Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabutanggal 4 Desember 2013 oleh kami BONNY SANGGAH, SH. M.Hum. sebagaiHakim Ketua Majelis, H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.M.H. dan SUSI SAPTATI,SH.MH Masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakimtersebut dengan dibantu oleh NURHAIDAH, SH.

BONNY SANGGAH, SH. M.Hum.tidSUSI SAPTATI, SH,. MH. Panitera Pengganti,ttdNURHAIDAH, SH.

Wayan Redag ini, untuk membayar hutang biaya upacara pengabenanOrang tuanya dan kalau masih ada sisa akan dipergunakan untukmerenovasi sanggah serta untuk keperluan biaya pendidikan anak ParaHal 7 dari 15 halaman Penetepan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN DpsPemohon tersebut ; n0nne nnn nnn nnn ncn ccnccncnncnse Bahwa pekerjaan dari pemohon adalah sebagai pedagang yangpenghasilannya paspasan sehingga tidak mencukupi untuk biayapendidikan anakanaknya dan juga untuk keperluan biaya upacara PuraKeluarga (merajan

Wayan Redag ini, untuk membayar hutang biaya upacara pengabenanorang tuanya dan kalau masih ada sisa akan dipergunakan untukmerenovasi sanggah serta untuk keperluan biaya pendidikan anak ParaPemohon Tetsebut 5 ss=ssnsssesesesensesameeesnneseemesesenneceemeennnnneceemee nesHal 9 dari 15 halaman Penetepan Nomor 194/Pdt.P/2015/PN Dps Bahwa pekerjaan dari pemohon adalah sebagai pedagang yangpenghasilannya paspasan sehingga tidak mencukupi untuk biayapendidikan anakanaknya dan juga untuk keperluan biaya

MADE SADIA, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut; 0"Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi WAYANARJANA, dan MADE ADI GUNAWIJAYA di persidangan diperoleh fakta hukumdimana Para Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk melunasi biayaupacara pengabenan orang tuanya tersebut, dan memperbaiki rumah dantempat ibadah (sanggah) keluarga dan masih harus menanggung biaya sekolahanaknya yang bernama MADE SADIA ; Menimbang, bahwa Para Pemohon atas alasan tersebut Para Pemohonmeminta

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabutanggal 30 September 2014 oleh kami BONNY SANGGAH, SH. M.Hum. sebagaiHakim Ketua Majelis, CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.MH. dan FERRY SORMIN,SH.MH Masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakimtersebut dengan dibantu oleh SUHAILI.

BONNY SANGGAH,SH.M.Hum.ttdFERRY SORMIN, SH.PANITERA PENGGANTI,ttdSUHAILI11

Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat dan terhadap ParaTergugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat sebagai ahli waris dari Gusti Made RaiGianyar (Kakek Tergugat ) bukan dari Gusti Gianyar, sedangkantanah dan bangunan beserta merajan/sanggah yang ada diatas tanahtersebut diwariskan secara turuntemurun oleh Gusti Made RaiGianyar almarhum (kakekTergugat 1!)

Sedangkan dalil yangmenyatakan Para Penggugat tetap bertanggungjawab terhadapkeberadaan tempat tinggal, bangunan suci Merajan Gede/MerajanPemugeran, rumah pokok/rumah yang dituakan tersebut adalah dalilHalaman 14 dari 35 Putusan Nomor 6/PDT/2021/PT.DPSyang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnyaKarena sebagaimana dalil Para Tergugat diatas selama ini hanyaTergugat dibantu oleh Tergugat Il yang bertanggungjawab danmemelihara bangunan dan Merajan/Sanggah, sedangkan ParaPenggugat tidak

pernah ada tanggungjawabnya untuk memeliharaMerajan/Sanggah dan bangunan apalagi ikut menanggung bebanbiayanya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk merawat danrenovasinya sebagaimana yang didalilkanpleh Para Penggugat;Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat yang berkaitandengan renovasi bangunan dan Merajan/sanggah serta kegiatanupacara di rumah Tergugat tersebut selalu disampaikan kepada ParaPenggugat hal tersebut hanya sekedar pemberitahuan atau undangansebagaimana layaknya dilakukan

kepadaPrajuru Desa Adat Peliatan, Para Penggugat bersedia mengikuti segalaketentuan yang berlaku di Desa Adat Peliatan dan menghormati sertamelaksanakan segala keputusan Desa Adat Peliatan, Para Penggugatmeninggalkan rumah Tergugat di Banjar Pande dan Tergugat mencabut Pengaduan di kepolisian (bukti terlampir).Bahwa alasan Tergugat mengangkat Tergugat II sebagai anak angkatkarena selama ini yang merawat dan menjaga Tergugat sertamembantu Tergugat untuk mengurus karang (rumah dan bangunanMerajan/Sanggah

tanggal 6 Agustus 2016 sehingga Penggangkatan anaktersebut batal demi hukum, Para Tergugat menolak dalil Para Penggugattersebut dengan alasan : Bahwa Tergugat saat ini memang sudah tua (umur + 72 tahun) danbahkan sudahsakitsakitan, tetapi masih cakap hukum dalammelakukan perbuatan hukum, karena alasan tersebutlah menjadialasan Tergugat mengangkat Tergugat II sebagai anak angkat karenamemang sangat membutuhkan anak untuk mengurus dan menjaganyadi hari tua, selain untuk mengurus rumah dan Merajan/Sanggah

kabupatenSiak Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Penggugatbelum diikuti suatu. upaya administrative berupa sanggahbanding dimana kalau diperhatikan dalil gugatan pada poin 9sampai dengan 12 bukanlah sebagaimana yang dimaksud olehketentuan Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 yaitusanggahan banding Penggugat tidak diikuti olen penyetoranJaminan Sanggahan Banding ditetapbkan sebesar 1% (satuperseratus) dari nilai total HPS sehingga upaya sanggah

bandingdalam perkara ini dianggap tidak ada;Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUNPBR.2.72.8.Bahwa kalaupun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 04Tahun 2015 upaya sanggah banding secara diam diam tidakdikenal lagi dan diganti dengan upaya pengaduan kepada APIP(ic .

Jika tidak puas atasjawaban sanggahan dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa(Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/JasaLainnya)Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, maka Penggugatdapat melakukan upaya admistratif selanjutnya yakni berupaSanggahan Banding yang ditujukan kepada Kepala Daerah KabupatenSiak dalam batas waktu 5 (lima) hari setelan menerima jawabansanggahan, namun sanggah banding tidak pernah dilakukan oleh pihakPenggugat.

Bahwa meskipun pada poin 9 sampai dengan 12 dalil gugatandisebutkan Penggugat ada mengajukan upaya sanggah banding akantetapi sesuai dengan waktu yang telah diberikan maka Penggugat tidakpernah melakukan penyetoran Jaminan Sanggahan Banding ditetapkansebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS kepada ULPKelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, DanPengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak TahunAnggaran 2017, sehingga upaya sanggah banding sampai saat inibelum

Bahwa jika Penggugat selaku salah satu peserta lelang tidakmelakukan upaya administratif berupa sanggah banding sebagaimanadiatur dengan ketentuan dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015sebagai mana tersebut diatas, maka tahapan proses lelang tetap dapatdilanjutkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat(1) huruf c Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015

Bahwa keputusan pelelangan gagal merupakan proses/tahapan yang diaturdalam pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 PengadaanBarang dan Jasa (vide bukti T 3);9.Bahwa....Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Pelelangan Gagal,pasal 81 (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menentukan upayayang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah melakukan prosedur sanggahkepada Tergugat dan jika sanggah ditolak maka Penggugat dapatmengupayakan sanggah banding kepada Menteri Pekerjaan

Pengadaan AlatUkur Hidrologi Nomor KU.03.01/BBWSMS/59 tanggal 28 Maret 2011 (vide buktiTY pcre cere ere meee reece entenommeen tenerBahwa keputusan pelelangan gagal merupakan proses/tahapan yang diaturdalam pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 PengadaanBarang dan Jasa (vide bukti T II );Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Pelelangan Gagal,pasal 81 (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menentukan upaya yangdapat ditempuh oleh Penggugat adalah melakukan prosedur sanggah

kepada17Tergugat dan jika sanggah ditolak maka Penggugat dapat mengupayakansanggah banding kepada Menteri Pekerjaan Umum; Dari fakta hukum tersebut diatas terbukti Peraturan Presiden Nomor 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur dengan jelasupayaupaya yang harus dilakukan oleh Penggugat;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakimmenerima Eksepsi Tergugat II; B.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugatpada angka 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa setelah tahapanevaluasi penawaran dan dinyatakan tiga perusahaan yang lulus makaTergugat seharusnya melakukan tahapan berikutnya yaitu penetapanpemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah dan penerbitanSPPBJ, Tergugat II menolak dengan tegas dalil tersebut, karenaTergugat menemukan adanya buktibukti/datadata terjadinyapersaingan tidak sehat pada CV.

03 Maret 2011; Pemberian penjelasan 21 Februari 2011; Batas....Batas akhir penyampaian pertanyaan 22 Februari2011; Penyampaian Berita Acara PemberianPenjelasan (BAPP) 23 Februari 2011; Pemasukan dokumen penawaran 23 Feb s/d 04 Maret2011; Batas akhir pemasukan dokumen penawaran 04Maret 2011 pukul 10.00 Wib; Pembukaan dokumen penawaran 04 Maret2011 pukul 10.01 Wib s/d selesai; Evaluasi penawaran 07 Maret s/d 11 Maret 2011; Penetapan pemenang 14 Maret 2011; Pengumuman pemenang 15 Maret 2011; Masa sanggah

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MH selaku Hakim Ketua, BONNY SANGGAH,SH.M.Hum. dan TITIK BUDI WINARTI, SH.MH. masingmasing selaku HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 09 April 2013 Nomor 464/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., putusantersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umumoleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, H.

Hakim Ketua.tid tidBONNY SANGGAH, SH.M.Hum. H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MHtidSUNDARI, SH.MH. Halaman 11 dari 10 halaman12Panitera Pengganti.tidH.MASRUNI.

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MH sebagaiHakim Ketua Majelis, BONNY SANGGAH, SH. M.Hum. dan SUSI SAPTATI, SH.MHMasingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebutdengan dibantu oleh NURHAIDAH, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri olehRIZVAN IMANUDDIN, SH.MH. Penuntut Umum dan terdakwa .Hakim Anggota Majelis, Hakim Ketua Majelis,Ttd TtdBONNY SANGGAH, SH. M.Hum H.

TOTOKPRIJO SUKANTO, SH.MH selaku Hakim Ketua, BONNY SANGGAH, SH.M.Hum. danSUSI SAPTATI, SH.MH. masingmasing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Nopember 2013 Nomor1407/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Bjm., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggotatersebut, H. MASRUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadirioleh M.

Hakim Ketua.ttd ttdBONNY SANGGAH, SH.M.Hum. H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MHttdSUSI SAPTATI, SH.MH.Panitera Pengganti,tidHMASRUNI.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari KAMIS tanggal 25 JUNI 2015 oleh kami BONNY SANGGAH, SH.Hal 10 dari 11 halaman, No. 389/Pid.B/2010/PN.Bjm.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH. danKAIRUL SOLEH, SH.

,MH BONNY SANGGAH, SH.,MHumtidKAIRUL SOLEH, SHPanitera Pengganti,tidAULIA RAHMI, SHHal 11 dari 11 halaman, No. 614/Pid.Sus/2015/PN.Bjm.

:e 1 (satu) buah kotak wakaf celengan Mesjid AlMugabis yang berisi uangsebanyak Rp.335.000, (tiga tiga puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pengurus Mesjid AlMugqabis.e 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan nomorPolisi DA 6115 ABL.Dikembalikan kepada terdakwa.e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh kami BONNY SANGGAH

,M.H BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.ttdKAIRUL SOLEH, S.H.Panitera Pengganti,ttdYANDE NATHALINA, SH

Temangung melakukan Penetapan pemenang lelangpada tanggal 14 Mei 2013 pukul 7.00 s/d 10.00 WIB;Pokja ULP Kabupaten Temangung melakukan Pengumumanpemenang lelang pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 10.01 s/d 23.59WIB;Masa sanggah, tanggal 15 Mei 2013 pukul 00.00 s/d 20 Mei 2013.pukul 23.59 WIB;Masa Sanggah Banding, tanggal 21 Mei 2013 s/d 25 Mei 2013;Pejabat Pembuat Komitment (PPK) menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa pada tanggal 29 Mei 2013;Penandatanganan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitment

Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang JuknisOperasional Daftar Hitam, menyatakan bahwa badan usaha yangberkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksitersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usahayang bersangkutan;Bahwa berdasarkan Surat Nomor 2946/LKPP/DIV.2/PENG/06/2013, perihaltindak lanjut pengaduan, tertanggal 4 Juni 2013, dari kepala bidangpenyelesaian sanggah

Kemudian atas jawaban ULP Kabupaten Temanggungtersebut, Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, karena upayasanggah banding bukan merupakan banding administrative sebagaimanadimaksud dalam ketentuan peradilan tata usaha Negara;Bahwa dengan adanya Peserta Lelang yang terkena sanksi daftar hitamnamun tetap diikutsertakan, maka dalam proses pelelangan PembangunanGedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013tersebut, Pokja ULP Kabupaten Temanggung dapat dikatakan telahmelakukan penilaian

eksepsikompetensi Eksepsi Error In PersonaEksepsi Diskualifikasi/Gemis AanhoedannigheidBahwa dalam perkara a quo, Penggugat bukan orang/Badan Hukum yangmempunyai hak dan berkapasitas untuk menggugat, atau Penggugat tidakmemiliki Persona Standi in Judicio didepan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang atas perkara a quo, hal ini dikarenakan Penggugat merupakansalah satu peserta lelang yang secara administrasi jika tidak puas terhadaphasil lelang yang diikutinya harus' melalui tahapan melakukanpenyanggahan maupun sanggah

Masa Sanggah 20 mei 2020 s/d 28 mei 2020k. Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa 29 mei 2020 s/d 05 juni2020. Penandatangan Kontrak 03 juni 2020/ sd 10 juni 2020Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pal4.

Bahwa Penggugat juga telah melewati Tahap Masa Sanggah dan dalamproses masa sanggah tersebut ada Peserta Lelang yang lain yang merasadirugikan dan telah mengajukan atau melakukan sanggah atau keberatanterhadap Penetapan Permohonan Tersebut, Namun atas proses sanggahtersebut Pokja telah Menjawab halhal yang disanggahkan oleh PesertaLelang yang merasa dirugikan tersebut dan Pihak yang merasa dirugikantersebut tidak lagi mengajukan haknya untuk melakukan bandingadministratif atas jawaban yang diberikan

Bahwa dengan berakhirnya proses sanggah sebagaimana point 5 makaseharusnya Tergugat sudah harus melaksanakan tahapan berikutnya yaitutahap Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa serta tahapPenandatangan Kontrak dengan pihak Penggugat selaku Pemenang lelang,akan tetapi Tergugat tidak pernah memanggil melalui surat ataupun emailkepada Penggugat ;7.

Aswindo Putra Mandiri pada tanggal 26 Mei2020 melalui Surat Sanggah Nomor 35/PT.APM/V/2020 perihalPengumuman Pemenang Tender Kepada Pokja Pemilinan 6 BP2JKWilayah Sulawesi Tengah.Bahwa berdasarkan sanggahan tersebut dilakukan reviu dokumenpemilinan dan kertas kerja evaluasi oleh Direktorat Pengadaan JasaKonstruksi, yang pada intinya ditemukan kesalahan Pokja PemilihanHalaman 28 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/Padt.G/2020/PN Pal6 dalam melakukan evaluasi penawaran dan dalam peyusunandokumen pemilihnan

Bahwa tanah dimaksud di atas diperoleh oleh Almarhum Nengah Wiryadari membeli pada tahun sebelum tahun 1950, semasa hidupnyaAlmarhum Nengah Wilrya bersama istrinya hidup dan bertempat tinggal di atastanah tersebut serta membangun tempat persembahyangan keluargayang dinamakan Sanggah yang hingga saat ini masih ada, dan di atastanah tersebut itu pula Penggugat Rekonvensi dilahirkan dan dibesarkanoleh Almarhum Nengah Wirya, serta Penggugat Rekonvensi danAlmarhum Nengah Wirya beserta keluarga hidup bersama

Nengah Wiryabeserta istri dan anakanaknya tinggal di situ, dengan membangunrumah dan sanggah tempat sembahyang; Bahwa setelah Nengah Wirya meninggal dunia, Jero Puri masihtinggal di obyek sengketa bersama suaminya dan anaknya 1 orangatas seijin Made Dasih; Bahwa setahu saksi sebelum tinggal di obyek sengketa, MadeSubrata tinggal di Pajang kemudian pernah pula tinggal di KarangTaruna; Bahwa sekarang yang tinggal di obyek sengketa adalah Made Dasihbersama anaknya dan Jero Puri bersama anakanaknya;

Nengah Sukarthi dan Made Dasih di hadapan PemukaAgama Hindu Ida Pedanda Gede Keniten Gerya Sindu dimana padasaat itu saksi menjadi saksi yang juga ikut menanda tangani suratpernyataan tersebut, pada saat itu Ni Nengah Sukerthi membawasurat pernyataan tersebut kepada saksi kemudian bersamasamakami ke Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Keniten GeryaSindu untuk dibacakan, disumpah dan ditanda tangani surat tersebut;Bahwa foto pertama menunjukan tempat persembahyangan/SanggahTergugat/ Made Dasih, Sanggah

tersebut sudah ada sejak saksimasih kecil sampai dengan sekarang Sanggah tersebut masih adadan foto yang kedua adalah foto tempat Persembahyangan/Merajanyang dibuat oleh Gusti Made Arka;Bahwa ketika saksi berumur 17 tahun tahun 1967, Nengah Wiryapernah bercerita pada saksi tentang kepemilikan tanah sengketa;Bahwa Nengah Wirya meninggal dunia tahun 1970;Bahwa Made Subrata mulai tinggal di obyek sengketa 25 tahunsetelah Nengah Wirya meninggal dunia;2.

Wiryadan tanah tersebut masih luas, sedangkan sekarangtinggalseparohnya;19Bahwa saksi dahulu pernah tinggal di sebelah/berbatasan pagardengan obyek sengketa sejak saksi berumur 9 tahun dan saksi keluardari lingkungan tersebut ketika berumur 17 tahun;Dahulu yang tinggal di tanah tersebut adalah Nengah Wirya denganistridan anaknya;Bahwa dahulu saksi sering ke lokasi tanah tersebut ketika NengahWirya masih hidup;Bahwa dahulu di lokasi tanah tersebut ada bangunan rumah indukdean ada tempat persembahyangan/Sanggah

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (duaridu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Senintanggal 24 Januari 2014 oleh kami BONNY SANGGAH, SH. M.Hum. sebagai HakimKetua Majelis, H.TOTOK PRIJO SUKANTO,SH.MH dan SUSI SAPTATI, SH.MHMasingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olen Majelis Hakim tersebutdengan dibantu oleh NURHAIDAH, SH.

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MH BONNY SANGGAH, SH. M.Hum.tidSUSI SAPTATI, SH.MH Panitera Pengganti,tidNURHAIDAH, SH.

Membebankan biaya yang timbul dari permohonan inikepada pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluhenam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Selasa tanggal 19Nopember 2019, oleh Bonny Sanggah, S.H., M.Hum, HakimPengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yangditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkanpada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum,dengan dibantu) oleh Sandra Dewi Oktavia, SH., sebagaiPanitera Pengganti padaPengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

oleh Pemohon ;Panitera HakiPengganti m,Sandra Dewi Oktavia, Bonny Sanggah, SH., M.SH.

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MH selaku Hakim Ketua, BONNY SANGGAH,SH.M.Hum. dan SUNDARI, SH.MH. masingmasing selaku Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin10tanggal 01 Mei 2013 Nomor 599/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Bjm., putusan tersebut padahari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum oleh HakimKetua beserta para Hakim Anggota tersebut, H.

Hakim Ketua.tid tidBONNY SANGGAH, SH.M.Hum. H. TOTOK PRI KANT H.MHtidSUNDARI, SH.MH.Panitera Pengganti.tidH.MASRUNI.

B/2017/PN TMTBahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksikorban, malahan saksi korban sering minum minuman beralkohol bersamadengan Terdakwa;Bahwa saksi korban sempat beberapa hari tidak melakukan aktifitas sebagainelayan selama beberapa hari, namun selanjutnya keadaan saksi korbankembali seperti semula dan melakukan aktifitas kembali;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;2.Saksi SUTEMIN

B/2017/PN TMTBahwa pada saat malam tersebut memang tidak ada cahaya lampu hanyaremangremang namun masih dapat terlihat kKeadaan di sekitar karena terangcahaya bulan;Bahwa saksi melihat bagian leher saksi koroban sudah mengeluarkan darahsetelah berkelahi, kemudian saksi membawa pulang dan bertemu dengan saksiYANTI DUSLAN (ibu tiri saksi korban)Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa tidak ada keteranganyang di sanggah dan Terdakwa membenarkan keterangannya;3.

Boalemo saksi korban sedang minum minumanberalkohol jenis pinaraci bersama dengan Terdakwa, MUDIN dan saksi sendirisambil mendengarkan musik yang dinyalakan dengan generator milik saksikorban;Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwadan saat itu saksi korban cuma sedikit marah mengatakan pokoknya sayaakan balas;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 12Februari 2019, oleh Bonny Sanggah, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, RiyaNovita, SH.MH., dan Rendra, SH.MH, masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi paraHakim Anggota tersebut

, dibantu oleh, Mahyus, Panitera PenggantiPengadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh MerryAnuvia Dewi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Riya Novita, SH.MH, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum,Rendra, SH.MH.Panitera Pengganti,Mahyus.

Tergugat selalu marah jika ditanya alasan meminjamuang;Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut di mana sudah pernah dibicarakanantara keluarga Penggugat dan Tergugat namun mereka tetap memilihberpisah;halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/Padt.G/2019/PN SrpBahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisahselama kurang lebih 2 (dua) tahun;Bahwa setahu saksi, Tergugat sepakat untuk bercerai;Bahwa secara adat Tergugat sudah mepamit dari sanggah

padahal setelah dikonfirmasitidak seperti itu dan Tergugat selalu marah jika ditanya alasan meminjamuang;Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut di mana sudah pernah dibicarakanantara keluarga Penggugat dan Tergugat namun mereka tetap memilihberpisah;Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisahselama kurang lebih 2 (dua) tahun;Bahwa setahu saksi, Tergugat sepakat untuk bercerai;Bahwa secara adat Tergugat sudah mepamit dari sanggah

peruntukan dari pinjaman uang tersebut;Menimbang, permasalahan utang piutang tersebut menyebabkanPenggugat dan Tergugat sering terlibat percekokan sehingga Penggugat danTergugat memilih hidup berpisah yang sudah terjadi selama kurang lebih 2 (dua)tahun;Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudahberusaha melakukan pembicaraan untuk mendamaikan Penggugat danTergugat namun Penggugat dan Tergugat memilin untuk berpisah dan secaraadat Bali dan agama Hindu Tergugat telah mepamit dari sanggah