Yaitu adanya unsur mensrea (mental element) dan unsur actus reus (physical element). Pengertian actusreus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukanatau perbuatan lahiriah, jadi actus reus adalah merupakan elemen luar(external element).

Bahwa dari rumusan delik di atas dapatterlinat bahwa delik ini bersifat delik formil yang menekankan padaperbuatan yang dilarang (actus reus) yaitu sekaligus juga delikmateriil yang menekankan pada akibat yang tidak dikehendaki yaituunsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, dimana harus dibuktikan keduaduanya ;Hal. 283 dari 389 hal. Put.

Unsur objektif yaitu. unsur perbuatan (actus reus),sedangkan unsur subjektif yaitu unsur kesalahan manusia (mens rea);Bahwa baik unsur objektif yaitu unsur perbuatan (actus reus) maupununsur subjektif yaitu kesalahan manusia (mens rea) harus dibuktikansemuanya sebagaimana teori, "Actus Non Facit Reum, Nisi Mens SitRea, atau dikatakan sebagai "An Act Does Not Make A Person GuiltyUnless His Mind Is Guilt, yaitu bahwa suatu perbuatan tak dapatmenjadikan seseorang bersalah kecuali memang ada niat jahat

pakar hukumpidana menjelaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya suatuperbuatan pidana maka ada unsur tertentu yang harus dipenuhi yangpertama adalah unsur active reanya dan yang kedua adalah unsur mensreanya yang pertama tentu terkait dengan perbuatan pidana dan yangkedua adalah terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelakunyasendiri, tentang hal ini ahli beroendapat sebagai berikut:Bahwa Ahli termasuk yang menganut pemisahan antara tindak pidanadengan pertanggung jawaban pidana jadi antara actus

Bahwa actus reus adalah soalperbuatan melawan hukum. Bahwa bicara soal tindak pidana mens reaberbicara tentang schuld atau soak kesalahan jadi untuk mengatakanseseorang dapat dimintai pertanggung jawaban tindak pidana yangpertama soal tindak pidana nya dahulu apakah dikatakan dibuktikan yangbersangkutan melakukan tindak pidana setelah itu barulah menilaitentang kesalahannya.

dari 87 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Ginmelepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat(1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus

subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty atau actus

ObjekHalaman 110 dari 114 halaman Putusan No. 27/G/2020/PTUNKPGSengketa in litis telah terbit sertipikat lain yakni Hak Pengelolaan Nomor 15Kelurahan Fatululi untuk Objek Sengketa dan Hak Pengelolaan Nomor 01Kelurahan Fatululi untuk Objek Sengketa II (vide Bukti T.11);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakimbependapat bahwa oleh karena Objek Sengketa dan Objek Sengketa IIyang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo sudah dicabut dan tidakberlaku lagi, Sesual asas a contrario actus

Tidak ada pidanatanpa kesalahan.tanpa hak /actus reus3. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasakebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakattertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundangundanganHalaman 40 dari 87 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl (Penistaan Agama)Bahwa, Ahli menjelaskan menurut pendapat ahli Hukum Prof.

perbuatannya melanggar normanormakepatutan dalam pergaulan;Halaman 60 dari 91 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN BonBahwa unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga terhadap perbuatanmelawan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, maka dalammelakukan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku harus memilikikesalahan berupa sikap batin untuk berbuat jahat (Mens rea), dima sikapbatin jahatny tersbeut harus diwujudkan dalam suatu perbuatan yangselesai atau masih berupa percobaan tidak pidana (actus

yangdapat menghapuskan pidana (alasan pembenar/alasan yang menghapuskankesalahan terdakwa maupun alasan pemaaf/alasan yang menghapuskantercelanya perbuatan terdakwa);Menimbang, bahwa apakah orang yang melakukan perbuatankemudian harus dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan, initergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini diamempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukumpidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonderschuld ; Actus

ini adalah jika seseorangmelakukan perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana pencucian uang,kemudian apakah orang tersebut turut serta dalam percobaan, turut serta dalampembantuan, dan turut serta dalam permufakatan jahat dapat dipidana pencucianuang yang sanksi pidananya sama dengan orang yang melakukan tindak pidanatersebut;Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor:191/Pid.Sus/2018/PN Rgt.Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana, termasuk pencucian uangselalu terkandung unsur objektif (actus

pembatalan, jikadikaitkan dengan SK Gubernur yang dalam pertimbangan putusan KTUNdinyatakan cacat yuridis, itu adalah cacat substansi jadi SK GubernurHalaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGtersebut tidak batal atau batal demi hukum tetapi dalam amar putusantidak batal / pembatalan terhadap SK Gubernur sehingga berlaku asaspraesumptio iustae causa / asas praduga sah jadi SK Gubernur, selamatidak dibatalkan maka tetap sah, kecuali ada gubernur berdasarkan asascontrarius actus

berlaku, serta perbuatan melawanhokum secara materiil yakni perbuatannya melanggar normanormakepatutan dalam pergaulan;Bahwa unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga terhadap perbuatanmelawan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, maka dalammelakukan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku harus memilikikesalahan berupa sikap batin untuk berbuat jahat (Mens rea), dima sikapbatin jahatny tersbeut harus diwujudkan dalam suatu perbuatan yangselesai atau masih berupa percobaan tidak pidana (actus

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakanwewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan denganberpegang dengan asas contrarius actus. Artinya, setiapperobahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturandimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atauyang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalamrangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin.

Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Rtuorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakseskomputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun denganmelanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanandipidana dengan pidana paling lama 8 tahun dan/atau denda palingbanyak Rp.800.000.000..Karena yang dilakukan oleh TERGUGATI merupakan kejahatan yangtelah memenuhi unsur Actus Reus (physical element) dan Mens Rea(Mental element)dalam sistem hukum pidana

SBY.Halaman 13 dari 97 Halaman26.27.28.29:penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakanyang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelumkeputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan;Bahwa Penggugat juga menganggap Tergugat telah mengingkariAsas Contrarius Actus dimana asas ini menyatakan dengan tegasbahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinyajuga berwenang untuk membatalkannya.

Artinyabarang dijual oleh pihak lain masuk dalam lingkup hukum pidana umumpencurian artinya dari aspek teoritik menurut pendapat Van Hamel:strafoaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yangdirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan, jelas dan tegas PemohonKasasi tidak melakukan (menselijke gedraging) perbuatan pidana makaberlaku tidak dapat dipidana karena tidak berbuat dihubungkan denganperbuatan pidana actus

masa berlaku penunjukan rumah tersebut telah berakhiratau. tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat untuk segeramengosongkan itu sejak 3 (tiga) bulan sesudah dirinya dinyatakan pensiundi tahun 1995 sebagai suatu ketentuan beserta ketentuanketentuan lainnyayang harus dipenuhi oleh Penggugat di dalam menempati rumah tersebut,tidak menyebabkan secara hukum gugurnya alas hak Penggugat untukmenempati rumah sepanjang penunjukan untuk menempati rumah tersebutbelum dicabut sesuai dengan asas Contrarius Actus

PejabatPenyelenggara yang sekarang dalam hal ini Tergugat bukanpejabat pemerintahan yang dahulu menandatangani SKsebelumnya;Penerapan pada Pasal 63 ayat (3) adalah sejalan dengan asasContratio Actus, yang menegaskan bahwa Pejabat yangmenerbitkan suatu Keputusan TUN, juga berwenang untukHalaman 89 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53/G/2020/PTUNJKT.D.14.merubahnya atau membatalkannya.

pembatalan, jikadikaitkan dengan SK Gubernur yang dalam pertimbangan putusan KTUNdinyatakan cacat yuridis, itu adalah cacat substansi jadi SK GubernurHalaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGtersebut tidak batal atau batal demi hukum tetapi dalam amar putusantidak batal / pembatalan terhadap SK Gubernur sehingga berlaku asaspraesumptio iustae causa / asas praduga sah jadi SK Gubernur, selamatidak dibatalkan maka tetap sah, kecuali ada gubernur berdasarkan asascontrarius actus

dalam AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik;Bahwa konsultasi dengan atasan untuk mengatasi suatu permasalahan bisa dilihat dirisalah rap atapa yang menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Tindakan nyata dani hasilpertemuan merupakan tidak lanjut dari hasil rap at tersebutBahwa hasil konsultasi dengan atasan harus dibuktkan dengan bukti surat tidak bisa dengan lisan;Bahwa hasil pertemuan dengan atasan karena tidak bisa diterapkannya KEPMENTAMBEN NO. 975Tahun 1999 sesuai dengan Contrarius actus

(Contrarius actus dalam Hukum Administrasi negaraadalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusantata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

peraturan KEPMENTAMBEN NO.113975 Tahun 1999 yang mengharuskan tanaman yang dibayar hanya tanaman yang ketinggiannyadiatas 3 meter dikecualikan;Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengecualikan KEPMENTAMBEN NO. 975 Tahun1999 adalah setidaktidaknya Menteri, dengan proses permasalahan kongkrit tersebut telahdilaporkan dari bawah dan dicari solusinya ditingkat Menteri karena apabila KEPMENTAMBEN NO.975 Tahun 1999 tersebut dip aksakan sedangkan warga melakukan penolakan maka sesuai denganAsas contrario actus