aparatinternal pemeriksa ataupun pejabat yang lebih tinggi dari atasan tersebut, ataucara lain agar Terdakwa (bawahan) tidak ikut terjerat permasalahan hukumterkait pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan khususnya pada halhal yangbersifat administrasi, bawahan dapat meminta sang pejabat membuat surat resmiyang ditandatangani bahwa yang bersangkutan akan bertanggungjawab penuhterkait permasalahan yang akan terjadi kemudian;Bahwa sejak Tahun 1998 pemerintah telah menyatakan dirinyamelaksanakan reformasi

untuk melaksanakan good andclear government yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme, apalagi birokrasipemerintah selalu mendapat sorotan baik oleh aparat penegak hukum,masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga media, sudah bukanjamannya lagi birokrasi menganut budaya feodal sehingga harus selalu YES BOSmenurut apa kata/perintah/maunya atasan, bawahan dan atasan mempunyai hakdan kewajiban yang sama dalam mentaati hukum dan peraturan dalammelaksanakan tugas dan pekerjaannya, apalagi di era reformasi

No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI Bahwa Terdakwa telah merusak tatanan demokrasi yang telah dibangunpada masa reformasi di Indonesia;Menimbang, bahwa terkait Memori Banding dan Kontra MemoriBanding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,setelah dicermati dan dipelajari secara seksama Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa uraian Memori Banding dan Kontra Memori Bandingaquo merupakan pengulangan dari halhal yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori

Kabupaten Buru Selatan untuk menghubungi Terdakwaterkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa sebelum diangkat sebagaiBendahara yang menggantikan Saksi Hatija Atamimi saat itu;Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerahsebagaimana bukti Surat Perintah Tugas No. 094/214.c/SPT/X/2011tanggal 10 Oktober 2011 dan Surat Perintah Perjalanan DinasNo.094/214.c/SPPD/X/2011 tanggal 25 Juni 2011 dalam rangkamendampingi Sekda menghadiri rapat Reformasi

recovery);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlumempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Putusan Nomor 04/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 237 dari 242 Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yangmemerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkansendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan semangat Reformasi

Bank NegaraIndonesia(persero), TBK beserta lampiran nomor : KP/017/DIR/Rtanggal 25 Januari 2011perihal Organisasi Kantor Wilayah T1;1 (satu) eksemplar copy dokumen beserta lampiran nomorBRF/4.6/340 tanggal 2/7 Agustus 2010 dari Tim BNI reformasi 1.0yang ditujukan kepada PT.

Dasaad Joint Venture Inc. terkendala dengan adanyaOKUPASI MASYARAKAT yang pada saat itu situasi masyarakat sedang dalameuforia reformasi tahun 1998 dengan melakukan tindakantindakanpenyerobotan tanah, merusak dan membakar asetaset milik Penggugat, yangmengakibatkan tidak terbitnya HGU Penggugat.Di sisi lain, Penggugat yang memperoleh hak dari Pemerintah/Negara atastanah Eks. HPH PT. B.G.

Bahwa walaupun Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas bidangtanah tersebut, permasalanan euforia reformasi mengakibatkan masyarakatsekitar wilayah tanah hak Penggugat melakukan okupasi/menguasai secaramelawan hukum terhadap tanah hak Penggugat, bahkan masyarakat okupan(Tergugat 1 s.d.

Dasaad Joint Venture Inc. terkendala denganadanya Okupasi Masyarakat yang pada saat itu situasi masyarakatsedang dalam euphona reformasi tahun 1998 dengan melakukantindakantindakan Penyerobotan tanah, merusak dan membakarHalaman 1014 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbuassetaset Milik Penggugat, yang mengakibatkan tidak terbitnya HGUPenggugat.Bahwa berdasarkan dalil tersebut, pada pokoknya Penggugat telahmengetahnui dengan tegas adanya pihak yang semestinya ditarik sebagaiPihak

telah dapat menyimpulkan bahwa surat buktisebagaimana yang dimaksud tersebut tidak ada kaitannya dengan materigugatan yang diajukan oleh Penggugat ;Menimbang, tentang surat bukti P85.A s/d R yaitu berupa BuktiPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan 4.650 Ha Tahun 2001 s/d2018, Majelis menilai hanya sebatas upaya Penggugat untuk mengakui tanahobjek perkara a quo seluas 4650, yang menurut Pengugat telah terjadi okupasitanah objek perkara a quo seluas 4650 Ha oleh masayakat akibat adanyaeuporia reformasi

Dasaad Joint Venture Inc. terkendala dengan adanyaOKUPASI MASYARAKAT yang pada saat itu situasi masyarakat sedang dalameuforia reformasi tahun 1998 dengan melakukan tindakantindakanpenyerobotan tanah, merusak dan membakar asetaset milik Penggugat, yangmengakibatkan tidak terbitnya HGU Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telahdapat disimpulkan bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa yang menurutPenggugat telah dilakukan secara teruS menerus telah gugur dengansendirinya

pada pokoknya menerangkan sebagai berikutAhli adalah ahli konsultan pengadaan barang dan jasa pada Ikatan AhlliPengadaan Indonesia (IAPI), ahli sebelumnya adalah Ketua IAPPI dansaat ini Direktur Eksekutif YPP IAPI.Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahllipengadaan sebanyak 8 kali, persisnya dicantumkan dalam CV (terlampir).Bahwa Pengadaan barang dan jasa dan di Indonesia sudah diatur sejak1984 walaupun itu masih melekat pada Inpres tentang penggunaananggaran pada saat era reformasi

PengeluaranHalaman65 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Ambuntuk menyimpannya saja karena masih ada kebutuhan lainyang membutuhkan anggaran yang besar;Saksi melakukan perjalanan dinas dalam rangka KunjunganKerja ke Kecamatan Leksula dari tanggal 05 s/d 09 Oktober2011 dengan besar biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.200.000,00 dan uang perjalanan dinas tersebut sudah saksiterima dan digunakan untuk keperluan perjalanan dinasdimaksud;Saksi melakukan perjalanan dinas dalam rangka Menghadirirapat Reformasi

Yk.kenapa ahli tidak setuju sebab didalam teori negara hukum lembaga yudikatifitu tunggal, dulu dikatakan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung, tetapikarena kehendak dari reformasi/kehendak rakyat didalam ajaran hukumkehendak rakyat, adalah hukum tertinggi lain pasal yang mengatur tentangMahkamah K onsitusi ; Sejak awal ahli mengatakan kewenangan MK bagus sekali tetapi satukewenangan yang tidak setuju kewenangan yaitu menguji Undang Undang,tetapi yang lain silahkan misalnya pemilihan Presiden

rupiah)PUTUSAN Nomor : 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg.setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara inimemperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) ;17)Menyatakan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusandalam perkara ini ;18)Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukumlainnya (uitvoerbar bij voorrad) ;19)Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini ;20)Dalam Peradilan reformasi

Yk.kenapa ahli tidak setuju sebab didalam teori negara hukum lembaga yudikatifitu tunggal, dulu dikatakan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung, tetapikarena kehendak dari reformasi/kehendak rakyat didalam ajaran hukumkehendak rakyat, adalah hukum tertinggi lain pasal yang mengatur tentangMahkamah K onsitusi ; Sejak awal ahli mengatakan kewenangan MK bagus sekali tetapi satukewenangan yang tidak setuju kewenangan yaitu menguji Undang Undang,tetapi yang lain silahkan misalnya pemilihan Presiden

Ketika era reformasi pada saat itu, ditandai dengan perubahanparadigma dalam menyelenggarakan pemerintahan dari yang bersifatsentralistis lalu UU nomor 11 tahun 1967 paradigmanya ialah kepadasentralitis kKemudian era reformasi masuk pada era desentralisasi karenaitulah UU nomor 11 Tahun 1967 di amandemen untuk mengakomodir prinsipotonomi daerah atau desentralisasi.

Cecep Rustandi dengan jumlahkursi 12.Fraksi PKS : Masrokhan dengan jumlah kursi 7.Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan dengan jumlahkursi6 dan 1 kursi dari PBBFraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan denganjumlah kursi 4 dan 2 kursi dari PKB dan 1 kursi dariPeloporFraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) :Drs.

;serta angka 5, Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undangundangini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkanpenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebihbergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraanNegara dengan tetap menaati ramburambu hukum yang berlaku jo Penjelasan IIhuruf A angka 2 Peraturan Menteri Aparatur dan Reformasi

Dengan hak dankewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakankontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan Negara dengan tetapmenaati ramburambu hukum yang berlaku jo Penjelasan Il huruf A angka 2Peraturan Menteri Aparatur dan Reformasi Birokrasi R.

tetapidalam penelitian sejarah dimasa modern dimana demokrasi sedikitberkembang, kebebasan berpendapat, berpikir juga berkembang makatidak seperti pada jaman kerajaan dulu penguasa itu dapat sangatotoriter dalam menentukan dan membangun narasi sejarah tapi tetapada suaraSsuara dari masyarakat kaum intelektual tentunya akanmenggugat sejarah yang ditulis untuk legitimasi kekuasaan misalnyajaman orde baru, sejarah yang berkaitan denga G30S PKI narasinyasemua dalangnya adalah PKI tetapi ketika terjadi reformasi

Sehingga kita tahu persis di mana adadi dunia ini yang TAP MPRnya berjudi Pemberantasan, harusmengusut pemberantasan korupsi terhadap orang tertentu, hanyaada pada saat masa reformasi;Bahwa sebagaimana penjelasan Ahli Prof. Eddy O.S Hiarej, bahwanorma dalam pasal tindak Korupsi merupakan norma yang kabur,Hal. 262 dari 268 hal. Put.

., maka perlu dipertimbangkan keadaan yangmemberatkan dan yang meringankanKEADAAN YANG MEMBERATKAN : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dengan program pemerintah yangsedang giat melaksanakan reformasi dibidang pemberantasan tindakpidana korupsi ; Terdakwa sebagai Kepala Desa Tenjojaya tidak memberikan tauladanyang baik bagi warganya.

dokumendokumen juga harus di cekdan tidak serta mert demikian , kalau memang sudah dilakukan maka sudahmelakukan kejahatan suatu pelanggaran untuk menuju syarat formal , karena apajual beli itu harus terang dan tunai, mana tahu yang diperjualbelikan itu tanahsengketa sementara dalam syarat materil tidak boleh ketika dilakukan transaksijual beli tanah terjadi tumpang tindih;Bahwa mengenai surat alas pelepasan hak dijadikan surat permohonan hak atastanah maka kita kembali ke tatanan yuridis sebelum reformasi

Peraturan MenteriDalam Negeri No.6/1972 kemudian setelah reformasi Peraturan Menteri Agrariakepala BPN No.3 tahun 1999 dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Agraria kepalaBPN No.1 tahun 2010 dan seterusnya di sini dengan tatanan yang demikian ketikaseseorang mengajukan alas hak harus dilihat dulu kronologis kepemilikannyaseperti apa, misalnya ada alasan , alasannya seperti apa silahkan tetapi harus adapembuktian .

Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia).

dalam hal menyangkutpembuatan Undang undang/Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran/ Budgetingbersama Pemerintah Daerah Menetapkan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Tahun berkenan.Bahwa fraksi fraksi dan komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,yaitu: ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, antara lain :vFraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).y Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia) Fraksi Islam (Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang).Komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, sebagai berikut : KomisiA membidangi Pemerintahan dan Hukum, Komisi B membidangi Ekonomidan Kesejahteraan, Komisi C membidangi Keuangan dan Pembangunan.Bahwa

kewenangan saksi selaku Wakil DPRD Kota Tual samadengan anggota lainnya yaitu, Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah,Legislasi dalam hal menyangkut Peraturan Daerah, Anggaran dalam hal inimembahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Bahwa ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, yaitu : Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).bersama Pemerintah Daerah Menetapkan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Tahun berkenan.Bahwa fraksi fraksi dan komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,yaitu: ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, antara lain :vy Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan

yang membebani masyarakat dan daerah.Sedangkan Fungsi DPRD, sebagai berikut:vvvvSONvFungsi sebagai Legislasi.Fungsi sebagai Badan Anggaran/ Budget.Fungsi sebagai Pengawasan.Bahwa benar fraksifraksi dan komisikomisi dalam keanggotaan DPRDKota Tual, antara lain :Fraksi pada DPRD Kota Tual periode 2009 s/d 2014 yaitu :Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi