Ditemukan 5799 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra fitria
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 05-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 14 Mei 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD CHADAFI NASUTION
Terdakwa:
A DENDI NOVIARDI Als DENDI PURNOMO
198 — 61
  • Ignatius GemaOktavianto, SH, Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto &Hermanto (AKHH) yang beralamat di Kompleks Sumber Jaya Blok A No. 5 6jalan Raden Patah Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Januari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungpinang No. 26/SK/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri TanjungpinangNomor 1/Pen.Pid.Sus
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 30-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 18 September 2012 —
43 — 8
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau89Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-09-2011 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2012 — Hj. NUEKE NURHASANAH
74 — 15
  • bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang~menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atautermasuk Korporasi;Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kataBarang Siapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukumatau tidak, Adapun yang berbadan hukum = misalnya Perseroanterbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidakberbadan hukum, misalnya Firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 15 Agustus 2011 — H. DJADJANG SODIKIN Spd Bin RANTA
44 — 14
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 02-02-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg
Tanggal 24 April 2018 — DENNY ACHMAD GUNADI
245 — 109
  • barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukanusaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka14 UU PPN).Menurut Pasal 1 angka 13 UU PPN, badan adalah sekumpulan orang dan ataumodal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yangHalaman 31 dari 84 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdgtidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengannama dan dalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 05-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 685/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : Mayjend TNI Purn Saurip Kadi
Pembanding/Tergugat II : tonny soenanto
Pembanding/Tergugat III : palmer situmorang SH MH
Pembanding/Tergugat IV : Bong Jane Nie
Pembanding/Tergugat V : Irawan Raharjo
Pembanding/Tergugat XI : Herman Widjaya
Pembanding/Tergugat XII : Chandru Pamo Giani
Pembanding/Tergugat XIII : Justiani
Pembanding/Tergugat XV : Jansen Sitindaon SH MH
Pembanding/Tergugat XVIII : Suresh Bhagwandas Bhavnani
Pembanding/Tergugat XIX : Budiman Tanurdjaja
Pembanding/Tergugat XXII : Edo Ariantoro
Pembanding/Tergugat XXIII : Indra Gunawan Tan
Pembanding/Tergugat XXIV : Hendra Andreas Budi
Terbanding/Penggugat : Pengurus Perhimpunan Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas
Turut Terbanding/Tergugat VI : Molan Tarigan SH MH
Turut Terbanding/Tergugat VII : Djohan Hiyanto
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Go Thaw Bie
Turut Terbanding/Tergugat IX : Djoko Muhammad Basoeki
Turut Terbanding/Tergugat X : Mustad R H Sadiki
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Heddy Nuria S SH
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Omay Chusmady SH MH
Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ferry Johan
Turut Terbanding/Tergugat XX : Lim Andry
Turut Terbanding/Tergugat XXI : Chandru Bhavnani
Turut Terbanding/Tergugat XXV : Notaris Stephany Maria Lilianti SH
217 — 123
  • Graha Cempaka Mas Blok C 2 Lantai 23 No.08 KelurahanSumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, NIK3172061104770006, jabatan Sekretaris Pengurus Perhimpunan RumahSusun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSCGCMM); Masingmasing sebagai Ketua dan Sekretaris dan bertindak untuk dan atasnama Pengurus Perhimpunan Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas(PPRSCGCM), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Fajri Safii, S.H, SaefudinUmar, S.H, Jonson, S.H dan Rudi Hermanto, para Advokat / Penasehat Hukumpada Firma
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Oktober 2014 — WU YUEE VS SOETIKNO GUNAWAN DKK
171 — 154
  • Siltor,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada firma hukum JOAN & PARTNERS, berkantor DI Grand Slipi Tower lantai 42unit AB Jalan Let.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2010 — Putus : 16-12-2010 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.B/2010/PN.Pl.R
Tanggal 16 Desember 2010 — Drs. Huber Doyom
77 — 14
  • degan undang undang no.20 tahun 2001 yaitu Setiap orang adalahorang perorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst,adalah orang perorangan atau korporasi.Orang perseorangan berarti yang secara89individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata Barang Siapa,sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yangberbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas,Yayasan,Koperasi ,sedangkanKorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya ; Firma
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 27 September 2016 — Ir. NOVAN DAYA,MM bin ANSORI ADNAN
91 — 16
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada kegiatanProyek
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 8 Desember 2015 — SUWITO Bin SOEPATMO ; KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG ;
52 — 13
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia(IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma, CommanditaireVennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulan lainnya (Darwin Prints : Pemberantasan TindakPidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 17) ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas, biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG
Tanggal 28 April 2016 — ROBERT SAUT PL. TORUAN, Amd
49 — 14
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada kegiatanProyek
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 11-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 11 September 2015 — H.AKHMAD FAUZAN,A.Md Bin H.ADJEMA ABDULLAH
77 — 77
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasiyang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, CommanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DarwanPrins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orangyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun1999
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 26 Nopember 2015 — Drs. H. MEDIAN PIAGAM, M.Si Bin H. PIAGAM Drs. RUSLAN HAFFANI Bin Ir. H.A. MUIS ABDULLAH
84 — 18
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 8 Oktober 2013 — PT. KALTIM JAYA MINERAL; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
138 — 175
  • ., tempat tinggal di Jalan Kirai II,Nomor : 16 A, Rt. 003/004, Kelurahan Cipete Utara,Kecamatan Kebayoran Baru, Pekerjaan Advokat dalammagang ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor dari Firma HukumHanafiah Ponggawa & Partners, beralamat di Wisma 46 Kota BNI,Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:Halaman 2 dari 134 hlm, Putusan No. 11/G/2013/PTUNSMD......BUPATI PENAJAM
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-01-2012 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus./TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 30 Januari 2012 — IMAS DIANASARI, SH., MH.
260 — 144
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lainadalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulanlainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
575 — 246
  • Pengurus yang berwenang misalnya adalah direksi dandewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaankomanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma.. Orang yang memberiperintah untuk melakukan :Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintahuntuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yangberhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Register : 10-11-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 114/Pdt.G/2014/PN.Bjm
Tanggal 27 Mei 2015 —
86 — 25
  • ., adalan Advokat danKonsultan Hukum pada Firma Hukum RHE & Co., yang berkantor diGedung Puri Begawan, Lantai 1, Ruang 9, Jalan Pajajaran No. 57,Sukasari, Bogor Timur, Kode Pos 16142, Kota Bogor, Propinsi JawaBarat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Halaman 1 dan 111 Putusan Nomor :114/Pdt.G/2014/PN Bjm2. PIHAK KETIGA :2.1,2.2.2,3.2.4.2.5.2.6,2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.NURUL HIKMAH, Swasta, Warga Negara Indonesia,beralamat di Desa Guntung Manggis, RT 004, RW 006,Kecamatan Landasan Ulin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-01-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — H. TEUKU IHSAN HINDA
142 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain adalah Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma(Fa), Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainnya yang tidak berbadan hukum (Darwan Prinst,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Adhitya BaktiBandung 2002, hal 17);Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 12-01-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 30 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 4
  • KUASA HUKUM PEMOHONpara Advokat dan Konsultan Hukum pada firma hukum KELLENPARTNERSHIP ADVOCATEN, berkedudukan di KecamatanBesuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Indonesia,Selanjutnya disebut Pemohon ;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo,Propinisi Jawa Timur Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 02 Februari 2016, menguasakan kepada :1. KUASA HUKUM TERMOHON,2.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 7 September 2018 — Penggugat:
M.SAID ZAKARIA
Tergugat:
1.ZALDY SOFYAN,SH
2.PT.TJITAJAM
3.EKO SUPRIYADI
4.AJAJI AZIS
5.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
6.WALIKOTA MADYA DEPOK
7.Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
8.BUPATI KABUPATEN BOGOR
9.Kepala Kantor BPN Kota Depok
10.Camat Bojonggede
11.Camat Cipayung
462 — 1425
  • Tanpapengesahan itu belum ada PT dan tanggung jawab masih tidak terbatasseperti CV, Firma.