Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã petitsa pekita penita petiga petika pepita
Penelusuran terkait : Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-04-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Oktober 2015 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA ( PPRIP ) ;KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DKI JAKARTA, 2. PT. INTERCON KEBON JERUK, ( dalam PAILIT )
109 — 54
  • )Halaman 89 dari 151 halaman Putusan Nomor: 87/G/2015/PTUN.JKT.Tuntutan Penggugat melebihi batas yang diatur dalamUndang Undang ( Ultra petita ) ;Bahwa selain memohon agar obyek sengketa dinyatakan batalatau tidak sah, Penggugat, dalam butir 3 dan 4 petitumnya,halaman 24 dan 25, juga meminta hal hal sbb :3.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 18-04-2008 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 02-01-2012
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2008/PAJP
Tanggal 17 September 2009 — Dr. Ny. Meizar B. Syafei (Dr. Meizar Djalil binti Abdul Djalil), Ny. Mutia Lisa binti Abdul Manan, dkk.
201 — 60
  • Guru) Gede Munggu No. 326, Taman Mumbul),Bali, seluas 331 m2( tiga ratus tiga puluh satu meterpersegi ) atas nama Mutia Lisa (bukti P.7);Menimbang, didalam proses persidangan pada agendapembuktian Penggugat memohon adanya tes DNA guna menentukan ahliwaris yang berhak sesuai hukum waris Islam baik dari aspekDzawil Furudh maupun Dzawil Arham, oleh Majelis menganggap haltersebut bukan Ultra Petita untuk mempertimbangkannya;Menimbang, dengan dasar putusan sela Nomor250/Pdt.G/2008/PA.JP, tanggal 28 Mei
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 06-02-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA MERAUKE Nomor 46/Pdt.G/2017/PA.Mrk
Tanggal 7 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 18
  • ) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaananak ditanggung oleh ayahnya, dan Pengadilan dapat pula denganmengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untukpemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya;Halaman 121Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PA.Mrk.Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah terhadap ketigaanak Penggugat dan Tergugat bukanlah termasuk putusan yangmengabulkan melibihi tuntutan, yang didalam istilah hukum dikenaldengan asas Ultra Petitum Partium atau Ultra Petita
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI BINA USAHA KITA
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kallista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
185 — 671
  • perkara perdata menjadi kKewenangan Ketua PengadilanNegeri, apabila ada penggabungan dalam amarnya maka menjadi tidakjelas, dan penetapan yang dilahirkan olen Ketua Pengadilan tidak bolehmenyimpang dari diktum putusan ;Bahwa tindakan apa yang dapat dilakukan jika penyimpangan penetapanitu terjadi maka penetapan itu diubah dan dibuat penetapan yang barusesuai dengan diktum yang benar ;Bahwa apabila kasusnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum, makatidak bisa mengambil kekurangan dari aset yang lain/Ultra Petita
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahap 1 yang pada waktu itu susunan Pokja pekerjaan tersebut yakni Nesri Hendrifa, S.T., M.T, Hendra Gunawan, S.T.,M.T dan Novita Peni Palupi, S.Sos Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
192 — 172
  • Bukankah hal inimerupakan Ultra Petita Majelis Hakim judex factieTingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo? Oleh karena itu, sudah selayaknya MajelisHakim tingkat pertama untuk mempertimbangkan pula terkaitdengan eksepsi atas Surat Gugatan obscuur libel yangsebagaimana telah Para Pembanding (dh. Para Tergugat)Halaman 85 dari 112.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — PT BANK CENTURY Tbk (sekarang PT BANK MUTIARA Tbk) CQ PT BANK MUTIARA Tbk CABANG YOGYAKARTA, VS BUNADI WIJAYA GUNAWAN, M.Sc DKK
165 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian telah terjadi ultra petita, dan karenanyaputusan tersebut batal;Halaman 74 dari 84 hal. Put. Nomor 2330 K/Padt/20155. Bahwa proses beracara yang menyimpang dari hukum acara/hukum formilmerupakan pelanggaran terhadap ketertiban beracara sehingga merupakankesalahan dalam penerapan hukum sehingga putusan haruslah dibatalkan (videZ. Azikin Kusumah Atmaja, Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. JASA MARGA (PERSERO), DK MELAWAN Ny. PAULINA MARTHA TANDEPANG ALIAS Ny. P.M. TODING, (Alm), DKK
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti Telah Melampaui Batas Wewenang/Ultra Petita;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasitelah terobukti melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidakmempunyai dasar dan bertentangan dengan gugatan Para TermohonKasasi yang tidak menggugat Pemohon Kasasi berdasarkan perbuatanmelawan hukum (halaman 32 dari 70 putusan nomor 1243),sebagaimana petitum dari Termohon Kasasi dalam gugatannya padaangka 8:Menghukum Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut TergugatIll dan Turut
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Upload : 08-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 127/PDT/2020/PT.DPS
1. NI KETUT JANTUK, dk melawan 1. I WAYAN ALIT, dk
153 — 49
  • Bahwa PutusanMajelis hakim tidak bersifat ultra petita. Bahwa Majelis Hakimdalam putusannya tidak ada memutus sesuatu hal diluar daripadadalil gugatan atau melebihi daripada yang dimohonkan. Bahwaapa yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat sepanjangdapat dibuktikan telah dikabulkan oleh majelis hakim. BahwaPutusan tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan prosedurhukum acara Perdata;> Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding yang menyatakanbahwa obyek sengketa adalah berbeda.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 347/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 25 Januari 2018 — ODOD SUHARA, DKK LAWAN Tuan BONDOL ISMAIL ADJIE, DKK
96 — 32
  • dan hanya mengikat para pihak yangmembuatnya, sehingga yang berhak untuk meminta pembatalanterkait dengan adanya persoalan (misalkan berkaitan denganperbuatan ingkar janji atau biasa disebut dengan wanprestasi)menyangkut perjanjian tersebut hanya terbatas pada pihakpihakyang membuat perjanjian yang dalam hal ini adalah Tergugat dengan Para Tergugat lainnya atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Dengan demikian apa yang diminta oleh para Penggugat dalampetitumnya tersebut merupakan petitum yang ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2765 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (DL), dkk VS NY. DR. BRA. MOORYATI SOEDIBYO
85 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat serta PembandinglV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat ternyata tidak memuatadanya halhal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkanoleh pengadilan tingkat pertama karenanya dikesampingkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebut merupakanpertimbangan yang sangat keliru karena dalam Memori Banding PemohonKasasi/Turut Tergugat, setidaknya telah mengemukakan 1 (satu) hal baruyang tidak terdapat sebelumnya dalam pemeriksaan tingkat pertama yaituadanya tindakan ultra petita
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1/PID.SUS.TPK/2018/PT-MDN
Tanggal 12 Februari 2018 — SAMSIR MUHAMMAD NASUTION, SE, MM
65 — 19
  • pembebanan secara merata antara Terdakwa Darwin Sitepu2.3.3.dengan Pemohon Banding Samsir Muhammad Nasution dalammenanggung kerugian Negara tidak sesuai dengan fakta persidangan;Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex FactiTingkat Pertama dalam pertimbangannya bertentangan denganJurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan No. 339K/Sip tanggal 21Februari 1970 dan Putusan No. 1001K/Sip/1972 serta Putusan No.7/K/Sip/1973 yang pada pokoknya menjelasksan bahwa tujuan darilarangan ultra petita
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN IBRAHIM
Tergugat:
1.NELITA
2.DONNA FITRI
3.Drs.AMHAR AMZAH
4.Dra.MAIMANAH
5.HAMZAH
6.Sani B
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
8.CAMAT SIAK HULU
9.KEPALA DESA BARU
178 — 65
  • menyatakandasar kepemilikan Penggugat di dapat dari Amhar Hamzah, telahdipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim perkara dahulunya (No.35/Pdt.G/2009/PN.BKN) dan menyatakan dasar kepemilikan Penggugat yangberasal dari Amhar Hamzah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demihukum, sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan NegeriBangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 pada halaman 33Strip () 1:Bahwa, berdasarkan adanya tuntutan subsidair dan tidak bersifat ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
82 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,S.H,S.S melalui Pendapat Hukumnya (Lampiran 6)tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman 3, yang menyebutkan:Putusan MA telah memutus diluar Kewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 disebutkan:apalagi, manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya, yang incase ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN BATULICIN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bln
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
Kepala Desa Tri Martani
Tergugat:
1.Kepala Desa Kerta Buana
2.Koprasi Unit Desa Tuwuh Sari
Turut Tergugat:
2.PT. Sajang Heulang, KKPA 5, Perkebunan kelapa Sawit
3.Bupati Tanah Bumbu cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu
123 — 272
  • 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bintidak jelas menyebutkan batasbatas maupun ukuran secara detailPenggugat sebutkan; Bahwa Penggugat Meminta majelis yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat dan Turut Tergugat II harus memberikan sanksi hukum yang tidak jelasdan kabur sanksi hukum apa yang dikehendaki oleh Penggugat dimanaMajelis perkara a quo tidak dapat memberikan putusan lebih dari apayang diminta oleh Penggugat (Ultra Petita
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 88
  • penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan sertaMenetapkan penguasaan gadai oleh pihak ketiga berdasar perjanjiangadai yang sah, demikian halnya menghukum ahli waris yangmenguasai yang bukan haknya dan mengalihkan tanah dengan caragadai serta melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangandengan syariat Islam demikian halnya menghukum kepada Tergugatuntuk menebus obyek gadai Menurut Majelis hakim tidaklah termasukdalam kategori ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2011 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1442 K/PDT/2010
Tanggal 7 Januari 2011 — 1. Drs. ANTON OBEY, dkk vs 1. SOEMARTO WIJAYA, dkk
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata dan praktek peradilan untuk mengajukan gugatan dikalanganpara Tergugat, sedangkan menyangkut obyek sengketa tidak dalampenguasaan Tergugat Rekonvensi, tetapi justru berada dalam penguasaanorang lain pihak Ill (ketiga) yang tidak dilibatkan dalam perkara ini,karenanya pengajuan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Tinggi MakassarJo. putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, melebihi apayang diminta oleh Tergugat (Ultra Petita
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 326/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
Nathalia Sherly
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta S, SH
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH.M.Kn.
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.EDDY NYOMAN WINARTA, SH
9.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
300 — 454
  • Maka pemeriksaan lebih lanjut terkaitdengan objek perkara, melebihi kKewenangan dari Judex Factie ( onbevoegd atau ultra petita).3. Bahwa formulas!
    2016. jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor304/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 28 Desember 2015 yang TELAHBERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACH VAN GEWIJSDE) danPerkara perlawanan ini merupakan perkara bantahan terhadappenetapan Eksekusi No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo.No.41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps tanggal 24 Februari 2020, maka yangharus diperiksa adalah Eksekusinya saja dan bukan materi Pokoknya.Maka pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan objek perkara, melebihikewenangan dari Judex Factie (on bevoegd atau ultra petita
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 29/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Intervensi I : WIET SOEGITO Diwakili Oleh : WIET SOEGITO
Terbanding/Penggugat : PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa
Terbanding/Tergugat I : ANGRAYANI DHARMATANA
Terbanding/Tergugat II : YOSEA ANDREA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat IV : SUSTRITINI BETY
Terbanding/Tergugat V : LIA SUHERMAN
Terbanding/Tergugat VI : Ir. ASMIYARNI
Terbanding/Tergugat VII : TJOE OHING
Terbanding/Tergugat VIII : HERIYANSYAH
Terbanding/Tergugat IX : RICKY MASTONI
Terbanding/Tergugat X : JACOB MARANATHA
Terbanding/Tergugat XI : DEDI NOPIANDI
Terbanding/Tergugat XII : DAHMAN
Terbanding/Tergugat XIII : Insinyur SENI RAMALA
Terbanding/Tergugat XIV : NANANG SUHERMAN
Terbanding/Tergugat XV : MUKTI MUKSIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARI FEBRIANI
Terbanding/Tergugat XVII : NAYU
Terbanding/Tergugat XVIII : MEDIANSYAH
Terbanding/Tergugat XIX : SEMA BT SAMSI
Terbanding/Tergugat XX : BAYUDIN
Terbanding/Tergugat XXI : BAYUDIN BIN SAMSI
Terba
98 — 45
  • secaranyata tanahtanah tersebut;Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat hakim perdata berwenangmenilai ketidak benaran data yang diberikan untuk penerbitan sertifikat danberwenang menilai ketiadaan itikad baik dalam memperoleh sertifikattersebut tanpa memerlukan adanya putusan pidana yang berkekuatanhukum tetap, hal mana telah dilakukan dengan baik dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang atautidak memutus melebihi apa yang dituntut (ultra petita
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 72
  • penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan sertaMenetapkan penguasaan gadai oleh pihak ketiga berdasar perjanjiangadai yang sah, demikian halnya menghukum ahli waris yangmenguasai yang bukan haknya dan mengalihkan tanah dengan caragadai serta melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangandengan syariat Islam demikian halnya menghukum kepada Tergugatuntuk menebus obyek gadai Menurut Majelis hakim tidaklah termasukdalam kategori ultra petita
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 65
  • (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak perkara ini diputus yangmemiliki kekuatan hukum tetap atau putusan Inkrach hingga pelaksanaaneksekusi, adalah patut dikesampingkan, karena secara formil permintaanuang paksa (dwangsome) harus dinyatakan secara tegas dalam petitumgugatan, hal ini berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa menetapkan dwangsome (uangpaksa) tanpa tuntutan maka termasuk ultra petita;Hal 95 dari 122 hal Put.