Ditemukan 5427 data
67 — 50
yang merupakan pengakuan yang dilakukan dimuka hakim, dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata memberikan suatu buktiyang sempurna (volledig), yang tidak dapat dicabut kembali (irrevocable)berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, bahwa Penggugat mengakui tanahobjek sengketa dalam perkara ini ada hak dari Tergugat yakni Hak GunaUsaha milik Tergugat yang masih berlaku.Halaman 39 dari 123 Halaman Putusan Perdata Nomor 129/Pdt/2018/PT.MDN7.
136 — 50
Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul Azasazas HukumPidana di Indonesia dan Penerapannya halaman 347 mengemukakan PendapatArrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun padaHalaman 121 Putusan No. 152/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pstseseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan / pelaksanaan) tidakmemenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama iamengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah
RIDWAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. MUH. ASBAR, M.Si Bin AZIS BENNU
75 — 36
Terlampir foto copy berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523 / BAPP / 1925 / XI / 2016, tanggal 21 Nopember 2016;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Ceklist Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523 / BASTP / 1926 / XI / 2016, tanggal 21 Nopember 2016;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523 / BAPP / 1927 / XI / 2016, tanggal 21 Nopember 2016;
- Surat Perjanijan Kerja
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
ANDERIAS ATIUPBESI
117 — 42
Dalambukunya yang berjudul Azasazas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudahturut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaanpribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahul adanya keadaanpribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang ituadalah seorang pelaku peserta;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer1
HAINUR RASYID
Terdakwa:
1.SUPARMAN Bin BAHARUDIN
2.REFDAHAYU Bin SAIDUN
62 — 34
2019/PN TIkHal 1917 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1918 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1919 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1920 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1921 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1922 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1923 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1924 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1925 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1926
HAINUR RASYID
Terdakwa:
BINTAR Bin KASWIR
28 — 43
2020/PN TIkHal 1917 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1918 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1919 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1920 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1921 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1922 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1923 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1924 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1925 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1926
158 — 98
Haltersebut sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan HIR sebagai berikut:Pasal 1926 KUHPerdata:"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yangsempurnaterhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun denganperantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu." Pasal 174 HIR:Hal 45 dari 128 Hal Putusan nomor: 437/PDT.G/2014/PN.JKT Sel47.48."
67 — 22
dimana hal tersebut telahmenyalahi peraturan perundang undangan yang berlaku.Untuk mendukung / menetapkan landasan hukum terkait pengurusan izindan penarikan retribusi terhadap izin izin dimaksud, maka PemerintahDaerah juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011Tentang Retribusi lzin Gangguan dimana dalam aturan dimaksud,dijelaskan mengenai pengertian izin gangguan adalah izin yang diberikanbagi tempat tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926
72 — 9
Putusan No. 151/Pid.B/2016/PN Pwtmengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluhlima juta rupiah);Menimbang, Arrest HR tanggal 8 Maret 1926, menjelaskanterdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara perlbagai kebohonganitu terdapat hubungan yang sedemikan rupa dan kebohongan satumelengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balikmenimbukan suatu gambaran palsu seolaholah merupakan suatukebenaran.
HAINUR RASYID
Terdakwa:
WIRA Bin DURAIN
31 — 53
2020/PN TIkHal 1917 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1918 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1919 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1920 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1921 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1922 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1923 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1924 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1925 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1926
ERWIN AS
Terdakwa:
ENCIK ERDIANTO Als EDI Bin INCEK HUSIN Alm
53 — 39
8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1917 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1918 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1919 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1920 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1921 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1922 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1923 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1924 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1925 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1926
89 — 11
Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21Juni 1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itumempunyai semua kualitetkualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh Halaman 129 dari 121 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Pms.seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harusada dua unsur turut melakukan yaitu:1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (bewustesamenwerking);2.
RIAMOR BANGUN,SH
Terdakwa:
RIDWAN EFENDI S.KEP
101 — 30
Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhisemua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta, dimana dalamarrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan "bahwa walaupunpada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiadamemenuhi unsur keadaan pribadi tesebut pada pelaku dengan siapa iabekerja Sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana telah terungkap dandipertimbangkan diatas serta sesuai fakta yang
HAINUR RASYID
Terdakwa:
RINGGI ARDINATA Als RINGGI Bin RAMAWI
32 — 43
6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1917 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1918 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1919 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1920 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1921 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1922 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1923 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1924 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1925 dari 9 Hal Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN TIkHal 1926
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]
Yurisprudensi di Belanda (sejak 1926) telahmengakui sahnya aktaakta perjanjian baku/standar dan orang tidak dapatmenyangkal akan hal tidak diketahui apa yang telah ditandatangani. 70 Laporan Penelitian buku5.indd 70 42/13/2010 11:00:07 PM 3. buku5.indd 71Pernyataan Dikehendaki, Tetapi Tidak Dalam Arti yangDimaksudkan Pihak LawanPernyataan Tidak Cukup Jelas Atau DisalahartikanSecara umum dapat dikatakan bahwa pernyataan yang tidak cukup jelas ataudisalahartikan mengakibatkan tidak terbentuknya perjanjian
88 — 39
SMPN 2 Bangsalsari 01/06/2011 1838 eksp lengkap Sesuai BAP03/10/2011 58 eksp Sesuai bukti2932011 58 eksp2932011 16 eksp04/01/2011 34 eksp53: SMP N 3 Bangsalsari 01/11/2011 1926 eksp lengkap Sesuai BAPSesuai bukti1422011 10 eksp293201154. SMPN 1 Bangsalsari 01/10/2011 1653 eksp lengkap Sesuai BAPFeb11 120 eksp Sesuai buktiFeb11 6 eksp25Feb11 136 eksp2922011 12 eksp55.
SMPN 2 Bangsalsari 01/06/2011 1838 eksp lengkap Sesuai BAP03/10/2011 58 eksp Sesuai bukti2932011 58 eksp2932011 16 eksp04/01/2011 34 eksp53; SMP N 3 Bangsalsari 01/11/2011 1926 eksp lengkap Sesuai BAPSesuai bukti1422011 10 eksp293201154. SMPN 1 Bangsalsari 01/10/2011 1653 eksp lengkap Sesuai BAPFeb11 120 eksp Sesuai buktiFeb11 6 eksp25Feb11 136 eksp2922011 12 eksp55.
SMP N 3 Bangsalsari 01/11/2011 1926 eksp lengkap Sesuai BAPSesuai bukti1422011 10 eksp293201154. SMPN 1 Bangsalsari 01/10/2011 1653 eksp lengkap Sesuai BAPFeb11 120 eksp Sesuai buktiFeb11 6 eksp25Feb11 136 eksp2922011 12 eksp55. SM PN Sumberkalong 1312011 1236 eksp lengkap Sesuai BAPKalisal 2612011 370 eksp Sesuai bukti2122011 160 eksp03/10/2011 76 eksp1632011 8 eksp2242011 30 eksp56.
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Made Anom Antara
178 — 133
Sholehudin diketahuibahwa tindak pidana penipuan terjadi ketika perbuatan yang dilakukan olehseseorang atau lebin yang mengandung salah satu dari empat macamperbuatan melawan hukum dalam Pasal 378 tersebut sebelumberlangsungnya perbuatan keperdataan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi H.R. 8 Maret 1926N.J. 1926, 368, W. 11502 ; 28 Juli 1916 N.J. 1916, 919 W. 9987; 11 Maret1929, N.J. 1929 W. 11995 dapat dikatakan terdapat sebuah susunan katakata bohong bilamana beberapa kebohongan terdapat
103 — 24
PenghuluBesar karena dia meninggal dunia pada tahun 1926 di Mekah ;Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari H. Gindo Dt. Palo Pasia Dt. PenghuluBesar karena tidak ada yang menceritakan kepada saksi ;Bahwa nama nenek saksi yang merupakan isteri dari H. Gindo Dt. Palo PasiaDt. Penghulu Besar adalah Ipah ;Bahwa saksi tidak tahu hubungan H. Gindo Dt. Palo Pasia Dt. Penghulu Besardengan Bulkaini Dt. Penghulu Besar ;Bahwa saksi mendengar Yapin Dt. Penghulu Besar ;Bahwa Yapin Dt.
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
APLONIA NABUASA
103 — 47
Dalambukunya yang berjudul Azasazas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yangsudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsurkeadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanyakeadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, makaorang itu adalah seorang pelaku peserta;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541mengatakan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turutmelakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaanpribadi tesebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, makaorang itu adalah seorang pelaku peserta ;Bahwa berdasarkan pendapat Surachmin, SH., MH., dan Dr.SuhandiCahaya, SH., MH., MBA., dalam bukunya Strategi dan Teknik Korupsi hal. 36mengatakan bahwa "memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.
Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidakmemenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta,dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan*bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukantindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tesebutpada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalahseorang pelaku peserta ;Bahwa berdasarkan pendapat Surachmin, SH., MH., dan Dr.