Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PN AMBON Nomor 01 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.AB
Tanggal 27 Nopember 2013 — MELIANUS HATUOPAR.
107 — 90
  • Terdakwa sampaikan ke kepaladinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk saya karena saya bukantenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karenadiperintahkan maka Terdakwa terima saja;7. Terdakwa sebelumnya belum pernah menjadi PPTK;8. Menurut terdakwa yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas;9. Terdakwa tahu tidak tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, danSuratsurat lain. Semuanay sudah disiapkan dan Terdakwa tinggaltandatangan saja;5910.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 06-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 139/PDT/2015/PT.DPS
Tanggal 6 Nopember 2015 — 1. ARDHY AL DIMORO. MO. sebagai :Pembanding I/Turut Terbanding IX ; 2. LIM WAN SENG sebagai : Pembanding II/ Turut Terbanding X 3. RUDY SANTOSO, sebagai :Pembanding III/ Turut Terbanding II 4. Drs. I PUTU PARWATA MAELIA KUSUMA, MM.sebagai :Pembanding IV/Turut Terbanding VII 5. LO STEFANUS, sebagai : Pembanding V/ Turut Terbanding IV 6. TAN ARLY CHANDRA, sebagai : Pembanding VI/ Turut Terbanding V ; 7. JOHNNY TANDIARY, sebagai : Pembanding VII/ Turut Terbanding VI MELAWAN 1. I NYOMAN DUG DUG, sebagai Terbanding Dan 1. I MADE SUDENA, sebagai : Turut Terbanding I 2. NI LUH DEWI ASTINI, SH., sebagai : Turut Terbanding III 3. KETUT NELI ASIH, SH.sebagai : Turut Terbanding VIII 4. I NYOMAN SURYAWAN, SH., sebagai : Turut Terbanding XI 5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, sebagai : Turut Terbanding XII
61 — 60
  • Sejak terjadi peralinan hak atas tanah aquo telah terjadibanyak perubahan fakta hukum akibat Perobuatan Hukum ParaTergugat sebagai pemilik sah atas tanah aquo, antara lain perubahanatas nama kepemilikan hak atas tanah pada sertifikat tersebutsekaligus merubah hal hal yang berhubungan dengan kewajiban atastanah tersebut, keluarnya Surat Persetujuan Prinsip MembangunPerumahan dari Bupati Badung, pada tanggal 14 januari 2005 yangdikeluarkan oleh Bupati Badung, Informasi Tata Guna Tanah danPertimbangan Tekhnis
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
178 — 409
  • 28 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tuldapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga penahananterhadap Pemohon berdasarkan penilaian Termohon guna kepentinganpenyidikan dan penegakan Hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri Pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1) KUHAPyakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yang cukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq MKUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan Hukum dan tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 8 April 2014 — Pujono, S.Pd. Bin Sangkrah
61 — 16
  • adalah usaha peningkatan produksi padimelalui percepatan tanam padi pada daerah yang sering mengalami banjir denganmemberikan bantuan supaya hasil tanam dapat dipanen dengan baik dan untukmeningkatkan kualitas produksi pertanian dan untuk meningkatkan pendapatanpetani;Bahwa benar, terhadap kegiatan percepatan tanam Dinas Pertanian telahmengadakan pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:Pengguna Anggaran Ir.Delfi Praputra;Kuasa Pengguna Anggaran Ir.Muchlis;PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2554 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Agustus 2017 — Ir. HARTATI KARIM, MP.;
88 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 4/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HAJAR ASWAD, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG Diwakili Oleh : RUBAENI PASIGAI SH
99 — 50
  • Kemudian secara tekhnis dijabarkan dalam Surat Edaran MENDAGRINo. 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan KerjaPemerintah Daerah (RKPD) mencakup beberapa bagian diantaranya padabagian B menjelaskan tentang proses penyusunan RKPD yang meliputi :Penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RENJA SKPD,MUSREMBANG, penyiapan dan penetapan RENJA, pengintegrasian RKPDkedalam proses penganggaran daerah.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2014 — ZALHADI PGL ZAL
84 — 21
  • /IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuanDAK Tahun 2010.Putusan Pidana Tipikor No.17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Hal 9 dari 18885.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.a7.98.99.100.101.102.103.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,ReferensiDan Buku Panduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
    /IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi Dan BukuPanduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
    IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.84.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.85.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi Dan BukuPanduan Pendidik.86.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/PID.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 10 Juli 2018 — - DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE., M.Si Vs. - JPU
523 — 265
  • dibebaskan dahulu lebih banyak digunakanuntuk berkebun dan penggembalaan.Bahwa benar pembangunan jalan terakhir pada tahun 2012 yangdikerjakan pihak provinsi mulai dari SMP, itu terakhir kegiatan fisiktransmigrasi.186Bahwa setelah sismiop di tahun 2010 setau saksi sudah tidak ada lagilahan yang tidak bertuan, sasmiop merupakan sistem informasimanagement objek.Bahwa benar pada saat itu Terdakwa belum menjadi Bupati.Bahwa benar masyarakat tidak tau bahwa tanah tersebut dicadangkan,Bahwa benar secara tekhnis
    sudah tidakberlaku dan SK yang baru yang mengeluarkan tidak memilikikewenangan, maka penerbitan SK baru tersebit adalah tidak sah ataubatal demi hukum.Bawah benar apabila Bupati telah memberikan tugas kepadabawahannya atau (SKPD) tertentu. sesuai dengan UU maka harusdilaksanakan sesuai dgn UU tersebut;Bahwa benar ketika bupati menandatangani suatu ijin prinsip yang telahdimintakan untuk diverifikasi atau untuk ditindak lanjuti oleh skpd yangterkait dan telah diparaf oleh para petugas atau pejabat tekhnis
    maupun Setda, kemudian diajukan untukditandatangani/disetujui oleh Bupati dan setelah disetujui atauditandatangani oleh Bupati kemudian diketahui bahwa secara tekhnisadminstrasi terjadi mall adminstarsi, maka dalam hal demikian bupatitidak bersalah atau tidak dapat dipersalahkan, oleh karena secaratekhnis tanggung jawab administrasi sudah berada pada pejabattekhnis, di manadari kKewenangan tersebut dari bawah berjenjang keatas (SINTAP), sehingga apabila ada kekeliruan dalam proses padatingkatan tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 44/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
ROMLI bin Haji USMAN
Tergugat:
1.KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMU
2.PTSP Walikota Jakarta Timur
Intervensi:
PT. Solu Sindo Kreasi Pratama yang diwakili oleh: Herman Setya Budi (Direktur Utama)
525 — 361
  • Indentitas pemohon dan kalau dikuasakan jelas ada surat kuasa;e Jika Berbadan hukum /badan usaha harus melampirkan Aka Pendirian,SK Pengesahan pendirian yang dikelaurakan Badan hukum yangberwenang dan NPWP;e Kepemilikan tanah/Sewa;e Surat Keterangan tidak sengketa;e Surat Persetujuan warga;e Bukti Pembayaran PBB;e TLB Menara;e Gambar pengesahan arsitektur;e Penilai Struktur dan Instalasi;e Surat Rekomendasi dari Pangkalan Halim PK;e Persetujuan Teknis Bangunan;Sedangkan hasil penelitian secara tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin SIRAJE
113 — 65
  • Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakantugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 yaitu tunjangan KaurPembangunan sebesar Rp500.000 (lima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 2899 K/Pid/2006
1. INDRA PURNOMO,SE, ; KHANIF FAUZI,S.Ag
52 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TerbitnyaKeputusan Presiden tersebut' dilatarbelakangi oleh pertimbanganpertimbangan sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri padarapat kerja tekhnis Kepala Daerah seIndonesia dalam rangka dukunganteknis pelaksanaan Pemilu 2004 di Jakarta tanggal 18 Maret 2004 ;Pertimbanganpertimbangan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negerididasarkan pada kondisi lapangan terdapat temuan antara lain : dukungananggaran operasional masih dianggap kurang, diterima terlambat, terjadiperubahan/rasionalisasi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
DPK ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
124 — 85
  • surat dari Menaker sebelumnyaprosesnya sudah berlanjut dari Tahun 2017 dan tahun 2018 muncul lagiseperti itu ; Bahwa saksi tahu terkait Bukti T 4 Upah minimum,saksi dapat tembusan, Apindo 3 orang yang mewakili, Apindo tidakmenyepakati ; Bahwa terkait Bukti T 3 saksi tahu ini bentukusulannya dari Bupati tapi dibawahnya ada Notakesepakatan ; Bahwa Ali Masud ini yang mewakili kedudukannyasebagai anggota ; Bahwa Apindo tidak menyepakati karena menyalahiprosedur dan karena tidakdilibatkan ; Bahwa alasan tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 30-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/PDT.SUS/2011
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI ( KPPU ); PT. ASURANSI JASA INDONESIA ( PERSERO ), DKK.
253 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 082K/PDT.SUS/201 111.persyaratan tekhnis. yang telah ditentukandan ditetapkan oleh Para Pemberi Kerja,khususnya melalui pertimbangan rekam jejak(track record) dari masing masing pesertatender.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24/pid.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 23 Juni 2014 — - YUDI ZAMZAMI IDRIS, ST., MT.
54 — 14
  • Memerintahkan agar barang bukti :- copy 1 (Satu) bundle Berita Acara penyerahan proses pengadaan / pelelangan dari PPK kepada Panitia nomor : PPk/APBD-26/PU/PSW/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang terdiri dari :o HPSo Gambar Kegiatano Rancangan Umum Kontrako Ringkasan Pekerjaan/spek tekhnis- Copy 1 (satu) bundle BA penjelasan pekerjaan dan addendum dokumen pekerjaan nomor : 01U/Aanwizing/ADD/B.26/PU-PSW/2012 tanggal 13 Agustus 2012.- Copy 1 (satu) bundle standard dokumen pengadaan secara elektronik
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-05-2024 — Putus : 26-09-2024 — Upload : 22-11-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 26 September 2024 — Penuntut Umum:
1.MUH HENDRA S, S.H
2.ANDI ARDIAMAN, S.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
6.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
7.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
8.LITAMI APRILIA, S.H.
9.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
10.RAMA HADI, S.H
11.BUDI UTOMO, S.H
Terdakwa:
MUHRIS
71 — 61
  • tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PTUN BANDA ACEH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-11-2011 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2011/PTUN-BNA
Tanggal 3 April 2012 — WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) Melawan 1. GUBERNUR ACEH, 2. PT. KALISTA ALAM
836 — 476
  • Kalista Alam,mrembuktikan bahwa hasil kajian secara tekhnis dari DinasKehutanan dan Perkebunan Aceh terhadap pemberian Izin UsahaPerkebunan Budidaya (IUPB) yang menjadi objeck sengketa tidakbertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 10 tahun 2011tentang penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan TataKelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannya, pihakTergugat II Intervensi dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2012 telahmenyerahkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk. (DALAM LIKUIDASI), vs. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
120 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan Judex Factietersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan dan menyesatkanmengingat yang dipertimbangkan lebih mengarah kepada tekhnis danHal. 54 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012structural Kejaksaan dan bukan pada kewenangan Kejaksaan padamasingmasing tingkat dalam konteks mewakili Negara.2 Pendapat dan pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi bantahanPembantah obscuut libel:Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan Judex Facti dalam memeriksa,memberi pendapat dan pertimbangan tentang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-04-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 April 2012 —
40 — 15
  • Saksi SYAIFUDIN, A.Ptnh.51Bahwa dengan adanya proyek ajudikasi tahun 2006, Jabatan saksi sebagaiwakil ketua bidang tekhnis dan tugasnya membantu Ketua Tim ajudikasidalam rangka mengoreksi peta bidang tanah dari hasil pengukuran.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-01-2014 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 22 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Kusmartono, SH.
Terbanding/Terdakwa : WAGIRAN MARTONO
68 — 44
  • 2009berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber DayaMineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan PemeriksaPengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola diLingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009,bersamasama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan WilayahSelatan Tahun 2009 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas LapanganWilayah Tengah Tahun 20092010) dan SUKO SANTOSO (PejabatPelaksana Tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-05-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
ZAINAL Alias BAPA ONA
442 — 104
  • dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahli sebagaiHalaman 29 dari 62 hal Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN AmbKepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi dan penjualanmineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis