Ditemukan 412 data
232 — 139
Western KGT besertasuratsuratnya dirampas untuk negara telah sesuai dengan Pasal109 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan danPenambahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan besertapenjelasannya, dan hal ini juga dikuatkan dengan PutusanPengadilan Negeri Pontianak Nomor : 326/PID.SUS/2011/ PN.PTKtanggal 25 Agustus 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi PontianakNomor : 193/PID.SUS/ 2011/PT. PTK. tanggal 01 Februari 2012 joPutusan Mahkamah Agung RI.
456 — 252
Putusan No. 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP makapenetapan tersangka sudah bisa dilakukan;Ad.2.TENTANG TIDAK DIKIRIMNYA SPDP KE JPUMenimbang, bahwa Pemohon dalam dalilnya angka 35 sampai denganangka 37 telah mengemukakan sebagai berikut : sesuai dengan ketentuan Pasal109 (1) KUHAP jo, Pasal 34 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 TentangPengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di LingkunganKepolisian Negara Republik Indonesia
1.GIDEON GULTOM, SH
2.Aguslan, S.H.
3.ARBIN NU'MAN, SH
4.ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Lily Sami
376 — 157
sanksi sesualperaturan yang berlaku dalam hal ini Pasal 109 Undangundang No 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup.4) Kegiatan pengoperasionalan Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty)merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan karenakegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem,hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu prosesprosesalamiah yang terjadi di daerah pantai.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
221 — 720
TERMOHON menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP/590/XII/2020/Ditreskrimsustertanggal 23 Desember 2020 dan Surat Ketetapan Nomor :S.Tap/590/XII/2020/DitReskrimsus tertanggal 23 Desember2020 tentang Penghentian Penyidikan serta suratpemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/20887/XII/2020/Ditreskrimsus tertanggal 23 September 2020kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor, yangmenyatakan bahwa terhadap Terlapor dihentikanpenyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti (vide Pasal109
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
384 — 229
;Bahwa penerapan tindak pidana korporasi terhadap peristiwa tindakpidana yang diatur dalam Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan yaitu Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UUPerkebunan) yangberbunyi: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkanPasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
1.YUDHA ARYANDA, SE. Bin H. BAYAN SAMAD
2.ARDIANSYAH, S.Sos Bin MANSYUR
3.SYAHRIAL, S.Sos Bin ABDUL AZIS
4.H. FATURRAHMAN Bin INDRA
5.EVIYUDIN Bin ARIPIN
98 — 23
Gema CiptaUtama sebesar Rp. 2.580.000.000. kemudian mengingat yangpeserta hanya ada badan usaha /hukum, maka sesuai didalamPerpres No. 54 Tahun 2010 dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal109 ayat 7 huruf c, apabila yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi tehnis danharga /biaya;Bahwa untuk Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat T.A 2015sudah dibuatkan Surat Perjanjian dengan nomor : 027/ 66/SPPERL/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 dengan nilai
1.DODI GAZALI, SH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.DENI SITOHANG bin alm NANGKA SITOHANG
2.KASIYONO bin alm SARINO
3.MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR
4.RAHIMAN bin WAHID
189 — 100
Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 17 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "Barang yang menjadi miliknegara adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkanputusan hakim yang telah mempunyal kekuatan hukum tetapdinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (1) dan ayat (2).2.
1094 — 2150
(Amdal atau UKLUPL), sehingga tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada.Dan berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan AhliPerusakan Lingkungan Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma SariHariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utaramelalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109
116 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 368 K/TUN/2015Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tertanggal18101972;Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor29/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 04 Maret 2015 tidak melakukanperadilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud menurut Pasal109 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, putusan pengadilan harusmemuat:1. Kepala putusan berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;2.
57 — 49
Perundangundanganyang mengatur mengenai Kewenangan Pejabat atau AparaturPemerintah Desa untuk melakukan Penjualan Pengelolaan KekayaanDesa, yaitu :a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Pada Bagian Kedua Aset Desa Pasal 77.b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 TentangCcPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa, Pada Bagian Kedua Pengelolaan KekayaanMilik Desa Paragraf 2 Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Pasal109
95 — 34
Perundangundangan yang mengatur mengenaiKewenangan Pejabat atau Aparatur Pemerintah Desa untuk melakukan PenjualanPengelolaan Kekayaan Desa, yaitu :a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Pada Bagian Kedua Aset Desa Pasal 77.b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 TentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa, Pada Bagian Kedua Pengelolaan KekayaanMilik Desa Paragraf 2 Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Pasal109
- Tentang : Cipta Kerja
A47.48.49.50.51.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 435 Pasal 111 dihapus.Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 112Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109berlaku selama pemegang Perizinan Berusaha masihmenjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata denganterus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuaidengan Perizinan Berusaha yang diberikan.Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 113(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal109