Ditemukan 44595 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 25-05-2022 — Putus : 02-02-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 2 Februari 2023 — Penggugat:
PILI
Tergugat:
1.ADE SAPUTRA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, ….. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.
24 — 17
  • Penggugat:
    PILI
    Tergugat:
    1.ADE SAPUTRA
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, .. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman.
    6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indones
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-12-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 45/G/TF/2021/PTUN.BNA
Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
1.Cut Badriah
2.Cut Asmiati AG
3.Keumalawati
4.Asmadi
5.Mas Intan
6.Syahril
7.Aldi Feriyal Farid
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
171 — 97
  • Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  • Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
  • Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Nab
Tanggal 14 Maret 2024 — Penggugat:
MARIAM HETARIA
Tergugat:
Oman
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
17 — 11
  • Penggugat:
    MARIAM HETARIA
    Tergugat:
    Oman
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 26/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
Supini
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Intervensi:
Suryani Thamrin
202 — 118
  • Penggugat:
    Supini
    Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    Intervensi:
    Suryani Thamrin
    haltersebut PENGGUGAT menemui SURYANI THAMRIN untuk melakukanklarifikasi masalah dan didapat keterangan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 03241/Sumampir akan diurus peralihan haknya, PENGGUGATberusaha membicarakan baikbaik tentang permasalahan tersebut tetapitidak tercapai kata kesepakatan, karena tidak ada kesepakatan dan terjadiklaim sepihak dari SURYANI THAMRIN, kemudian PENGGUGAT padatanggal 1 Maret 2017 melakukan pemblokiran pribadi Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 03241/Sumampir kepada Kantor Agraria
    Bahwa terhadap posita 4 dan 5, sesuai PP 24 Tahun 1997diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional no. 3 Tahun 1997 pasal(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanahbahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susunakan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikansalinan surat gugatan yang bersangkutan;(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30(tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila
    dan telah dicocokkan dengan Asli atau Fotocopynya, yangdiberi tanda dengan T 1 sampai dengan T4 , sebagai berikut : Akte PPAT Nomor : 95/2017 tanggal 26 Mei 2017 yangdibuat oleh Doktor Agus Pandoman, SH., Mkn; (Copysesual Asli)Buku Tanah HM Nomor 03241 Kelurahan Sumampir,Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;(Copy sesuai Asli)Berita Acara Gelar Mediasi Nomor : 21/SKP/VIII/2017tanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tim MediasiPardjo Wiyono, SH; (Copy sesuai Asli)Peraturan Menteri Negara Agraria
    Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafatan Tanahmenyebutkan :"(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalambuku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan RumahSusun akan dijadikan objek gugtaan di Pengadilan dengan menyampaikansalinan surat gugatan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, khusus mengenaipermohonan Pencatatan
    dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafataran Tanah(Permenag/KABAN No. 3 Tahun 1997), merupakan Peraturan yangmenindaklanjuti perintah ketentuan Paragraf 7 lainlain Pasal 46 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengandemikian
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 76/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 8 Juli 2021 —
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
91 — 27

  • Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-09-2022 — Putus : 28-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 572/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 28 Oktober 2022 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
76 — 33
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 102/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 18 Desember 2020 — Yulivan Nurullah
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
163 — 63
  • Yulivan Nurullah
    Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia c.g. Kantor Wilayah Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung c.g. KantorAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota BandarLampung, berkedudukan di Jalan Dr.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 715/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2023 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat,Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
72 — 132
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat,Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
Pengadilan PN SIGLI Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 07-06-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sgi
Tanggal 7 Juni 2024 — Gani bin Ali
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
29 — 20
  • Gani bin Ali
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
    2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mad
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat:
ANY SUGIARTI
Tergugat:
SUDARMONO
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA MADIUN
111 — 25
  • Penggugat:
    ANY SUGIARTI
    Tergugat:
    SUDARMONO
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA MADIUN
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 16-01-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 11 Februari 2021 — Tangguh Sentra Bumi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
120 — 46
  • Tangguh Sentra Bumi
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON
208 — 121
  • Penggugat:
    NURLINDA
    Tergugat:
    Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
    Intervensi:
    PT. TORSINA REDIKON
    /Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan PelaksanaanHalaman 39 dari 87 Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUNBDGPP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, dimana sesuai :Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, menyatakan : Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus
    Tanah atau Petugas yang ditunjuk Tergugat telah melaksanakan Pemeriksaan Tanah sebagaimanadiuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)tanggal 28 Mei 2014 No. 1720/2014.Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, menyatakan :Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :a.
    TORSINA REDIKON ditujukan secara tertulis padatanggal 10 April 2014 yang memuat keterangan mengenai pemohon danketerangan mengenai tanahnya.Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, mengatur mengenai SyaratSyaratPermohonan Hak Guna Bangunan.Permohonan Hak Guna Bangunan obyek perkara aquo dilampiri dengan:1. Mengenai Pemohon :a. Foto copy KTPb. Foto copy Akta Pendirian2. Mengenai tanahnya :a.
    JERRY DANIEL KULAU selaku kuasa dari PT.TORSINA REDIKON telah sesuai dengan syaratsyarat yang diatur dalamPasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999. Tata Cara Pemberian Hak Guna Bangunan obyek perkara aquo telahsesuai dengan Pasal 35 sampai dengan 37 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yaitu :a. Permohonan diajukan kepada Bapak Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung pada tanggal 10 April 2014.b.
    Persil Kohir Atas Nama1. 12a.D.1V.seb 1409.seb Awat2. 12a.D.1V.seb 895.seb H.Rusmandar3. 20.D.IV.seb 570.seb Muksin4. 12a.D.1V.seb 1410.seb Ewun5. 12a.D.IV 1411.seb Idah6. 20.s.II 1359 Djamah7. 12.a.D.IV 1486 Abidin Pendaftaran Pertama di Kantor Agraria Kab. Bandung: TglNo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2316 K/Pdt/2019
Tanggal 25 September 2019 — YAN DENIS TASIK lawan JONI TANGI TIMBANG, dk dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAN DENIS TASIKlawanJONI TANGI TIMBANG, dkdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHANKOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
    ., Advokat, berkantor di JayaAsri, Blok AC, Nomor 25 Entrop, Jayapura Selatan,Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019Para Termohon Kasasi;danKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHANKOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA;Halaman 1 dari 7 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-04-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 07-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 147/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat:
HADI HARTONO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Intervensi:
Tan Lukas Tanamal
77 — 0
  • Penggugat:
    HADI HARTONO
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
    Intervensi:
    Tan Lukas Tanamal
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 30-03-2022 — Putus : 09-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 9 Mei 2022 — Penggugat:
KANDIK ROHMAN
Tergugat:
OTTOPIANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
64 — 9
  • Penggugat:
    KANDIK ROHMAN
    Tergugat:
    OTTOPIANUS ULLO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 22-07-2021 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 22-06-2022
Putusan PN JEMBER Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jmr
Tanggal 20 Juni 2022 — Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) c/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) Jawa Timur c/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) Kabupaten Jember
Intervensi:
JUPYANTO SETYAWAN
84 — 11
  • Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) c/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) Jawa Timur c/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) Kabupaten Jember
    Intervensi:
    JUPYANTO SETYAWAN
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 21-07-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pwt
Tanggal 21 Nopember 2022 — RIFA PERKASA
5.MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Propinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
127 — 17
  • RIFA PERKASA
    5.MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Propinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 23-08-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Smr
Tanggal 7 Februari 2024 — Penggugat:
Barnabas
Tergugat:
1.Ahmad Shahab
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
5 — 4
  • Penggugat:
    Barnabas
    Tergugat:
    1.Ahmad Shahab
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 402/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 18 September 2019 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT
Terbanding/Tergugat IV : NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH.
32 — 17
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT
    Terbanding/Tergugat IV : NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH.
Pengadilan PN SOASIU Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sos
Tanggal 18 Nopember 2021 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN Di TIDORE
113 — 44
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN Di TIDORE
    GUBERNUR MALUKU UTARA,Beralamat di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Utara, KotaTidore Kepulauan, yang selanjutnya disebutTERGUGATKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.qKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAKANTOR PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARADI TERNATE C.q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHANNASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN DI TIDORE,selanjutnya disebut