Ditemukan 4486 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepailitian
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 25-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 149/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 25 September 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
71 — 42
  • PARA PENGGUGAT berjanji dan sepakat untuk tidak mengajukan upayahukum apapun kepada saya TERGUGAT baik secara PIDANA,PERDATA maupun KEPAILITAN terhadap seluruh assetasset warisandari Orang Tua kami lainnya dikemudian hari.d. PARA PENGGUGAT segera menyerahkan uang sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut akanTERGUGAT pergunakan untuk melakukan pelunasan kepada PT. BANKMEGA, TBK.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Mifta Hussuad
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
106 — 57
  • dalam rangka melakukanpenagihan terhadap Penjamin termasuk tetapi tidakterbatas mengeksekusi jaminanjaminan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 diatas (Pasal 9);Perjanjian Kredit berakhir dan Bank menarik kemballipinjaman yang diberikan kepada Peminjam serta menolaksegala pengembalian uang meskipun masa pinjamanPeminjam belum berakhir apabila terjadi (a)kelalaian/pelanggaran dalam Perjanjian, (6) penyitaan,(c) pernyataan tidak benar, (d) kelalaian membayar dalamperjanjian lain, (e) likuidasi, (f) kepailitan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 158/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO
Terbanding/Tergugat I : Sdr. Drs. Muchdan Bakrie
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
Turut Terbanding/Penggugat II : CLEMENTINE SRI SWASTI
Turut Terbanding/Penggugat III : DEWI YUSMINA
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dra. LOIDE SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat V : MISTIANI SOEHARTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat VI : IR. LINDA MULYANI
Turut Terbanding/Penggugat VII : M. S. SAKLARICA MULWANTO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : NURHAYATI
Turut Terbanding/Penggugat IX : SYIRIAWATI
Turut Terbanding/Penggugat X : SUSI SUSANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : TRIYANTI LITANINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XII : ZULAIKHA WIRTADJAJA
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ADJI D. SOENDJOTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat XIV : GDE JAYA USADHA
Turu
208 — 777
  • Dalam hal ini memberi kuasa kepada NUZUL ARIFIN, SH,Advokat,Konsultan Hukum, Kurator Kepailitan dan Pengurus pada Lawfirm NUZUL ARIFIN AND PARTNERS, berkedudukan diperumahan BumiSentosa Blok D/5 No. 17, Cibinong, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 10 Desember 2018, sebagai Terbanding semulaTERGUGAT I;2. KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUHINDONESIA (KOPELINDO), beralamat di Rukan Crown Palace, JI. Prof.Dr.
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO
Tanggal 8 Januari 2014 — MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA; MELAWAN : PT . KALLISTA ALAM
2142 — 1682
  • menyebutkan sebagaiberikut:(1) Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambutyang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapasawit(2) Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjide) agar Tergugat tidakmelakukan tindakan apapun (status kuo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
    Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (inkcracht van gewisjde) agar tergugat untuktidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakanhukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuanmenjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melaluipelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 562/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 10 Januari 2022 — Penggugat:
1.I MADE SUTRISNA
2.KETUT AGUS MAHENDRA
Tergugat:
2.PT. BPR LESTARI BALI
3.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANTOR WILAYAH XIV DJKN DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR
4.I KADEK WIRYANATHA, S.H.,
5.4. OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Tergugat:
5. KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
123 — 81
  • Penggugat tidak pernah dinyatakan pailit dengan putusanPengadilan manapun, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih krediturnya sebagaimana pasal 2 (1) UU No 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.96. Bahwa Informasi Debitur (IDEB) Perseorangan yang disampaikan olehTergugat sebagaimana poin 19 dan 20 posita gugatan ini adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum dan sangat mengadaada.97.
Rumusan Rakernas Bidang Perdata Sita Sita Persamaan
Kata Kunci : sita persamaan, gugurnya sita persamaan,
RUMUSAN RAKERNAS/2007/PERDATA/II
3064 — 0
  • a. Meskipun dalam Rv sita persamaan hanya dapat diletakan terhadap barang-barang bergerak, tetapi dalam perkembangan dan kebutuhan praktik diterapkan juga terhadap barang tetap.b. Pengadilan penerima delegasi dapat langsung meletakan sita persamaan ... [Selengkapnya]
  • Dalam hal hubungan dengan adanya putusan kepailitan, maka baik sita jaminan/sita eksekusi maupun sita persamaan menjadi gugur, dan barang-barang menjadi sita umum dalam pengurusan kurator yang ditunjuk dalam putusan kepailitan.

    e. Jika diperlukan , hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan atas sita tersebut.


Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-09-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 11 September 2017 — Ir. DEDDY KHUDRI NASUTION VS PT. ANGSANA AGRO ANDALAN
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Bukopin Tbk sudah tidakmelanjutkan lagi proses kepailitan tersebut;Bahwa bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut diberi kode buktiNovum P79, ditemukan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 yangdinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;Bahwa berdasarkan Novum P79 tersebut, dengan penjelasan sebagaiberikut :e Bahwa isi yang termuat dalam Novum P79 tersebut berkaitan denganfakta yang sudah terdapat/yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon:
LINDA SAHARA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
116 — 14
  • Mengenai kepailitan, 3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 490/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 6 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat I : R.AGUS SUPRIYANTO,S.H
Pembanding/Tergugat II : R.A. HERMIN
Pembanding/Tergugat III : Ny. TITIK HERY SUGIYANTI
Pembanding/Tergugat IV : R. PRAYITNO PRAWIROKUSUMO
Pembanding/Tergugat V : R. TJIPTADI POERWONO
Pembanding/Tergugat VI : R. NOOR MUSTAQIM
Pembanding/Tergugat VII : R. PURWO ADHI NUGROHO
Terbanding/Penggugat : Tn. Agus Riyanto
Terbanding/Turut Tergugat I : H.R.RACHMAD
Terbanding/Turut Tergugat II : R. WAHYU SUGIANTORO
Terbanding/Turut Tergugat III : Tn. ARSO BUDIYANTO, S.T.
Terbanding/Turut Tergugat IV : R. EDY MURSALIN
Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS LISAWATI,S.H.
150 — 874
  • Pasal 64 berbunyi :(1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan jugamenunjuk likuidator.(2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturanperundangundangan dibidang Kepailitan.(3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentiansementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dantanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlakujuga bagi likuidator.35.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-04-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 April 2017 — PT KALLISTA ALAM vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
1220 — 1232 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkenan memutus:Dalam Provisi:1.Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yangtelah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yangmewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkcracht van gewijsde) agar Tergugat untuk tidakmelakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukumperdata atau kepailitan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 07-06-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2017 — Penggugat:
LIE LIANSAH
Tergugat:
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Turut Tergugat:
HAJI ACHMAD EFFENDI
94 — 9
  • ini dengan ini sudah terbentuk hubunganhukum, ini adalah badan hukum ini juga kreditur adalah badanhukum dan badan hukum ini mau mengganti atau menerima sertamerta tanpa persetujuan dari mereka seandainyapun mau kan itusudah bertentangan dengan perjanjian kredit yang sudah ditandatangani sebelumnya, kapasitasnya pun berbeda, kecakapanbertindak untuk melakukan perbuatan hukum dan akibat hukumnyajuga sudah sangat berbeda sebagaimana yang kita ketahui kalaumisalnya ketika terjadi suatu permohonan kepailitan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS). ;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT,dkk
138 — 66
  • Putusan Nomor : 160/G/2015/PTUNJKTmembayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan pengadilanniaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga;4. akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroanberdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi,dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai denganaslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; atau5. akta mengenai pernyataan direksi tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
286 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perubahan (Amendment) dan Perjanjian Turunannya;Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau ParaKuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerimapengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agarsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (/nkracht vangewijsde) agar Para Tergugat untuk status quo atau untuk tidakmelakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdataatau permohonan kepailitan
    Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau ParaKuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerimapengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agarsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (/nkracht vangewijsde) agar Para Tergugat untuk status quo atau untuk tidakmelakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdataatau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1
    Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk statusquo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baikgugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat 1,Penggugat 2,
    Nomor 1697 K/Pdt/2015Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihnan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk status quoatau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatanperdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan
    Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk status quoatau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatanperdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat
Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 01-03-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.RAP
Tanggal 15 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 111
  • perseroan bermaksud menunjuk wakilnya guna bersidang dipengadilan menghadapi suatu perkara, maka orang tersebut haruslahwakilnya yang sah dan yang memiliki ijin praktek selaku Advokat dan/atauPenasihat Hukum sebagaimana ditentukan dalam UndangUndangAdvokat..Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas merupakandalil yang keliru dan sesat sebab tidak ada kewajiban untuk mewakilkankepada advokat pada saat seseorang ataupun badan hukum ingin beracaradi peradilan perdata (kecuali dalam hal Kepailitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 21-05-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/Pid/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — MASJAYA, SE., bin NURDIN
269 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan ini sudah Jaksa/Penuntut Umum jelaskandalam repliknya, bahwa perkara kepailitan yang diajukan oleh korban lain (diluar berkas perkara/korban non pidana) itu bukan berarti menghapuskanHal. 56 dari 72 hal. Put. No. 272 K/Pid/2015perkara pidana pada diri Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut ada akibat yang ditimbulkan, yaitu berupa kerugianmateri atau non materi oleh para korban yang sudah dinikmati Terdakwasendiri maupun orang lain.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
173 — 56
  • beluk dan Asasasas Hukum Perdata, 2004,halaman 44 menyatakan orangorang yang menurut undangundang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatanhukum adalah :1) Orang yang belum dewasa, (pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU no.1 tahun 1974);2) Orangorang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orangorang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap danpemborosan (pasal 1330BW Jo Pasal 433 BW);3) Orangorang yang dillarang undangundang untuk melakukanperbuatanperbuatan tertentu (pasal 1330 BW jo UU Kepailitan
    Orangorang yang dilarang undangundang untukmelakukan perbuatanperbuatan tertentu (pasal 1330BW jo UU Kepailitan).23.Bahwa dalam hal kedudukannya orang yang dibawahpengampuan sama dengan seorang yang belum dewasa. Haltersebut diatur dalam KUHPerdata Pasal 452a setiap orang yangditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang samadengan seseorang yang belum dewasa. Oleh karena merekadibawah pengampuan maka Ny. R.A Soepartien sebagai TurutTergugat dan F.X.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1855 K/Pdt/2017
Tanggal 29 September 2017 — Ir. WAHYUDIN AKBAR VS PERTAMINA FOUNDATION (YAYASAN PERTAMINA)
154 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ada peringatandi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bagiPengawas yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalammelaksanakan tugaS pengawasannya secaratanggungrentengbertanggungjawab atas kerugian dalam hal kepailitan (pasal 47) danlaporan tahunan yang tidak benar dan menyesatkan (pasal 51). Dalamhal Pengurus menjalankan program Tabung Pohon PertaminaFoundation telah dilakukan:a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 15-03-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 166/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Juli 2013 —
205 — 119
  • keagenan tunggal hanya dapat diputuskansecarasepihak oleh principal dalam hal agen tunggal melakukankegiatan yang sangat tidak waejar/ tidak memuaskan (nonperformance)Dengan demikian, adalah jelas bahwa dengan mengingat faktapengakhiran perjanjian dilakukan secara sepihak oleh TERGUGATdan bukan berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT selaku principal dan agen tunggal, serta fakta bahwahingga saat inipun PENGGUGAT tidak dibubarkan atau dihentikanusahanya, dialihkan haknya, mengalami kepailitan
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 19/PDT.G/2016/PN.PDL
Tanggal 21 Juni 2017 — ADE IMANUDIN,LILI TARLI,Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang,H. ENUNG WAHYUDIN
144 — 12
  • Arrest Linde Baum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadiYurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin ilmu hukum di Indonesia, dimanapengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi4 (empat) kategori perbuatan, yakni :a. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurutUndangUndang;b. bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurutUndangUndang;c. bertentangan dengan tata susila yang baik (geode zeder);d. bertentangan dengan azas kepailitan
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 77
  • ,MH. dalam BukunyaPeraktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Mei 2019, padahalaman 74 dan 75 menegaskan, bahwa anak yang masih di bawah umurmenurut Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orangyang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalahharus diwakili oleh walinya yang sah.3.
    ,MH. dalam BukunyaPeraktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Mei 2019, padahalaman 74 dan 75 menegaskan, bahwa anak yang masih di bawah umurmenurut Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orangyang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalahharus diwakili oleh walinya yang sah.7.