Ditemukan 4836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung mengadu mangadang mangalung mangapung mangading mangagung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti DJUMIAT;
112 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No. 218 PK/PID.SUS/2016Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: Melawanhukum formil, artinya melawan undangundang yaituperbuatan pidana tersebut adalah perbuatan yang dilarangdalam undangundang dan ada ancaman pidana bagi yangmelakukan dimana mengadung arti semua bagian (unsurunsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Dan peraturanperundangundangan yang boleh memuat ancaman pidanahanya UndangUndang dan Peraturan Daerah.Menurut Prof. Dr.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 326/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
Nathalia Sherly
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta S, SH
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH.M.Kn.
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.EDDY NYOMAN WINARTA, SH
9.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
321 — 473
  • Perlawanan para Terlawan (derden verzet) mengadung cacat formil sehinggaperlawanan para Terlawan tidak sah, dan dengan demikian harus dinyatakantidak dapat diterima ( NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD) :a)b)Bahwa dasar dari perlawanan para Terlawan adalah DerdenVerzet/perlawanan Pihak ketiga atas penetapan EksekusiNo.304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo.
    Perlawanan para Terlawan (derden verzet) mengadung cacat formilsehingga perlawanan para Terlawan tidak sah, dan dengan demikianharus dinyatakan tidak dapat diterima ( NIET ONVANTKELIJKEVERKLAARD) ;Bahwa dasar dari perlawanan para Terlawan adalah DerdenVerzet/perlawanan Pihak ketiga atas penetapan EksekusiNo.304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 67/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : HAJI ZAINAL ABIDIN BAHREN
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : LEONARD ANTHONIUS ANG
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : IWAN KRISTANTO
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SLAMET MULYADI
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ACHYM JAN CHRISPINUS ZINA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : MAXY ALEXANDER HELLY
Terbanding/Tergugat V : HARIS ANWAR
Terbanding/Tergugat VI : SUWONDO
Terbanding/Tergugat VII : SINGAL
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
Terbanding/Turut Tergugat II : EMANUEL MALI,SH.
75 — 47
  • Keliru dan salahbertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengadung catatformil.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Suharja,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
258 — 213
  • BKs tidak mengadung ne bis in idem;g.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
FENGKI ANDRIAS,SH.DKK
Terdakwa:
NURSIDIN JAMILBIn J.K.H SAMPONO Pgl Nursidin
167 — 39
  • memiliki kemampuan untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 3Undangundang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengadung
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
Register : 15-08-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tdn
Tanggal 15 Agustus 2024 — Penggugat:
Sariyarti
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana
0 — 0
  • /li>
  • Bahwa Penggugat dan Isteri Penggugat merasa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Multiguna Nomor: 31240302475 tertanggal 07 Maret 2024, sehingga Perjanjian tersebut mengandung cacat hukum oleh karena tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang telah ditetukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak adanya kesepakatan yang merupakan syarat subjektif dari sebuah perjanjian, dan akibat hukum dari perjanjian yang mengadung
    • Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
    Putus : 20-02-2014 — Upload : 23-10-2014
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534 K/Pdt/2013
    Tanggal 20 Februari 2014 — Ny. Ir. KUSUMO PURWANTI DEWI, Dkk VS ABDUL MUIN SADEWANG (alm), diwakili oleh ahliwarisnya SANDRA DEWI ANGGRAENI SANDEWANG, Dk
    70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • .* Oleh karena itu, gugatan mengadung error in persona dalam bentukplurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurangpihaknya."
    Pengadilan PN Mentok Perdata
    Register : 18-08-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
    Putusan PN Mentok Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtk
    Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
    SELIYANI
    Tergugat:
    1.ARIYANTO
    2.CHANDRA DEWI KARTIKA SARI
    3.RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn
    Turut Tergugat:
    PT. FOSS ALAM NUSANTARA
    250 — 137
    • Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhisyarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengadung catatformil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima(niet ontvankelijke verklaaard).2.
    Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
    Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-04-2017
    Putusan PN BEKASI Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks
    Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - MIRZA
    179 — 117
    • , pada vialvaksin polio negative diberi lem,(IPV), vaksin vaksin Hib box tidakhaemophilus sesualinfluenza tipe B52 Enge Glaxo AHB Vaksin Positif Sampel VaksinrixB Smith VC47 hepatitis B vaksin tidak Palsu Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks (Pae Kline 1AN hepatitis B dalamd) (kadar box,sangat kemasanrendah) plastikrusak(berwarnakuning)53 Tube State 6500 Protein Tidak Tidak Tuberrculin ns 114 tuberculin mengandu sesuai culinSeru ng vaksin Palsum hepatitis B,Instit tidakute mengadung
    Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
    Register : 05-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 09-09-2020
    Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2020/PT MKS
    Tanggal 2 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. HUSLAN, S.ST, M.Kes
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. SAIFULLAH, SH
    169 — 93
    • HUSLAN, S.ST, M.Kes sehinggaHalaman 62 dari 110 halamanPutusan Nomor 18PIDTPK2020PT.MKSPembanding menilai pertimbangan judex facti mengadung diskriminalisasiterhadap terdakwa ;2. Bahwa terhadap dasar alasan judex facti mengenai Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Khusus Perhitunagan Kerugian Keuangan NegaraInspektorat Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 791/ 05/ Itda. Tanggal 21Maret 2019, yang terbit setelah Terdakwa Direktur CV.
    Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus
    Register : 21-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 22-10-2019
    Putusan PN SUMBER Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Sbr
    Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
    BENY HARKAT ,SH,SE
    Terdakwa:
    NASIKHIN Bin H. SARIYO
    603 — 87
    • ) seluruhrumah sakit dan laboratorium klinis, 2) fasilitas incinerator, dan 3) IPAL yangmengolah effluent dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis, kodelimbah dan uraian limbah serta kategori bahaya sebagai berikut :Halaman 80 Put Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Sbr Kode Uraian Limbah KategoriLimbah BahayaA3371 Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius 1A3372 Produk farmasi kedaluwarsa 1A3373 Bahan kimia kedaluwarsa 1A3374 Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 1A3375 Peralatan medis mengadung
    Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Register : 23-10-2009 — Putus : 22-06-2010 — Upload : 10-04-2015
    Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.
    Tanggal 22 Juni 2010 — RAYMOND TEDDY H.; LAWAN; 1. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA; 2. SUTANTO HARTONO; 3. ARIEF SUDHITOMO; 4. PT. KOMPAS CYBER MEDIA; 5. TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA; 6. PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA ; 7. RIKARD BAGUN; 8. PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA); 9. H. DEDY PRISTIWANTO; 10. SOEWIDA HENALDI; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL; DEWAN PERS
    180 — 59
    • Bahwa dalildalil ini sangatprovokatif seakanakan dalildalil gugatannya mengadung kebenaran dan berdasarkan pada hukum dan faktafakta.8 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konpensi yang dianggap dibacakan di depan sidang pengadilan yangterbuka untuk umum, menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi memohon sita jaminan (conservatoir beslag) kepadaMajelis Hakim terhadap harta kekayaan milik Penggugat Rekonpensi.
    Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
    Register : 15-08-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 16-08-2024
    Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tdn
    Tanggal 15 Agustus 2024 — Penggugat:
    Fitri
    Tergugat:
    PT. Nusa Surya Ciptadana
    1 — 0
    • /li>
  • Bahwa Penggugat dan Isteri Penggugat merasa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Multiguna Nomor: 31240400966 tertanggal 02 April 2024, sehingga Perjanjian tersebut mengandung cacat hukum oleh karena tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang telah ditetukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak adanya kesepakatan yang merupakan syarat subjektif dari sebuah perjanjian, dan akibat hukum dari perjanjian yang mengadung
    • Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
    Register : 07-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 19-07-2021
    Putusan PN PADANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
    Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
    FENGKI ANDRIAS,SH.DKK
    Terdakwa:
    WALBARDI BIN MANSYUR PGL EDI
    164 — 31
    • memiliki kemampuan untuk dapat secarasubyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahamimakna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 3Undangundang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengadung
    Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
    Register : 05-10-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 08-02-2021
    Putusan PN Cikarang Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Ckr
    Tanggal 20 Januari 2021 — AGATHA C WANGGE, SH (JPU ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO (TERDAKWA)
    146 — 53
    • komposisi;Bahwa tujuannya agar masyarakat mengetahui apa isi obat tradisional itu;Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tradisional tanpa ijin edar;Bahwa Ahli ditunjukkan obat obatan yang urat madu dan urat madu black;Bahwa yang pertama Saksi lihat nomor izin edar;Bahwa ada izin edarnya tetapi fiktif;Bahwa dibilang fiktif karena bulan November 2013 BPOM mengeluarkanpublic warning untuk obat urat madu black tersebut;Bahwa obatobat tersebut dilarang untuk dijual bebas.Bahwa dilarang dijual bebas karena mengadung
    Pengadilan PT KUPANG Perdata
    Register : 28-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 25-07-2017
    Putusan PT KUPANG Nomor 38/PDT/2017/PT KPG
    Tanggal 20 Juni 2017 — - Romana Moi, Cs. vs - FRANSIANA DOSI, Cs.
    48 — 10
    • Gugatanmelanggar yurisdiksi (Kompetensi) absolute atau relatif dansebagainya.Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengadung cacatatau obscuur libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegasmencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard/NO).5.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
    Putus : 19-05-2010 — Upload : 22-12-2011
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/PID.SUS/2010
    Tanggal 19 Mei 2010 — Drs. ANTHONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. ;
    35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • No. 505 K/PID.SUS/2010Bahwa menurut hukum (yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972) dalam putusan Hakimtidak boleh mengadung halhal yang saling bertentangan, makaPemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Yang Mulia MajelisHakim Kasasi akan sependapat bahwa sebagai konsekuensi logisyuridis dari pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yangtelah dengan tepat dan benar menurut hukum menyatakanTerdakwa tidak terbukti menerima dan menikmati harta benda atauuang (
    Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
    Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
    Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
    Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    169 — 127
    • dan tipuan(bedrog), oleh karena terbitnya obyek sengkeat ke1 tidak berdasarkan tanah/girikgirik Para Penggugat (bukti P.84, P.86, P.87 dan P.88) dan ternyatatanah/girikgirik milik Penggugat berada didalamnya termasuk girik C 1286 yangaslinya masih ditangan Para Penggugat sebagai bukti belum pernah terjadi jual bellidengan pihak manapun karena jika pernah dijual girik dimaksud berada padapihak lain yang membelinya, maka mengakibatkan keputusan ini termasuksalah kira, dan keputusan yang dihasilkan mengadung
    Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
    Register : 30-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 18-02-2015
    Putusan PN PADANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
    Tanggal 18 Nopember 2014 — Erifal Zeskin, SE
    63 — 9
    • indikatorindikator ini, Majelis berpendapatbahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niatyang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dariperbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabansecara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan diatas dihubungkan denganketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiaporang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
    Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
    Register : 10-08-2012 — Putus : 10-12-2012 — Upload : 01-07-2014
    Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
    Tanggal 10 Desember 2012 — MAKMUR, SH
    51 — 16
    • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Kamiberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri,dengan kata lain, bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 3sama dengan yang terdapat dalam