Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 42/PJOK.03/2017 tentang Kewajiban penyusunan dan pelaksanaankebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum BAB IVKEBIWJAKAN PERSETUJUAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN huruf Fmengenai Perjanjian Kredit atau Pembiayaan adalah setiap kredit ataupembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit ataupembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan (akadkredit atau pembiayaan) secara tertulis.

GUGATAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel):Bahwa, Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas dan antaraposita dan petitum saling bertentangan dimana dasar hukum untukmembuat Gugatan, tidak dibuat secara rinci yaitu GugatanPenggugat tidak menjelaskan Perjanjian tersebut adalah Perjanjianyang dari awal hanya digunakan sebagai dasar untukmemperkerjakan orang yang dalam hal ini orang tersebut masihbekerja di Perusahaan Asuransi lain yang senyatanya melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/PJOK

Sedangkan Pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan)Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo: Ketua: Niko Djaini, Sekretaris: Alfian Bobihu, Bendahara: Meylan Haluti, Fasilitator Kecamatan: Nuraida, ST, dan Fasilitator Teknik:Benny Rasyid; Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya perkara ini, dantanda tangan yang tertera di BAP Penyidik itu adalah benar tanda tangan Saksi; Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untukKecamatan Dulupi, Kabupaten

Boalemo sehubungan dengan program PNPM tersebut, danyang menjadi dasar penugasan Saksi selaku PJOK adalah Surat Pengangkatan dari BupatiBoalemo Nomor 42 tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012; Bahwa tugas Saksi selaku PJOK adalah : melaksanakan koordinasi dengan FasilitatorKecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaanPNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya, melaksanakan kegiatan manajemen PNPM MandiriPerdesaan, yang meliputi aspekaspek kegiatan sosialisasi, perencanaan

Saki XIU YENER: TUR 8,2 geen ren neces nce ences seen ener eee mene nner eeananeeineoreeeumaneenenen Bahwa Saksi mengaku selaku PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) KabupatenBoalemo, dan bekerja di Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada KantorPemerintah Kabupaten Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya perkara ini, dantanda tangan yang tertera di BAP Penyidik itu adalah benar tanda tangan Saksi; Bahwa tugas Saksi selaku PJOK sebagaimana aturan formalnya

pengusulan DAUG Keude Aceh tahun 2012.Bahwa Sumber anggaran Dana Alokasi Umum Gampong (DAUG) tahunanggaran 2012 yaitu berasal dari APBK Kota Lhokseumawe dan jumlah DAUGKeude Aceh tahun anggaran tahun 2012 yaitu sejumlah Rp. 357.628.287,00,(tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ratus ribu dua ratusdelapan puluh tujuh rupiah).Bahwa Mekanisme Pencairan Dana Alokasi Umum Gampong dapat dilakukanyaitu : Pemerintah Gampong menyerahkan seluruh berkas Usulan DAUGKepada Camat melalui PJOK

(Penanggung jawab oprasional kegiatan)untuk diVerifikasi PJOK dibantu fasilitator melakukan Verifikasi Berkas yang telahdiserahkan oleh pemerintah Gampong kemudian disampaikan oleh timFasilitasi DAUG tingkat Kota untuk dilakukan penelitian dan Verifikasi DPKAD Melakukan Verifikasi kelengkapan Dokumen pencairan danmempersiapkan Surat permintaan pembayaran (SPP) DPKAD memproses pencairan ke Rekening Kas umum masingmaingGampong Secara Teknis untuk pencairan dana pembangunan Pemerintah Gampongdalam

05/11 Herlina Y18 Kecamatan 019 /2015 750.000 Malaykosa 750.000Transpor dan OngkosJahit Kain Trempel 06/1119 Meja Kantor 020 /2015 400.000 Ina Mansari 400.000Ongkos KerjaPerbaikan Rumah 06/11 Isma20 Disel 021 /2015 350.000 Tangkamena 350.000ATK (Satu Rim Kertas 20/11 Generasi21 A4) 022 /2015 40.000 Teknik 40.000Konsumsi PerawatanGedung Akibat GempaTektonik (Satu Satu 20/1122 Karong Beras) 023 /2015 225.000 Toko Gloria 225.000Transport KeMarataing UnukMenyusun Soal Ujian 20/11 Aprilina Serlin23 PJOK

235.000 235.000gunting)24 Juklis penulisan ijasah 26 28 Juli 2016 Mutiara8.000 indah 8.00025 Transportasi dan 27 28 Juli 2016 Herlina Y.kontribusi kepala 300.000 Malaikosa 300.000sekolah mengikutirapat penentuan SDNKasih di Katapisi26 Belanja kebutuhan 28 30 Juli 2016 Plasakantor (Flash Disk 8 100.000 Celular 100.000GB)27 Transport dan 29 1 Agsts 2016 Herlina Y.kontribusi kepala 200.000 Malaikosa 200.000sekolah mengikutiBimtek di Tamalabang28 Transport dan 30 1 Agsts 2016 Aprilina S.kontribusi guru PJOK

Syafrial;Bahwa, saksi selaku Ketua Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) pernah menerima laporan tertulis dariKetua UPK Sungai Tarab, yaitu) Asmelia, tentang terdapatnyakekurangan dana atau perbedaan jumlah dana di rekeningbank dengan buku bank sebagai akibat adanya penggelapandana PNPM (UPK Lenggogeni) oleh Fasilitator Kecamatan (FK)yaitu. terdakwa bersama Bendahara UPK, yaitu) Michelia EkaPutri.

rupiah);e Pada bulan Desember 2009, pengembalian uangkelompok SPP yang tidak disetorkan ke rekeningPengembalian SPP sebesar Rp20.000.000, (duapuluh juta rupiah);Bahwa, tindakan terdakwa dan Michelia Eka Putri tersebuttidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telahditetapkan dalam Forum Musyawarah Antar Nagari;Bahwa, pada saat musyawarah bulan Mei 2010 di Kantor CamatSungai Tarab yang dihadiri oleh Camat, FasilitatorKabupaten, PJO Kabupaten, PJOK

Saksi menyerahkan angsuran tersebut kepadaMichelia Eka Putri, selaku Bendahara UPK di SekretariatUPK yang berkantor di Kantor Camat Sungai Tarab.Pembayaran angsuran tersebut disertai dengan buktikuitansi dan kartu kredit yang ditandatangani olehMichelia Eka Putri, sebagaimana barang bukti nomor 17 dan25;Bahwa, kelompok saksi sangat terbantu) dengan = adanyapinjaman tersebut;Bahwa, Wali Nagari dan PJOK dari kecamatan pernah datangmelakukan pembinaan terhadap kelompok saksi;Atas keterangan tersebut

Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiridengan :a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok;b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;Cc) Hasil verifikasi;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaandiketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepadaCamat/PJOK;e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK;4.Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.2

Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiridengan :a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok;b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;c) Hasil verifikasi;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaandiketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepadaCamat/PJOK;e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK;4.

Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harusdilampiri dengan :a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok;b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;c) Hasil verifikasi;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaandiketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepadaCamat/PJOK;e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK;4.

1 (satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan DAK SMP Tahun 2019 dengan Kode Paket 2429394

1 (satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa Konsultasi PengawasanDAK SD Tahun 2019 dengan Kode Paket 2526394

1 (satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan DAK SMP Tahun 2019 dengan Kode Paket 2531394

1 (satu) bundel print out Summary Report Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (PJOK

), Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dengan Kode Paket 2421394.

SD Tahun 2019 dengan Kode Paket 2428394 1 (Satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa KonsultasiPerencanaan DAK SMP Tahun 2019 dengan Kode Paket 2429394 1 (satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa KonsultasiPengawasanDAK SD Tahun 2019 dengan Kode Paket 2526394 1 (Satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa KonsultasiPengawasan DAK SMP Tahun 2019 dengan Kode Paket 2531394 1 (satu) bundel print out Summary Report Pengadaan Sarana PendidikanJasmani Olah Raga dan Kesehatan (PJOK

Putusan Nomor 16/PID.Sus.TPK/2021/PT TJKDiserahkan Kepada Pihak Ketiga Pengadaan Sarana Pendidikan JasmaniOlahraga dan Kesehatan (PJOK) dengan Kode Paket 2421394.Dikembalikan Kepada NANAN WISNAGA, S.Sos., MM Bin AHMADRUSMAN.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAKFisik TA. 20191 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana AlokasiKhusus Fisik Tahun Anggaran 20191 (satu) rangkap fotokopi Catatan Hasil Sinkronisasi DAK Fisik TA. 2019Bidang Pendidikan Tanggal

DAK SD Tahun 2019 dengan Kode Paket 24283941 (satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa KonsultasiPerencanaan DAK SMP Tahun 2019 dengan Kode Paket 24293941 (satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa KonsultasiPengawasanDAK SD Tahun 2019 dengan Kode Paket 25263941 (satu) bundel print out Summary Report Belanja Jasa KonsultasiPengawasan DAK SMP Tahun 2019 dengan Kode Paket 25313941 (Satu) bundel print out Summary Report Pengadaan Sarana PendidikanJasmani Olah Raga dan Kesehatan (PJOK

), Belanja Barang yang akanDiserahkan Kepada Pihak Ketiga Pengadaan Sarana Pendidikan JasmaniOlahraga dan Kesehatan (PJOK) dengan Kode Paket 2421394.Dikembalikan Kepada NANAN WISNAGA, S.Sos., MM Bin AHMADRUSMAN.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAKFisik TA. 20191 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana AlokasiKhusus Fisik Tahun Anggaran 20191 (satu) rangkap fotokopi Catatan Hasil Sinkronisasi DAK Fisik TA. 2019Bidang Pendidikan Tanggal Pembahasan 24

), BelanjaBarang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga PengadaanSarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) denganKode Paket 2421394.Dikembalikan Kepada NANAN WISNAGA, S.Sos., MM Bin AHMADRUSMAN.1 (satu) rangkap fotokop!

sebagaiprediksi pengembangan serta kemampuan keuangan Perusahaan dimasadepan.Selain itu, Perusahaan juga mengalami dampak yang berat terkait denganpandemi Covid19 yang melanda seluruh dunia saat ini sehingga sangatmempengaruhi penjualan baik untuk pasar export maupun untuk pasardalam negeri, dimana banyak dari pelanggan perusahaan yang berupaHotel, Restaurant dan Cafe mengalami kesulitan dan bahkan menutupusahanya.Kebijakan Pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan melalui KetentuanPJOK Nomor 11/PJOK

Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus), PJOK,Kades, TPK (Musa Baok), Ketua UPK.Bahwa dokumen pencairan yang dibutuhkan adalahe Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah di tanda tanganioleh Ketua UPK bersamasama dengan PJOK, FT, FK dan ketuaTPK dan kepala Desa,e Bukti Sertifikasi barang yang ditandatangani oleh TPK, FK, FT danKetua UPK,e Buku rekening BLMe Slip Penarikan yang ditandatangini oleh spesimen tanda tanganyakni FT, FK Ketua UPK dan Ketua BKAD.Bahwa saksi jelaskan seluruh dana tersebut diatas

ditingkatKecamatan.e Memantau dan menrfasilitasi musyawarahditingkat Kecamatan.Bahwa untuk Pengadaan PLTS Desa Oebelo sebanyak 52 unit danasebesar Rp. 305.659.368,Bahwa seingat saksi untuk mencairkan dana yang ada di rekeningUPK adalah Slip Penarikan ditandatangani olen Ketua UPK dan KetuaBKAD sebagai wakil dari masyarakat;Syaratsyarat untuk pengajuan RPD tahap pertama : SertifikasiPekerjaan, bahan dan alat yang ditandatangani oleh Ketua TPK danFasilitator Teknik Kecamatan;Keterlibatan saksi selaku PJOK

Memori Bandingnya, pada pokoknyaPembanding semula Pembantah berpendapat bahwa Terbanding semulaTerbantah tidak dapat membuktikan berapa sebenarnya hutang Pembandingsemula Pembantah secara riil, Karena dalam perjanjian kredit hanya tercantumPembanding semula Pembantah diberikan plafon sampai sejumlah Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan Terbanding semulaTerbantah terlalu dini melakukan eksekusi Hak Tanggungan atas agunan,karena secara peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK

Bahwa keterangan di pon C.3. adalah POJK NOMOR30/PJOK.05/2014 Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan Perusahaandapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsipenagihan kepada Debitur itu sudah jelas tidak ada penarikan disaatpihak ketiga tidak ada membawa surat itu dari instansi yangberwenang itu juga Suatu pelanggarannya. Dan sertifikat fidusia tidakpernah diberikan setelah terjadinya perampasan mobil Xenia yangmenjadi objek sengketa.

GUGATAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel):Bahwa, Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas dan antaraposita dan petitum saling bertentangan dimana dasar hukum untukmembuat Gugatan, tidak dibuat secara rinci yaitu GugatanPenggugat tidak menjelaskan Perjanjian tersebut adalah Perjanjianyang dari awal hanya. digunakan sebagai dasar untukmemperkerjakan orang yang dalam hal ini orang tersebut masihbekerja di Perusahaan Asuransi lain yang senyatanya melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/PJOK

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)3. Tim Verifikasi (TV)Unit Pengelola Kegiatan (UPK)ooBadan Pengawas UPK (BPUPk)6. Fasilitator Kecamatan7. Pendamping Lokal (PL)8. Pengamat9. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)10.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)Tim Verifikasi (TV)=~ foUnit Pengelola Kegiatan (UPK)5. Badan Pengawas UPK (BPUPk)6. Fasilitator Kecamatan7. Pendamping Lokal (PL)8. Pengamat9. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)10.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)3. Tim Verifikasi (TV)4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)5. Badan Pengawas UPK (BPUPkK)6. Fasilitator KecamatanHalaman 43 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT Bna 7. Pendamping Lokal (PL)8. Pengamat9. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)10.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklusdampak penyebaran covid19, Pasal 2 ayat ( 1 ) disebutkan yang dimaksuddengan debitur terkena dampak penyebaran covid19 termasuk usahamikro, kecil, menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untukmemenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debiturterdampak dari penyebaran Covid19, oleh karena itu Penggugat dapatdiberikan kesempatan untuk menjual aset

Tempuran adalah Camat Tempuran dalam halini bapak Suwandi, AP PJOK (Penangungjawab Operasional Kegiatanadalah Kasi Ekbang Kec. Tempuran yang dijabatoleh bapak Junaedi, SP.d.

Tempuran Bahwa struktur organisasinya :e Ketua UPK :KASUM SANJAYA (saya sendiri)Halaman 53 dari 136 putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.e Sekretaris : LEO FITRIANAe Bendahara UPK : KARNADan penanggungjawab PNPM Mandiri Perdesaan Kec.Tempuran adalah Camat Tempuran dalam hal ini bapakSuwandi, AP , PJOK (Penangungjawab Operasional Kegiatanadalah Kasi Ekbang Kec. Tempuran yang dijabat oleh bapakJunaedi, SP.d. Bahwa ada 2 jenis kegiatan PNPM yang dikelola UPK Kec.Tempuran yaitu :1.

Bahwa tugas pokok saksi sebagai PJOK PNPMMpd pada UPKKecamatan Tempuran Kab Karawang adalah:Halaman 66 dari 136 putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.e Melaksanakan koordinasi dengan pasilitator Kecamatan / FKdan Tim koordinasi PNPMMpd Kabupaten mengenaipelaksanaan PNPM Mpd didaerahnya .e Melaksanakan Manajemen PNPM Mpd yang meliputi aspekaspek sosialisasi perencanaan pengorganisasian,pelaksanaan dan pengendalian / laporan .e Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersamasama FK danpelaku PNPMMpd

dari Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 1988 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.AI2;Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang KewajibanPenyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi BankUmum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.II3;Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/PJOK

Bahwa terkaitdengan dalil Tergugat yang menerapkan / memakai ketentuan pasal 22PJOK 1 / 2013 menurut hemat Tergugat ketentuan pasal 22 PJOK 1 / 2013kurang tepat diterapkan / dipakai dalam perkara ini.

Satker terdiri atas sekretarisdaerah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabatstruktural/fungsional pada bagian keuangan Kantor/Dinas PMD atauinstansi lain yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan sebagaipenerbit SPM, Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ataupejabat lain di kecamatan yang setingkat sebagai penerbit SPP (ataudisebut PjOK), dan staf pada Kantor/Dinas PMD atau instansi lain yangmenangani PNPM Mandiri Perdesaan sebagai Bendahara Pengeluaran, Tugas dan Tanggung jawab Satker di Daerah

PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) PNPMMPd kab.Bangkalan saat itu. Fasilitator Keuangan kabupaten Bangkalan saatitu. c. Camat kecamatan Bangkalan saat itu. d. PJOK (Penanggung Jawab Operasional kegiatan di Kecamatan)saat itu. Bahwa ahli telah mengaudit neraca UPK Kec. Bangkalan Kota per 31Desember 2013 (dimulai tahun 2009) dan laporan arus kas untuk tahun yangberakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawabUPK Kec. Bangkalan Kota.

Bangkalan dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa terdakwa diangkat menjadi ketua pada tanggal 26 April 2007 melaluiproses MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dihadiri oleh : e Ketua Forum MADHal.120 Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Sekcam PJOK Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Bangkalan TPK (Tempat Pengelolaan Kegiatan) se Kecamatan Bangkalan Tokoh masyarakat Karena pada saat itu kondisi Ketua yang lama mengundurkan diri denganalasan karena saudara Abdul Karim tidak kuat menahan bebanpermasalahan