Ditemukan 448 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUNNISAH Diwakili Oleh : Zulham rany,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
114104
  • Oktober 2020 telah mengajukanpermintaan banding pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Medan Nomor 34/Akte Pid.SusTPK/2020/PN Mdn dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medankepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor34/Akta.Pid.SusTPK/2020/PN Mdn;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindaka
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Son
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
7751
  • Negerisetempat, (bukti T. 22) adalah sah namun jika dilinat dari bukti P.12maka tenggang waktunya telah lewat, sehingga sangat jelas akibatdari dua surat yang sama dan dikeluarkan oleh instansi yang samatersebut menunjukan adanya ketidak pastian hukum; bahwa dalam melakukan gelar perkara, setidaktidaknyamelibatkan terlapor atau kuasanya karena tujuan dari gelar perkara ituHalaman 55 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SONsendiri adalah membuat terang suatu perkara atau menemukankebenaran materil; bahwa tindaka
Register : 05-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 7 Agustus 2018 — HAJI MULIA HARAHAP
10152
  • Menetapkan agar Terdakwa H.Mulia Harahap dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupasi pada Pengadilan Negeri Medan, MajelisHakim Pengadilan Tindaka Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding,terlebin dahulu menanggapi memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta koniramemori banding yang diajukan oleh Penunutut
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2187 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM alias TEMBER
273251 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belum diketahuipenerima/aliran dana hasil transaksi hasil penarikan yangdilakukan oleh DAHLIA.Tidak terdapat transaksi keuang yang dilakukan setelah tanggal27 september 2013.Bahwa Terdakwa dan keluarganya memiliki beberapa asset/harta kekayaanbaik yang dimiliki maupun yang pernah di miliki oleh Terdakwa dankeluarganya yang diduga didapatkan/dibeli dari hasil kejahatan Tindaka)b)Pidana Narkotika, antara lain :Benda tidak bergerak :Kebun Sawit 12,9 Ha beserta Akta Jual Beli.Kebun Sawit 4,8 Ha beserta
Register : 30-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 24 Mei 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NIMRON VARASIAN
150150
  • Apabila hasil lelang masih ada sisa, maka dikembalikankepada Terdakwa Nimron.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah).Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor40/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 9 Januari 2017;1.Menyatakan Terdakwa NIMRON VARASIAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalamdakwaan Primaitr ;Menjatuhkan
Register : 06-03-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 2/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 2 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : IMMANUEL TARIGAN, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ABDUL RAZAK, SH Bin AHMAD DINAR
10137
  • (lima ribu rupiah).Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor54/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 15 Januari 2018;1.Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;Membebaskan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR daridakwaan Primer tersebut;Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR J telahHalaman 60 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.PBRterbukti
Register : 27-03-2014 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 272/Pid /Sus /2014/PN.Pbr
Tanggal 27 Januari 2014 — RASYID SABRI ALS RASYID BIN SAMSUDIN
406
  • Oleh karenanya, terdakwa Rasyid Sabri AlsRasyid Bin Samsudin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebutdalam Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 ;11Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindaka pidana sebagaimana tersebut diatas, nemun apakah terdakwa dapatdipersalah sebagaimana tuntutan jaksa Penunutut umum tersebut.Menimbang, bahwa dalam persidangan
Register : 24-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 9 Mei 2017 — DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
149250
  • Putusan Nomor 18/G/2017/PTUNJKT.tahap selanjutnya (Penyidikan, Pelimpahan Perkara, Penuntutan danPersidangan), sehingga tindaka Tergugat dan LHPKKN (obyeksengketa a quo) adalah bukan dalam rangka menentukan/menyatakan(mendeclare) atau menetapkan kerugian keuangan negarasebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangandengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bahwa justru dalam Huruf A angka6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditegaskan mengenai kKewenangan
Register : 04-12-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Rohman, SH
Terbanding/Terdakwa : TEDDY JUMENA, ST
13968
  • Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan MajelisHakim terhadap Dakwaan Subsidair, dimana MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa (Teddy Jumena,S.T) terbukti melakukan tindaka pidana Korupsi secarabersamasama , maka Terdakwa dengan merujukkepada keterangan saksi ahli dibawah sumpah : Dr.halaman 68 dari 87 putusan nomor : 18 /TIPIKOR/2013/PT.Bdg.CHAIRUL HUDA yang dibacakan di persidangan dalamperkara a quo antara lain : Bahwa tidak semua kesalahan Adminstrasimerupakan pelanggaran Pidana, menjadi tangggungjawab
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
14283
  • Tetapikehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana,karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannyatidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secaralisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti,hal.19).Dengan demikian, dalam konsteks UU ITE, dapat disita barang bukti berupahandphone atau alat/mesin elektronik yang digunakan oleh tersangka untukmelakukan dugaan tindaka pidana hanya berdasarkan peraturan perundangundangan
Register : 18-09-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 207/Pid.Sus/2015/PN Tbh
Tanggal 1 Februari 2016 — - SUWANDY
45117
  • QuodNon dikatakan bahwasanya perbuatan terdakwa baru diketahui sekitar 3Oktober 2014 tidak benar dan adalah merupakan tindakan rekayasa agarperbuatan tersebut merupakan tindaka pidana yang benar adalah terhadappenguasaan lahan secara sah oleh terdakwa telah diketahui oleh PT. SHMtentang pengusaan tersebut dan juga PT. SHM yang diwakili olehKomisaris Utama Drs.
Register : 06-03-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 2 April 2018 — ABDUL RAZAK,SH BIN AHMAD
7636
  • ABDUL HAKIM AKt.Menghukum terdakwa ABDUL RAZAK, SH Bin AHMAD DINARmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor54/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal15 Januari 2018;1.Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;. Membebaskan Terdakwa ABDUL RAZAK,SH Bin AHMAD DINAR daridakwaan Primer tersebut;.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 21 Januari 2015 — SAMUEL KRISTIANTO
224191 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, untukmengelola tabungan anggota tersebut dibentuklah BPTWP yangbertugas mengembalikan tabungan anggota bersama bunganyapada saat pensiun yang bersangkutan tidak mengambil KPR;dan memberi subsidi anggota yang mengambil KPR programASABRI;Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II memutuskan Terdakwabersalah melakukan tindaka pidana melanggar Pasal 121KUHPM karena terbukti Terdakwa telsah menghilangkan danaTWP sebesar 29 miliar yang didepositokan di Bank Mandiritanpa melaporkan kepada Aspers
Register : 15-06-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 8 Agustus 2016 — Pembanding/Terdakwa : RAJA ISHAK, SH., M.Si Diwakili Oleh : NURHAYATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum : Wahyudi, S.H. M.Hum
9834
  • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah).Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri TanjungpiangNomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpi tanggal 22 Maret 2016;1. Menyatakan Terdakwa RAJA ISHAK, SH,M.Si tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA MELAKUKANTINDAK PIDANA KORUPSI;2.
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES DEDY, SE. M.Si Diwakili Oleh : Dekie GG Kasenda SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ASHARI SYAM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ABDUL RAHMAN, SH
14286
  • Juni2011, perihal : Tindaka Lanjut MoU, yangditujukan kepada Bupati KabupatenMurung Raya;25.3.2.4. 3 (tiga) eksemplar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Langsung (LS)Nomor000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011tertanggal 20 Desember 2011, denganjumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);25.3.2.5. 1 (satu) eksemplar Surat PerintahMembayar (SPM) Langsung (LS)Nomor000738/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011tertanggal 20 Desember 2011, denganjumlah yang dibayarkan sebesar Rp.Hal. 77 dari 225 Hal.
    Juni 2011,perihal : Tindaka Lanjut MoU, yangditujukan kepada Bupati KabupatenMurung Raya;25.3.2.4 3 (tiga) eksemplar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor :000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011tertanggal 20 Desember 2011, denganjumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);25.3.2.5 1 (satu) eksemplar Surat PerintahMembayar (SPM) Langsung (LS) Nomor :000738/SPM/ LS/1.20.05/PPKD/2011tertanggal 20 Desem ber 2011, denganjumlah yang dibayarkan sebesarRp.1.000.000.000,(Satu
Register : 04-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2013 — PT. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH) >< PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI)
296122
  • PROVISIMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon putusanprovisi dengan memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan yangbertujuan menjual, mendaftarkan pengalihan atau mengalihkan baik secaradibawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang Negara ataulelang swasta di dalam atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentukapapun atau mengambil/mencairkan atau tindaka
Putus : 01-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 1 Oktober 2014 — ROSTINA ENDAH WIJAYA Binti KAMIN MURYANA
5818
  • Unsur: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yangada padanya karena Jabatan atau Kedudukan :Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tindak pidanakedua dalam dakwaan Subsidair di atas, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindakA 1261112 eepidana, untuk tujuan
Register : 06-08-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Tanggal 5 Maret 2015 — CHANDRA, Dkk melawan KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Teluk Bayur Padang, Dkk
13346
  • Bahwa Puncak dari masalah yang terjadi mengakibatkan adanya aksi dariburuh /pekerja anggota Penggugat yang mempertanyakan kebijakanTergiugat , Il yang membahayakan dan mengadu domba Penggugat denganTergugat VI dan VII yang sama sekali tidak punya Izin untuk melakukanpekerjaan di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, yang menimbulkan insidenkecil yang berujung pada tindakan pelaporan Tindaka Pidana dari pihakPenggugat maupun Tergugat yang dalam hal ini dalam proses pemeriksaandi Polres Padang dan Polsek KP3
Register : 28-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — SITI KHOMASYIATUN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
9167
  • BPN Nomor 9 Tahun 1999 ; Bahwa, tindaka Tergugat yang menerbitkan sertipikat hak guna bangunan objeksengketa adalah tidak prosedural yang merupakan perbuatan melanggar hukumdan tidak sah, karena telah menerbitkan sertipikat hak guna bangunan objeksengketa di atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki sertipikat hak milik ; Bahwa, tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasa 3 ayat (2) danPasal 31 ayat (1) Peraturan
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-03-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK
Tanggal 14 Februari 2018 — Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI
237187
  • Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindaka Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak tidak mengidentifikasi fakta hukum secarabenar.3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak telah mempertimbangkan penggunaanHalaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT PTKperaturan terkait pelelangan yang tidak bersesuaian dengan pelelangansystem secara Elektronik/E Tendering.4.