Ditemukan 412 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paba109 pasal119 pasal19 pasal10 pasal156 pasal112
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 5 April 2018 — Perusahaan EAST WEST MARINE SA MELAWAN 1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Pontianak Cq. Kejaksaan Negeri Pontianak 2. Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia 3. KGT Enterprise Pte. Ltd. 4. Capt. ZONY BAN TUKUNANG 5. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
219 — 132
  • Western KGT besertasuratsuratnya dirampas untuk negara telah sesuai dengan Pasal109 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan danPenambahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan besertapenjelasannya, dan hal ini juga dikuatkan dengan PutusanPengadilan Negeri Pontianak Nomor : 326/PID.SUS/2011/ PN.PTKtanggal 25 Agustus 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi PontianakNomor : 193/PID.SUS/ 2011/PT. PTK. tanggal 01 Februari 2012 joPutusan Mahkamah Agung RI.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 21-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.Aguslan, S.H.
3.ARBIN NU'MAN, SH
4.ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Lily Sami
369 — 147
  • sanksi sesualperaturan yang berlaku dalam hal ini Pasal 109 Undangundang No 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup.4) Kegiatan pengoperasionalan Terminal Khusus (Pelabuhan Jetty)merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan karenakegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem,hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu prosesprosesalamiah yang terjadi di daerah pantai.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
219 — 641
  • TERMOHON menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP/590/XII/2020/Ditreskrimsustertanggal 23 Desember 2020 dan Surat Ketetapan Nomor :S.Tap/590/XII/2020/DitReskrimsus tertanggal 23 Desember2020 tentang Penghentian Penyidikan serta suratpemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/20887/XII/2020/Ditreskrimsus tertanggal 23 September 2020kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor, yangmenyatakan bahwa terhadap Terlapor dihentikanpenyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti (vide Pasal109
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa’abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............……PEMOHON ; M E L A W A N Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........…………TERMOHON;
439 — 244
  • Putusan No. 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP makapenetapan tersangka sudah bisa dilakukan;Ad.2.TENTANG TIDAK DIKIRIMNYA SPDP KE JPUMenimbang, bahwa Pemohon dalam dalilnya angka 35 sampai denganangka 37 telah mengemukakan sebagai berikut : sesuai dengan ketentuan Pasal109 (1) KUHAP jo, Pasal 34 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 TentangPengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di LingkunganKepolisian Negara Republik Indonesia
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.DODI GAZALI, SH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.DENI SITOHANG bin alm NANGKA SITOHANG
2.KASIYONO bin alm SARINO
3.MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR
4.RAHIMAN bin WAHID
181 — 91
  • Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 17 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "Barang yang menjadi miliknegara adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkanputusan hakim yang telah mempunyal kekuatan hukum tetapdinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (1) dan ayat (2).2.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
357 — 210
  • ;Bahwa penerapan tindak pidana korporasi terhadap peristiwa tindakpidana yang diatur dalam Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan yaitu Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UUPerkebunan) yangberbunyi: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkanPasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
1.YUDHA ARYANDA, SE. Bin H. BAYAN SAMAD
2.ARDIANSYAH, S.Sos Bin MANSYUR
3.SYAHRIAL, S.Sos Bin ABDUL AZIS
4.H. FATURRAHMAN Bin INDRA
5.EVIYUDIN Bin ARIPIN
97 — 23
  • Gema CiptaUtama sebesar Rp. 2.580.000.000. kemudian mengingat yangpeserta hanya ada badan usaha /hukum, maka sesuai didalamPerpres No. 54 Tahun 2010 dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal109 ayat 7 huruf c, apabila yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi tehnis danharga /biaya;Bahwa untuk Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat T.A 2015sudah dibuatkan Surat Perjanjian dengan nomor : 027/ 66/SPPERL/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 dengan nilai
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1062 — 2038
  • (Amdal atau UKLUPL), sehingga tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada.Dan berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan AhliPerusakan Lingkungan Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma SariHariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utaramelalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 —
55 — 49
  • Perundangundanganyang mengatur mengenai Kewenangan Pejabat atau AparaturPemerintah Desa untuk melakukan Penjualan Pengelolaan KekayaanDesa, yaitu :a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Pada Bagian Kedua Aset Desa Pasal 77.b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 TentangCcPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa, Pada Bagian Kedua Pengelolaan KekayaanMilik Desa Paragraf 2 Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Pasal109
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
112 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 368 K/TUN/2015Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tertanggal18101972;Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor29/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 04 Maret 2015 tidak melakukanperadilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud menurut Pasal109 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, putusan pengadilan harusmemuat:1. Kepala putusan berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;2.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 — 1.SUWITO Bin SADIR 2.SUNTARI BIN KARJI. 3.SUGIANTO Bin SURO SENEN.
93 — 34
  • Perundangundangan yang mengatur mengenaiKewenangan Pejabat atau Aparatur Pemerintah Desa untuk melakukan PenjualanPengelolaan Kekayaan Desa, yaitu :a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Pada Bagian Kedua Aset Desa Pasal 77.b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 TentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa, Pada Bagian Kedua Pengelolaan KekayaanMilik Desa Paragraf 2 Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Pasal109
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3031 — 1570
  • Tentang : Cipta Kerja
  • A47.48.49.50.51.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 435 Pasal 111 dihapus.Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 112Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109berlaku selama pemegang Perizinan Berusaha masihmenjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata denganterus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuaidengan Perizinan Berusaha yang diberikan.Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 113(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal109