Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta penita pekita perita petisa petika petiga petite
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PN NGAWI Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN NGAWI Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Ngw
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
BARTOLOMEUS TORIYANI
Tergugat:
1.SAKINEM
2.SUWARNI
Turut Tergugat:
1.TITUK
2.SUPAR
91 — 10
  • terhindar dari kekeliruan dimana apayang dimaksud para pihak dengan pemeriksan yang dilakukan Pengadilanmenuju kepada objek yang sama dan bukan terhadap objek lain, serta agarnantinya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara dimaksud, tidakterjadi kekeliruan dimana Pengadilan melakukan eksekusi terhadap objek yangtidak dilakukan pemeriksaan dan atau bukan yang dimaksudkan oleh para pihaksebagai objek yang dipersengketakan, serta guna menghindarkan suatu putusanyang melebihi tuntutan (ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-06-2015 — Upload : 11-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009 K/PID.SUS/2013
Tanggal 3 Juni 2015 — Ir. ADOLFIEN SUPIT
290 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1009 K/PID.SUS/2013melakukan ultra petita yakni mempertimbangkan dan memutuskan melebihi apayang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum; dengan kata lain Judex Factimempertimbangkan di luar surat dakwaan sehingga menyalahi ketentuan Pasal143 ayat (2) KUHAP sehingga Judex Facti memutus/mempertimbangkan di luarkewenangannya (ultra vires) ;KESIMPULAN/USUL : Kabul permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ; Batal Judex Facti dan adili sendiri :TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Juli 2013 — HUSEN, dkk vs. HUSIN, dkk
122 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan mana secara kasat mata, menyolok,menunjukkan adanya keberpihakan, ketidakjujuran, ketidakadilan,pelanggaranpelanggaran terhadap asas Impartial, asas Audi EtAlteramPartem, prinsip Res Judicata Pro Veritate Habetur dari MajelisHakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Majelis Hakim Banding tidak mengoreksi dan meluruskan atasadanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama terhadap asas ultra petitum partium atauultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pdt/2012
Tanggal 17 Juni 2014 — PT. CARREFOUR INDONESIA VS PT. BAYU JAYA LESTARI SUKSES (BJLS)
101 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/Sip/1974 tertanggal 19 Agustus 1975, yang menyatakan:*Karena KUP merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasi KodyaBandung, gugat cukup ditujukan terhadap Tergugat I/Terbanding I (Wali Kota)dengan tidak usah mengikutsertakan Tergugat II/ Terbanding II (Kepala K.U.P)sedang petita gugatan juga khusus ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding I;Maka secara hukum jelas bahwasanya yang seharusnya digugat oleh Penggugatadalah PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/PDT.SUS/2011
PT. TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA; ROMUALDO VELASQUEZ RAMIREZ
215 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagian petita atau petitum yang berisi permohonan/ permintaan yangdisusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telahdiuraikan dalam bagian posita gugatan, sehingga apa yang ada dalampetitum harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian posita;Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat telahtidak cermat dalam menyusun gugatannya karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyusun Posita Gugatan secara sistematik, numun justrubertentangan antara satu dalil Posita
Pengadilan PN SINGARAJA
Putus : 11-06-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 360/PDT.G/2014/PN. SGR
Tanggal 11 Juni 2015 —
31 — 43
  • menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 8 1975 No. 312 K/Sip/1974 yang pada pokoknya berkaidah hukum Karena K.U.P (KantorUrusan Perumahan) merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasiKodya Bandung, gugat cukup ditujukan terhadap tergugat I/terbanding (WaliKota, dengan tidak usah mengikut sertakan tergugat Il/terbanding II (KepalaK.U.P.) sedang petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255/K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — SAFEI BIN SIMBONG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
95 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 255/K/TUN/2010didasarkan pada Jawaban Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding Il yang nota bene dituangkan dalam pokokperkara bukan dalam eksepsi, sedangkan dalam pertimbanganhukumnya Majelis Hakim masih mempertimbangkan mengenaieksepsi, sehingga antara halhal yang dimohonkan olehTergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding Ildengan halhal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidakselaras, kontradiktif serta cenderung ultra petita, dan halhaltersebut tidak dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Januari 2013 — PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), yang diwakili oleh Direktur Utama PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) vs 1. SLAMET, dkk.
82 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • amar putusannya yang menghukumTergugat (Pemohon Kasasi) untuk melakukan pembayarankompensasi ataS uang pesangon, dan atas hal tersebut bukanmerupakan dalil yang dtajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi)atau. diluar dari apa yang dituntut oleh Penggugat (TermohonKasasi), karena faktanya para Penggugat (Termohon Kasasi) telahmenerima kompensasi uang pesangon dari Tergugat (PemohonKasasi), namun Majelis Hakim perkara No. 13/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST telahmemutuskan diliuar dari apa yang dituntut (ultra petita
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 95/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Foxsign Enterprises Indonesia
Terbanding/Tergugat : PT. Makmur Indah Selaras Internasional PT MISI
Terbanding/Turut Tergugat : Pusat Koperasi Unit Desa PUSKUD Propinsi Jambi
85 — 36
  • (Vide Pasal 1267 KUHPerdata) Bahwa putusan Judex Facti dengan mempersamakan denda denganuang paksa adalah suatu kekeliruan yang nyata dan termasuk dalamUltra Petita yakni Judex Facti memutuskan melebih apa yang dimintaatau tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terbanding I.Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding mohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-11-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — YUSEP SUPARDI. dkk ; PT. SlNAR EKA KREASI
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KASASI (dahulu, PARA PENGGUGAT).12 Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan antara lain :49Levees Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa aksimogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah memenuhi Prosedurdan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka menurut MajelisHakim sesuai dengan Pasal 142 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 MogokKerja tersebut adalah tidak sah.Bahwa pertimbangan dimaksud, "SANGATLAH ANEH", "MENYALAHI RASAKEADILAN" dan "ULTRA PETITA
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 03-05-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
ANIK SUNYAHNI
Tergugat:
1.Endang Wahyuni
2.Wakhirun Al Rasid
3.IR Edwin Rusdi SH., M.Kn., M.Hum
Turut Tergugat:
Budianto
155 — 53
  • l kewenanganya (ultra petita) sebagaimana dapat dicontohkanpembatalan akta Notaris karena hukum positif yang berlaku tidakmengaturnya yakni putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor80/Pdt.G/1987/PN.Sby tanggal 3 April 1987 Jo.Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur No.58/PDT/1988/PT.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung RINo.1462 K/PDT/1989 tanggal 29 November 1993: menyatakan bahwa suatuakta menjadi batal demi hukum jika akta notaris tersebut bertentangandengan aturan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/Ag/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — 1. Hj. HAMIDAH binti AMIN, DKK VS 1. Hj. CHADIJAH HAMID binti HAMID, DKK
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas merupakan suatu perbuatanultra petita, karena di dalam gugatannya para Termohon Kasasi/paraPenggugat tidak pernah meminta agar Majelis Hakim PengadilanAgama Medan yang memeriksa perkara Nomor 1643/Pdt.G/2012/PA.Mdn. untuk menetapkan siapasiapa ahli waris dari almarhum NyakHasan Ahmad;Di dalam petitumnya, para Termohon Kasasi/para Penggugat melaluikuasa hukumnya, meminta kepada Majelis Hakim agar membuatputusan yang amarnya berbunyi:1.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 20 September 2017 — IKEU TRISNAWATI melawan KHOIRUL ANAM Dkk
54 — 13
  • Dengan demikan gugatan Penggugat a quo, telahtidak singkron antara Posita dengan Petitumnya yaitu Petitumnyamelebihi dari Posita ( Ultra Petita ) , oleh karena itu Gugatan yangdemikian secara hukum tidak dapat dibenarkan karena tidakberdasarkan hukum.Bahwa, berdasarkan Putusan MARI No. 1075 K / Sip / 1982 tanggal8 Desember 1982 , yang kaidah hukumnya berbunyi : Suatu gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh Posita yangJelas dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samarsamar (obcuur libel
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT MANADO Nomor 108/PDT/2019/PT MND
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat VIII : AHLI WARIS DARI ALM ALTIN TUWO YAITU NONNY PIRI
Pembanding/Penggugat VI : MEITHA NONTJE TUWO
Pembanding/Penggugat IV : ALBERT SEMUEL TUWO
Pembanding/Penggugat II : JOUTJE TUWO
Pembanding/Penggugat IX : FRIDA DINA TUWO
Pembanding/Penggugat VII : AHLI WARIS DARI ALM. HENDRIK TUWO YAITU SYUL TUWO
Pembanding/Penggugat V : JEANNE MINTJE TUWO
Pembanding/Penggugat III : DEECE MARIA TUWO
Pembanding/Penggugat I : HERMAN Y TUWO
Terbanding/Tergugat IV : JOUDI WATUNG
Terbanding/Tergugat II : ANTON WATUNG
Terbanding/Tergugat V : FIFKE ENGLIN FRANSISCA MAWEY, SH. MKn
Terbanding/Tergugat III : SYEDI WATUNG
Terbanding/Tergugat I : RIEN TUWO
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs DANNY BICKY WATTI
88 — 120
  • gugatan tidak terang isinya atauformulasi gugatan tidak jelas, dengan dasardasar dan alasanalasan:Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2019/PT MNDPertamaDalil gugatan tidak terang dan jelas, karena dalam fundamentumpatendi Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli terhadap tanahobjek sengketa adalah tidak Sah dan dalam Petitum GugatanPENGGUGAT KONVENSI, tidak dimohonkan amar yangmenyatakan Akta Jual Beli tidak sah, sedangkan dalam perkaraperdata hakim tidak dapat memutus secara ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — KADEDA LAMBANG
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tator Bogor Raya dengan biaya sebesar tersebut dalam SuratPerjanjian Pengadaan Barang masingmasing kegiatan, telahtercapai, sehingga terbukti menurut hukum bahwa Negara telah tidakdirugikan;2.6.Bahwa Judex Juris telah melampaui kewenangannya dalam putusannyakarena Judex Juris telah mengabulkan melebihi (ultra petita) dari apa yangdituntut Jaksa yakni menjatuhkan Pidana terhadap Pemohon PK/Terpidana/Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan dendasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-02-2008 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356PK/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN JAWA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUMEDANG ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA, Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT, Cq. KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, Cq. KOMANDO RESORT MILITER 062/TARUNA NEGARA GARUT, Cq. KOMANDO DISTRIK MILITER 0610/SUMEDANG ; Rd. IHAT MUSLIHAT ; Ny. Rd. ATIKAH, dkk.
97 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanpa didasari olehalasan yang sah, dan hal ini membuktikan putusan judex juristelah melampaui petitum yang dimohon para TermohonPeninjauan Kembali/para Penggugat, khususnyaberkaitandengan fisik tanah yang dimohon, dengan demikian jelas danterbukti bahwa putusan judex juris telah mengabulkan apa yangtidak dimohon/dituntut, baik di dalam petitum gugatan maupun didalam posita gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/paraPenggugat, dan putusan yang demikian telah melanggar azashukum acara (Azas Ultra Petita
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0604/Pdt.G/2018/PA.Prob
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 21
  • Guntoro untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, sertauntuk mengakhiri sengketa yang berkepanjangan antara para pihak. selain itujuga hal tersebut tidak termasuk kedalam ultra petita karena merupakan bagiandari petitum Penggugat yang meminta agar pengadilan menetapkan hartawarisan E.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pilkada
Register : 24-06-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR
Tanggal 31 Juli 2013 — 1. Ir.Hj.Rr.SOESI WIEDHIARTINI 2. MUHAMAD RUM, SH, MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA
176 — 89
  • ABIDIN, SE (vide Bukti T20 ) makameskipun kedua Surat Keputusan yang penerbitan di dasarkan pada Objek Sengketa2 yangmengandung cacat yuridis, akan tetapi terkait dengan karakteristik bahwa HakimPengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memutus dari apa yang tidak terdapat dalamPetitum Gugatan (Ultra Petita) maka terhadap pembatalan kedua Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia tersebut adalah merupakan kewenangan kompetensiPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu; won
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 30/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
Jainuddin, S.ST.,
Tergugat:
Bupati Kotabaru
214 — 81
  • Tidak ada disitu memerintahkan Halaman 34 dari 79 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.BJMmembuat keputusan baru, itu adalah ultra petita (diluar kKompetensi peradilanTUN).
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 444/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : H. Eric Hendro Wibowo Diwakili Oleh : TERRY OKTA WIJAYANTO, SH.
Pembanding/Tergugat II : PT. BUANA CIPTA MEGAH Diwakili Oleh : TERRY OKTA WIJAYANTO, SH.
Terbanding/Penggugat : WAHONO TJITRO WIDAGDO
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris PPAT SRI WAHYUNINGSIH,S.H.,MKn.
352 — 108
  • Bahwa hal tersebutmenunjukan bahwa Judec factie telah melampaui apa yang menjadikewajibannya (Ultra Petita) dan telah melampaui kewenangan yang dimilikinya(Ultra Vires). Oleh karenya pertimbangan hukum dan amar dalam putusan yangdemikian adalah tidak tepat dan harus dibatalkan;C. DALAM REKONPENSIHal 47 dari 64 hal. Pts.444/Pdt/2020/PT.SMG1.