Ditemukan 4843 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung mengadu mangadang mangalung mangapung mengedong mangading
Pengadilan MS Simpang Tiga Redelong Perdata Agama
Register : 03-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pdt.G/2020/MS.Str
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 28
  • Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3 tahun 2018, angka 4 Rumusan kamar agama yang menyebutkanbahwa gugatan yang objek sengketanya masih diagunkan sebagaijaminan utang atau objek sengketa tersebut mengadung sengketakepemilikan, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa dalam perkara ini nilai hutang Bersama dibandingkan denganHarta Bersama adalah lebih besar nilai Hutang Bersama.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 13 Nopember 2013 — MURSAL, CS
36 — 12
  • perseorangan berarti orang yang secara individu atau padaumumnya dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksuddengan koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi,baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dinubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 24-05-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
  • Apabila Petitum ini dicermatimaka mengadung pengertian kalau Tergugat diharuskanmenyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada satu pihakyakni Penggugat rekonvensi;2. bahwa Petitum Penggugat Rekonvensi bertentangan denganHukum incasu Hukum perdata islam tentang harta bersama, dimana Penggugat menghendaki agar harta bersamatersebutdiserahkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi;Tentang Petitum Penggugat Rekonvensi huruf e, yakni :e) Menyatakan bahwa barangbarang sebagaimana dalam posita 6(enam
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 3 Juli 2013 — ZULHAIMI CH NASUTION
56 — 35
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu pelaku Tindak Pidana Korupsiadalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri,dengan kata lain bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 3 sama dengan
    perseorangan berarti orangyang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkanyang dimaksud dengan koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. ;183Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 326/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
Nathalia Sherly
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta S, SH
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH.M.Kn.
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.EDDY NYOMAN WINARTA, SH
9.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
286 — 445
  • Perlawanan para Terlawan (derden verzet) mengadung cacat formil sehinggaperlawanan para Terlawan tidak sah, dan dengan demikian harus dinyatakantidak dapat diterima ( NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD) :a)b)Bahwa dasar dari perlawanan para Terlawan adalah DerdenVerzet/perlawanan Pihak ketiga atas penetapan EksekusiNo.304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo.
    Perlawanan para Terlawan (derden verzet) mengadung cacat formilsehingga perlawanan para Terlawan tidak sah, dan dengan demikianharus dinyatakan tidak dapat diterima ( NIET ONVANTKELIJKEVERKLAARD) ;Bahwa dasar dari perlawanan para Terlawan adalah DerdenVerzet/perlawanan Pihak ketiga atas penetapan EksekusiNo.304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
254 — 205
  • Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
202 — 137
  • Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Februari 2014 — Ny. Ir. KUSUMO PURWANTI DEWI, Dkk VS ABDUL MUIN SADEWANG (alm), diwakili oleh ahliwarisnya SANDRA DEWI ANGGRAENI SANDEWANG, Dk
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .* Oleh karena itu, gugatan mengadung error in persona dalam bentukplurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurangpihaknya."
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 18-08-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN Mentok Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtk
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
SELIYANI
Tergugat:
1.ARIYANTO
2.CHANDRA DEWI KARTIKA SARI
3.RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn
Turut Tergugat:
PT. FOSS ALAM NUSANTARA
229 — 126
  • Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhisyarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengadung catatformil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima(niet ontvankelijke verklaaard).2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
263 — 116
  • UndangUndang 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 5 Tahun 1986,tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan hukum sebagaimana tersebut di atas,terbukti bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan PengumumanHalaman 92 dari 144 halaman Putusan No.161/G/2019/PTUNJKTPemenang Lelang Leveling Runway 1.250 M x 30 M, KonstruksiPerpanjangan Runway dari 1.340 M x 30 M menjadi 1.525 M x 30 M danTurning Area (1.350 M*) sampai dengan Asphalt Hotmax termasuk Marking,mengadung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti DJUMIAT;
99 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No. 218 PK/PID.SUS/2016Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: Melawanhukum formil, artinya melawan undangundang yaituperbuatan pidana tersebut adalah perbuatan yang dilarangdalam undangundang dan ada ancaman pidana bagi yangmelakukan dimana mengadung arti semua bagian (unsurunsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Dan peraturanperundangundangan yang boleh memuat ancaman pidanahanya UndangUndang dan Peraturan Daerah.Menurut Prof. Dr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 16-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Desember 2013 —
690 — 391
  • adakesengajaan dari PENGGUGAT untuk tidak segera melaksanakanpembersihan / pencucian Tank Cleaning dan Sludge Removal padabulan November 2011.27 Bahwa dengan terbuktinya TERGUGAT / TERMOHON telah melakukan tipumuslihat terhadap Majelis Arbitrase, terkait pengajuan surat bukti T24 tersebut, makasudah sewajarnya putusan BANI No.464/VI/ARBBANI/2012, tanggal 27 Agustus 2013dinyatakan BATAL dan gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini dikabulkan untukseluruhnya.C Putusan diambil oleh Majelis Arbitrase selain mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
FENGKI ANDRIAS,SH.DKK
Terdakwa:
NURSIDIN JAMILBIn J.K.H SAMPONO Pgl Nursidin
159 — 39
  • memiliki kemampuan untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 3Undangundang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengadung
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 741/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
Ahmad Sukeri
Tergugat:
1.Sofyan Surono
2.M. Syarifuddin HAS
3.Drs. Edi Dohar Hutabarat
4.Manaris Bungaran Manurung
5.Edward Winarto
Turut Tergugat:
1.Camat Medan Deli Cq Lurah Mabar
2.Kepala Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kota Medan
3.Jonas Marolop Simarmata, SH
4.Risna Rafimi Arifa, SH
51 — 7
  • Penggugat memohon :Menghukum Tergugatl,TergugatV ataupun pihakpihak lain yangmendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objekterperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong,tanpa ada gangguan dari pihak manapun.Bahwa apa yang dimohonkan Penggugat pada petitum No. 3, 4, 7 dan14, tidak ada diuraikan/dimohonkan Penggugat dalam posita Gugatan,sehingga antara Posita dan Petitum Gugatan tidak saling mendukung ;Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat dalil gugatanPenggugat mengadung
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 67/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : HAJI ZAINAL ABIDIN BAHREN
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : LEONARD ANTHONIUS ANG
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : IWAN KRISTANTO
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SLAMET MULYADI
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ACHYM JAN CHRISPINUS ZINA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : MAXY ALEXANDER HELLY
Terbanding/Tergugat V : HARIS ANWAR
Terbanding/Tergugat VI : SUWONDO
Terbanding/Tergugat VII : SINGAL
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
Terbanding/Turut Tergugat II : EMANUEL MALI,SH.
73 — 47
  • Keliru dan salahbertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengadung catatformil.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Suharja,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
248 — 200
  • BKs tidak mengadung ne bis in idem;g.
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama
Register : 29-06-2018 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA AMBON Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab
Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 34
  • Oleh karena itu dapatdillhat Permohonan pemohon mengadung CacatFormil yang mengakibatkanpermohonan pemohon Kabur dan Tidak Jelas (obscuur lebel),karenanya permohonanpemohon haruslah ditolak (ontzegd) atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapatditerima (nit ontvankelijk verklaard).Sesuai Putusan MahkamahAgung RI nomor : 440K /Pdt/1986, tanggal, 29 Agustus 1988 yang telah menjadiYurisprodensi tetap dariMahkamah Agung);5.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2009 — Putus : 22-06-2010 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 Juni 2010 — RAYMOND TEDDY H.; LAWAN; 1. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA; 2. SUTANTO HARTONO; 3. ARIEF SUDHITOMO; 4. PT. KOMPAS CYBER MEDIA; 5. TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA; 6. PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA ; 7. RIKARD BAGUN; 8. PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA); 9. H. DEDY PRISTIWANTO; 10. SOEWIDA HENALDI; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL; DEWAN PERS
178 — 59
  • Bahwa dalildalil ini sangatprovokatif seakanakan dalildalil gugatannya mengadung kebenaran dan berdasarkan pada hukum dan faktafakta.8 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konpensi yang dianggap dibacakan di depan sidang pengadilan yangterbuka untuk umum, menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi memohon sita jaminan (conservatoir beslag) kepadaMajelis Hakim terhadap harta kekayaan milik Penggugat Rekonpensi.
Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus
Register : 21-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Sbr
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
NASIKHIN Bin H. SARIYO
601 — 87
  • ) seluruhrumah sakit dan laboratorium klinis, 2) fasilitas incinerator, dan 3) IPAL yangmengolah effluent dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis, kodelimbah dan uraian limbah serta kategori bahaya sebagai berikut :Halaman 80 Put Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Sbr Kode Uraian Limbah KategoriLimbah BahayaA3371 Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius 1A3372 Produk farmasi kedaluwarsa 1A3373 Bahan kimia kedaluwarsa 1A3374 Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 1A3375 Peralatan medis mengadung
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
151 — 40
  • Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahunMengingat Objek Sengketa tersebut barulah berusia 9 (Sembilan) 10(Sepuluh) Tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebihsebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang UndangNomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.Sehingga tindakan perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara aquo jelas jelas mengadung unsur kesengajaan, kelalaian dan tidakadaalasanpembenar.