Ditemukan 5020 data
SAHAT PATAR LUMBAN GAOL, S.Sos, M.A, M.Pd
Tergugat:
1.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
128 — 58
Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat memberikankuasa atau delegasi wewenang kepada pejabat lainnya; Pasal 4Memberikan delegasi wewenang kepada pejabatpejabat yangtersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menyelenggarakan danmenandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas namaMenteri tentang jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3(tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Drs. AMIRULLAH, M.Si
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
109 — 49
Amirullah WD, (Penggugat), (vide Bukti T2);Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah adasetidaktidaknya sejak tahun 1974 yang secara substansi tidak ada perubahan samasekali hingga saat ini.
51 — 29
Olehkarena Para Penggugat bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Tergugat dan Tergugat Il maka dalilpara Penggugattersebut diatas haruslah ditolak.26.Bahwa adalah dalil yang sangat mengadaada , bilamana ParaPenggugat mendalikan para Penggugat adalah Pegawai NegeriSipil dan mendalilkan perhitungan pensiun bagi para Penggugatdisesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuanpasal Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 197927.Bahwa oleh karena dari awal Para Penggugat bukan
PegawaiNegeri Sipil pada saat bekerja pada Tergugat dan Tergugat Il ,maka seluruh perhitungan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipilyang didalilkan oleh para Penggugat tidak perlu ditanggapi olehTergugat!
98 — 17
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dungselaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam Kegiatan Rehabilitasit dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembuatan
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin CikDung selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PembuatanTembok
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatCalon Penata Muda (lIll/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama drh.
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/KP.340/ SK/II/2000tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh.
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
87 — 53
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
296 — 156
., menyebutkanMEMUTUSKAN: poin KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggalPutusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 15 dari 8331 Maret 2020, sedangkan Keputusan dimaksud dikeluarkan nyatanyata pada tanggal 28 Agustus 2020 dan diterima oleh Penggugattanggal 10 September 2020;Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang bunyinya adalah:e Pasal 248 ayat (1): PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
281 — 158
., diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor UP.605/1/PDK1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (bukti P7a terlampir) dan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor PDK11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi(bukti P7b terlampin);bahwa setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjalankantugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
126 — 56
Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 197 KUHAP(bukti P16=T2) ; 222222 nena nnn nnn nnn nn nnn neeMenimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti
86 — 36
dalam satu Propinsi; dan2) Antar Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.Pejabat pengajuan usul sebagaimana dimaksud angka 4)dilampirkan:a) Surat pertimbangan persetujuan;b) Surat pernyataan persetujuan pindah;Halaman 72 dari halaman 94 Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.BJM.c) Salinan fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir.6) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negaraatau pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkansurat Keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipilyang
24 — 0
Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
21 — 2
ADITYA NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang
1.MARLIYANTO
2.TADJI
3.WINI ASIH
4.ASTUTIK
5.BUDIONO
Tergugat:
5.Ir. EDY YUWONO, M.T
6.Ir. H. M. Insaf Budi Wibowo
7.Samsul Huda
8.CHOIRUL HUDA
9.MEILINA DEWI MUHLISHOH
10.DEWI MARIATUS SAâÂÂADAH
11.SYAIFUDIN ZUHRI
12.MARIATUL KIPTIYAH
Turut Tergugat:
12.PAULUS BINGADIPUTRA, S.H
13.HABIB, S.H, M.Hum
14.TJATUR RIDJAJANI, S.H, M.Kn.
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
278 — 83
AktaIkatan Jual Beli No. 02 tertanggal 06 Maret 2003 dan Akta Kuasa SubtitusiNo. 03 tertanggal 06 Maret 2003 yang dilakukan oleh Tergugat II kKemudiandi pindah tangankan kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selakuNotaris yang ditunjuk untuk mengeluarkan Pernyataan Pelepasan Hak atasAkta Notaris Nomor : 058, tertanggal 13 November 2018 untuk dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kediri selaku Penerima yang memiliki/menguasaiobjek perkara A Quo yang diwakilkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
NURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 23
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
86 — 58
tetapiTerdakwa2 membela diri lalu Terdakwa2 memukul salah seorang warga tersebutyang tidak diketahui identitasnya dengan ciri memakai kaos biru menggunakantangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian punggungnya, setelah ituTerdakwa2 naik lagi ke atas truk.Bahwa setelah itu truk meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) orang warga sipilyang dalam keadaan lukaluka yaitu satu orang mengalami luka dibagian hidung berdarah, satu oranglagi mengalami luka pecah bibir dan satu orang lagi
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
120 — 53
Perkumpulan HuMa : HuMa merupakan organisasi masyarakat sipilyang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isupembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai nilai hakasasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem,penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas.4.
80 — 49
Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun1979:Pasal 4(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan:65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan:1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secarapenuh di bidang penelitian;Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKT2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskansecara penuh pada perguruan tinggi;3.
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
277 — 234
Bahwa Penggugat secara administrasi tidak dapat bertindak selakuPenggugat karena Penggugat adalah Mantan Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuandengan Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Ttn tertanggal 09 Desember 2010,Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid/2011/Pt.Bnatertanggal 19 Juli 2011 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;3.
38 — 42
Ridwan/orang sipilyang beralamat di Gang Angket Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.700.000, (satujuta tujuh ratus ribu rupiah) per gram. 1 (satu) gramshabu shabu Saksi bagi menjadi 6 (enam) paket dandijual dengan harga berpariasi antara Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000, (empat ratusribu) rupiah), Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan kadangkadang keuntunganSaksi pakai sendiri.Bahwa Terdakwa
126 — 68
Maret1985 ;Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah saksi lurus kearah jalan tembuske Bangko ;Bahwa saksi mengatakan luas perkarangannya setengah (1/2) hektar ;Bahwa saksi mengatakan luas perkebunannya seluas dua (2) hektar ;Bahwa saksi mengatakan masih mengelola lahan tersebut ;Bahwa pertama kali status tanah transmigrasi adalah hak pakai,selanjutnya diberikan langsung sertipikat oleh pihak transmigrasi ;AHMAD, memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa saksi mengatakan pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang