Ditemukan 436 data
78 — 37
. === = === 22222 222 nnn nnn nen nen enePasal87 ayat4 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara yang berbunyi :PASAL 87(4) PNS diberhentikan tidak dengan dengan hormat karena :b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umumn.
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
HENDRA SETIA PRAYOGA
96 — 42
Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukanperbuatan yang didakwakan ini, Terdakwamasih berdinas aktif sebagai anggota TNI, makadalam kapasitas status tersebut kepadaTerdakwa dapat diberlakukan ketentuanketentuan hukum pidana umumn, selainketentuan pidana militer.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur Kesatu yaitu : Barang Siapa telah terpenuhi.Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasasakit atau luka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalahmenghendaki dan menginsafi
66 — 78
Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umumn. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Bali;o. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umum;p. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umum;q. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi;=Undangan Pembuktian Kuailifikasi;s. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;t. Pengumuman E Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi ;135)Dokumen Pengadaan terdiri dari :a. Dokumen Pra Kualifikasi danb.
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip yang mirip dengan konsep Kontrak Karyadengan sifat Lex Specialisnya, yaitu dalam rangka memberikankepastian hukum atas investasi di bidang pertambangan umumn, jugaditerapkan di negaranegara lain;Bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telahmembuat suatu business model dan financial model yang tidakmemasukkan adanya unsur PKB dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karyaditanda tangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur
15 — 4
semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampaiderajat ketiga dari TERDAKWA atau yang bersamasama sebagai Terdakwa.b Saudara dari Terdakwa atau yang bersamasama sebagai Terdakwa, saudara Ibuatau saudara Bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karenaperkawinan dan anakanak saudara Terdakwa sampai derajat ketigag Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamassamasebagai terdakwaMenimbang, bahwa akan tetapi apabila orangorang tersebut diatas itumenghendakinya dan penuntut umumn
117 — 46
Djon Zain dan Terdakwa Rudi Djon Zainalias Rudi bin Djon Zain, telah tidak terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang dituntut Jaksa penuntut Umumn yaitu melanggar Pasal 170ayat (1) KUHPidana . Membebaskan Terdakwa Petrus Gray Zain a.d. Djon Zain dan Terdakwa Rudi Djon Zain aliasRudi bin Djon Zain dari Dakwaan jaksa Penuntut umum (Vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslaght).
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
SURIA AGUS TAMI alias DIMAS Bin SUTRISNO
23 — 8
menaggapinya dengan Repliktertanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada majelishakim untuk memutus pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Menyatakan surat dakwaan kami sah menurut hukum , karena telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalamPasal 143 ayat (2) KUHAP : Menolak Nota Eksepsi ( Keberatan ) Penasihat Hukum terdakwaseluruhnya ; Melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi saksi ;Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan terhadap Dakwaan JaksaPenbuntut Umumn
123 — 70
Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umumn. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala DInasKelautan dan Perikanan Provinsi BaliPengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi UmumPenetapan Hasil Kualifikasi Seleksi UmumBerita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasiavo7Undangan Pembuktian Kualifikasis. Berita Acara Evaluasi KualifikasiHalaman 43 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPSt. Pengumuman E Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi135) Dokumen Pengadaan terdiri dari :a.
113 — 19
yang dimaksud dengan Barang Siapa adalahsetiap orang atau siapa saja baik secara sendiri sendiri atausecara bersama sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukumyang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena didugatelah melakukan perbuatanMenimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subyek hukum yang. dihadapkan~ dandidakwa telah melakukan suatu' tindak pidana tersebut, adalahsubyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan JaksaPenuntut Umumn
31 — 6
sebagaimana didakwakanPenuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun subsidair ,sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ,mengenai hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimanafakta hukum yang terungkap di persidangan , seluruh unsur dari pasal114 ayat(2) Jo pasal 132 (1) Undangundang no.35 tahun 2009 tentangnarkotika telah terpenuhi menurut hukum , sehingga oleh karenanyaTerdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana didakwakandalam dakwaan primair Penuntut Umumn
56 — 31
Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umumn. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala DlnasKelautan dan Perikanan Provinsi Bali0. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umump. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umumq. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi=Undangan Pembuktian Kualifikasis. Berita Acara Evaluasi KualifikasiHalaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPSt.
67 — 37
karena gugatan Penggugat terhadap Tergugatmengenai perbuatan penghinaan tersebut didasarkan kepada Pasal 1372Kitab Undangundang Hukum Perdata dengan tujuan untuk mendapatkanpenggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baikPenggugat dan hal itu dapat diajukan tanpa harus menunggu putusanHal.15 Putusan Nomor 643/PDT/2018/PT.DKIperkara pidana yang yang melibatkan Tergugat yaitu perkara pidananomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diupayakanhukum banding oleh Jaksa Penuntut Umumn
51 — 13
Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP; Tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahunpenjara namun Penyidik POLRI dalam perkara ini telah melalaikankewajibannya dalam menunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa;Menimbang, bahwa atas eksepsi / keberatan penasihat hukum terdakwatersebut, jaksa penuntut umumn telah memberikan tanggapan yang padapokoknya adalah perkara aquo masuk dalam ranah hukum pidana danmerupakan kewenangan daripada Pengadilan Negeri
113 — 50
Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umumn;Bahwa kedudukan Penggugat ~=s sebagais perusahaan BUMN, yangmenyelenggarakan kegiatan baik secara proses, melibatkan masyarakat umumsebagai karyawan dan secara hasil diperlukan oleh seluruh masyarakat,Diterbikannya obyek sengketa oleh Tergugat telah jelasjelas mengganggukepentingan umum;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut, kami mohon kepada Majelis HakimPTUN yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutus dengan amarputusan sebagai berikut:1) Mengabulkan
I Made Subawa,SH
Terdakwa:
NGADIMIN, S.Sos
125 — 241
Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umumn. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kadis Kelautan danPerikanan Prov. Bali0. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umump. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umumq. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi=Undangan Pembuktian Kualifikasis. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi100t. Pengumuman E Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi135)Dokumen Pengadaan terdiri dari :a. Dokumen Pra Kualifikasi danb.
Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umumn. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kadis Kelautan danPerikanan Prov. Balio. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umump. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umumq. Berita Acara Hasil Pembuktian KualifikasiUndangan Pembuktian Kualifikasis. Berita Acara Evaluasi Kualifikasit. Pengumuman E Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi134)Dokumen Pengadaan terdiri dari :a. Dokumen Pra Kualifikasi danb.
125 — 57
P 7, berupa Syarat dan Ketentuan UmumPemberian Fasilitas Kredit, (SKUPK) telah ternyata dalam Pasal 11 ayat (16),mengenai kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihaktelah memilih tempat kedudukan hukum yang akan menyelesaikan permasalahanhukum diantara mereka yaitu pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Namun tidak mengurangi hak dan wewenang bank untuk memohon pelaksanaan(eksekusi) atau mengajukan tuntutan /gugatan hukum terhadap debiturberdasarkan ketentuan umumn
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
74 — 31
Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnyadan masyarakat pada umumn ya; 2.
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
112 — 38
Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnyadan masyarakat pada umumn ya; 2.
1.Bambang Irwansyah
2.Syahriadi
3.Wagiman
4.Sukiyem
5.Sarpin
6.Suprayetno
7.Ponirin
8.Kasiyem
9.Khaidir
10.Leni Juliani
11.Edi Surianto
12.Kamaruddin
13.Burhanuddin
14.Sani Saragih
15.Ponimin
16.Ngatiyem
17.Muhammad Yani
Tergugat:
1.Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
3.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
4.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sumatera Utara
2.Bupati Batu Bara
3.PT. Waskita Karya
109 — 38
Tidak sesuai dengan ketentuan PERATURAN MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARAPENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KEPENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGIPEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMN;Bahwa berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugiandalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan padamusyawarah antara
Gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN = 2021TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGIPEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMN;Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan Dalam haltidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya GantiKerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepadaPengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Harisetelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
166 — 123
Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umumn. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Balio. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umump. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umumq. Berita Acara Hasil Pembuktian KualifikasiUndangan Pembuktian Kualifikasis. Berita Acara Evaluasi Kualifikasit. Pengumuman E Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi134) Dokumen Pengadaan terdiri dari :a. Dokumen Pra Kualifikasi danb.
Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umumn. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala DInasKelautan dan Perikanan Propinsi Bali0. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umump. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umumq. Berita Acara Hasil Pembuktian KualifikasiftUndangan Pembuktian Kualifikasis. Berita Acara Evaluasi Kualifikasit. Pengumuman E Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi134) Dokumen Pengadaan terdiri dari :a. Dokumen Pra Kualifikasi danb.