Bahwa benar mekanisme prosedural KONI KotaPadang Panjang mendapatkan dana hibah dariPemerintah Kota Padang Panjang sebagai berikutbahwa pengurus KONI Kota Padang Panjangsebelum Terdakwa I sebagai Ketua Umum KONIKota Padang Panjang mengusulkan proposal kePemerintah Kota Padang Panjang, dan Terdakwa Imendapatkan informasi dari Sekretaris KONI KotaPadang Panjang bahwa dana hibah yang akandiberikan kepada KONI Kota Padang Panjangsebesar Rp 4.500.000.000, (empat miliar lima ratusjuta rupiah) kemudian TAPD

Fungsi Bendahara UmumDaerah dalam hal ini menyusun kebijakan danpedoman pelaksanaan APBDb Memusatkan dokumen pelaksanaan anggaran kedalam satuan kerjac Melakukan pengendalian pelaksanaan APBDd Memberikan petunjuk teknise Menetapkan surat penyediaan dana buat SKPDf Melaksanakan sistem akuntansi dan laporan keuangandaerah;g Melaksankan pengelolaan dan kebijaan keuangandaerah;Bahwa benar proses pengajuan dana hibah KONI 2012 berdasarkan adanyaproposal yang diajukan oleh KONI kepada PORBUDPAR kepada TAPD

,kemudian dari TAPD dibahas bersama dan direkap seluruh bantuan danasosial, kemudian dibahas bersama TAPD yaitu usulanusulan yang masuk kedalam dana hibah yag direkap se Kota Padang Panjang termasuk KONIsebagai dasar dalam UHPPHS di DPRD, kemudian berdasarkan hal tersebut,DPRD mengeluarkan pendanaan atau penanggaran KONI berupatanggungjawab dana APBD Kota Padang Panjang;Bahwa benar Terdakwa II ikut kedalam pembahasan dana tidak langsungtermasuk KONI Padang Panjang sebagai anggota TAPD;Bahwa benar

TTS Nomor: 1.030101260152 tanggal 18 Agustus 2016, yangkemudian disetujui oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kab.TTS dan DPRD Kab. TTS untuk kembali dianggarkan ke dalam APBD(Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan Kab. TTS TA. 2016,yang selanjutnya dituangkan dalam DPPA (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggran) TA. 2016 Dinas PU Kab.

Rancangan awal KUA PPAS di bahas oleh TAPD;e. TAPD menyampaikan usulan KUA 0 PPAS untuk di bahas di DPRD oleh TimBanggar;Tf. Kesepakatan KUA PPAS yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD bersamaGubernur;g. Pembahasan di Banggar dan Komisi;h. Nota Kesepahaman Gubernur dan DPRD;i. Dievaluasi oleh Kemendagri, apabila ada evaluasi draf APBD diperbaiki dandi usulkan lagi ke Kemendagri dan disetujui;j Perda APBD;k.

Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD ProvinsiBengkulu TA 2016 terbit, dibahas oleh TAPD setelah Perda pertanggungjawabankeuangan Tahun Anggaran sebelumnya ditetapkan, yang sebelumnya telah di auditoleh BPK R.I.

Bahwa terhadap mekanisme pengajuan usulankegiatan di bidang Bina Marga DPU Provinsi Bengkulu oleh Kabid Bina Marga kepadaKadis PU Provinsi Bengkulu kemudian Kadis PU Provinsi Bengkulu menyurati keBappeda Provinisi Bengkulu dengan memasukan usulan kegiatan baru kemudiandibahas TAPD Provinsi Bengkulu.

) kemudian dikirim ke DPRD untuk pembahasan penetapan KUAdan PPAS, kemudian setelah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerahdan DPRD baru dituangkan ke dalam bentuk rancangan Perda APBD, kemudian dibahasdalam rapat TAPD dan dikirimkan kembali ke DPRD Provinsi Bengkulu, setelah itudibahas lagi antara SKPD teknis terkait bersama mitra di Komisi baru TAPD denganBanggar menyesuaikan antara pembahasan SKPD dengan Komisi untuk ditetapkanmenjadi Perda.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 062/DPPA/TAPD/2011, tanggal 25 Oktober 2011 ;q. Laporan SPJ Fungsional dan administrasi berkaitan dengan belanja bansos;r. Rekening koran atau nota kredit rekening kas daerah Propinsi NTB Nomor A.C.21.05807.00-6 yang dikeluarkan pihak Bank NTB Cabang Utama Pejanggik Periode 08 Jnui 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 ;s.

Pemerintah Propinsi NTBTA. 2011;Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi NTB Nomor 14Tahun 2011 tentang pembentukan Tim Verifikasi Proposal bantuansosial kepada organsiasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakatperorangan di Propinsi NTB TA. 2011;Petikan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 135 tahun 2011 tentangpemberian bantuan sosial organisasi Kemasyarakatan, kelompokmasyarakat / perorangan dan bansos di Propinsi NTB TA 2011;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 062/DPPA/TAPD

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor062/DPPA/TAPD/2011, tanggal 25 Oktober 2011 ;.

Nomor: 005/793DP/2006 tanggal 22Nopember 2006 perihal Undangan, asili;28.Daftar Hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kab.Pandeglangtanggal 27 Nopember 2006, asli;29.Surat DPRD Kab.Pandeglang Nomor : 172/802DP/2006 tanggal 28Nopember 2006 perihal Ekspose/Penjelasan mengenaipenintukan/penggunaan pinjaman daerah, asli;30.Surat DPRD Kab.Pandeglang Nomor: 172/803DP/2006 tanggal 28Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran DPRD danPimpinan Fraksi DPRD Kab.Pandeglang dengan Tim AnggaranDaerah (TAPD

Nomor: 005/793DP/2006 tanggal22 Nopember 2006 perihal Undangan, asili;28.Daftar Hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kab.Pandeglangtanggal 27 Nopember 2006, asili;29.Surat DPRD Kab.Pandeglang Nomor : 172/802DP/2006 tanggal28 Nopember 2006 perihal Ekspose/Penjelasan mengenaipenintukan/penggunaan pinjaman daerah, asili;30.Surat DPRD Kab.Pandeglang Nomor: 172/803DP/2006 tanggal28 Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran DPRDdan Pimpinan Fraksi DPRD Kab.Pandeglang dengan TimAnggaran Daerah (TAPD

Takalar;17.1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun 2014tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah TAPD Kab.

Takalar;1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun 2014tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah TAPD Kab.

Pandeglang Nomor : 172/803DP/2006 tanggal 28Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD)Kab. Pandeglang, asli ;32.Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asli ;33.Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asili ;34. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Pandeglang tanggal29 Nopember 2006, asli ;35.Surat DPRD Kab.

Pandeglang Nomor : 172/803DP/2006 tanggal 28Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD)Kab. Pandeglang, asli ;32.Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asili ;33.Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asili ;34. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Pandeglang tanggal29 Nopember 2006, asli ;35.Surat DPRD Kab.

Pandeglang Nomor : 172/803DP/2006 tanggal 28Nopember 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD)Kab. Pandeglang, asli ;32.Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asili ;33.Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asili ;34. Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Pandeglang tanggal29 Nopember 2006, asli ;Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 1679 K/Pid.Sus/200935.Surat DPRD Kab.

bersama TAPDdalam hal ini Kepala SKPD yang mana melakukan pembahasan KUA danPPAS, kemudian ketika terjadi kesepakatan dibuat berita acara danpenandatangan nota kesepakatan dalam rangka penetapan PPA, lalusetelah ada kesepakatan tentang PPA, Sekdakota atas nama Walikotamembuat surat edaran kepada SKPD sebagai pedoman untuk membuatRKA meliputi Alokasi Plafon Anggaran dan indikator kinerja untuk setiapprogram/kegiatan SKPD kemudian berpedoman pada surat tersebutSKPD membuat RKA dan disampaikan kepada TAPD

pipa distribusi utama;Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan dan Aset Kota Tanjungbalai;Bahwa Tugas pokok saksi bekerja yaitu perumusan kebijakan teknisdibidang pendapatan, pelaksanaan pelayanan umum dibidangpendapatan, pengelolaan urusan ketatausahaan, pengoordinasianpenyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah,penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengoordinasianpelaksanaan fungsi bendahara umum daerah, dan sebagainya;Bahwa Tugas pokok TAPD

Tanjungbalai tersebut belum ditetapkan denganperaturan Walikota Tanjungbalai;Bahwa Menurut persetujuan dari Walikota Tanjungbalai dengan DPRDKota Tanjungbalai itu berupakan investasi jangka panjang yang permanenyang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untukdiperjualbelikan atau tidak ditarik kembalin untuk menghasilkanpendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;Bahwa Tujuannya yaitu penyelesaian pembangunan WTP Ill danpemasangan pipa distribusi utama;Bahwa TAPD

dewan pengawas, luluskelayakan dan pepatutsan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjukoleh walikota;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Zaharuddin Sinaga, SE lulus pelatinanMenajemen air minum diluar atau didalam negeri apa tidak;Bahwa Mekanisme penyusunan hingga penetapan APBD KotaTanjungbalai yaitu : rencana kerja SKPD dihimpun oleh Bappeda, Renjadan hasil Reses DPR dibahas dalam Musrenbang Kota Tanjungbalai,Bappeda menyusun RKPD Kota Tanjungbalai sesuai hasil Musrenbang,berpedoman pada RKPD, TAPD

membuatrancangan kebijakan umum anggaran dan PPAS sesuai kebutuhananggaran daerah Kota Tanjungbalai, TAPD menyampaikan KUA danPPAS tersebut kepada DPRD utnuk dibahas tentang kesesuaianbesarnya anggaran dengan pendapatan, pembahasan KUA dan PPASdilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Ketua TAPD danKepala SKPD selanjutnya jika sudah ada kesepakatan dibuat NotaKesepakatan antara walikota dengan tiga pimpinan DPRD tentang KUAdan PPAS, Pemko Tanjungbalai menyusun RKA dan RAPBD danseterusnya;Bahwa

Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernurmelalui TAPD;5. Proposal yang lengkap persyaratannya dan telah mendapatkanrekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD untuk selanjutnyadimasukkan dalam APBD;6. Menetapkan usulan yang dibantu beserta besaran jumlah dana yangdiusulkan untuk diberikan bantuan;7. Membuat Nota Dinas untuk proposal yang layak dibantu untuk disampaikankepada Pengguna Anggaran Gubernur/Wakil Gubernur untuk mendapatkanpersetujuan pembayaran.

Bahwa saksi ada mendapat honor sebagai Wakil Ketua V TAPD ProvinsiKepri pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 2.500.000/ bulan (dua juta limaratus riobu rupiah per bulan) belum dipotong pajak, sedangkan sebagai WakilHal 148daris68Putusan No.24/Pid.Sus/PTK/2015/PN.Tpg.Ketua Il TAPD Provinsi Kepri pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.500.000,/ bulan (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan) belum dipotong pajak, dan honortersebut sudah saksi terima.

Di dalam melaksanakan tugassebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepribertanggungjawab kepada Gubernur Kepri.

Hasil rekomendasi Kepala SKPD menjadi dasar persetujuan Gubernur disampaikan kepada TAPD.. Persetujuan Gubernur menjadi dasar pencantuman plafon anggaranbelanja hibah dan bansos dalam rancangan KUA dan PPAS serta DPAPPKD..

Bahwa tidak ada dilakukan evaluasi terhadap Rekomendasi yang diserahkanoleh SKPD kepada TAPD, dimana TAPD sifatnya hanya menampung.Dikarenakan rekomendasi yang diberikan oleh SKPD kepada para penerimabantuan sudah melalui tahapantahapan pemeriksaan. Sehingga TAPD hanyamenerima saja rekomendasi yang diajukan oleh SKPD terkait.

KONI Kabupaten Bantultersebut diatas telah sesuai dengan mekanisme penganggaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul yang diawaliadanya proposal permohonan dari cabang olahraga kepada KONIKabupaten Bantul dan selanjutnya KONI Kabupaten Bantul meneruskanpermohonan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan OlahragaKabupaten Bantul, yang kemudian Kantor Pemuda dan OlahragaKabupaten Bantul menyampaikan usulan kepada Bupati Bantul melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Takalar;17. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah TAPD Kab.

Takalar;1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah TAPD Kab.

Desember 2012 (telahdilakukan penuntutan secara terpisan dan mendapatkan putusan yangberkekuatan hukum tetap) dan EDI SISWADI yang menjabat sebagai SekretarisDaerah (Sekda) Kota Bandung merangkap selaku Ketua Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung, pada hari dan tanggal yang tidak dapatHalaman 2 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDGditentukan lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu bulan April 2012 s/d.Desember 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu tahun 2012, bertempat

Setelah disetujuioleh Sekda Kota Bandung selaku Ketua TAPD Kota Bandung dilakukanpembahasan antara Tim TAPD bersama dengan Badan Anggaran (Banggar)DPRD Kota Bandung antara lain TOMTOM DABBUL QOMAR, KADARSLAMET (masingmasing telah dilakukan penuntutan dan persidangan secaraterpisah), LIA NOER HAMBALI, RIANTONO dan JONI HIDAYAT gunamembahas anggarananggaran mana yang memerlukan penyesuaianditambah atau dikurangi, hasilnya merupakan Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (RAPBD).

Setelah disetujuioleh Sekda Kota Bandung selaku Ketua TAPD Kota Bandung dilakukanpembahasan antara Tim TAPD bersama dengan Badan Anggaran (Banggar)Halaman 19 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDGDPRD Kota Bandung antara lain TOMTOM DABBUL QOMAR, KADARSLAMET (masingmasing telah dilakukan penuntutan dan persidangan secaraterpisah), LIA NOER HAMBALI, RIANTONO dan JONI HIDAYAT gunamembahas anggarananggaran mana yang memerlukan penyesuaianditambah atau dikurangi, hasilnya merupakan Rencana Anggaran

Tahapan Penyusunan Anggaran Pengadaan RTH TA 2012Bahwa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan HidupRuang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung TA 2012 diawalidengan proses usulan kebutuhan anggaran pengadaan tanah untukRTH di wilayah Kota Bandung oleh DPKAD Kota Bandung, saat ituKepala DPKAD Kota Bandung dijabat oleh DADANG SUPRIYATNAyang merangkap sebagai Sekretaris TAPD, kemudian disampaikankepada TAPD Kota Bandung untuk dilakukan pembahasan secaraInternal.

Setelan disetujui oleh EDI SISWADI (tidak dilakukanpenuntutan) selaku Sekda Kota Bandung sekaligus Ketua TAPD KotaBandung, selanjutnya dilakukan pembahasan antara Tim TAPD bersamadengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung antara lainTOMTOM DABBUL QOMAR, KADAR SLAMET (diperiksa secaraterpisah dan telah berkekuatan hukum tetap dalam register perkaraNo.2949 K/Pid.Sus/2021), LTA NOER HAMBALI, RIANTONO dan JONIHIDAYAT guna membahas anggarananggaran mana yang memerlukanpenyesuaian ditambah atau

IIS WISNUWATI, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa benar saksi dan tim TAPD melakukan finalisasi RAPBD yangberlangsung 3. hari dari tanggal 21,22,23 Desember 2009 di Villa 200 ;Bahwa pada saat di villa 200 di rumah no 111, terdakwa hadir pada tanggal 22Desember 2009 datang untuk memantau perkembangannya sejauh manapenyusunan APBDnya apakah ada permaslahanpermasalahan dan sempatmenanyakan kepada salah seorang tim, disamping walikota datang, orangdewan pernah

finalisasi, koper ada disitu tanggal 23 sekitar jam setelah magrib, orangpada hilir mudik saat itu, dan malam harinya dirapar paripurnakan RAPBDmenjadi APBD ;Bahwa pada saat membawa kresek tersebut ada yangdikempit .dan BAP saksi sesuai BAP penyidikan dan tidak ada perubahan ;e Bahwa datang masuk ke kamar Pak Lilik tidak membawa sesuatu dan keluarmembawa sesuatu berupa kresek belanjaan yang kecil ;123Bahwa Pk Lilik dan Andi Zabidi pada kejadian tas tersebut saat itu adadiruangan datang kekamar TAPD

Bahwasaat itu yang ada di Vila 200 dari TAPD ada semua, saat itu pak sekda ada;Bahwa pak walikota pernah datang sebelum kejadian tas itu, isi tasnya saksitidak tahu ;Bahwa setelah saksi menaruh tas dilorong tersebut saksi keluar rumah, dansaat duduk di meja makan sekitar 1 jam jam saksi melihat Andi Zabidi, Said danbeberapa anggota DPRD lainnya membawa plastic warna hitam ;Bahwa yang hadir saat itu yang hadir Lilik, Andi dan Said yang lainnya saksitidak kenal ;12410.

ARIS SUPRIATNA, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai staf pendamping di badan anggaran DPRD karenanyasaksi yang mengetik jadwal kegiatan badan anggaran dari awal sampaiparipurna ;e Bahwa Rapat paripurna dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2009, dansaksi mendampingi dalam setiap rapatrapat ;e Bahwa saksi hadir di villa 200 terpisah dengan rumah yang ditempati TAPD ;e Bahwa saksi pernah diperintah oleh Andi Zabidi : tolong ambilkan tas pak walidi

termasuk anggaran wajib. kalau yangwajib adalah seperti anggaran untuk kebersihan, gaji dan ada SKnya dariWalikota dan minta persetujuan Dewan diluar gaji tapi wajib ;Bahwa untuk kegiatan anggaran harus tersedia lebin dulu, dan apabiladilaksanakan lebih dulu harus kerja sama dengan pihak ketiga sehingga harusada kontrak dengan pihak Negara akarena menggunakan uang Negara, kwitansiharus ada, sehingga sulit apabila tidak ada kontrak ;Bahwa terkait panggilan dari KPK saksi pernah mengumpulkan Tim TAPD

717 perihal kelengkapan persyaratan lelang
229. 1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/BM.P/XI/2012/717 perihal kelengkapan persyaratan lelang
230. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 337/KPTS/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013
231. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014
232. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015

>233. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016
234. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
235. 1 (satu) bundel

) Kabupaten BengkalisTahun Anggaran 2013 231.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang PembentukanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten BengkalisTahun Anggaran 2014 232.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintahn Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 233.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371/KPTS/IX/2015, tanggal

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR 230.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor337/KPTS/VII/2012, tanggal 27 #14zJuli 2012, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 231.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 232.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19

September 2014, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 233.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 234.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenterDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah 235.1

)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 231.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 232.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 233.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371/KPTS/IX/2015, tanggal 9

September 2015, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 234.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter!

meningkatkanperekonomian masyarakat, meningkatkan nilai jual tanah sertapeningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;Bahwa dalam persidangan mediasi Tergugat juga mempertimbangkanHal. 7 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbh10.11.12.13.akan membayar tanah yang menjadi objek gugatan Penggugatsebagaimana tersebut pada point ke6 gugatan Penggugat setelah adapertimbangan teknis dari Tim yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerahserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD

No. 19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBR10.11.12.13.14.15.16.17.18.Lo.20.1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor :910/Dispora/1594 tanggal 27 September 2016 perihal Pelaksanaan APBDP 2016.1 (satu) bundel fotocopy Usulan Anggaran APBD Perubahan Dispora TA2016 dan Plafon Anggaran Sementara.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.942/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau beserta lampirannya.1 (satu) bundel

fotocopy Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.581/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Perubahan KeputusanGubernur Riau Nomor Kpts.942/VII/2015 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau beserta lampirannya.1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 56/SE/2016tanggal 20 Juni 2016 tentang Pedoman Penyusunan RancanganPerubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau) Tahun 2016 besertalampirannya.1 (satu)

No. 19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBR2016 dan Plafon Anggaran Sementara.303.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.942/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau beserta lampirannya.304.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.581/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Perubahan KeputusanGubernur Riau Nomor Kpts.942/VII/2015 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau beserta lampirannya

Bahwa Yang membuat RKPD Kota Tanjungbalai TA 2012, 2013 dan 2014itu oleh Tim yang ditunjuk oleh surat Keputusan Walikota yang diketuaioleh Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai, susunan tim terdiri dari peronildari masingmasing SPKD;Bahwa Setahu saksi penyertaan modal Pemko Tanjungbalai ditujukankepada BUMD meliputi PT.Bank Sumut dan PDAM Tirta Kualo KotaTanjungbalai akan tkjetapi saksi tidak mengetahui ada dimasukkan atautidaknya;Bahwa KUA dan PPAS Kota Tanjungbalai TA 2012, 2013 dan 2014disusun oleh TAPD

namun pelaksanaanya dikerjakan oleh tim di BappedaKota Tanjungbalai;Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada mengikutinya karena saksi wakilkankepada Kabid Anggaran;Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja personil TAPD yang membahas KUAdan PPAS terhadap Pernyataan Modal kepada PDAM Tirta Kualo KotaTanjungbalai;Halaman 64 dari 316 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari pembahasan KUA dan PPAS KotaTanjungbalai;Bahwa Mekanisme penyertaan modal (investasi) pemerintahan

pipa distribusi utama;Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan dan Aset Kota Tanjungbalai;Bahwa Tugas pokok saksi bekerja yaitu perumusan kebijakan teknisdibidang pendapatan, pelaksanaan pelayanan umum dibidangpendapatan, pengelolaan urusan ketatausahaan, pengoordinasianpenyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah,penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengoordinasianpelaksanaan fungsi bendahara umum daerah, dan sebagainya;Bahwa Tugas pokok TAPD

oleh tim ahli yang ditunjukoleh walikota;Halaman 69 dari 316 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa Saksi tidak tahu apakah Zaharuddin Sinaga, SE lulus pelatihanMenajemen air minum diluar atau didalam negeri apa tidak;Bahwa Mekanisme penyusunan hingga penetapan APBD KotaTanjungbalai yaitu : rencana kerja SKPD dihimpun oleh Bappeda, Renjadan hasil Reses DPR dibahas dalam Musrenbang Kota Tanjungbalai,Bappeda menyusun RKPD Kota Tanjungbalai sesuai hasil Musrenbang,berpedoman pada RKPD, TAPD

membuatrancangan kebijakan umum anggaran dan PPAS sesuai kebutuhananggaran daerah Kota Tanjungbalai, TAPD menyampaikan KUA danHalaman 71 dari 316 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPPAS tersebut kepada DPRD utnuk dibahas tentang kesesuaianbesarnya anggaran dengan pendapatan, pembahasan KUA dan PPASdilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Ketua TAPD danKepala SKPD selanjutnya jika sudah ada kesepakatan dibuat NotaKesepakatan antara walikota dengan tiga pimpinan DPRD tentang KUAdan

(TAPD);Bahwa benar berdasarkan saran tersebut, saksi menyampaikan kepada louKepala Dinas (ibu Alma), dan lbu Alma lalu membuat surat kepada GubernurProvinsi Jawa Barat melalui Sekda selaku Ketua TAPD dengan surat No.902/43770/Renprog perihal: Permohonan Pengalihan Belanja untukbelanja asset tetap APBD tahun 2012. Namun surat dari lbu KadisKesehatan tersebut tidak pernah mendapat respon dari TAPD Provinsi, Danpekerjaan tersebut tetap dilakanakan secara hibah tidak langsung (hibahbarang).

Dari desk tersebut juga diarahkanagar jumlah alat kesehatan di PRA DPA agar dibuat per paket; Bahwa benar Kepala Bidang Yankes memohon bantuan kepada KepalaDinas Kesehatan agar bicara kepada TAPD yang akan rapat jam 13.00tanggal 8 Desember 2011 untuk membahas hasil asistensi.

Jabar tentang adanyarencana asistensi di TAPD mulai tanggal 08 Desember 2011 sampaidengan selesai. Atas adanya informasi tersebut oleh karena saksi adakegiatan lain maka saksi memerintahkan sdr. Yatna Hidayatna untukmengikuti DESK/asistensi tersebut. Atas perintah saksi tersebut sdr.Yatna Hidayatna mengikuti asistensi tersebut di gedung sate dansetelah asistensi tersebut sdr.

Hasil perubahan RKA sebagaimanarekomendasi TAPD kemudian saksi sampaikan ke Sub Bag Perencanaandan Program. Pada tanggal 7 Januari 2012 saksi diberitahu oleh staf saksiyaitu Santi Nurina dan Titis Wigiati bahwa pada tanggal 6 Januari 2012mereka dihubungi oleh Sub Bag Perencanaan dan Program (I Wayan Suradi)untuk datang ke Biro Keuangan Setda Prov.

Curretage set with instrument cabinet.Bahwa benar pagu anggaran sesuai pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp. 48.246.287.000, sudah diasistensi dariBapeda dan asistensi yang ke2 tanggal 19 Desember 2011 nilainya masihsama Rp.48.246.287.000, sudah diasistensi TAPD berubah menjadiRp.66.046.287.193, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)yang sudah diasistensi oleh TAPD tanggal 8 Desember 2011 berubah lagimenjadi Rp.26.046.287.193, sesuai dengan Dokumen PelaksanaanAnggaran

., Bin SUKIR HADISISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan; Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan; Bahwa saksi sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015menjabat selaku Sekda Kabupaten Barito Utara; Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2012 ada pengadaan alkes diRSUD Kabupaten Barito Utara, karena sebagai bagian dari tugas saksidalam proses perencanaan selaku Ketua TAPD, tapi anggarannya tidakingat;Halaman

terkait dengan pengadaan alkes ini;Bahwa dalam pembahasan anggaran di DPRD tapi komisinya saksi lupa,sudah dijabarkan secara spesifik tentang adanya anggaran untukpengadaan alkes ini;Bahwa usulan ini, saksi tidak tahu persisinya, apakah diterima dengancatatan atau tidak ada catatan tapi yang tahu adalah SKPD yangmengajukannya sebab SKPD dimaksud bertanggungjawab secara teknis,kalau kami hanya menerima laporan yang sudah jadi dari SKPD dimaksud;Bahwa dalam pembahasan anggaran, saksi selaku Ketua TAPD

Untuk RSUD dalam pembahasan saksi tidakingat pasti siapa yang hadir, tapi biasanya Direkturnya bersama stafnya,seperti Kabag Perencanaan dan staf teknis atau siapa saja yangberkopensi untuk itu;Bahwa saksi kenal dengan Herry Reonardo, tapi tidak ingat, apakah Herryyang hadir untuk mendampingi Direktur RSUD dalam pembahasananggaran dimaksud;Bahwa keanggotaan dari TAPD adalah Asisten, Sekda, Kepala BPK,Inspektorat, Kepala Bappeda;Bahwa setiap tahun TAPD dibentuk, dimana pembentukannya sudahdilakukan

seingat saksi anggaran yang diajukan untuk pengadaan alkes diRSUD tahun 2012 sebesar Rp.5.000.000.000, bersumber dari APBD dandibahas di Komisi A selaku mitra kerjanya kemudian disetujui selanjutnyadisyahkan disyahkan dalam paripurna;Bahwa saksi tidak masuk dalam tim pemabahasan anggaran pengadaanalkes ini karena saksi bukan anggota Komisi A melainkan wakil Ketua,yang saksi ikut hanya dalam pembahasan akhir yakni dalam rapatparipurna, sehingga saksi tahu;Bahwa pembahasan semua anggaran yang diajukan TAPD

sebab saksipun tidak paham tentang alkes ini;Bahwa saksi lupa, apakah saksi pernah ke RSUD untuk melakukan Sidaktapi mungkin ada cuma kapan waktunya saksi lupa namun tidak untukpengadaan alkes tahun 2012;Bahwa saksi kenal dengan dr.Frederik begitu juga dengan Herry, tapikalau Roy dan Jemmy, saksi tidak kenal;Bahwa KUA/PPAS seharusnya diajukan bulan Juli, dimana pengajuannyaterlebih dahulu KUA kemudian baru PPAS;Bahwa yang hadir dalam pembahasanpembahasan anggaran tersebutdari pihak eksekutif adalah TAPD

Budgeting yaitu melaksanakan penganggaran bersama TAPD, danmelakukan pengesahan atas APBD murni dan perubahan.c.

Menyampaikan hasil evaluasi beruparekomendasi kepada Gubernurmelalui TAPD;5: Proposal yang lengkappersyaratannya dan telahmendapatkan rekomendasi SKPDdan pertimbangan TAPD untukselanjutnya dimasukkan dalamAPBD;6. Menetapkan usulan yang dibantubeserta besaran jumlah dana yangdiusulkan untuk diberikan bantuan;7.

=Menfasilitasi rapat koordinasi Tim TAPD.Di dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Provinsi Kepri bertanggungjawab kepada Gubernur Kepri.e Bahwa tahapantahapan yang saksi lakukan dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawab selakusekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Provinsi Kepri adalah :=Mengkoordinir Renja di Sekretariat;=Renja tersebut menjadi bahan masukan Bappeda untuk menjadi RKPD(Rencana Kerja Pemerintah Daerah);=RKPD menjadi dasar penyusunan KUAPPAS

Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi beruparekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.. Persetujuan Gubernur menjadi dasar pencantuman plafonanggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rancanganKUA dan PPAS..

ANA .Bahwa untuk rekomendasi yang diberikan oleh BiroKesejahteraan Rakyat Provinsi Kepri hanya untukmemberikan pertimbangan kepada TAPD untukmengambil keputusan mengenai dibantu atautidaknya proposal yang diajukan.Bahwa dalam hal memberikan rekomendasi bantuankepada Masjid Baitur Rozzaq, Biro KesejahteraanRakyat tidak ada melakukan monitoring danevaluasi terkait bantuan hibah tersebut karenarekomendasi yang diberikan tersebut hanya sebagaibahan pertimbangan Tim TAPD saja.Bahwa Masjid Baitur Rozzaq