Ditemukan 5036 data
100 — 92
Reg Perkara : PDS 08 /MA.SBK/12 /2013, tertanggalDesember 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :DAKWAAN;PRIMAIR: Bahwa Ja terdakwa Ir. ERY SUSANDAH BIN LAHMUDDIN selakuDirektur CV. Mega Bintang Persada berdasarkan Akta Pendirian CV.
159 — 10
PERK : PDS 01/RANAV/05/2015, tanggal 27 Mei 2015, Terdakwatelah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas A Tanjungpinang dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa HECA JANATRA Bin H. MOHD. DJAMIL baikbertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi HERWANTOAls WAWAN (selaku Wakil Ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera) dan saksilr. TEDJO SUKMONO, A.Pi, M.Si.
Terbanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
2674 — 1750
Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikut turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 05 April 2021 Nomor 50/Pid.SusTPK/2020/PN.Jkt.Pst dalamperkara Terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Jakarta Pusat olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan didakwaberdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG.PERK: PDS.29/M.1.10/Ft.1/10/2020dan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
169 — 61
Perkara Nomor : PDS 01/SAMAR/01/2020 tanggal27Januari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa Drs. SULAIMAN SADE, M.Si.
91 — 20
Reg.Perkara : PDS 01 /PELAI/Ft.1/01/2013, pada pokoknya sebagai berikut:KESATUPRIMAIRBahwa ia terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS Berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.22/137SI/BKD tanggal 19 Juli 2007,Terdakwa Drs.
70 — 21
Perkara :PDS 02/0.2.21/Ft.1/12/2017 tanggal 24September 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 91/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg tanggal 24 September 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 91/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg tanggal 26September 2018 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat Ahli serta keteranganTerdakwa
80 — 44
Reg.Perk : PDS.01 /K.BAHI/Epp.2/04/2015 yang pada pokoknya menuntut agarPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangmenjatuhkan putusan sebagai berikut :Menyatakan terdakwa YAHYA MARKUS BANA S.Sos.
66 — 55
PERK: PDS 11 /CIMAH/06/2015 Tanggal 26 Oktober 2015,yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Rd.
78 — 18
semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota Pembelaan/Pledoi yang telah diajukannya dan Jaksa Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan ;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat HukumTerdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga tanggal 23 September2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaan NO.Reg.Perkara : PDS
Terbanding/Terdakwa : RIKSA SABARA bin H.HUDMAN SUMANTRI
123 — 62
Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwamasingmasing tanggal 3 Desember 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal15 Juni 2015 Nomor PDS 04/CMH/Ft.1/06/2015, Terdakwa didakwa dengandakwaan sebagai berikut :DAKWAANKESATU :Primair :Bahwa terdakwa RIKSA SABARA bin H. HUDMAN SUMANTRI,sebagai Pemilik CV.
179 — 102
PDS.26/RP.9/06/2006 atas nama Terdakwa Jaswani Naresh Mohandastersebut adalah tepat dan benar ;Selanjutnya alasan selebinnya yang telah menjadi dasar menghantar kepadapermohonannya kepada Yth. Majelis Hakim menurut pendapat kami secaranyata alasanalasan dimaksud telah jauh memasuki area pokok perkara yangbelum saatnya kita bahas dalam tahap eksepsi ini, sehingga terlampauprematur untuk dibahas tahap sekarang ini.
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
766 — 479
M.Si. diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri /Tipikor Kendari berdasarkan13surat dakwaan Nomor register perkara : PDS/02/R.3.12/FT. 1/3/2013 yang dibacakan dipersidangan tanggal 1 Mei 2013 oleh Tim Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaiberikut :PRIMAIR :Bahwa, terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE.
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
165 — 28
Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan TimPenasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliek secara lisanyang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian juga Terdakwa dan TimPenasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliek secara lisan yang pada pokoknyatetap pada nota pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntutumum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS
91 — 180
Telahmendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan penasehat hukumterdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan balikdari penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula yangdisampaikan masingmasing secara tertulis di depan persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkandakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaanNo.Reg.Perkara : PDS 5 /Stbt
72 — 39
. : PDS 04 /GIANY/ 09 /2015yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusansebagai berikut :Menyatakan Terdakwa MADE ASTIKA alias GENEP tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1.
79 — 34
Perkara PDS.04 /LBAJO/Ft.1//07/2015 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangmenjatuhkan putusan sebagai berikut :Menyatakan terdakwa HENDRIKUS RUBIN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "beberapaperbutan ada perhubunganya, meskipun perbuatan itu. masingmasing telahmerupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan yang berturutturut yang secara melawan
127 — 19
REG.PERK : PDS 10/TPI/ Ft.1/10/2014, tanggal 1 Oktober 2014, Terdakwa telahdihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I ATanjungpinang dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaSatuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Terluar Kepulauan Riauberdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.26 Tahun 2010Hal 27 dari 245
64 — 22
Perk Nomor : PDS 05/BTG/11/2011, telah mendakwa Terdakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIRBahwa terdakwaH. HAMSYAH MAHDAST, S.H Bin) DAENGMANGALEselaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20002004 secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi HM. RUSDIN ABDAVU selaku Ketua DPRDKota Bontang Periode 20002004 (terpidana dalam perkara sama yangdilakukanpenuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum KejaksaanNegeri Bontang) , dansaudara H.
35 — 34
Perkara: PDS 01/L.PKAM/02/2016 tertanggal 24 Februari 2016terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :Menimbang, telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 14 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah didakwasebagai berikut:KESATU :PRIMAIR:oonnon Bahwa Terdakwa DRS. YUSNI ALI selaku Direktur CV.
113 — 38
Setelah membaca:a.d.B.a.b.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor20/PID/TPK/2011/PN.TK tanggal 16 Desember 2011 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:20/Pen.Pid/TPK/2011/PN.TK tanggal 19 Desember 2011 tentang Hari SidangPertama;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan NegeriTanjung Karang Nomor: PDS~ 10/N.8.11/Fd.1/11/2011 tertanggal 12Desember 2011 atas