Ditemukan 519 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tatik tantik tusiek tahik tasik titiek tutiek tatek tatie
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 18-02-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 18 Juli 2013 — PT. BURU MAKMUR WARGA Dkk Melawan BUPATI KEPULAUAN ARU
103 — 40
  • Tatiek Sri Djatmiati , S.H., M.S.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 37/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT. CIPTA HUTAMA MARANTI
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
750 — 556
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiatidalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);Menimbang, bahwa mencermati bukti P10 diperoleh fakta hukum bahwabadan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Nomor:540.3/SK.003/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada PT.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 18-10-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
276 — 546
  • Hadjon dan Tatiek SriDjatmiati dalam buku Argumentasu hukum (2009) sebagaimana yangdikutip oleh M. Lutfi Chakim dalam majalah konstitusi halaman 18,mengatakan asas Contrarius actus dalam hukum administrasi negaraadalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yangmenerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya. Artinya apabila ada kekeliruan atau kekhilafan,keputusan TUN ini dapat ditinjau Kembali.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 82/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
YULIA FITRIATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN REJOSO
Intervensi:
Endang Retna Juwita
563 — 304
  • TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S., yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa, yang bisa menjadi Penggugat adalah siapa saja atau setiaporang, artinya bisa individu atau badan hukum perdata yang haknyadirugikan karena terbitnya suatu peristiwa.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2015 — Upload : 18-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi - Prof.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H.
549 — 390
  • Tatiek Sri Djatminaiti,52.53.SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5Juni 2015, Garden Palace Surabaya;k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH.
    Tatiek Sri Djatminati,SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5Juni 2015, Garden Palace Surabaya;k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 9 Mei 2016 — DERMAWAN GINTING
165 — 116
  • Tatiek SriDjatminati, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium MembedahUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.k 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. SanterSitorus, SH., MH.
    Tatiek Sri Djatminati,SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015,Garden Palace Surabaya.k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 03-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.LALU JULIANTO,SH.
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
1.PUJI RAHAYU alias MAMI SELA
2.AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA
3.FERRY FERDIANSYAH alias FERY
574 — 448
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, terdapatbeberapa tipe penyelsaian konflik norma atau pertentangan normaberkaitan dengan penerapan asas; Bahwa asasasas preferensi hukum tersebut yaitu :1) Asas lexsuperior derogat legi inferiori, artinya undangundang yang lebihtinggi mengalahkanmenyampingkan undangundang yang lebihrendah; 2) Asas lex specialis derogat legi generali, artinyaundangundang yang bersifat knusus mengalahkan/menyampingkanundangundang yang bersifat umum; 3) Asas lex posteriori derogatHalaman
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 06-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
PT. INDUSTRI TAMBANG UTAMA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
650 — 418
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);Menimbang, bahwa mencermati bukti P1=T1 diperoleh fakta hukum bahwa badanatau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objek Sengketa berupaKeputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.002/DESDM /IX/2012, Tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Industri Tambang Utama, tanggal 12 September2012;Menimbang, bahwa mencermati bukti P1=T1 dan P11 juga diperoleh fakta bahwalokasi wilayah izin usaha pertambangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 24-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/PID/2016
Tanggal 24 Maret 2016 — ZAINAL ARIFIN, dkk
139 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon dan Tatiek SriDjamiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Cet, ke5, 2009).Bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyatakan pencabutan sebuah peraturan ataukeputusan pejabat publik hanya dapat dilakukan pembentuknya.Asas Subsidairitas yang berarti apabila terjadi kesalahan di dalamhukum administrasi, maka sesuai dengan teori legal drafting bermaknamaka urutan proses hukumnya adalah proses hukum administrasi,hukum perdata, mediasi dan terakhir
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
215 — 220
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,dalam buku Argumentasi Hukum (2009:25) menyatakanbahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabattata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usahanegara dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-05-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 77/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
PRAMBANAN DWIPAKA BANGUN MITRA PERSADA JO diwakili oleh IR. DJAJA CHRISTANTO
Tergugat:
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA
Intervensi:
PT. NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH II
515 — 271
  • TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli menerangkan terkait konsep Berita Acara (BA) dan konsepKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 19 April 2016 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, SH., MH
316 — 234
  • Tatiek Sri Djatminati, SH., MH.Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden PalaceSurabaya;k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr.
    Tatiek Sri Djatminati, SH., MH.Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden PalaceSurabaya;. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 33/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 12 Mei 2016 — AMIR FAUZI
229 — 183
  • Tatiek Sri Djatminati, SH., MH.Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, GardenPalace Surabaya.k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH.
    Tatiek Sri Djatminati, SH., MH.Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, GardenPalace Surabaya.1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam KonteksUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus,SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015.1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor ...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 23-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — 1. DRS. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA., 2. DEWA NYOMAN SUKRAWAN, SH VS I. PRESIDEN RI., II. 1. DRS. MADE MANGKU PASTIKA., 2. DRS. I KETUT SUDIKERTA;
85 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkanketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai denganketentuan yang berlaku untuk itu; Kedua, aspek prosedur, berarti bahwaHalaman 49 dari 58 Putusan Nomor 98 K/TUN/201514.19.16,17.ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yangdisyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; ketiga,aspek substansi, artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidakada " Error in re",(Linat Philipus M Hadjon dan Tatiek
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 6 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : NATAL SITUMORANG Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat II : PUNGUAN SITUMORANG Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat III : LAMHOT TIORAJA SIHALOHO Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA DESA PARBABA DOLOK Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
99 — 114
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam bukuArgumentasi Hukum (2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. LutfiChakim dalam tulisannya Contrarius Actus yang dimuat dalam MajalahKonstitusi (hal.78), asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yangmenerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukHalaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDNmembatalkannya.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
1.DR. BAHARUDDIN,MBA,MM,
2.ROMI RAMDON GINANJAR
Tergugat:
WALIKOTA TANGERANG
443 — 471
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum(2009) menyatakan bahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya jugaberwenang untuk membatalkannya, maka Majelis Hakim berpendapatTergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah prosedur dan substansi penerbitan objeksengketa
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
PT. CETARA BANGUN PERSADA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
307 — 678
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiatidalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);Menimbang, bahwa mencermati bukti P1=T1 diperoleh fakta hukum bahwabadan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objekSengketa berupa Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.018/DESDM/III/2014,Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT.Cetara Bangun Persada adalah Bupati Morowali;Menimbang, bahwa mencermati bukti P1=T1 dan P18 juga diperoleh faktabahwa lokasi wilayah ijin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — H. LUKITOSARI, SE Bin MURNI
87 — 23
  • Aura tama dandirekturnya yaitu ibu Tatiek Sugihartiningrum ;Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak adakeberatan.22. HASANUDIN Bin H.
    TATIEK SUGIHARTININGRUM, MT Binti SUMANGGI, menerangkan: Bahwa dalam proyek irigasi kembang janggut pada tahun 2010 saksi ditunjukselaku konsultan perencana untuk proyek pekerjaan irigasi kembang Jangguttersebut, dan perusahaan yang saksi gunakan adalah PT. Auramatra JayaEngineering ;81Bahwa kedudukan saksi yaitu selaku Direktur utama PT. Auramatra JayaEngineering dan dasar penunjukannya adalah melalui sistem pelelangan padakantor Dinas PU Kab.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 27-01-2016 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Maret 2016 — TRIWIYASA, beralamat di Kom.SEKNEG Blok A-20 No.31 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, sebagai Direktur PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa, beralamat di Gedung Graha Metro Lantau 2 Jln. Penjernihan I No.8 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subani, SH.,MH., Hironimus Dani, SH.MH. Marisa Iskandar, SH.LL.M, Erry Ayudhiansyah, SH.MH, Kharisma Rani Timur, SH.MH dan Adidarmo Pramudji, SH., semuanya Pengacara beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 9 Jln. Jend. Sudirman Kavling 60, Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
179 — 92
  • Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink dan J.B.J.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-08-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — Drs. H. SUDJIHARTO, MM
62 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M2dengan nilai sebesar Rp. 398.100.000, ;SPM No.4793/LS/2006 Untuk pembayaran biayapembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampiatas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M2 dengan nilaisebesar Rp. 101.700.000, ;SPM No.4794/LS/2006 Untuk pembayaran biayapembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampiatas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M2 dengannilai sebesar Rp. 138.000.000, ;SPM No.4795/LS/2006 Untuk pembayaran biayapembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampiatas