabenda Lain yang ada diatasnya yang telah dibeli/dibebaskan dari ex "Badan Pelaksana OtoritaPembangunan Kuningan" Daerah Khusus lbu Kota Jakarta, kepada PT.Town & City Properties (selanjutnya akan disebut "Surat PerjanjianPenyerahan") seluas 150,4916 HA (seratus lima puluh hektar empat ribusembilan ratus enam belas meter persegi (dikutip dari aslinya) yangdiperoleh dari Badan Otorita

Bahwa oleh karena secara normatif pengisian pengurus Yayasanmerupakan otorita dari Pembina Yayasan dan dalam organisasi YayasanAREMA hanya ada 1 (satu) Pembina Yayasan maka denganpengunduran diri dariTuan...Tuan DARDJOTO SETYAWAN, terjadi kevakuman PEMBINA dalam organisasi Yayasan AREMA ; 7.

Setelah itu untuk meyakinkanSaksi DENLY RIANTO, Terdakwa bersama dengan ANDRE ROBERTOSITANGGANG mengajak Saksi DENLY RIANTO ke lokasi tersebut dandisana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggangmengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisadialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY RIANTO yakni PT.SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasukpembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebut karenapengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian

Setelah itu untuk meyakinkanSaksi DENLY RIANTO, Terdakwa bersama dengan Andre RobertoSitanggang mengajak Saksi DENLY RIANTO ke lokasi tersebut dandisana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggangmengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisadialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY RIANTO yakni PT.SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasukpembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebut karenapengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian

Oleh karenaTergugat II dibentuk berdasarkan Obyek sengketa I, maka Obyek sengketa Ijuga nyatanyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat 2 Intervensi.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1985, berdasarkan SuratKeputusan Nomor : O1/SKEP/KA/I/1985 tanggal 10 Januari 1985 dandiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1981 berdasarkan SuratKeputusan

Nomor SK/05/KA/BPPT/IN/1981 tanggal 31 Maret 1981 danhingga saat ini tetap berkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dankeahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 2 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1982 berdasarkan SuratKeputusan Nomor :B/793/KA/VII/1982 tanggal 08 Juli 1982 dan diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat KeputusanNomor SK.812.421.131173

tanggal 31 Maret 1987 dan hingga saat ini tetapberkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 3 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1984 berdasarkan SuratKeputusan Nomor 76/SKEP/KA/IV/1984 tanggal 16 April 1984 dan diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan Surat KeputusanNomor SK.812.421.131173 tanggal 31 Maret

1987 dan hingga saat ini tetapberkarya dan mendedikasikan waktu, tenaga dan keahliannya di BP Batam.Bahwa, Penggugat 2 Intervensi 4 telah bekerja pada Badan PengusahaanBatam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Otorita Batam) sejak tahun 1985 berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 2239.K/724/M.PE/1985 tanggal 21 Oktober 1985 dandiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1987 berdasarkan SuratKeputusan Nomor 0692 K/7222/M.PE/1987 tanggal 01 Agustus 1987

Batam, kondisi/permasalahan sekarang dan kedepan yang hasilnya di sinkronkan denganhasil esai yang telah selesai (dicocokkan); Bahwa dahulu Ketua Otorita diangkat oleh Presiden dan berdasarkanketerangan Pak Mustopa ada juga tes dalam pemilihan Ketua Otorita, hanyates dilakukan di Jakarta dengan panelnya Sri Mulyani beserta kementerianyang terkait dengan otorita batam; Bahwa TUKK tidak menjelaskan mekanisme sistem penilaian dalam tes yangakan dilaksanakan;Bahwa tidak dijelaskan Tim accesment centre

Putusan Nomor 582 K/TUN/2018melaksanakan pembayaran uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sesuaidengan jangka waktu yang diberikan;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud

Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari tergugat III pada tanggal21 April 2009, untuk mengurus Semua Dokumen Tanah/Alokasi tanah ataslokasi tanah milik Pemberi Kuasa yang terletak di Perumahan Lucky Viewpada kantor Otorita Batam sesuai dengan penetapan lokasi (PL) No.BTA/PL/438/85 tanggal 24 Desember 1985 atas nama PT. PembangunanBatam ;. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari tergugat III denganNo. 09/PT.PB/SK/XI/2009 pada tanggal 12 November 2009, khusus untukmewakili PT.

Surat keputusan kepala badan pelaksanaan Otorita BatamNo. 464/BKAP/KA/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985 ;2. Gambar penetapan lokasi tahun 1990, Nomor lokasi tanahBTA.PL/438/85;Faktur UWTO No. 4651/F/Asum/BHP/XII/88 tanggal 24111988 ;Ketentuan Perencanaan Bangunan No. 352/FP/DITREN/XII/1989 ;Patwa Planologi No.352/FP/DITREN/XII/1989 tanggal 1 Desember 1989 ;Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan No. 50/SKEP/KA/IMB/IV/1990 tanggal 19 April 1990 ;7.

SentekIndonesia selaku pengembang tidak mau merubah lahan Fasos dan fasum sebanyak40 %;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LITA NOISEN UJUNGyang memeberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwapenerbitan HGB uatas nama Penggugat/Terbanding (Yayasan Suluh Mulia Pioner)sudah berdasarkan prosedur yang benar karena pengalokasian dan peruntukantanah telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh BP Otorita Batam dan sesuaidengan surat Keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah industri

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernamaEE, yang lahir di Rumah Sakit Otorita Batam, denganberat 1,1 Kg dan panjang 22 Cm yang mengharuskan Hana harus masukdalam Inkubator untuk bertahan hidup dan Alhamdulillah Hana selamatdan dapat tumbuh sampai sekarang ;.

Pntpn No.00057/Pdt.P/2018/PA.BtmBahwa ibu kandung Hana tidak lain adalah saudara dari Pemohon/Keponakan Pemohon maka atas dasar kemanusian dan rasa sayangPemohon berusaha untuk merawat dan membesarkan Hana, sehinggaPemohon harus menebus hana dari rumah sakit sebesar 22.736.600 (duapuluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) untukbiaya perongkosan rawat jalan dan inap dirumah sakit Otorita Batam ;Bahwa anak tersebut/Hana sudah bersama Pemohon sejak tangal 01Januari 2015, dengan

Adapun besarnya biayabiaya danpajakpajak yang telah dibayarkan Penggugat dalam rangkaperpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kota sebesar Rp67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ributujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) seluruhnya Rp64.536.404,24 , (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluhenam ribu empat ratus empat Rupiah dua puluh empat sen).

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biayabiayadan pajakpajak yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalamrangka perpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kotasebesar Rp 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratusenam puluh ribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen)terdiri dari :e Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (YUWTO) seluruhnya Rp64.536.404,24 , (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enamribu empat ratus empat Rupiah dua puluh empat sen).e Hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tunggakan utang atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK)berdasarkan SPK No: 003/SPKBEI/MDN/I/2007 tertanggal 09 Januari2007 dan APH No. 10 tanggal 09 Januari 2007 sebesar :Outstanding = Rp 1.034.960.21/7,Bunga =Rp 15.616.438,50.Total = Rp 1.050.576.655,50.Selain dari pada itu Tergugat juga tidak membayar utangnyasebesar Ro 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluhribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empat sen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (YUWTO) seluruhnya

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biayabiayadan pajakpajak yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalamrangka perpanjangan SHGB No: 2522/Desa Lubuk Kotasebesar Rp 67.660.077,24 (enam puluh tujuh juta enam ratusenam puluh ribu tujuh puluh tujuh Rupiah dua puluh empatsen) terdiri dari : Biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)seluruhnya Rp 64.536.404,24 , (enam puluh empatJuta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratusempat Rupiah dua puluh empat sen).

Ketua Otorita Batam adalah In casuTERGUGAT Ill dan yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) milik TERGUGAT adalah In casu TERGUGAT IV dan Sertifikattersebutpun belum pernah dibatalkan oleh putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) yang berkekuatan hukum yang tetap (InkrachtVan Gewijde), sehingga alasan PENGGUGAT mengatakan bahwaTERGUGAT telah mengelabui' PENGGUGAT dengan tidakmemberitahukan fakta bahwa adanya sengketa lahan dimaksud, adalahdalil yang Keliru, Kabur, Tidak Jelas, dan Error

Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 1357/KPTS/KDAT/L/V/2005, Tanggal 9 Mei 2005,selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P4 ;. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 92/BengkongIndah Tanggal 25 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Batam, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberitanda P5 ;.

Batam tertanggal 30 Juli2004, diberi tanda Tl14;15.Foto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, tertanggal 30 Juli2004, diberi tanda TF15;16.Foto copy Akta Jual Beli Saham PT.Kartika Dharma Graha Nomor : 04,tanggal 08102005, diberitanda TI16;17.Foto copy Akta Jual Beli Saham PT.Kartika Dharma Graha Nomor : 05,tanggal 08102005, diberitanda TI17;18.Foto copy Akta Jual Beli Saham PT.Kartika Dharma Graha Nomor : 06,tanggal 08102005, diberitanda TI18;19.Foto copy Akta Kesepakatan Bersama dan

Asli dan foto copy Surat Perjanjian Nomor 638/SPJ/KAAT/XI/1995 tanggal 5Oktober 1995 antara Tergugat Ill dengan Turut Tergugat TentangPengalokasian, Penggunaan, Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentudari pada tanah hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T ll2:.

Asli dan foto copy Surat Perjanjian Nomor 223/SPJ/KDAT/L/V/2005 tanggal9 Mei 2005 antara Tergugat Ill dengan Tergugat Tentang Pengalokasian,Penggunaan, Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu dari pada tanahhak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T lll 4;Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa Tergugat Ill tidak mengajukan bukti saksi

Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam),
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM.
Turut Terbanding/Penggugat : PT. SURYA PRATAMA INVESTMEN

No. 0653/Pdt.G/2017/PA.TPI1.Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat hidup bersama sebagai suamiisteri, bertempat tinggal di rumahOrang Tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah Batam,perumahan Dinas Otorita Batam di Sei Ladi, Sekupang Batam selama 1(satu) tahun, kemudian pindah di perumahan Dinas Otorita muka kuningBatam selama 15 (lima belas) tahun, kemudian pindah ke Tanjungpinangpada tahun 2006 sampai sekarang ini;2.Bahwa setelah menikah Penggugat dengan

Georgeyana RatyaMalika yang diterbitkan oleh kantor otorita bandara Wilayah 1 kelasutama No.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampai dengan19/02/2019, No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampaidengan 04/03/2019, No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019sampai dengan 28/03/2019. 1 (Satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakarta padatanggal 02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasadan Sdr.

Georgeyana Ratya Malikayang diterbitkan oleh kantor otorita bandara Wilayah 1 kelas utamaNo.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampai dengan 19/02/2019,No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampai dengan 04/03/2019,No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019 sampai dengan 28/03/2019. 1 (satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakarta pada tanggal02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasa dan Sdr.

Georgeyana Ratya Malika yang diterbitkan oleh kantor otorita bandaraWilayah 1 kelas utama No.01418339 OBSH masa berlaku 13/02/2019 sampaidengan 19/02/2019, No.01432890 OBSH masa berlaku 26/02/2019 sampaidengan 04/03/2019, No.01561223 OBSH masa berlaku 22/03/2019 sampaidengan 28/03/2019, 1 (Satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani dijakartapada tanggal 02 April 2019 Sdr. Dias Adi Dharma sebagai pemberi kuasa danSdr.

Jatilunur adalahPerusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Djatilunur juncto Peraturan Menerintah Nomor 35Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur junctoPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan UmumHalaman 30 dari 53 hal.

Nomor 565 PK/Pdt/2015(Perum) Otorita Jatiluhur juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il juncto Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, yangbergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolahan sumber daya air (buktiP1);Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Perusahaanyang bergerak di bidang pengusahaan sumber daya air di wilayah sungai, TurutTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberi kewenangan

saranapengairan dan pertanian di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan tujuan utamamenjaga dan mempertahankan stabilitas pangan nasional;Bahwa berdasarkan data pembebasan yang kami miliki sertaberdasarkan data inventaris lahan Perusahaan Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi, terhadap tanah a quo yang terletak di persil 150, klas Il,Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati Il Bekasi telahdibebaskan oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, dahulu dikenal sebagai Perum Otorita

Jatilunhur (POJ) pada tahun1978 untuk kepentingan pembuatan saluran sekunder S.T 2, di Desa Jati Mulyasampai dengan Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati IIBekasi dengan penyelenggara kegiatan pembebasan adalah DirektoratPengairan Dinas Pelaksana Daerah II AB Perum Otorita Jatiluhur;Bahwa dalam pengajuannya, Perusahaan Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi mempersiapkan seluruh materi yang dibutunkan sebagaiHalaman 31 dari 53 hal.

yang tidak sah tersebutlah saat ini di atastanah a quo yang merupakan asset kelola Penggugat Rekonvensi/TurutTergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedangberperkara dengan pihak lain (Para Tergugat Konvensi) yang patut diduga, jugamerupakan para pemegang Sertifikat Hak Milik yang cacat hukum berdasarkanperkara perdata Nomor 324/Pdt.G/2010/PN BKS., tanggal 1 September 2010, diPengadilan Negeri Bekasi;Bahwa dalam perkara tersebut, Perum Jasa Tirta Il (dahulu dikenalsebagai Perum Otorita