Ditemukan 528 data
Pembanding/Tergugat II : RINI MURYATUN WIDJAYATI DISEBUT JUGA RINI NURYATUN WIJAYATI
Terbanding/Penggugat : FRENSI TUTANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : DENNY MAHENDRA, SE.MM
Terbanding/Turut Tergugat II : GALIH WISNU WARDHANA, SE.MM
Terbanding/Turut Tergugat III : DEVI CHANDRA KRISTANTI, S. Farm. Apt
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. YETTIE HENDHIASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : SUNU SUBROTO
Turut Terbanding/Tergugat V : WAHYU WIBOWO
Turut Terbanding/Tergugat VI : RACHMANINGRUM PUTRI D
64 — 39
Bahwa apakah Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 yangdiberikan pada Advokat atau Penasehat Hukum Eko Budiyono dan rekanadalah Surat Kuasa Khusus atas nama pribadi (Frensi Tutanto) ataukah atasnama Ketua Pembina Yayasan Karya Darma Pancasila Surakarta, karenajelas Penggugat Prinsipal (Frensi Tutanto) beralamat /domisili denganmenyebut tanggal lahir: Surakarta 2 September 1956, Jenis Kelamin : Lakilaki, Agama : Islam, Status Perkawaninan : Kawin, Kewarganegaraan :Indonesia, Pendidikan : SLTA
49 — 22
Tergugat;Saksi XXXXXmengetahui bahwa Tergugat bekerja mencari nafkah denganmembantu berjualan atau bekerjasama dengan Penggugat di Pasar Pagi danTergugat sangat mencintai Penggugat dan masih berupaya untukmempertahankan rumahtangganya walau sekalipun diceri Hakim PengadilanAgama Tegal akan banding, atau sampai kasasi sekalipun;3) BuktiBukti Tergugat;Bukti T1 dan Bukti T2 ; membuktikan bahwa dalil Penggugat bertolakbelakang dengan fakta menyebut legalitas kepemilikan los Pasar Pagidiperoleh sebelum perkawaninan
P.A JUANDA PANJAITAN,SH.
Terdakwa:
FEBI RAMADANA Bin MUKTAR
179 — 76
berikut:DAKWAAN;PRIMAIR:Bahwa terdakwa FEBI RAMADANA Bin MUKTAR pada hari Kamistanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain di bulan Juni 2018, bertempat di Sekretariat KKN UNIB di Desa AturanMumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaktidaknya di Suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaseorang wanita (Saksi korban ) bersetubuh dengan dia diluar perkawaninan
68 — 25
Bahwa Sikap dari Tergugat tersebut menjadikan PenggugatMengalami siksaan batin dan memutuskan untuk tidak dapatmelanjutkan perkawaninan dengan Tergugat;7. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadipada bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugattelah berpisah dari tempat kediaman bersama dan selama itu antaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungansebagaimana layaknya suami istri;8.
16 — 6
Bahwa Penggugat juga menuntut Mutah bila mana perkawaninan putus karenatalak sejumlah Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);. Bahwa Penggugat juga menuntut mengenai harta bersama yang telah diperolehPenggugat dan Tergugat selama masa perkwinan, sebagai berikut :a. 1 (Satu) unit Rumah Papan berikut isinya berupa barang Jualan barangCampuran seharga Rp 10.000.000,, yang terletak di Dusun Batu Tiga,HIm. 36 dari 47 him. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.TliDesa/Kelurahan Dulukapa, Kec.
83 — 22
dimiliki oleh Tergugat sebagai seorangkaryawan dengan gaji yang sudah diatur oleh ketentuan yang berlaku,sehingga Penggugat sering kali tidak menghargai jerih payah Tergugatdengan penghasilan yang dianggap kurang oleh Penggugat;Bahwa semakin hari ternyata Penggugat tidak menunjukkan sifat taatdan patuhnya kepada Tergugat hingga antara Tergugat denganPenggugattidaklah mungkin dipertahankan lagi dalam perkawinan yangtelah terjalin sehingga Tergugat juga sepakat untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawaninan
98 — 26
Bahwa dari ketentuan norma KHI di atas, sangat jelas terlihat hubungan hukum44.45.antara anak yang sah hanya dari akibat perkawinan yang sah sebagatmanatelah dijelaskan di atas, artinya untuk dapat mengatakan sebagai anak dari,Penggugat I,Penggugat Il dan Penggugat IIl harus menyebutkan danmenjelaskan bukti perkawaninan yang sah antara ibunya dengan dansekaligus haruSs menyebutkan dan menjelaskan akta kelahiran Penggugat ,Penggugat II dan Penggugat III;Bahwa setelah Para Tergugat memperhatikan dan
24 — 11
pertengkarantersebut tetap berlanjut secara terus menerus;h) Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugatterjadi pada bulan Oktober tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugattelah berpisah dari tempat kediaman bersama dan tidak memilikiPutusan Nomor 1271/Pdt.G/2020/PA.Sdn.Hal. 3 dari 43 hal.hubungan sebagaimana layaknya suami istri Sampai diajukannyagugatan ini;i) Bahwa Sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugatmengalami siksaan batin dan memutuskan untuk tidak dapatmelanjutkan perkawaninan
23 — 4
NAMA KYAI Pengasuh Pondok Pesanitren ), Kyai NAMA KYAIIl, Pimpinan Pemohon saat itu (Bapak ATASAN PEMOHON) maupunpsikolog (NAMA PSIKOLOG), namun tidak juga menyelesaikanmasalah.Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 akhirnya dengan telah menimbang,manfaat dan mudhorot untuk terus atau tidaknya perkawaninan ini sertadengan mengingat sumpah jabatan, Pemohon mengajukan izin ceraikepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melaluiKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan sudah diberikanizin
107 — 51
Bahwa hubungan perkawaninan antara Penggugat dan Tergugattelah dikarunia sesorang anak perempuan tepatnya pada tanggal 15Februari 2013 diberi nama FEBBY LESIA ARISTA sesuai denganKutipan Akta Lahir Nomor : 1207LT120620190020 yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.4.
Terbanding/Penggugat : LINAH
35 — 20
Namun, ikatan perkawaninan atau pernikahan antaraPenggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor : 65/Pdt.G/2019/PN Smr dantelah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 6472CR181120190001 tertanggal 18 November 2019 yang diterbitkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;.Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT.SMR.2.
M. ANGGA MAHATAMA, SH.MH
Terdakwa:
ROBINSON Als MUHAMAD ROBINSON
119 — 24
- 1 (satu) lembar Asli SURAT KAWIN AGAMA BUDHA Nomor 006/VBD/TJB/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pandita pencatat nikah Majelis Budhayana Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkawaninan secara agama buddha antara ROBINSON dengan HARNI.
98 — 40
dengan batasbatasserta letaknya di Dusun Sipinggan / Simodong Nagori Tiga Bolon Kec.SidamanikKab.Simalungun sebagaimana yang diuraikan dalam dalildalil Surat PerlawananPelawan bertanggal 27 Juli 2017 adalah benar harta warisan peninggalanAlm.Salem Karmidin Simanjuntak Istrinya Almh.Loisa br Siahaan disebut dandikenal juga namanya Op.Wismar.Bahwa benar ada mempunyai 9 (sembilan) orang keturunan atau anak dariOp.Wismar/Alm.Salem Karmidin Simanjuntak sebagai hasil perkawaninan denganIstrinya Almh.Loisa
185 — 15
pada point 12 patut untuk ditolak dandikesampingkan;Bahwa tidak benar apabila perobuatan Tergugat di dalammenguasai tanah dan bangunan obyek sengketa a quomerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksudkan Penggugat dalam gugatannya pada point 16 dan17 dimana Tergugat merupakan ahli waris atas harta yangdimiliki oleh suami (Alm), dalam kebiasan yang berlaku sertahukum yang mengatur apabila dalam perkawinan tidak pernahmemuat perjanjian kawin maka demi hukum terjadi persatuanharta kekayaan perkawaninan
164 — 93
merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanbukti PI, berupa surat keterangan kematian nomor 474.3/06.75/KPB5/2003 yangmenerangkan bahwa Manaor Efendi Sianipar telah meninggal dunia di sorong padatanggal 29092003, dan Ellen Siahaan adalah Istrinya yang bertangggung jawabdalam hal penyelesaian admintrasi yang diperlukan untuk mengurus surat keterangankematian;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P2 berupa surat keteranganahli waris bahwa dari perkawaninan
14 — 12
Oleh sebab itu dibutuhkanKerjasama dua pihak untuk berjuang menjauhkan perkawaninan dari sebuahDosa. Jika tidak ingin perkawinan nya terjerumus dari dosa, seharusnyaPemohon berjuang untuk menghindari dan menjauhkan diri dariperselingkuhan. Bukan justru sibuk berusaha membebaskan diri dariPerkawinan.Point 12.
24 — 6
utama dalam sebuah rumah tangga baikPenggugat maupun Tergugat untuk bertanggung jawab di dunia dan akhiratdalam hal merawat fisik dan mental seorang anak yang telah hadir ditengahtengah kelurga ini.Menanggapi Replik Penggugat dalam pokok perkaranya point nomor (11) dan(12) adalah sebagai berikut:Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/MS.Lsk1.1.1.2.1.3.Bahwa penjelasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974Tentang Perkawaninan
237 — 104
(VIDE : An Nur : 13);Disamping itu, bagaimana mungkin TERGUGAT mengakungakuseringkali pergi keluar rumah untuk mengaji tentang agama Islam, jikaternyata terdapat fakta yang terjadi dalam rumah tangga PENGGUGATdan TERGUGAT, yang mana dalam hal ini TERGUGAT seringkaliberlaku selayaknya orang yang terlalu mendewadewakan barangbarang yang oleh TERGUGAT dipercaya memiliki kekuatan mistis ataumagis seperti halnya keris, bahkan sempat beberapa kali TERGUGATmenyuruh = anakanak hasil perkawaninan PENGGUGAT
101 — 44
Bahwa, benar M Said merupakan anak dari perkawaninan IDU (Almarhum),dan SAODAH INA DOLA (Almarhuma). Serta semasa hidupnya orang tua MSAID yang bernama IDU (Almarhum) dan SAODAH INA DOLA (Almarhuma)memberikan dan mewarisi sebagian hartanya yang berupa yaitu sebagaiberikut:a. 13 petak tanah sawah yang berlokasi di So Due Ompu Kaha WatasanDesa Monggo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batasbatas adalah sebagai berikut:> Utara : Tanah Sawah H. Abidin> Timur : Tanah Sawah Hj. Hadijah H.
68 — 74
RepublikIndonesia Nomor: KEPX142/C/Cp.2/05/2021 Tanggal 06 Mei 2021Tentang Izin Perceraian (telah dilegis kepada Ketua Majelis yangmenyidangkan perkara A Quo), dan Pemohon telah melalui prosesPermintaan Izin Perceraian sesuai dengan mekanisme yang telah diaturberdasarkan Peraturan Perundangundangan salah satunya mengacukepadaPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) danPeraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 TentangIzin Perkawaninan