Ditemukan 500 data
68 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat tidak wajar dan merugikan Penggugat;10.Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat , dalam melaksanakan perhitungan total kewajiban utangditambah bunga dan denda telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;11.Menghukum Tergugat untuk melakukan perhitungan ulang jumlah utangtambah bunga dan denda, yang harus dibayarkan Penggugat;12.Menghukum Tergugat untuk melakukan penilaian kembali hargadasar/limit jaminan/agunan Penggugat;13.Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk
156 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda;Kebaratan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat dibenarkanUndangUndang, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yangdijatunkan adalah wewenang Pengadilan yang tidak takluk padapemeriksaan tingkat kasasi:Bahwa prinsip ini telah diterobos, sebagaimana putusan tanggal 7 Juni 1982No.47 K/Kr/1979.
Terbanding/Tergugat : PT.TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE Cq. PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE Manado
Terbanding/Turut Tergugat I : HONG SUMBALA
Terbanding/Turut Tergugat II : DJAMALUDIN UMAHUK
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. ASURANSI BINTANG, Tbk
149 — 82
Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IIIuntuk tunduk dan takluk pada putusan perkara ini;7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapatdijalankan lebih dahulu = (uit voorbaar bij voorraad) walaupun Tergugatbanding dan kasasi;8.
92 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana dijelaskan dalam Peninjauan Kembali ini.Bahwa kewenangan Hakim Kasasi diatur secara limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP telah ditentukan alasan kasasi yangdiperkenankan, yaitu:1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya;2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang;3) Apakah benar pengadilan telah melampaui bataswewenangnyaBahwa berat ringannya hukuman tidak masuk ke dalam ranahJudex Juris dan tidak takluk
AGUS LANGKUN
Tergugat:
1.FELDY NICSON LANGKUN
2.MURIEL CATTLEYA MARAMIS, SH., M.Kn
3.KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO
Turut Tergugat:
3.STELLA DEIVIE LANGKUN
4.HELENA MARIA TAULU
69 — 8
atau siapapun juga;
- Menghukum kepada TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I atau siapapun juga serta sekalian orang yang mendapat hak dari mereka, DI LARANG DAN TIDAK DIPERKENANKAN MASUK, MENGUASAI DAN TINGGAL diatas tanah pekarangan dan Rumah tinggal beserta bangunan kos-kosan (Kost Orange Agfella) yang berdiri diatas tanah OBJEK SENGKETA ;
- Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan takluk
57 — 34
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan olehPengadilan terhadap bidang tanah objek sengketa ;10.Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset, banding, kasasi ataupunupaya hukum lainnya ;11.Menghukum kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tundukdan takluk terhadap putusan perkara ini ;12.
116 — 19
Syarat jual beli/tukarmenukar tanah menurut hukum adat adalah harus terpenuhinya syaratterang yangberwujud campur tangan Kepala atau Pengurus Desa yang berupa putusan Desa.Peralinan hak atau transaksi tanah dan syarat tersebut adalah mutlak sebagaimanayurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 811958 No. 307K/Sip/1958 menentukan: Putusan Desa itu harus dipandang suatu persetujuan desatentang pemindahan hak atas tanah dan oleh karena itu tidak merupakan suatuputusan yang takluk kepada
70 — 6
Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan takluk pada putusan dalam perkara ini. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dianggarkan sebesar Rp.1.391.000,-(Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
Hamdie Sengkey sesuai rencana anggaran tahun 2002kepada para penggugat sesuai dengannomor kavlingnyamasingmasing.14.Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan takluk padaputusan dalam perkara ini.15. Menghukum tergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq. MenteriDalam Negeri cq. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi SulawesiUtara cq.
167 — 38
Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlawan Ill menolak dengan tegaspermintaan Para Pelawan dalam petitumnya kepada Majelis Hakim untukmenghukum Terlawan Ill tunduk dan takluk pada putusan perkaraini, sertamembayar ongkos perkara yang timbuldalamperkaraini.8. Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian adalah dalil yang mengadaada,menyesatkan dan tidak berdasar hukum sama sekali.
72 — 7
dari tanah terperkara, selanjutnya menyerahkannyakepada penggugat dalam keadaan baik tanoa sesuatu halangan apapun ;Menghukum Para Tergugat A untuk membayar ganti rugi materil dan immaterialsebagaimana tersebut di atas kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah) sekaligus dan seketika setelah putusan dalamperkara ini di ucapkan ;Menghukum Para Tergugat A secara tanggung renteng untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini ;Menghukum Tergugat A s/d Tergugat AVI B takluk
222 — 102
tercantum dalam cek), memberikan jaminanpembayaran dengan cara menyakinkan korban sedemikian rupa denganmenunjukkan dan melihatkan kepada korban berupa alatalat berat miliknyayang berada di lokasi proyek serta memperlihatkan dokumendokumenkontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang, sehingga Pemohonditetapbkan sebagai TERSANGKA, juga terhadap SUDIRMAN SALEH (dalamberkas terpisah).Bahwa pada poin 11 Dalil permohonan, yang menyatakan sesuatu hal yangsangat miris pemohon, bahwa Termohon begitu takluk
58 — 18
menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT Il untuk membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiapketerlambatan per hari masingmasing, apabila TERGUGAT danTERGUGAT Il tidak bersedia/enggan mengembalikan sebidang tanah objeksengketa dijelaskan dan telah diuraikan pada posita angka 5 tersebut diatas serta tidak membayar ganti rugi tersebut, sejak 14 hari keputusan inidibacakan;Bahwa adapun tujuan ditariknya/digugatnya para Turut Tergugat dalamperkara ini adalah untuk tunduk dan takluk
62 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
pindah ke Desa Lumban Tor dan seterusnya RajaMaleleng Nauli Panjaitan membagibagikan tanah di Desa Lumban Tor itukepada para kerabatnya untuk mendirikan rumah tempat tinggal serta untukdiolah sebagai tanah pertanian, adapun kerabatkerabat Raja Maleleng NauliPanjaitan yang turut pindah dari Hutanamora adalah keturunan OmpuBr.Torus dan termasuk ikut pindah ke Desa Lumban Tor adalah PUNTUARAJAyaitu anak dari RAJA SIJORAT SINAMBELA (rs6), Perlu disampaikan bahwasetelah semua Kerajaankerajaan Batak takluk
1.Sibun Pamungkas
2.Suwarso
Tergugat:
1.Sarmini al Samini binti Madwikarta
2.Sumardi al Kusman bin Madwikarta
3.Sadali Sadil bin Wachad
4.Suharso alias Suhar
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Klapagading Kulon
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
216 — 45
Kewenanganmengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama bukan kelingkungan peradilan umum jadi luas jangkauan mengadili lingkungan PeradilanAgama ditinjau dari subyek pihak yang berperkara meliputi golongan rakyatyang beragama Islam. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.
45 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
bukan menilai tentang fakta atau buktibuktihal ini sebagaimana dalam Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 28 Mei 1953, Nomor 62 dan 62 a K/Sip/1952 yang kaidah hukumnyamenyatakan Keberatan mengenai penghargaan suatu kenyataan tidak dapatdipertimbangkan pada tingkat kasasi juncto Yurisoudensi MA RI tanggal 14Agustus 1957, Nomor 143 K/Sip/1956 yang kaidah hukumnya menyatakanMahkamah Agung tidak dapat meninjau soalsoal pembuktian ini, oleh karenasuatu hal terbukti atau tidak, tidaklah takluk
1.ACO ALIAS YUNUS
2.RASIA
Tergugat:
1.LK. ALI LAPPA
2.LK. BACO
3.LK. BABA PUA CAGELLENG
4.LK. HAMMADA
5.LK. KADANG
6.PR. BOLONG
7.HJ. SANTI
8.PR. NAPI
9.PR. SEDDO
10.PR. ASMA
11.PR. SARA
12.LK. LATIF
13.PR. MANISA
14.PR. MURI
15.PR. AMI
16.LK. BABA
17.KEPALA SD NEGERI SERATUS EMPAT PULUH EMPAT
18.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. PINRANG
120 — 19
Untuk itu,maka sengketa (perkara) ini adalah tidak tuntuk pada kewenangan(kompetensi) absolut dari Peradilan Umum ini casu Pengadilan NegeriPinrang untuk memeriksa dan memutusnya, melainkan bahwa perkara iniHalaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pin2.2.adalah takluk pada kompetensi (jurisdiksi) absolute dari Peradilan Khususin casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya.
149 — 74
Menghukum Tergugat III tunduk dan takluk pada putusan ini;9.
21 — 8
sengketa huruf I tersebut adalah tanah warisanalamarhum XXX tersebut.Bahwa dari apa yang diurai di atas, maka mengenai status tanah objek sengketahuruf a,b,d, dan I tersebut adalah sudah jelas dan terang sebagai harta warisan darialamarhum XXX serta tanah warisan alamarhum XXX tersebut adalah belumpernah dibagi waris kepada segenap ahli warisnya, serta para pihak, para penggugat,tergugat dan turut tergugat adalah orangorang yang beragama Islam, Oleh30karenanya perkara (sengketa ) ini adalah tuntut dan takluk
Pembanding/Penggugat II : EDY SURYADI BIN AMAN ABDUL SAMAD Diwakili Oleh : Adv. Ismail marzuki, SH.I
Pembanding/Penggugat III : LENNI MARLINA BINTI AMAN ABDUL SAMAD Diwakili Oleh : Adv. Ismail marzuki, SH.I
Pembanding/Penggugat IV : DONNY ISKANDAR BIN AMAN ABDUL SAMAD Diwakili Oleh : Adv. Ismail marzuki, SH.I
Terbanding/Tergugat I : HENDRI MAHYUDIN BIN AMAN ABDUL SAMAD
Terbanding/Tergugat II : HERLINA BINTI AMAN ABDUL SAMAD
Terbanding/Turut Tergugat I : IDA NURSANTI BINTI AMAN ABDUL SAMAD
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KUBU RAYA
231 — 37
peninggalan sebagaimana terurai pada dictum angka 3 diatas untuk menyerahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan kosong dan selanjutnya membagikan kepada Para Ahli Waris yang berhak menerimanya sebagaimana dictum angka 4, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang didepan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;
6. Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk tunduk dan takluk
69 — 48
Subekti, S.H. itu adalah sebagaiberikut:Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yangbeperkara, adalah mengenai penghargaan suatu kenyataan (feitelijkheid)tetapi memberikan arti atau definisi kepada apa yang telah diperjanjikan ituadalah suatu soal hukum, yang takluk pada pemeriksaan kasasi, misalnyamengartikan pada suatu perjanjian bahwa itu adalah gadai atau jual lepas,dan lain sebagainya.
Subekti, S.H. itu adalah sebagaiberikut:Menetapkan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yangbeperkara, adalah mengenai penghargaan suatu kenyataan (eitelijkheid)tetapi memberikan arti atau definisi kepada apa yang telah diperjanjikan ituadalah suatu soal hukum, yang takluk pada pemeriksaan kasasi, misalnyamengartikan pada suatu perjanjian bahwa itu adalah gadai atau jual lepas,dan lain sebagainya.