Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president predsiden preisden prepedan priseden prepeden presoden
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA 2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA 3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI 4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
524 — 1270
  • Lahan Tambang batu bara dengan luas 200 Ha. terletak diKelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, KabupatenSarolangun, Provinsi Jambi.Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagidikemudian hari knususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kitaHalaman 15 dari 98 halaman, Putusan Perdata Nomor 10/Padt.G/2018/PN SRL39.40.41.42.43.cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT maupunpihakpihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-06-2014 — Upload : 18-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 26 Juni 2014 — FELICIA YULY VS PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2) Nomor 37/PUndangUndang IX/2011 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) RI, dan PENGGUGATREKONVENSI beruntung telah dibagi salinan dokumentasi lengkap atas perkara yangmenjadi asal muasal permasalahan uji materi tersebut di atas, yaitu sejak dari putusanPHI, putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), Putusan Peninjauan Kembali (PK) MAsampai dengan fatwa MA yang mana dokumentasi tersebut akan didaftarkan pulasebagai Bukti Persidangan pada Persidangan kali ini agar dapat dipergunakan sebagaiYurisprudensi atau Preseden
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahap 1 yang pada waktu itu susunan Pokja pekerjaan tersebut yakni Nesri Hendrifa, S.T., M.T, Hendra Gunawan, S.T.,M.T dan Novita Peni Palupi, S.Sos Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
192 — 172
  • berdasarkan hasil evaluasi teknis, yang secara ketentuanhukum menganut sistem gugur bilamana tidak terpenuhinya salah satupersyaratan teknis (bersifat kumulatif), sesungguhnya PENGGUGATtelan melakukan prosedur hukum dengan mengajukan upaya Sanggahdan upaya Sanggah Banding dalam upaya hukum Pengadaan PekerjaanKonstruksi bagi Penyedia.Dengan demikian, bilamana alasan pengguguran PENGGUGAT kemballidiuji dinadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo,tentunya keadaan demikian akan menimbulkan preseden
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.PBR.
Tanggal 30 Desember 2013 — Drs. M. NAJIB. SMH, MELAWAN SUHERMAN, ABU BAKAR, SH HJ. DARWANI, HERMANTO, ERIZAL, YULIMAR, FATIMAH ANY,
50 — 16
  • , II, III, IV, V, VI dan VII lalai atau tidakmentaati isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon Kepada PengadilanNegeri Pekanbaru untuk menghukum Tergugat I, I, II, IV, V, VI dan VII,untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah)/ari;Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka pantasdan patutlah jika para Tergugat dalam hal ini menanggung semua biaya yang timbuldan ditimbulkan dalam perkara ini;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-01-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 113/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
1.PT Senapati
2.PT Insight Investments Management
Tergugat:
Ny. Masitoh
Turut Tergugat:
Tn. Haminanto Adi Nugraha
297 — 193
  • Tergugat pun tidak menguraikan samasekali perbuatan dan kerugian seperti apa yangmungkin disebabkan perbuatan Penggugat .Halaman 21 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.JktSel3.39.15.3.39.16.3.39.17.3.39.18.3.39.19.Tidak ada satu referensi pun dalam hukumkorporasi adanya preseden anak perusahaanmelakukan perbuatan hukum menutupnutupikepemilikan pemegang saham perusahaan indukterhadap perusahaan induknya sendiri. Terlalu jauhpanggang dari api.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 02-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — I. TEGUH HANDOYO, DK VS KAWAN KUSUMA SALIM
257 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalauputusan Judex Facti yang telah menyimpang dari ketentuan UUM yang berlaku tidakdibatalkan akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesia karena akanbanyak merekmerek yang berasal dari katakata dari kamus akan dibatalkan;Judex Facti di halaman 62 pada putusannya berbunyi1:"Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan uraian di atas, Majelis berpendapatpendaftaran Merek oleh Tergugat II atas merek "Campus dan Kampus" yang merupakanmilik umum dan tanpa ada daya pembeda, adalah
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 26 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : PURWANTA SUDARMAJI, SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : HERNAWATI, SE. Binti ANWAR
81 — 30
  • diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selakuyudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwa pertimbangan danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarindaharuslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dan denda yangdijatuhnkan kepada Terdakwa perlu diubah, karena pidana yang dijatuhkanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quoterlalu ringan dan tidak menimbulkan efek pencegahan dan penjeraan bahkanakan menjadi preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 03-07-2012 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 388/Pdt.G/2012PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Nopember 2013 —
208 — 98
  • atau Vexatious Litigation karena:Gugatan aquo dibuat tanpa dasar hukum, mengadaada dan mengaburkan fakta yangsesungguhnya;Gugatan aquo ditujukan sematamata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;Gugatan aquo dibuat oleh PENGGUGAT dengan tujuan sematamata untukmengganggu kinerja para direksi dan karyawan PARA TERGUGAT;Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormatmenerima eksepsi doli mali/doli praecentis yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT, demi mencegah adanya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675 K/PID.SUS/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — ASFAR DARISAH, SE
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumpasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negaramenerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;hal ini dapat menjadi preseden
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-10-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 27 April 2016 — PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURI KEMAYORAN ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
109 — 54
  • Hal inisekaligus pencegahan agar tidak tercipta Preseden Burukdalam kelembagaan PPPSRS dimana sekelompok orang dapatmenyatakan diri sebagai pengurus tanpa prosedur danmekanisme yang sah sesuai ketentuan perundangundangandan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga sehinggadengan keadaan seperti ini dapat terjadi beberapa kelompokorang yang menyatakan diri sebagai pengurus perhimpunandalam 1 (satu) apartemen.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
4650 — 8445
  • .99 /G/2020/PTUNJKTcenderung mengabaikan/menyembunyikan fakta mengenai kewajiban yangmasih diemban institusi Kejaksaan selaku penyidik yang dapat menimbulkanketidakpastian hukum;Menimbang, bahwa meskipun pada faktanya proses penyelidikan masihberlangsung dan tidak terpengaruh terhadap objek sengketa tetapi dapatmempengaruhi citra Kejaksaan itu sendiri sebagai lembaga yang tidaktransparan karena apa yang dilaporkan bertentangan dengan kewajiban yangmasih melekat kepadanya, laporan tersebut menjadi preseden
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
113 — 41
  • berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 juncto Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenaiTenggang Waktu (Pasal 55), pada penjelasan Angka 3, serta dengan merujukkepada preseden
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/VI/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — IRWANTO
218 — 53
  • ditentukan dalam Pasal 114ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegasmengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu. pidana denda palingsedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyakRp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), makadalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harusberpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidanadenda di bawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 391/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat V : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, berkedudukan di Jakarta, melalui Cabang PT. Bank Mandiri Tbk Malang Diwakili Oleh : NUNUNG NURHIDAYAT,SH,KRESNA, SIGIT, BONDHAN, AFINAA A, YULIA .A., NADIAH D, RUDY, HANIF, DKK
Terbanding/Penggugat I : NUR DJASLIK
Terbanding/Penggugat II : NUR WACHYUTI SLAMET P, SH
Terbanding/Penggugat III : Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, MM
Terbanding/Penggugat IV : M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
Terbanding/Penggugat V : MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST
Terbanding/Penggugat VI : MOCHAMAD MUSA KODARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : ALIM SATRIA
Terbanding/Turut Tergugat II : HANNY SOEGENG BAGIO
Terbanding/Turut Tergugat III : WIMPHRY SUWIGNJO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : JOHNY WAISAPY, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : PONIMAN HADI SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat VII : ANDHI SETIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : SUBARI
Terbanding/Turut Tergugat IX : WACHIDI
Turut Terban
122 — 50
  • Nomor : 47 / Pdt G / 2018 / PNMlg juncto Putusan Nomor 328 / PDT / 2019 / PT Sby sebagaimanaputusan putusan dimaksud diatas yang telah diuraikan secara jelasdalam eksepsi Tergugat III pada Exceptio Rei Judicatae butir angka 3maka tentunya dengan adanya putusan putusan hukum dalamperkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut antarasatu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan baik dalam halpertimbangan hukum maupun diktum putusannya nantinya, sehinggatidak menimbulkan adanya preseden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ; Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM
85 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1889 K/PID.SUS/2015berkembang dalam masyarakat dan ringannya putusan tersebut akanmenimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidanakorupsi ;ALASANALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :A.BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT KE SUDAH TEPAT DAN BENARDALAM MENERAPKAN HUKUMNYA DAN JUDEX FACTI TINGKAT KE CUKUP DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN TERTIB DALAMBERACARA, yaitu dalam putusan yang memperhatikan ketentuan pasalpasal dari undangundang yang berkenaan dalam perkara ini :MENGADILI1
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 28-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Asep Muhidin
Tergugat:
1.BUPATI GARUT
3.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Garut
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut
Intervensi:
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
711 — 846
  • Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDGtetap melakukan usaha, maka akan berdampak Pendapatan AsliDaerah (PAD) dan Preseden buruk bagi masyarakat Garut danPemerintah ;2022 222220 eo2 22212) Bahwa dengan menjunjung asas kepastian hukum sudah seyogyanyahukum diterapkan untuk keadilan, kemanfaatan dan persamaandimuka hukum (Equality Before the law) ;13) Bahwa faktafakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilantata Usaha Negara terakhir
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
128 — 31
  • Disampingitu dengan adanya gugatan ini juga menjadi preseden yang tidak baikterkait profesionalitas Penggugat RekonvensiVI dimata Calon Klien,masyarakat dan rekanrekan Notaris, terlebin lagi PenggugatRekonvensi VI adalah selaku Pengurus didalam organisasi IkatanHalaman 60 dari 112 Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.BIsVisit Our Website: Http//www.pnbengkalis.go.id27.28.29.Notaris Indonesia, yang tentunya dapat mempengaruhi kondite danpersepsi negatif bagi Penggugat RekonvensiVI selaku PejabatUmum (Notaris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/PID.SUS/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — DEKO H. BASIA ALIAS DEKO
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • caramengadili tidak berdasarkan ketentuan undangundang, telah berdampakpada kekeliruan kedua yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukumpasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negaramenerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;hal ini dapat menjadi preseden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 420/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
1.PT Aserra Capital,
2.PT Aserra Mineralindo Investama dahulu PT Aserra Sejahtera Investama
Tergugat:
1.PT Asia Pacific Mining Resources,
2.PT Citra Lampira Mandiri,
3.Thomas Azali,
4.Ruskin,
5.Emmanuel Valentinus Domen,
6.Helmut Hermawan,
1346 — 946
  • T.IV.T.V.T.VI25);Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakimtidak sependapat dengan alasan yang mendasari eksepsi Para Tergugatdengan memberikan contoh kasus sebagaimana dalam eksepsinyatersebut, karena pokok permasalahannya berbeda dan sistem hukum diIndonesia bukan menganut sistem Common Law (Anglo Saxon) tetapimenganut sistem Civil Law (Eropa Kontinental), yang mana Hakim tidakterikat dengan preseden atau doktrin stare decicis dan undangundangsebagai sumber hukumnya yang utama
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 623/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : SUMATRA PARTNERS LLC Diwakili Oleh : YUNILLA NURHALIM SH LL M
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
784 — 2436
  • harus mengeluarkan biayabiaya, tenaga dan waktu yang signifikan untuk mengajukanupaya hukum berupa jawaban maupun gugatan Rekonpensi ini,di mana seharusnya biayabiaya tersebut tidak perlu dideritaoleh Para Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensitidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasaryang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik ParaPenggugat Rekonpensi (ABNR) yang telah dibangun sejakTahun 1967 sebagai pemberi jasa konsultasi hukum,menyesatkan publik, menimbulkan preseden