hubungan antara hak milik original dengan okupasi adalah hak atas tanahyang dilakukan dengan pemberian alas hak ;Bahwa hubungan antara hak milik original dengan hak eigendom adalah hak atastanah yang dilakukan dengan konversi ;Bahwa hak milik defetativ adalah hak atas tanah yang dilakukan dengan adanyaperjanjian antara kedua belah pihak artinya hak atas tanah diberikan adanyaperbuatan hukum misalnya jual beli ;Bahwa seseorang terhalangi untuk memperoleh hak eigendom apabila di tanah ituada hak tumpang tindin

yang mendapat prioritas adalah warga NegaraIndonesia yang menguasai tanah tersebut dan memiliki dokumendokumenpendukung sebagaimana Pasal 24 ayat (1) PP tahun 1997 ;Bahwa batas waktu tahun 1960 hingga 1980 untuk ex eigendom menjadi hak miliktidak cukup hanya didaftarkan saja di kantor Agraria akan tetapi harus dilihatapakah dalam tanah tersebut ada alas hak hal ini untuk menghindari tumpang tindihhak ;Bahwa harus diperhatikan pula pasal 1320 BW serta prinsip kehatihatian karenajika terjadi tumpang tindin

Paramita Karya Sentosa, dalam halmana seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) daritanah Hak Guna Bangunan No. 4 Sisa/ Karang Mulyatersebut mengambil atau tumpang tindin dengan seluruhHalaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor :38/G/2012/PTUNSRG5.4.tanah Hak Milik No. 2723/Karang Tengah, Gambar SituasiNo. 463/1984 tanggal 1121984 luas tanah 600 M2 (enamratus meter persegi), penerbitan sertipikat tanggal 11 21984 atas nama NATA LUSJAHARI;Bahwa bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 2725/KarangTengah

Gugatan Kurang Pihak;Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya butir 5.1 mendalilkanbahwa salah satu obyek sengketa adalah berupa bidang tanah yangterdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 350/Karang Mulya, SuratUkur nomor. 2189/1990, tanggal 27 Agustus 1990, seluas 1.200 M2,tercatat atas nama Nata Lusjahari, asalnya dari SHM No. 2639/KarangTengah, Gambar Situasi No. 1362/1983, Tanggal 16 April 1983, terjaditumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan No. 417/Karang Mulya,Surat Ukur No. 128/2005

di atasTanah Hak Garap milik Penggugat, hal mana diakui secara tegas olehTergugat dengan istilah tumpang tindin dalam suratnyaNo.372/13.52.600/XI/2018 tanggal 7112018 serta Berita AcaraPemeriksaan Lapangan tanggal 11 Oktober 2018 yang ditanda tanganioleh 5 (lima) orang Petugas Tergugat, disaksikan oleh Sdr. Ahyar,S.Adm dari pihak MARIA ALOSIA SENDA NITA, dan Sdr. Suharmindari pihak Penggugat.2.

kecil ( damar), 1 (Satu) buah timbangan bertuliskan CHQPOCKETBahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari KIKI yang tinggaldi Banyuwangi dengan cara menelpon melalui handphone blackberrymilik Terdakwa dan membeli shabu sebanyak 1F (maksudnya 1 fullatau kurang lebih sekitar 0,8Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut sebanyak 1 full di JalanImam Bonjol Denpasar yang ditempel di tiang listrik,kemudian uangpembayarannya sebesar Rp. 1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus riburupiah) Terdakwa letakkan di tindin

Bahwa begitujuga dengan 1 kapling tanah ukuran 22 x 55 meter terletak dijalan BantengHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Padt.G/2016/PN PikXXV Kota Palangkaraya, setelah penggugat ke lokasi tanah bersangkutanternyata tanah tersebut bermasalah dan tumpang tindin hak kepemilikanatas tanah tersebut.

Melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik,khususnya Asas Keterbukaan, dimana Penggugat yang WilayahIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksinya bersinggungandengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Sankatama Indolestari Jaya tidak diberitahu oleh Tergugat dantidak mendapatkan akses untuk memperoleh informasi sehinggapada akhirnya terjadi tumpah tindin (Overlapping)Wilayah IzinUsaha Pertambangan akibat dari diterbitkannyaKeputusan TataUsaha Negara yang sekarang menjadi obyek

Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentangPerpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Sankatama Indolestari Jaya, oleh Tergugat dan agar mencegah tidakterjadinya konflik di dalam Wilayah ljin Usaha Pertambangan yangtumpang tindin (Overlapping), maka Penggugat mohon agarpelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadiobyek perkara ditunda pelaksanaannya lebih lanjut sampai adanyaPutusan Pengadilan Yang

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca secara keseluruhan isidalam Gugatan Penggugat pada perkara ini, ternyata Penggugatsama sekali tidak dapat menunjukkan buktibukti yang dapatmenguatkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa denganditerbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Tergugat IIIntervensi maka terjadinya tumpang tindin antara lokasi IUP milikPenggugat dengan lokasi IUP milik Tergugat II Intervensi,sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya angka 6halaman 12 yang pada

Sankatama IndolestarJaya, menyebabkan terjadinya tumpah tindin (Overlapping) Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi antara WIUP milik Penggugat dengan WIUPmilik PT.

Pancaputra Margasejahtera untuk jangka waktu 5 (Lima)tahun;Bahwa keterangan para Pihak ketika Majelis Hakim melakukanPemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana tercantum dalam IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugatmenunjukkan bahwa betul terjadi tumpang tindin WIUP baik di titikkoordinat maupun di lapangan antara Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi (IUP OP) atas nama Tergugat II Intervensi (in casu objeksengketa) dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)atas

Dan Penggugat lebin dulu mengusai dan mengelolah lahanseluas +132.887 M2 (13,29 Ha) tumpang tindin dengan dengan wilayah IUPpertambangan Ore Nikel Tergugat ;Bahwa Tergugat II juga tidak memberikan teguran maupun pembatasan aktifitaskegiatan pertambangan Nikel Tergugat , padahal kegiatan Tergugat II tersebutsudah sangat merugikan Penggugat;Bahwa kemudian Pemerintah Daerah Morowali melakukan mediasi antaraPenggugat denganTergugat pada tanggal 09 April 2015 bertempat di Palu.

, saksi ada pegang fotocopy surat tersebut,karena ini merupakan denah hamparan tanah dan kami pegang masingmasing secara kolektif ;Bahwa bila melihat surat bukti ini yang terjadi tumpang tindin denganTergugat yaitu tanah milik HATTA IBRAHIM, tanah milik DADANG HS,tanah Milik IMAM SUBECHI, dan tanah milik saksi sendiri, akan tetapi yangdisengketakan yaitu tanah milik saksi, tanah milik HATTA IBRAHIM, dantanah milik IMAM SUBECHI ;Bahwa saksi pernah dipanggil pihak kepolisian perihal masalah sengketatanah

ABU BAKAR:Bahwa saksi tahu masalah tumpang tindin kepemilikan tanah antaraMuhammad Fakhri (Penggugat) dan DJAKARIA SAHAR (Tergugat ) ;Bahwa setahu surat milik Tergugat yang dikeluarkan oleh kelurahan tuatunu pada tahun 1997, dan yang satu lagi surat yang dipegang olehMUHAMMAD FAKHRI (Penggugat) dikeluarkan pada tahun 2011 olehkelurahan kerabut kota pangkalpinangBahwa setahu saksi ada alur air sungai yang membatasi wilayah kelurahantua tunu dan kelurahan selindung saat itu dan ada batas lain selain

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, Para Penggugat mendatangi KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menanyakan syarat syaratbalik nama dari H.Moh.Sedegq ke Wisnu Murti,cs (12 orang) ahli waris,namun setibanya di disana Para Penggugat dikejutkan dengan adanyainformasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang36menanyakan bahwa di atas sebidang tanah tersebut telah terbit sertifikathak milik Nomor : 1497 atas nama Tergugat (H.Subagio) yang didugatumpang tindin dengan sertifikat hak milik

Setelah Para Penggugat mendapatkan informasi yang pastitenatang tumpang tindin tersebut maka pada tanggal tersebut ParaPenggugat memohon sertifikat No. 1497 Desa Dasan Tereng KecamatanNarmada Lombok Barat tertanggal 7 Juli 1999 dengan surat ukur tanggal6 Maret 1999 No.73/DST/1999 seluas 1144 m?

siapadengan siapa (karena di meja Il dilengkapi dengan peta digital dari BPNsehingga dapat diinformasikan berapa luas yang overlapping/tumpangtindin, dengan siapa tumpang tindih, berapa luas yang tidak overlapping,yang tidak overlapping direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut, untukyang overlapping disarankan untuk musyawarah dengan pihak pemilikbidang tanah yang overlapping atau menempuh jalur hukum);bahwa ketua P2T ada menyampaikan solusinya kalau ada tumpang tindih;bahwa kalau ada tumpang tindin

tuaSaksi Sapli Sanjaya) luasnya kurang lebih 4000 M2, suratnya SKT; bahwatanah saksi yang kedua, luasnya kurang lebih 1500 M2, suratnya sertifikat; bahwa tanah saksi yang ketiga, ada dua sertifikat, luasnya ada yang kuranglebin 4000 M2; bahwa tanah saksi yang keempat, luasnya kurang lebih1500 M2; bahwa tanah saksi yang kelima, luasnya lebih 3000 M2 suratnyasertifikat; banwa tanah saksi semuanya terkena perluasan bandara; Salah satu bidang tanahnya yang diganti rugi oleh Angkasa Puraoverlapping/tumpang tindin

dengan Gusti Abdul Kadir dan sudah dilakukanPerjanjian Perdamaian; bahwa saksi ada hubungan keluarga/sepupu dengan Saksi Sapli Sanjaya; bahwa saksi tahu bahwa prosedur penyelesaian tumpang tindin ada duacara melalui pengadilan maupun melalui perdamaian, saksi tidak memilih kepengadilan karena memakan waktu dan pikiran, dan saksi niatnya memangingin berdamai:Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan Terdakwa yangmenganjurkan untuk berdamai kepada pemilik lahan yang tanahnyatumpang tindin

No. 2953 K/Pid.Sus/2015bahwa kalau ada tumpang tindin atau pengakuan dari pihak lain, ketuapanitia menugaskan camat dan petugas BPN untuk memediasi danmengundang para pihak;bahwa ada beberapa orang yang tumpang tindih yang dimediasi oleh saksi;Saksi HERLIANSAH menerangkan :saksi ada memiliki tanah kosong di daerah perluasan bandara, luasnya4335 M2bahwa tanah saksi dinyatakan overlapping dengan Gusti Anmad Kadirbahwa yang menyatakan tanah saksi overlapping adalah Haji Faisal.

yang ditunjuksebagai lembaga Penilai harga tanah, Menurut Majelis tidak kaitan denganTerdakwa Eko Widowati, SH, oleh karena tugas tersebut adalah tugas PanitiaPembebasan Tanah, dan bukan dan wewenang Terdakwa, oleh karena tidakperlu. dipertimbangkan lebih lanjut; (vide Putusan Nomor : 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm halaman 349):Bahwa anehnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa ada potensi merugikankeuangan negara karena tindakan Terdakwa yang menyarankan agar wargamasyarakat pemilik lahan yang tumpang tindin

Dan/atau semestinya Tergugat IIsebelum menerbitkan SHM Nomor 4132/Ketapang Tahun 2013 an Tergugat terlebin dahulu melinat warkah/peta arsip tanah wilayah yang ada dikantornya sehubungan dengan adanya permohonan dari Tergugat untukdibuatkan sertifikat tanahnya, agar tidak terjadi tumpang tindin dengantanah milik orang lain, dalam hal ini tanah milik Penggugat yang sudah pastiwarkahnya terlebih dahulu (yakni Tahun 1991) telah tersimpan dengan baikdan rapi di kantor BPN Kotim tempat Tergugat II bekerja

Bahwa pada bulan September 2015 ketika Penggugat mengajukanpermohonan hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten TapanuliTengah diperoleh jawaban berdasarkan surat tertanggal 16 Oktober 2015Nomor 259/1201300/X/2015 bahwa permohonan hak atas tanah Penggugattidak dapat dilanjutkan karena terdapat tumpang tindin kepemilikan ataslokasi tersebut yang diakui sebagai milik Sardin Simanullang;6.

Sehingga terhindaradanya Putusan Pengadilan yang tumpang tindin dan dapat menimbulkanketidakpastian hukum.

Pengumpulan Data Fisik Nomor 15/200.3.14.71/1/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukurandan Pemetaan Badan Pertahanan Nasional Kota Pekanbaru dan BeritaAcara Pengumpulan Data Fisik Nomor 184/200.3.14.71/l/2013, tanggal25 Januari 2013;Bahwa dari hasil pengukuran tersebut, ternyata ditemukan faktabahwasanya di atas tanah Penggugat telah diterbitkan beberapa SertifikatHak Milik (SHM) atas nama orang lain yang dilakukan oleh Tergugat VI,sehingga telah terjadi overlapping atau tumpang tindin

MDN = joNomor 146 K/TUN/2013, sebagaimana yang dimuat dalampertimbangan hukum putusan PTUN Pekanbaru pada halaman 91sampai dengan 93 secara jelas telah terbukti bahwa objek perkaras aquo yang diklaim dan digugat oleh Penggugat adalah tidak sama dantidak tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat seperti dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik yang diiuraikan diatas;Bahwa bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 06/G/2012/PTUN.Pbr jo Nomor 160/B/2012/ PT.TUN.MDN jo Nomor 146

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 06/G/2012/PTUN.PBR jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor 160/B/2012/PT.TUN MDN jo Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 146 K/TUN/2013, sebagaimanatermuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru pada halaman 91 sampai dengan 93, secara jelastelah terbukti bahwa objek perkara a quo yang di kalaim oleh Penggugatadalah tidak sama dan tidak tumpang tindin dengan tanah Milik

Bahwa Penggugat di dalam gugatan pada poin 21 dan diteruskan dalamdalil poin 23 telah mendalilkan bahwa di atas tanah yang diklaim sebagaimilik Penggugat dan dijadikan objek perkara a quo telah diterbitkan bukti hakselain Penggugat sehingga tumpang tindin dengan tanah dan bukti hak atasnama yaitu:1.1. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum;1.2. Liman;1.3. Prof DR Muchtar Ahmad, MSc;1.4. Drs. Rizal Dairi;Halaman 60 dari 142 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/20171.5. Basirun;1.6. Drs. Umar Dairi;1.7.

Bahwa terhadap penunjukan sebagaimana poin 1 (satu) tersebutterdapat tumpang tindin penguasaan fisik yang telah dipagar masingmasing oleh para pihak dan di atasnya terdapat tanaman sawit,bangunan rumah papan antara Sertifikat Hak Milik Nomor 240, 238, 239dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV dalam perkara a quo dan atas nama pihak lainnya;2.

JadiMajelis berpendapat supaya tidak terjadi tumpang tindin dalam penyelesaian suatupermasalahan serta dengan berdasarkan ketentuan pasal 142 Rbg diatas, makaseharusnya ia Tergugat digugat dimana dia berpempat tinggal ;Menimbang,. bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak sempurna makaMajelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara selebihnya danmenyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tidak dapat diterima, maka pihakPenggugat

adalah masuk dalam sertifikat HakMilik Nomor 45/Ahusen seluas bidang tanah 62 * (enam puluh meterpersegi) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.10.Bahwa perbuatan Tergugat yang membangun bangunan parmanen diatas11.sebagian tanah milik penggugat tersebut masuk dalam objek sengketa halini merupakan suatu prouatan melawan hukum.Bahwa dengan demikian perbuatan Turut Tergugat Il dalam menerbitkansertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen Tahun 1995, Badan Urusan Logistik(Tergugat) dimana terjadi tumpang tindin

Tanggal 08September 2015 telah terjadi tumpang tindih sebagian Sertipikat Hak PakaiNo. 15/Ahusen Milik Tergugat di atas Sertipikat Hak Milik No. 45/AhusenMilik Penggugat.Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 15/Ahusen telah diterbitkansecara tumpang tindin sebagian atau yang masuk kedalam Sertipikat HakMilik No. 45/Ahusen seluas 62 M?

dandilepaskan haknya sesuai Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Juli 1971 danberdasarkan Keptusan Kakanwil Provinsi Maluku tanggal 2 Nopember 1995didaftarkan Hak pakai atas nama Tergugat, oleh karena itu Tergugatmembangun sudah sesuai dengan Sertfikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen1995 karena Tergugat membangun bangunan tersebut sesuai dengan SuratIzin Mendirikan Bangunan (IMB) jadi tidak ada tumpang tindin dengan SertikatHak Milik Nomor 45/Ahusen.

telah ditemukan sesuai dengan hasilpengembalian batas sebagimana batasbatas sesuai dengan Sertifikat HakMilik Nomor 45/Ahusen dan sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen, adasebagian tanah dan bangunan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen masukdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pengembalian batasyang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon membuktikan kalauantara Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen tanggal 08 Mei 2015 telah terjaditumpang tindin

/Pdt.G/PT.Mdo jo Nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Bit dalam rangkamenentukan hakhak umumnya, sehingga secara jelas gugatan aquosangatlah premature dilandasi Pemeriksaan perkara yang sama,pihakpihak maupun substansi yang dipermasalahkan adalah sama,seyogyanya harus dihormati semua pihak, tak terkecuali pihakpihakdalam perkara a quo termasuk Tergugat I. oleh sebab itu dapatTergugat garis bawahi bahwasanya gugatan Penggugat a quo tidakmau dikatakan sebagai premature dan apakah dengan sengajamembuat tumpang tindin

2020/PT.Mdo jo Nomor: 260/Pdt.G/2019/PN.Bit dalamrangka menentukan hakhak umumnya, sehingga secara jelasgugatan aquo sangatlah premature dilandasi Pemeriksaan perkarayang sama, pihakpihak maupun substansi yang dipermasalahkanadalah sama, seyogyanya harus dihormati semua pihak, tak terkecuallpihakpihak dalam perkara a quo termasuk Tergugat II. oleh sebab itudapat Tergugat II garis bawahi bahwasanya gugatan Penggugat a quotidak mau dikatakan sebagai premature dan apakah dengan sengajamembuat tumpang tindin

Pdt.G/2020/PT.Mdo jo Nomor: 260/Pdt.G/2019/PN.Bit dalamrangka menentukan hakhak umumnya, sehingga secara jelasgugatan aquo sangatlah premature dilandasi Pemeriksaan perkarayang sama, pihakpihak maupun substansi yang dipermasalahkanadalah sama, seyogyanya harus dihormati semua pihak, tak terkecuallpihakpihak dalam perkara a quo termasuk Tergugat . oleh sebab itudapat Tergugat garis bawahi bahwasanya gugatan Penggugat a quotidak mau dikatakan sebagai premature dan apakah dengan sengajamembuat tumpang tindin

Tumpang tindin sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2405seluas 50 m2.d. Tumpang tindin sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2522seluas 22 m2.e. Diatas tanah tersebut ada jalan, untuk akses masuk keSertifikat Hak Milik No. 3470 an. IBNU MASUD, SE.f. Batas sebelah Timur terkena jalan seluas A.51 M2 B. 172 M2.g.

Bahwa posita gugatan Penggugat tumpang tindin karena tidakmenguraikan fundamentum petendi dengan jelas dan sistematis, terlebihlagi faktafakta dari setiap terjadinya peristiwa hukum tidak disebutkanHal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2237 K/Pdt/2010.dengan waktu kejadiannya.Sehingga demikian jelas gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas, kaburdan membingungkan.

Bahwa posita gugatan Penggugat tumpang tindin karena tidakmenguraikan fundamentum petendi dengan jelas dan sistimatis, terlebihHal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2237 K/Pdt/2010.lagi faktafakta dari setiap terjadinya peristiwa hukum tidak disebutkandengan jelas waktu kejadiannya.Sehingga demikian gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas, kabur danmembingungkan (obscuur lible).

dan lengkap mengenai subyek hukum dalam perkara aquo, haltersebut dapat di lihat dari pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor04/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 43 (empat puluhtiga) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam),yaitu sebagai berikut :Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 30 PK/TUN/2017Menimbang, bahwa berdasarkan fakatafakta hukum diatas, MajelisHakim Berkesimpulan bahwa memang telah terjadi overleving atautumpang tindin