M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal

VANDANI 3, panjang 14,52 m, lebar 4,90 m, dalam 2,10 mtanda selar : GT. 29 No.1147/Ft tahun pembuatan 2004 yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPendaftaran Kapal di Cirebon milik Pemohon telah tercecer / hilang dalamsuatu acara hajatan, meskipun Pemohon telah mencarinya di beberapatempat ternyata Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPendaftaran di Cirebon, (GROSE

LK/ 440 / VI / TUK.7.2.1 / 2021 / Polsek Tegal Barat,tanggal 24 Juni 2021 dan selanjutnya memerintahkankepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor KesyahbandaraanDan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, Untuk menerbitkan kembali aktapengganti atas Grosse Akta Pendaftaran kapal tersebut; Bahwa untuk memperoleh Grosse Akte Pendaftaran Pengganti dimaksud,harus

Tgl Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal diCirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IICirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untukKapal Motor (KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta PendaftaranKapal No 2485 tanggal 19 Januari 2005 tercatat atas nama Soleman

23, permohonan Pemohon dalam petitumnya yang mohonagar Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkansekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untuk Kapal Motor (KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No 2485 tanggal 19 Januari 2005yang tercatat atas nama pemilik SOLEMAN (Pemohon), adalah beralasan untuk dikabulkan ;Halaman 7 dari 12 Penetapan No.3 /Pdt.P/2021/PN.

Memberi jjin atau Kuasa kepada dahulu Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebonsekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Il Cirebon, untukmenerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untuk Kapal Motor(KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No 2485tanggal 19 Januari 2005 tercatat atas nama SOLEMAN dan memberikannyakepada Pemohon : SOLEMAN selaku

Nomor: 8098 tanggal 25 September 2013 yang keduanya diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tersebut telah hilang;

2018 atas Kapal OPS ASTRID EKS OMNI ASTRID sebagaimana Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 8098 tanggal 25 September 2013 pada Kantor Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

Pertama) Nomor: 154/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan Grosse Akta Hipotek II (Kedua) Nomor: 137/2018 tanggal 20 September 2018 atas KapaI OPS ASTRID EKS OMNI ASTRID sebagaimana Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 8098 tanggal 25 September 2013 sebagai grosse akta pengganti untuk Pemohon

Sibarani
2.Badan Pertanahan Nasional Kab Bekasi
3.Kementrian perhubungan dirjen Perkeretapian
4.Lurah Jatimulya
Turut Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
2.Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
3.Lurah Jatimulia

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIRJEN PERKERETA APIAN,beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 8 RT02/RW 03 Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada YennesiRosita, S.H., M.Hum, Eddy Susanto, S.H., M.H.,Roimon Indiarko, S.H., Riezky Fatmawati, S.H.

Reg.594/96/2019 tanggal 14 Agustus 2019;Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Ckr9.10.11.12.13.14.Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dari kantor Jasa penilai Publik AreantiJunita, untuk kepentingan kementerian Perhubungan Direktorat Jenderalperkeretaapian (Turut Tergugat II selaku Pengguna laporan,dan atasPermintaan Pemberi Tugas Kementerian Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Proinsi JawaBarat (Turut Tergugat lI) dan berdasarkan penilaian

Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Kedudukan Tergugat II di BandarUdara Sibisa adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di LingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yangberada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;Halaman 103 dari 147 Putusan

Demikian pula Kementerian Perhubungan Republik Indonesia CqDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia Cq Kepala Bandar UdaraDr.

Udara;Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalah sebagai UnitPenyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

MITRA MINA SAMUDRA Nomor Grosse Akte Pendaftaran 5507 tanggal 24 April 2003 dengan surat ukur nomor 314/Gc tanggal 15 Oktober 2002 dengan panjang 16, 58 meter, lebar 6,00 meter, dalam 1,50 meter, isi kotor 30, isi bersih 18 tanda selar GT. 30 No. 314/Gc yang di keluarkan Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, atas nama pemilik H.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti;4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Rembang pada hariRabu tanggal 27 Mei 2015;3 Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut pemohon telahmelaporkan ke Kepolisian Sektor Rembang pada tanggal 3 Juni 2015;4 Bahwa pemohon juga telah mengurus akta pengganti yang hilang tersebutdi Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapi di syaratkanadanya penetapan dari pengadilan;5 Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini;6 Bahwa pemohon bersedia menanggung

MITRAMINA SAMUDRA Nomor Grosse Akte Pendaftaran 5507 tanggal24 April 2003 dengan surat ukur nomor 314/Gc tanggal 15 Oktober2002 dengan panjang 16, 58 meter, lebar 6,00 meter, dalam 1,50meter, isi kotor 30, isi bersih 18 tanda selar GT. 30 No. 314/Gcyang di keluarkan Departemen Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang, atas nama pemilik H.

Moch Nur Achlis berkedudukandi Jalan Nelayan No. 29 Desa Tasikagung RT 04/RW 01Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah hilang dalamperjalanan dari Desa Sumberjo sampai dengan TPI TasikagungRembang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untukmengirimkan salinan penetapan/putusan kepada PejabatDepartemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untukmenerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti

pada hari Rabutanggal 27 Mei 2015;Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut pemohon telahmelaporkan ke Kepolisian Sektor Rembang pada tanggal 3 Juni 2015;Bahwa pemohon juga telah mengurus akta pengganti yang hilang tersebutdi Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapi di syaratkan adanyapenetapan dari pengadilan;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat yang diberi

Moch NurAchlis berkedudukan di Jalan Nelayan No. 29 Desa Tasikagung RT 04/RW O01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah hilang dalamperjalanan dari Desa Sumberjo sampai dengan TPI Tasikagung Rembangpada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkansalinan penetapan ini kepada Pejabat Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang untuk menerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti

Mengingat pasal-pasal dalam HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 13 Tahun 2012, Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah hilang dokumen

Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan;

LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA III40 atas nama PT.Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan Dan Kepelautan;3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmengirimkan Salinan dari Penetapan ini kepada kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan agar Menerbitkan kembali Grosse Akte KM.LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA IIl40 atas nama PT. PelayaranSamudera Djakarta Lloyd (Persero);4.

Bukti P4 : Foto copy dari Fotocopy Departemen Perhubungan lautDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar danPencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, Grosse AktePendaftaran Kapal Nomor : 1511 tanggal 22 Oktober1998, Nama Kapal KM. Lhoksemawe Caraka Jaya Niagalll 40, Nama Pemilik PT.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmengirimkan Salinan dari Penetapan ini kepada kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan agar Menerbitkan kembali Grosse Akte KM.LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA Ill40 atas nama PT. PelayaranSamudera Djakarta Lloyd (Persero);4.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan Tanjungpinang atas nama PT.

KUNDUR MAS berkedudukan di Batam telah hilang di Batam Kepulauan Riau, pada sekira Bulan April 2023;

Izin kepada Pemohon untuk mengurus Grosse Akta Pendaftaran Kapal KUNDUR MAS-I sesuai dengan Grosse Akta Nomor 3905, tanggal 12 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan Tanjungpinang atas nama PT.

KUNDUR MAS berkedudukan di Batam ;

Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan Tanjungpinang atas nama PT.

Kota Malang ; ------------ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ; ---------------------------- Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2008 dan 2009 ; ---------- Dokumen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Disnas Perhubungan Tahun 2009 ; ------------------------------------------------------------------------------ Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2009 tentang

Barang Unit dan Atasan Langsung Pengurus Barang Unit Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2009 ; -------------- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor : 800/1038/35.73.30/2009 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun Anggaran 2009 ; - Permohonan Pencairan dan Tambah Uang (TU) Tahun 2009 Nomor : 900/151/35.73.310/2009 Tanggal 4 Desember 2009 ; ------------------------- Permohonan

Kota Malang ; ------------------------------------------------------------------------------------ Surat Nomor : 551/512/35.73.310/2007 Tanggal 31 Desember 2007 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2008 ; ------------------------------------------------------------------- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2008 dan Tahun 2009 ; ------------------------------------------------------- Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Malang

Tahun 2009 ; ------- Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kepentingan Dinas Perhubungan ; -------------------------------------------------------------------- Daftar Penerima Kupon BBM Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan Kota Malang Bulan Januari s/d Desember 2008 ; ------------ Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kupon Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas dan Kupon Pembelian Pelumas Tahun 2008 ; ------------------ Daftar Rekapitulasi Pembelian Kupon BBM Dinas Perhubungan Kota

Kota Malang ; ---------------------------------------------------------- Rekening Koran Tahun 2009 pada Dinas Perhubungan Kota Malang ; --- Buku Bantu Bendahara yang dibuat oleh Sdr.

Agama : ISIAM, 222222 ono ono nnn n nnn n nen n nenPekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota MalangTahun Anggaran 2009. ""Pendidikan : Sarjana. 2Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 13 April 2011 s/d sekarang ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : BAKHTIAR PRADINATA, S.H. dan FAJAR HARIANTO, S.H.

------------------------------------------------

-------------

., MH
Tergugat:
1.BUPATI SIDOARJO
2.KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO
3.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, bertempat tinggal diJI. Raya Candi 107 Sidoarjo , sebagai Tergugat III;Secara bersamasama disebut ........................

Bahwa Dinas Perhubungan Sidoarjo telah merekrut pengawasparkir berlangganan, yang mana para personilnya menggunakan seragamHalaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2019/PN SDAdan atribut Dinas Perhubungan dan disiagakan di beberapa titik kawasanparkir berlangganan.

Tetapi kenyataan yang dialami Penggugat, parapengawas parkir diam saja ketika melihat ada juru parkir masih menarikuang parkir pada pengguna parkir berlangganan dan Penggugat jugapernah melaporkan ke pengawas parkir tentang juru parkir yang nakal, tapijawabannya malah disuruh lapor ke Dinas Perhubungan langsung.11. Bahwa untuk 1 (satu) kendaraan, Penggugat bisa ditarik lebih dariRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) pertahun.

PENGGUGAT sedikit memodifikasi pihaknya, denganmenambah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai TERGUGATIll, tentu hal ini merupakan akal akalan dari PENGGUGAT untuk menciptakankesan seolah olah perkara a. quo. tidak sama atau tidak ada hubungan denganperkara Nomor : 198/Pdt.G/2014/PN.Sda yang telah dicabut oleh PENGGUGAT.Karena perkara a. quo merupakan pengulangan atas perkara nomor :198/Pdt.G/2014/PN.Sda. yang telah dicabut oleh PENGGUGAT, maka secarayuridis tidak dapat diajukan gugatan

Penggugat (TERGUGATREKONPENSI) sedikit memodifikasi pihaknya, dengan menambah PihakKepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat Ill, tentuhal ini merupakan akal akalan dari TERGUGAT REKONPENSI untukmenciptakan kesan seolah olah perkara a. quo. tidak sama atau berbedadengan perkara nomor: 198/Pdt.G/2014/PN.Sda. yang telah dicabut olehTERGUGAT REKONPENSI.18.

PenggugatSUDARTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkSiti Fatimah

,sebagai Tergugat Il ;Menteri Perhubungan RI, tempat kedudukan JI. Medan Merdeka BaratNo. 8 Jakarta Pusat,, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaWahju Adji H., S.H., DESS., Yustinus Danang R, SH., MSc.,Yennesi Rosita, SH., MHum., Wandes T. Rajagukguk, SH.,MH.,Eddy Susanto, SH.

Bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan prasarana Light RailTransit / LRT Jabodebek Direktorat Jenderal Perkeretaapian,Kementerian Perhubungan (Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.6. Bahwa pihak yang Berhak telah menerima ganti kerugian sesuai denganmekanisme dan peraturan perundangundangan yang berlaku.7.

Areyantu, MAPPI (cert) atas Permintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2079 ....... dst.b.

P17Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretapian, Nomor :UM.207/03/SP4KALRTJ/2020, Jakarta 11 Juni 2020, PerihalUndangan Rapat, kepada Yth. Daftar Terlampir dimana Sudarberada dalam daftar undangan No. 1 P18Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretapian, Nomor :UM.207/04/SP4 KALRTJ/2020, Jakarta 15 Juni 2020, PerihalUndangan Rapat, kepada Yth. Daftar Terlampir, dimana Sudar beradadalam daftar undangan No. 1.

Halaman 77 dari 110 Halaman, Putusan Nomor 194/Pat.G/2020/PNCkr P33Gambar/Foto 27 Maret 2018 Pengukuran Lahan Warga Secara PaksaOleh Dinas Perhubungan, BPN Dengan Pengawalan Aparat Gabungan. P34Gambar/Foto 03 April 2018 Pengukuran Lahan Warga Secara PaksaOleh Dinas Perhubungan, BPN Dengan Pengawalan Aparat Gabungan. P35Gambar / Foto Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 28April 2020.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti dokumen berupa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1579 tanggal 25 April 2016 dengan surat ukur tertanggal Tanjung Wangi, 31 Juli 2009 Nomor

512/Na, dengan ukuran-ukuran yaitu Panjang: 25,94 meter, Lebar: 9,52 meter, Dalam: 3,54 meter, LOA: 31,22 meter, Tonase Kotor (GT): 205, Tonase Bersih (NT): 138, Tanda Selar: GT.205 No.512/Na, Mesin Induk: merek NISSAN 220 PK yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi, Pejabat dan Pencatat Baliknama Kapal;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1055 tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 523/HHa tanggal 23 November 1992 dengan Panjang : 55,05 meter, Lebar : 11,74 meter, Dalam : 3,53 meter, Tonase

Pelayaran Baharimas Kalimantan telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan menurut hukum Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3937 tanggal 12 Mei 2014 atas nama kapal Kapal Motor Arsari 2 dan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 150/2015 tanggal 22 September 2015 atas nama kapal Kapal Motor Arsari 2 yang keduanya diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah hilang;

   li>

   Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3937 tanggal 12 Mei 2014 atas nama kapal Kapal Motor Arsari 2 yang ke 2 dan Grosse Akta Hipotek No. 150/2015 tanggal 22 September 2015 atas nama kapal Kapal Motor Arsari 2 yang ke 2 sebagai pengganti untuk Pemohon;

   Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

Kota Batam) Tahun 2018;

Agung Automall Batam Center;

JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan MITSUBISHI;

JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan MITSUBISHI;

Tahun 2018 Merk Kendaraan HINO;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi untuk menerbitkan grosse akta pengganti karena hilang atas nama kapal MERAH BUANA No. 858 tanggal 10 April 2012;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 dengan Nama Kapal RIAM MAS XI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak atas Nama Pemilik PT.

Medan Belawan;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU dan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Nomor 0004/DPA/III/2008 Tanggal 13 Maret 2008 ;2. Satu Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 06/SPPP/PKK-DMP/DPU-P/2008, tanggal 3 November 2008 ;3. Dokumen Enginer (EE) Spesifikasi tekhnis Gambar-Gambar Program Sarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang (Tambahan) 50M2 ;4.

Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 01/KPTS/DPU-TU/2008 Tentang perubahan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan staff Kegiatan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga TA.2008 Tanggal 09 Juni 2008 ;10. Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 05/KPTS/DPU-P/2008.

Tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti / Penilaian Penyelesaian Pekerjaan Profesional Hand Over (PHO) dan Fnal Over (FHO) di Lingklungan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga TA.2008 ;11. Surat Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.59/UP/XI/2008, Tanggal 27 November 2008 tentang SK Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga An. Ir. Isakandar Ideris, BE ;12. Struktur Organisasi ;13. Surat Permohonan Tanpa nomor oleh Direktur CV.

Ardiansyah ditujukan kepada PPK Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan tanggal 31 November 2008 ;14. Surat Undangan Nomor : 5523/UND/PHO/DPU-P/71 Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat oleh PPK Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ditujukan kepada Direktur CV. Singkep Mandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultam Pengawas ;15.

Gambar Kegiatan dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Desa Rejai (Tambahan) 50 M2 Kec. Senayang Kab. Lingga ;32. Dokumen Lelang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang Kab. Lingga (Tambahan) 50 M2 ;33. Dokumen Penawaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang Kab. Lingga (Tambahan) 50 M2 ;34. Dokumentasi Gambar Ambruknya Dermaga Pekerjaan Awal CV.

Lingga TA.2008 Tanggal 09 Juni 2008 ;Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. LinggaNomor : 05/KPTS/DPUP/2008. Tanggal 10 Juli 2008 TentangPembentukan Panitia Peneliti / Penilaian Penyelesaian PekerjaanProfesional Hand Over (PHO) dan Fnal Over (FHO) di LingklunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga TA. 2008 ;Surat Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.59/UP/X1/2008, Tanggal 27 November 2008 tentang SK Kepala Dinas PUdan Perhubungan Kab. Lingga An. Ir.

Ardiansyah ditujukan kepada PPK ProgramPembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan tanggal 31November 2008 ;Surat Undangan Nomor : 5523/UND/PHO/DPUP/71 Tanggal 3Desember 2008 yang dibuat oleh PPK Program Pembangunan Saranadan Prasarana Perhubungan ditujukan kepada Direktur CV. SingkepMandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dankonsultam Pengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan BidangPerhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kab.

diDesa Rejai ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Program dan Perencanaan padabagian tata usaha Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga berdasarkanKeputusan Bupati No. KPTS. 10/UP/IV/2007 tanggal 19 April 2007 danselanjutnya di perintahkan sebagai PLT Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PUdan Perhubungan Kab.

Ardiansyah ditujukan kepada PPK ProgramPembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan tanggal 31 November2008 ;Surat Undangan Nomor : 5523 / UND / PHO / DPUP / 71 Tanggal 3Desember 2008 yang dibuat oleh PPK Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan ditujukan kepada Direktur CV. SingkepMandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dankonsultam Pengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab.

Lingga Nomor :01/KPTS/DPUTU/2008 Tentang perubahan Penunjukkan Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan staffKegiatan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga TA.2008 Tanggal 09 Juni2008 ;Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor :05/KPTS/DPUP/2008.