Ditemukan 536 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natin nasution national natong nathan nastion nasion nadion napion natiin nations natio
Pengadilan PN MEDAN Perdata Waris
Register : 03-10-2016 — Putus : 13-06-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 281/Pdt.G/2003/PN Mdn
Tanggal 13 Juni 2014 — - 1. Hj. SUNARSIH (PENGGUGAT I) - ASMARA DIAN KESUMAWATI MANURUNG (TERGUGAT II) - DINO AGUSTIN ROSY MANURUNG (TERGUGAT II) - DINI KRISTINA MANURUNG (TERGUGAT III) - PT. BANK MANDIRI (PERSERO) PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KANTOR WILAYAH I MEDAN, Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG MEDAN PULO BRAYAN (TERGUGAT I) - F. X. RUKMO HARTONO (TERGUGAT II)
98 — 25
  • Bahwa dalam rangka Nation dan Character Building, proses asimilasiwarganegara Indonesia "keturunan asing" dalam tubuh negara Indonesiaharus dipercepat ;2. Bahwa penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengannama yang sesuai dengan nama Indonesia asli akan dapat mendorongusaha asimilasi ;3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-07-2010 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 503/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 15 Desember 2011 —
110 — 67
  • )2.17 Bahwa mengenai suatu keadaan yang diketahui secara umum M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan dalam halaman 510 (Sinar Grafika, Cetakan, kesembilanNovember 2009) menyatakan sebagai berikut :b. fakta yang diketahui umum tidak dibuktikanmengenai hat tersebut, dalam hukum acara perdata tidak diatursecara tegas tetapi telah diterima secara tegas sebagai doktrinhukum pembuktian yang dikenal dengan terminus nation
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Umum Pencurian
Register : 10-11-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN PARE PARE Nomor 199/Pid.B/2023/PN Pre
Tanggal 12 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Adrianus Y. Tomana, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Risnah Alias Innah Binti H. Abu
39 — 13
  • Tujuh Belas ) Bungkus
  • Kue Krupuk Merek Krisbee = 3 ( Tiga ) Bungkus
  • Minuman Merek Susu Beruang = 4 ( Empat ) Buah
  • Minuman Merek Kiko = 1 ( Satu ) Buah
  • Minuman Merek C-1000 = 1 ( Satu ) Buah
  • Rokok Merek Konser = 3 ( Tiga ) Bungkus
  • Rokok Merek La = 3 ( Tiga ) Bungkus
  • Rokok Merek Niu = 5 ( Lima ) Bungkus
  • Rokok Merek Soempurna = 1 ( Satu ) Bungkus
  • Rokok Merek Online Bole = 3 ( Tiga ) Bungkus
  • Rokok Merek Nation
Pengadilan PN NABIRE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-09-2012 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN NABIRE Nomor 60/Pid.B/2010/PN Nbe
Tanggal 29 Oktober 2010 — COLUMBUS RUMAROPEN
68 — 23
  • menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsitidak mengutamakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi karena walaupunkerugian sebagai akibat yang timbul telah dikembalikan tidak menghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakanmasalah nasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalah global),maka Majelis akan memperbandingkannya dengan United Nation
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 25-10-2012 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 11 Juni 2013 — RUSSEL VINCE >< 1. WEN KEN DRUG Co. Pte. Ltd, CS
854 — 539
  • ., berdasar prinsip NationalTreatment, dan most favoured nation, dalam TRIPS, Paris Convention yang telah diratifikasi Indonesia, menyatakanbahwa warga Negara dari Negara penandatangan konvensi itu, termasuk United Kingdom (UK) dan Isle of Man, wajibdiperlakukan sebagaimana Indonesia memperlakukan Warga Negaranya sendiri; Menimbang, bahwa menurut Prof.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Permohonan
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 500/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 26 April 2017 — 1. John Kosasih; 2. Tony Sukohardjo; 3. Syarifah Hanum; 4. Aris Sumarta; L a w a n; 1. Lam Tin Sing; 2. Lam Toi Lai; 3. Lam Wai Lai; 4. Nursalim Wing Sing;5. Liung Yuk Lan; 6. Rong Li Nursalim; 7. Wihartati Muslim; 8. Yenrielim Haryono; 9. Werielim; 10. Sheawrielim; 11. Suseng Lim; 12. Julie Haryono; 13. Tan Soo Phin; 14. Lim Fei Lee;15. D.K. Lim & Sons Investment Pte. Ltd.;
1153 — 537
  • diberi tanda P24 ;35.Fotokopi Minute of Meeting antara eks pengurus PI KedaungIndustrial, Ltd. beserta para pemegang saham dengan Para karyawantertanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda P24A ;36.Fotokopi Surat Tagihan luran JKN No. 02/XIll.01/415 tertanggal 22April 2016 dari BPUS Kesehatan Cabang Serang, diberi tanda P25 ;37.Fotokopi Surat Bank BCA Nomor: 010/CSO/PLT/2015 tanggal 21 April2015, Perihal Permohonan Akta Susunan Pengurus PT, diberi tanda P26;38.Fotokopi Surat Pernyataan PT JNE Across Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 18-03-2008 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/KPUD/2008
Tanggal 18 Maret 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
92 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih dalammaknanya dari pada itu, adalah untuk membangun tatanan demokrasi yangakan menentukan pembentukan karakter bangsa (Nation Caracter Building)dan pembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih (CleanGoverment dan Good Governance) serta tegaknya supremasi hukum;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana disebutkan di atas, makaPemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan permohonan
Pengadilan PN NABIRE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-09-2012 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 03-09-2012
Putusan PN NABIRE Nomor 35/Pid.B/2011/PN Nbe
Tanggal 21 Juni 2011 — YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS
77 — 18
  • menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsitidak mengutamakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi karena walaupunkerugian sebagai akibat yang timbul telah dikembalikan tidak menghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakan masalahnasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalah global), makaMajelis akan memperbandingkannya dengan United Nation
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 27-12-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 27/Pdt.Bth/2017/PN Sak
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
ALFIAN, dkk
111 — 97
  • IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura64 Nation Eks. Karyawan JIn. Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 6411 PT. Pertiwi MES diketahui lagi Halaman 169 dari 229 Putusan Nomor 27/Pdt.Bth/2017/PN.Sak Plywood PT.Pertiwi keberadaannyPrima Plywood a dalamDesa Pinang wilayah hukumSebatang RepublikTimur Kec. IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura64 Nofrianti Eks. Karyawan JIn. Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 6422 PT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RICHARD SEMBIRING.SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
276 — 196
  • bersesuaian denganupaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional daninternasional, seperti dnegan UU Administrasi Pemerintahansebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.10.2 dan paragraf 3.10.3diatas (paragraf dalam Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016), undangundang Nomor 1 tahun = 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undangundang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan(UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi,2003 (united Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-11-2017 — Upload : 18-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — W I D O D O
352 — 578 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa norma pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, tidak mensyaratkan adanya suap menyuap,sedangkan norma pada Pasal 15, 18,19 dan Pasal20 UndangUndang No.7 Tahun 2006 tentangPengesahan United Nation Convention AgainstCorruption, 2003 pada bab Ill ini adalah berkenaandengan suap menyuap.D.
    Bahwa Judex Juris (kecuali Anggota Il) tidakmempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 7 Tahun 2006 tentang PengesahanUnited Nation Convention Against Corruption, 2003,karena tindakan pejabat yang dapat dihukum, sesuaidengan ketentuan Bab Ill, jika kegiatan pejabat publikdilakukan karena adanya suap menyuap, dan secarakhususnya Pasal 18, 19 dan Pasal 20, menegaskanbahwa perdagangan pengaruh sebagaimanadimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II, M.Ap
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepastianhukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, sepertidengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan sebagaimanadiuraikan dalam paragraf (3.10.2) dan paragraf (3.10.3) di atas.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (UndangUndang Perbendaharaan Negara) dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan(UndangUndang BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsaAnti Korupsi, 2003 (United Nation
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
ABU SAMAH Bin ALI RAJA
93 — 45
  • unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangPutusan Perkara Nomor. 1/Pid.SusTPK/2021/PN.Bgl Halaman 91Undang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Nopember 2013 — BANU ANWARI
163 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana tertuang pada United Nation Convention'sAgainst Corruptions tahun 2003 Pasal 15 yang telah diratifikasi dengan UndangUndang No. 7 Tahun 2006 menyatakan "ruang lingkup konvensi ini antara lainperbuatanperbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitupenyuapan pejabat pejabat publik nasional, penyuapan pejabatpejabat asing, danHal. 55 dari 97 hal. Put. Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013pejabatpejabat organisasi internasional publik.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
1.BAMBANG IRAWAN. SE Bin Alm. AFWAN
2.ASWANDI, SE Bin AMIRUDIN
288 — 265
  • 101 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bglmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
137 — 1025
  • lebih memberikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf (3.10.2)dan paragraf (3.10,3) diatas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan UndangUndang Nomor15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keungan (UU BPK) serta KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Anti korupsi,2003 (United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
135 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The nation, ... had opted for aparticular type of society; a commitment to a democratic republic and to amarket system as a necessary part of that republic.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel
Tanggal 8 Agustus 2017 — Arman Sidharta Tjitrosoebono, berkedudukan di jalan Pondok Labu Indah B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I; 2. Arno Gautama Harjono, S.H, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II; 3. Arya Paramita, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III; 4. Nurul Mayafaiza Permita Leila, berkedudukan di jalan Camar V Blok AF No.10 RT.004 RW.008 Bintaro, Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV; 5. Dewi Sariswati Permata Vitri, berkedudukan di jalan Mandar X DC 11/4. Sek 3 A RT/RW 003/010 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat V; 6. Mounti Rigveda Putra, berkedudukan di Pesona Khayangan Blok EL No. 1 RT.008, RW. 028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, sebagai Penggugat VI; 7. Dewi Saraswati Permata Suri, berkedudukan di Cluster Tiara Mimosa jalan Mimosa I Blok B, No.10 Komplek Buncit Indah, Warung Buncit, Jakarta Selatan , sebagai Penggugat VII; dalam hal ini Penggugat-Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.H, dkk advokad dan Penasihat Hukum pada kantor “ANITA KOLOPAKING & PARTNERS”, beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 JUli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai ……................Para Penggugat;
856 — 776
  • DiederiksVerschoor (United Nation International Court ofJustice), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M. (mantanMenlu), dan Prof. Dr. Sadli (mantan Menteri Perekonomian) ;b. Turut Tergugat IV (Prof. R.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-07-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.SMG
Tanggal 13 Juli 2016 — JASMAN Bin NGARIJAN
60 — 35
  • sanski terhadap pelaku tindakpidana korupsi harus diperhatikan berat ringannya kejahatan, berdasarkan UnitedNations Convention Against Corruption, 2003 pada Pasal 30 ayat 1 disebutkanbahwa, Negara Pihak wajib mengenakan sanksi terhadap pelaksanaan kejahatanmenurut Konvensi ini dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan, konvensiinternasional tersebut berlaku di Indonesia karena telah diratifikasi dan disahkanmelalui UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 TentangPengesahan United Nation
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
ARIS MUNANDAR, S.T., Bin BUYUNG RUBAIS
129 — 65
  • 2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actualloos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaindengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan,UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan(UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003( United Nation