Artinyapengambilan suatu badan hukum terhadap badan hukum yang lain;Bahwa Pengambilalihnan sama dengan Akuisisi (merujuk kepada UU No.40 tahun 2007 pasal 1 angka 11);Bahwa Pembahan kepemilikan perusahaan dalam Pasal 163 ayat 1 UUNo. 13 / 2003 sama dengan Akuisisi yang dimaksud.

Kemudian samadengan pengambilalihan (merujuk kepada UU No. 40 tahun 2007 pasal 1angka 11);Bahwa Pembahan status ini Juga tidak dijelaskan didalam UU No. 13 /2003, didalam bagian penjelasan, keterangannya "Cukup Jelas,sehingga kita harus menafsirkan dan beberapa UU yang ada;Bahwa Perubahan adalah suatu tindakan oleh pemerintah melaluiperaturan pemerintah atau melalui peraturan menteri mengenai statusperusahaan.

Saksi di Jakarta Utara jadi itu kKewenangan bapak Lukas PT.AP Jakarta Selatan jadihams wilayah perwilayah dan kalau diluar wilayah berarti melanggar; Bahwa setelah AJBselesai tanda tangan berikutnya perjanjian kredit langsung menjadi hak tanggungan;Bahwa pada saat melakukan transaksi bertemu langsung dengan penjual dan pembelidan dilakukan oleh Notaris Lukas;Bahwa pada saat melakukan transaksi belum ada pembahan nama, tetap nama ibuIndah.

dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hariSelasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBDtahun Anggaran 2014.1 (Satu) eksemplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBDtahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRDKota Bogor.1 (Satu) eksemplar copy Surat Udangan Nomor: 172.3/14/X1/2014tanggal 3 November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjag dalamrangaka Pembahan

rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hariSelasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBDtahun Anggaran 2014.110.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBDtahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRDKota Bogor.111.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.3/14/X1I/2014tanggal 3 November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjag dalamrangaka Pembahan

1997 tentang ketentuan pelaksanaanperaturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftarantanah khususnya Pasal 164 ayat 4 yang berbunyi:halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahann dandipergunakan untuk mencatat perubahanpembahan yang terjadi,baik terhadap data yuridis dan data fisik bidang tanah maupunmengenai status buku tanah dan halhal lainnya, meliputi antaralain peralihan hak pembebanan hak, diletakkannya sita, danpencatatanpencatatan lainnya, terdiri dari:Kolom kesatu, sebab pembahan

dlisi dengan peristiwa,perbuatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan,misalnya nomor dan tanggal keputusan akte PPAT, atau risalahlelang;Kolom kedua, diisi dengan daftardaftar isian yang penting yangdigunakan untuk melaksanakan pembahan;Kolom ketiga, diisi dengan nama pemegang hak bam apabilaterjadi peralihan hak atau nama pemegang hak tanggungan atauhak lain yang membebani, apabila terjadi pembebanan hak.Kolom keempat, diisi dengan tandatangan, nama dan nip kepalakantor pertanahan atau pejabat

aksa Penuntut Urnurn secaraSubsidaritas yaitu:Primail' : Mclanggar pasal 2 avat (1) UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999,sebagaimana (elah diubah dan di tambah UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan alas Undangundang RI NomolI' 31 lahun 1999 tentang Pembcrantasan Tindal: Pidana KorupsijSubsidail': Mclanggal' pasal 3 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 TentangI'cmbcrantasan Tindal: Pidana Korupsi sebagaimana tclah diubah dan ditambah UndangUndang III nomor: 20 Taltun 2001 Tentang pembahan

Saksi SRI JAYA Bin DAUD,Bahwa saksi adalah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atasdasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 382 Tahun2013, tanggal 07 November 2013 tentang Pemberhentian danPengangkatan Anggota BPD Desa Paku Haji Kec Pondok Kubang KabBengkulu Tengah masa Bhakti 20132019.Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku KetuaBPD antara lain: Melakukan Musyawarah pembahan RPMJDDes, RKPdan APBDes; Membuat Undangan untuk musyawarah tentangPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK

Trg, 6.10.baik RT V maupun RT VI adalah di tempat yang sama tidak berubah, dan> Pada poin (5) menyatakan bahwa Perubahan sebutan RT VI menjadiRT V karena pada waktu pembentukan RT yang lalu, urutan RT tidakberurutan dan keinginan yang diharapkan masyarakat agar RI disusunsecara berurutan dan tertata dengan baik, maka terjadilah pembahan sebutanRT VI menjadi RT V setelah adanya perubahan penataan RT; (Bukti TT1!

SaudaraAgus Salim berubah menjadi RT V, bahwa akan tetapi walaupun berubahnomor RT, namun kedudukan, j urisdiksi maupun letak tempatnya, baik RT Vmaupun RT VI adalah di tempat yang sama tidak berubah, dan> Pada poin (5) menyatakan bahwa Perubahan sebutan RT VI mcnj cidi RT Vkarena pada waktu pembentukan RT yang lalu, urutan RT tidak berurutan dankeinginan yang diharapkan masyarakat agar RT disusun secara berurutan dantertata dengan baik, maka terjadilah perubahan sebutan RT VI menjadi RT Vsetelah adanya pembahan

Dari Tim Penyusun Anggaransebenarnya tidak ada usul pembahan anggaran pihak ke II.

berdasarkan Surat Keputusan SekretariatDaerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/4/SetdakoPP/2014,tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengawas LapanganPekerjaan Kebersihan Pada Sekretariat Daerah Kota PadangPanjang Dan Pengawas Rumah Jabatan Walikota dan WakilWalikota Tahun Anggaran 2014 Dengan Sistem Swakelola olehBagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yangdiubah dengan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kota PadangPanjang Nomor : 780/72/SetdakoPP/2014, tanggal 6 November2014 tentang Pembahan

Taroki);Bahwa untuk analisa hasil ukur dan analisa peralatan excavator untuk galianterkait ukuran dan jumlah unit yang akan digunakan untuk melaksanakanpekerjaan, tidak ditunjukan ataupun diserahkan kepada saksi Susanto selakuPA / PPK 3 22222 nnn nnn necesBahwa untuk analisa hasil ukur pembahan pekerjaan, analisa peralatan,gambar perubahan konstruksi, dan gambar hasil pekerjaan yang harusdicapai Terdakwa lupa, sedangkan addendum dilaksanakan pada tanggal 18Nopember 2010;Bahwa CV.

bertugas memberikan saran teknis pertambangan diwilayahsungai.Bahwa kewajiban dari beberapa unsur Pokja menurut hemat saksi telahdilakukan sesuai dokumen pada notulen rapat pembahasan sidang komisiAMDAL (terlampir) dan Pokja hanya melakukan rapat pembahasan ijin IUPOP satu kali yaitu pada tanggal 5 Juli 2010 sesuai dokumen telaaahan staf(terlampir) untuk Blok Dampar dan saat itu Tim Pokja yang hadir tidak adayang keberatan untuk diterbitkan IUP OP dan Pokja hanya melakukan rapatsatu kali juga saat pembahan

Majene tanggal 24 Mei 2018 ;

No. 1295 K/Pdt/201420.21.22.23.24.Pemilik Kuasa Pertambangan dan DT (Tan Bang Phiau Dicky/Tergugat III)telah gagal memperoleh jin Pemanfaatan Kawasan Hutan sampai 31 Juli2009 dan mereka melanggar Perjanjian Pembahan";Bahwa dengan telah terjadinya wanprestas!

Majene tanggal 24 Mei 2018 ;

Toembak selakuSekda Kabupaten Kapuas dan anggotanya terdiri dari Kadis Pekerjaan UmumIr.Free Vynou, Kabag Keuangan Pemda yakni Dra.Hartini, Kepala Bappeda, KepalaDispenda;Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 pagi sekira jam 08.30 Wib sebelum rapatGabungan pembahan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015, saksiSanijan S.Toembak selaku Sekda Kabupaten Kapuas ada datang menemui KatuaDPRD (saksi Mahmud lip Syafrudin) di ruangan kerjanya kemudian Ketua DPRDada menghubungi dan memanggil Timotius Mahar

Mengenai pembagian keuntungantidak ada pembahan dan tetap dengan pembagian 50% : 50% sesuai denganGantelment Agreement Dan dalam pertemuan pendahuluan, Tergugat IlIntervensi meminta 50% dari uang Tergugat Intervensi sebanyak Rp3.255.168.000,. (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluhdelapan ribu rupiah) Yang menjadi modal Tergugat Intervensi dalampembebasan tanah.

Majene tanggal 24 Mei 2018;

ata namaTerdakwa/KHILMI FAKHRUDIN,sebagaimana Surat Rincian Pinjam Bendera tertanggal 29 September 2018;Bahwa Terdakwa yang mengantar Saksi ke Dinas untuk bertemu dengan PPKdan menandatangani Kontrak kerja;Bahwa Saksi bersedia menandatangani semua dokumen yang diperlukantanpa membaca, karena merasa bisa percaya sepenuhnya pada Terdakwa;Bahwa untuk kegiatan tersebut benar ada perubahan dan telah dibuatkanAddendum Surat Perjanjian Pembelian Nomor : 20/SAPRASORPKK/2018tanggal 27 Agustus 2018 dengan pembahan

Republik Indoensia sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.5) Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desabertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa danpemberdayaan masyarakat Desa.Catatan: Dalam kutipan pasal yang dikemukakan di atas, Kepala Desatidak disebut sebagai penyelenggara negara.PenjabaranDalam paparan yang dikemukakan di atas, ada beberapa Pasal UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan

perubahankontrak berdasarkan Hasil pembahasan yang tertuang dalam BeritaAcara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor02/BA/PPK/PERAJALING/DPU /2012 tanggal 5 November 2012 yangmeliputi :e Terdapat penambahan volume lapis pondasi angregat kelas A danlapispondasi agregat kelas C pada lokasi yang akan di kerjakan;Halaman 84 dari 180 halaman Putusan Nomor 31/PID.SusTPK/2015/PN.Jmb.e Perlu. perubahan volume dari rencana disesuaikan dengankebutuhan lapangan; Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hasil pembahan