Dalam common law, doktrin in dikenal denganan act is not cnminal in the absence of a guilty mind atau dalam bahasa Latindisebut dengan actus non est reus, nisi mens sit rea. Dalam keluarga civil lawniat jahat berada dalam doktrin kesalahan (schuld). Kesalahan ini menjadiasas tersendiri geen straf zonder schuld beginsel yang dimaknai sebagai tiadapidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisadiberikan jika ada kesalahan pembuat (/iability base on fault).

bisadilakukan pembebasan tanah namun tidak dilarang oleh hukum dilakukanpembayaran ganti rugi berdasarkan BW;Bahwa BW dan UUPA dalam hal terdapat hak atas tanah, tatkala akandialinkan maka disitu dikenakan ganti rugi;Bahwa tdak mungkin dilakukan pembebasan tanah secara serentak kepadaPerumnas dan PTH sekaligus, karena jika dilakukan cara seperti itu makaProyek BKT tidak bakal terwujud;Bahwa dalam ilmu hukum ada istilah perbuatan pidana, apakah itu melawanhukum atau tidak maka harus memenuhi 2 unsur yaitu actus

Ahli melihat tidak terpenuhi perbutanTerdakwa adanya mens rea;Bahwa mens rea, surat dakwaan menitikberatkan pada melawan hukum yangberarti actus reus yang tidak menjadi perbuatan pidana atau melawan hukumjika tidak ada mens rea. Van Bemellen ahli hukum pidana pendapatnya masihberlaku di Indonesia dan pada rancangan KUHP hal tersebut dicantumkan;Bahwa pendapat ahli tentang Direktur BUMN mengeluarkan keputusan untukmemberikan ganti rugi 40 % kemudian dijalankan oleh Terdakwa.

., sebagai Terdakwadalam perkara ini adalah melanggar asas pertanggungjawabandalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan(Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea) ;Bahwa kami penasehat hukum Terdakwa SYAFIUDIN, S.H.sependapat dengan putusan Hoge Raad 14021916 dalam perkarakasus susu dan air, yang telah membebaskan seorang PengantarSusu yang dituduh telah melanggar ketentuan Algemene PolitieVerordering (APV) Amsterdam yang melarang mengirimkan susuyang

SYAFIUDIN, S.H., sebagaiTerdakwa dalam perkara ini adalah melanggar asaspertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidakdipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld;Actus non facit reum nisi mens sir rea) ;Bahwa kami penasehat hukum Terdakwa SYAFIUDIN, S.H.sependapat dengan putusan Hoge Raad 14021916 dalamperkara kasus susu dan air, yang telah membebaskanseorang pengantar susu yang dituduh telah melanggarketentuan algemene politie verordering (APV) Amsterdamyang melarang mengirimkan

Nah Actus facit itu berkaitan atauberkenaan dengan Asas Kesalahan. Bahwa pelaku ketika melakukanperbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan itu harus memiliki unsurkesalahan. Bahwa menurut pendapat Ahli kesalahan itu bentuknya boleh jadi karenakesengajaan (dolus / opzet) atau bisa jadi karena kealpaan (culpa). Bahwa menurut pendapat Ahli Asas Geen straf zonder schuld yaitu Asastiada pidana tanpa kesalahan. Jadi jika Seseorang berbuat akan tetapi diatidak bersalah, maka dia tidak dapat dipidana.

dianut di Indonesia maka menurut ajarandualistis maka prose pembuktian unsur mens rea atau unsur subjectifitu ada pada persidangan termasuk misalnya ada orang yangdinyatakan gila dan orang gila itu sebetulnya gila atau tidak gila ituproses pembuktiannya ada pada persidangan di pengadilan bukanpada proses penyidikan atau penuntutan akan tetapi unsur objectifnyaitu yang wajib dibuktikan oleh penyidik atau penuntut umum, unsurobjectif itu meliputi perobuatan atau dalam bahas latinnya disebutsebagai actus

Lembata, jika tidak dilakukan klarifikasi itu adalah tindakansewenangwenang;Bahwa menurut Ahli Kalau kita melihat UndangUndang 23 tahun 2004,DPRD mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung terkait dugaanpelanggaran sumpah jabatan, kemudian yang menilai dan memutuskanbahwa benar atau tidak adanya pelanggaran sumpah jabatan adalahMahkamah Agung bukan DPRD itu sudah diatur dalam pasal 80 UndangUndang 23 tahun 2004;Bahwa Asas contrarius actus itu mengatur tentang naskah dinas, jika SKtersebut adalah milik

SUKARDI, SH.MH (keterangannyadibacakan dan telah disumpah) menerangkan pada pokoknya bahwa:Berdasarkan asas contrarius actus maka yang diperkenankan merubah suatukeputusan adalah yang berwenang membentuknya melalui prosedur yang samaketika membentuk keputusan tersebut, dengan demikian maka Surat KeputusanDPRD Kabupaten Lembata Nomer 2/DPRD/KAB/LBT/2014 tentang PendapatDPRD kabupaten Lembata terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaanPeraturan Perundangundangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah KabupatenLembata

unsur ketika adakesepakatan sudah cukup;Bahwa tidak harus bobotnya sama kerjsama itu, sepanjang adaunsur mens rea kecil atau besar tetap merupakan tindak pidana,karena substansi dari tindak pidana itu piokoknya ada unsur mensrea;Bahwa bukan masalah besar kecilnya keuntungan yang akandiperoleh pelaku tetapi, tetapi dia berkepentingan tujuan dari tindakpidana sudah cukup menunjukkan dia memiliki mens rea sehinggaidentik dengan medepleger,Bahwa Awalnya adalah ajaran Monisme yang menggabungkanantara actus

reus dan mens rea, namun dalam perkembangannyaProf Mulyatono memisahkan actus reus dan mens rea namundipisahkan atau tidak substansinya sama karena setiap tindakpidana harus mengandung sifat melawan hukum meskipun tidakselalu. dirumuskan dalam peraturan perundangundangan,Hal 179 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Selmeskipun dalam ajaran monistis perobuatan pidana digabungkandengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan ajaran dualistisperbuatan pidana dipisahkan dengan criminal act

Berbeda dengan actus reus yang menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsursubyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.

Sehingga terhadap perkara lingkungan hidup hakimnyaharus memiliki sertifikat knusus lingkungan hidup; Bahwa ahli yang berhak menghitung kerusakan lingkungan adalahpejabat ahlinya adalah auditor lingkungan hidup; Bahwa yang bertanggung jawab terhadap suatu sengketa lingkunganyang mana objeknya itu terkait dengan suatu badan hukum yang izinusahanya telah dicabut adalah negara karena adanya actus reus(tindakan) dan mensrea (tanggungjawab).

yang dipermasalahkan), akan tetapi menyangkut semuanomenveklatur untuk menunjang kelancaran kegiatan Pimpinan danAnggota Dewan serta Sekretariat Dewan Kota Cilegon, dan SK PimpinanDPRD Nomor 173/KepPimp/DPRD01/2006, yang telah sesuai denganPERDA APBD Kota Cilegon waktu itu;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memaknaiSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD, tertanggal4 Januari 2006 sebab secara substansial SE MENDAGRI salah danbertentangan dengan asas conitrarius actus

dianut di Indonesia maka menurut ajarandualistis maka prose pembuktian unsur mens rea atau unsur subjectifitu ada pada persidangan termasuk misalnya ada orang yangdinyatakan gila dan orang gila itu sebetulnya gila atau tidak gila ituproses pembuktiannya ada pada persidangan di pengadilan bukanpada proses penyidikan atau penuntutan akan tetapi unsur objectifnyaitu yang wajib dibuktikan oleh penyidik atau penuntut umum, unsurobjectif itu meliputi perobuatan atau dalam bahas latinnya disebutsebagai actus

Unsur kehendak (willens) atau adanya sikap batin (mens rea)atau niat yang dapat diartikan suatu niat yang diwujudkan dalam bentukperbuatan (actus reus) yang dilakukan untuk mencapaitujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Dengan kata lain, dapat Ahli terangkan bahwa:(1) Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh setiap orang yangdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainmerupakan perbuatan yang sengaja dikehendakinya (willens) dandiketahuinya (wetens) pula akibat

Selanjutnya Prof.SOEDARTO mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathinyang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, unsurbathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa, danmenurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 nomor 813K/pid/1987 , unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatubadan

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertaiperbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau kedudukannya

menemukan halhal yang dapatmelepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasukdalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanPara Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif /actus

Jikaakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).Dalam ajaran dan teori hukum pidana, hal mi biasa disebut dengan istilah actus reus;wo Menimbang, bahwa unsur memperkaya" dalam Pasal 2 Undangundang Tipikortersebut mengandung tiga alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, ataumemperkaya suatu korporasi Memperkaya diri, artinya diri si pelaku sendirilah yangmemperoleh, atau bertambah, atau menikmati harta benda atau kekayaannya secara

Kesalahanitu terletak dalam pikiran sebagaimana dalam asas actus non fact reiumnisi mens sit rea (Suatu perbuatan tidak menyebabkan seseorang dipidanakecuali karena pikirannya jahat). Dalam hukum peranan pikiran menjadilebin penting daripada tindakan, karena itu dalam penyertaan adakualifikasi penganjur (uitloker), dimana ia hanya menjadi otak pelaku,bukan pelaksana materil dari kegiatan yang dilarang.

, ini tergantung dari soal apakah dalam113melakukan perbuatan pidana ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalampertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikanseseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah (Geen straf zonder schuld ; Actus nonfacit reum nisi mens sit rea);Menimbang, bahwa untuk itulah Majelis Hakim harus pula mencermati keberadaan SuratPerjanjian Kerja No. 001/SPK/ X/MT/1996 tertanggal 01 Oktober 1996, yang diperbuat antaraPT.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatkeadaan ini juga sangat relevan untuk dipertimbangkandalam menentukan pidana yang akan dijatuhkanterhadap diri Terdakwa.Bahwa selanjutnya mengenai layak atau tidak layaknyaTerdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelisberpendapat bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkanpidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspekMens Rea dan Actus Reus tetapi juga harusmempertimbangkan dalam hubungannya dengankepentingan pertahanan negara.

bukan karena kejahatan;Bahwa sengaja / opzet itu artinya menghendaki dan mengetahui , menghendakiperbuatan yang jahat dan mengetahui akibat perbuatan jahat itu ;Bahwa maksud barang yang ada padanya bukan karena kejahatan misalnya Amenitipbkan sebuah motor kepada B kemudian B menjual motor tanpasepengetahuan A, jadi barang tersebut bukan karena kejahatan yaitu bisameminjam, menitip, menyewa kemudian disalahgunakan ;Bahwa opzet adalah sikap batin yaitu mens rea kemudian ditujukan di dalamperbuatan (actus