Ditemukan 5012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 29-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
Yayan Zaelani, S.Sos
Tergugat:
Bupati Karawang
510 — 936
  • bukti T22, Penggugat mengajukan surat tanggal 9 Juni 2020 yang ditujukankepada Bupati Karawang tentang Permohonan Ijin Untuk Dapat Masuk Kerjadan Melaksanakan Tugas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawangsambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (vide buktiP3 = bukti T23);215.Bahwa atas bukti P3 = bukti T23, Tergugat menjawab dengan KeputusanBupati Karawang Nomor: 800/Kep.1584/BKPSDM/2020 Tanggal 16 Juni 2020tentang Izin Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 20-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH vs PRESIDEN RI
122 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Setiap orang yangdisangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depanpengadilan wajib dianggap tidak bersalan sebelum ada putusanpengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperolehkekuatan hukum tetap;Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 secara tegas dinyatakan Dengan tidak mengesampingkanketentuan peraturan perundangundangan pidana, Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2010 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 248/PID.B/2010/PN.TPI
Tanggal 16 Nopember 2010 — - ARDIANSYAH ALS BAIM (Terdakwa) - ZAINUR ARIFIN SYAH, SH. (JPU)
72 — 16
  • RUDHIYATIN WIDIANTORO ;Bahwa sebagai ahli memiliki sertifikat tenaga ahli utama teknik sipilyang di keluarkan oleh Intakindo (Ikatan Nasional Tenaga AbhliKonsultan Indonesia) dan di sahkan oleh LPJK (LembagaPengembangan Jasa Konsultan) ;Bahwa saksi sebagai ahli pernah meninjau kelapangan untukmelakukan penelitian terhadap robohnya dermaga di Desa Rejai Kec.Senayang pada bulan Oktober 2009 ;Bahwa dari hasil penelitian di lapangan di peroleh fakta bahwa :e Konstruksi dermaga Desa Rejai sudah roboh
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat:
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
320 — 234
  • Nuartha tertanggal 22 oktober 2014 yangdikuatkan oleh keterangan Saksi NYOMAN HARRY MULYADI;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah pula memperhatikanbukti surat TT1 Turut Tergugat berupa berkas Pendaftaran Pencatatan Sipilyang diajukan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil KotaDenpasar (Turut Tergugat), yang ternyata juga telah menguatkan dalilPenggugat. Bahwa pada lampiran berkas tersebut terdapat Surat PernyataanSakit tertanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Oktober 2016 — Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCONO
209 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen padaKantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalammelaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya yaitumelakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukanpemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka imporlainnya, telah memberikan bantuan asistensi kepada Yusran Arief
    HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen padaKantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, telahmenerima uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratusdua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan2005 berikut suratsuratnya, dari Yusran Arief selaku Pemilik PT.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 7 September 2018 — Penggugat:
M.SAID ZAKARIA
Tergugat:
1.ZALDY SOFYAN,SH
2.PT.TJITAJAM
3.EKO SUPRIYADI
4.AJAJI AZIS
5.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
6.WALIKOTA MADYA DEPOK
7.Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
8.BUPATI KABUPATEN BOGOR
9.Kepala Kantor BPN Kota Depok
10.Camat Bojonggede
11.Camat Cipayung
461 — 1415
  • yang sudah ada;;Bahwa akta itu asal katanya Actum yang artinya perbuatan hukum ataupersitiwa hukum, jadi akta itu Suatu surat, tulisan yang sengaja dibuatuntuk maksud utama sebagai tanda bukti dari perbuatan atau persitiwahukum tertentu dan Akta dibagi menjadi 2 (dua) sesuai Pasal 1868, 1869dan 1870 KUHPer, yang pertama Akta Autentik pengertiannya Akta resmiyakni akta yang diterbitkan Pejabat Umum yang berwenang, maksud pejabatyang berwenang bukan hanya Notaris bisa juga PPAT bisa juga Catatan Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-08-2019 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 408/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.RADU TARIGAN
2.NUNIK SUMARWANTI
3.ROSMANIAR
4.SOETAWIDJAYA
5.SUDARNI
6.RUSMINI
7.HADI SUDARMINTO
8.NIA KURNIASIH
9.SUSANA S
10.SITI DARWATI
11.IGNATIUS SANTOSO
12.NANI ASIAH
13.ROESMIYATI
14.PANIGORANN SIREGAR
15.WELLYZAR SJAMSURIDZAL
16.HADI BE
17.KOOKON KONIAH
18.HASNI HASAN
19.PANOGARI H.T
20.ANIMARWATI
21.TRI RAHAYU NINGSIH
22.SUSANTI AGUSTINI
23.DRA NURAINI R. LUBIS
24.WASIMAH ARLAND
25.ROHANI NAINGGOLAN
26.MAIMUNAH
27.ACHDARI
28.H AZHIM HANIF SE
29.AJI SUKMAJAYA
30.H EUIS SUBARIYAH
31.AGUS TANATAKARIANTA
32.SRI SUSTINAH
33.JEAN MC DONALD H
34.ALIEF MEILANA
35.SRI BUDIATI
36.DRA HERNAWATI
37.HJ. SRI MULAD SUMANTORO. BA
38.BENNY SUTISNA
39.RUSNI ARSYAD
40.KONSIAH SINGADJI
41.NURAINI
42.RAMZANI SH
43.RULLY RAHMATILLAH J
44.INENG KURNIASIH
45.DODDY ARUWAN
46.HATJE ACHWANTORO
47.C
Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia cq Komando Daerah Militer Jaya
2.KEMENTERIAN AGRARIA RI DAN TATA RUANG RI CQ BP KOTA ADMINISTRSAI JAKTIM
Turut Tergugat:
1.PEMDA DIKI JAKARTA CQ WALIKOTA JAKTIM CQ KEC MAKASAR CQ KEL CIPINANG MELAYU
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.PT. Mercu Buana Raya Contractors
248 — 54
  • Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengaku sebagaiahli waris maupun purnawirawan dan warakawuri Maupun orang sipilyang tidak berhak KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur sejak tahun 1978,kalau dihitung sampai dengan pengajuan gugatan a quoyang diajukanpada tahun 2019, berarti sudah 41 tahun Penggugat tidak menggunakanhaknya.;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — GATOT SUBYARGO WIJAYADI VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
129 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Ayat (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretarisdaerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahandan memenuhi persyaratan sesuai denganperaturan perundangundangan.Ayat (5) Camat dalam menjalankan tugastugasnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)dibantu oleh perangkat kecamatan danbertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melaluiSekretaris Daerah kabupaten/kota.Ayat (6
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 01-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 10/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
158 — 69
  • Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang diterapkan Tergugat sebagai dasar Penerbitan objek sengketa a quobertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku?;3. Apakah objek sengketa a quo dibenarkan berlaku surut menurutperaturan perundangundangan yang berlaku?
Pengadilan PN MATARAM
Register : 20-09-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 14/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 7 Februari 2013 —
50 — 21
  • ;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka apakahtindakan Terdakwa DRA.HJ.HATIYATUL MALICHAH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya dalam proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram,yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 01-06-2016 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 14_Pid_B_2016_PN_Sdn
Tanggal 1 Juni 2016 — Pidana -MATSYAH Bin RADEN MAULANA
104 — 31
  • memasuki Yusuf (alm) yang terdapat Kapolsek Tanjung Bintangdan rombongannya, pada saat itu saya melihat sebagian besarmasyarakat yang ada disitu membawa senjata tajam, senjata api danbatu saat itu saya dapat melihat sekitar dari handpon Saudara AndiHardianto yang digunakan sebagai alat penerangan selanjutnya Saksimelihat Saudara Andi Hardianto masuk lewat pintu menemuiKapolsek dan rombongannya, adapun di dalam rumah tersebut ada 7(tujuh) orang, Kapolsek, 3 (tiga) anggota polisi dan 3 (tiga) orang sipilyang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Ade Sudrajat bin Johansyah
140 — 21
  • Bag.Keputusan Presiden , Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer(Sekmil) ;o Pegawai pada badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,Peradilan Militer , Peradilan Tata Usaha Negara )o Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI ;o Pimpinan dan pegawai dilungkungan Pemerintah DaerahPengertian Pegawai Negeri yang diatur dalam Undangundang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 18-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 12/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
IR. OSTON GULTOM
30 — 23
  • Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/I/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 10-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
IR. NIRWAN LATF SIREGAR
37 — 18
  • Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/IV2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
171 — 69
  • Dan benar keempat MTC yang dicairkan dananya dan diterima olehterdakwa DHANA WIDYATMIKA tersebut adalah berasal dari beberapaMandiri Traveller Cheque yang dibeli oleh saudara Ardiansyah dan saudaraRudi Kurniawan ;Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM15831SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 Nopember 1995 dan memperoleh NomorInduk Pegawai : 19740303 199511 1 001;Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No : KEP162
    Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan unsur ke1 Dakwaan KEDUAKedua Primair Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara, perlu diperhatikan faktafakta sebagai berikut :a.Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
    Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :KM1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 Nopember 1995 dan memperoleh NomorInduk Pegawai : 197403031995111001 ;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
AHMAD FAHMI
167 — 44
  • BPJS Kesehatan pada RSUD Batubarasetelah dibayarkan oleh Kantor BPJS Kesehatan cabang Tanjung Balai tidakditetapkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) melainkan tetap disimpan direkening penampung RSUD Batubara pada Bank Sumut, dimana hal tersebutbertentangan dengan PP58/ 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal57 ayat 2 ditentukan : bendahara penerimaan wajib menyetor seluruhpenerimaan ke RKUD selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja;Menimbang, bahwa terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 30-10-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 17-03-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 660/Pdt.G/2017/PA.GM
Tanggal 31 Mei 2018 — Hj. Baiq Zohri Uyuni, S.Pd. binti Lalu Darmawan (PENGGUGAT) H. Lalu Mustafiddin, S.T., M.M. bin Lalu Mahrum (TERGUGAT)
115 — 46
  • dalamPasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai alat bukti sedangkan secara materiil Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah percakapan dari SMS yangmenginformasikan Tergugat menceraikan Penggugat, namun alat buktitersebut tidak didukung dengan keterangan ahli/digital forensik yangmemperjelas kapan terjadinya tersebut, maka majelis menilai bukti P.2 tidakmempunyai kekuatan pembuktian dan dinilai sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2010 — Upload : 09-08-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 255/Pid.B/2009/PN.SIM
Tanggal 9 Juni 2010 — Drs. HASNIL AK, MM
151 — 27
  • Restitusi Pajak;Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan surat penawaran yangdiajukan terdakwa kepada Pemkab Simalungun, yang disetujui oleh PemkabSimalungun ;Bahwa atas penawaran yang telah disetujui tersebut, dibuatlah kontrak kerjaantara terdakwa dengan H.Abdul Muis, SH selaku Sekda Pemkab Simalungunyang bertindak untuk dan atas nama Pemkab Simalungun ;Bahwa sejak tahun 1992 terdakwa sudah menjadi Konsultan Pajak;Bahwa PPH pasal 21 ini adalah Pajak Penghasilan dari Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-02-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
PARMIN Alias BAPAK ARIS Bin IMAN JAMIN.
191 — 69
  • No. 28 tahun 1999 tentang penyelengaraannegara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.Bahwa Kedudukan seorang Kepala Desa dalam pengertian pasal 1 angka 3 UURI No. 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan adalah dikualifikasi danatau dikonstruksi sebagai Aparatur
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ASTIN REPELITA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
121 — 58
  • bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sifat melawan secara formil adalah legalitas,dimana dalam hukum pidana dikenal dengan tiada suatu perbuatan yangdapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (pasal 1 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa dalil perbuatan Melawan Hukum yang menjadidasar dalam Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang