Ditemukan 5377 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi
2.Tohonan Silalahi
3.Murni Elieser Verawaty Munthe
4.Dermawan Sembiring
5.Arlene Manurung
6.Syahrial Harahap
353 — 85
353 — 85
PstNepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ketentuan tersebut yangtermasuk dalam Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.Menteri.Gubernur.Hakim.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2015/PT JAP Tanggal 1 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
108 — 46
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
108 — 46
yang memberikan keuntungan bagi dirinya,baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengandaerah yang bersangkutan;d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakanyang akan dilakukannya;e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara dipengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f.menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g. merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagaianggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
145 — 137
145 — 137
Bahwa unsur melawan hukum dapat terjadikarena adanya kesalahan administratif ;Bahwa objek tindak pidana korupsi itu luas, berdampak besar, dilakukanoleh pejabat Negara yang mempunyai kekuasaan serta diberi ancamankhusus. Bahwa dari objek tindak pidana korupsi yang luas itu dibatasioleh pasal 14 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalamUU No. 20 Tahun 2001.
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap Tanggal 4 Maret 2015 — - YASOZISOKHI ZEBUA, S.H
- Drs.WARYOTO, M.Si
135 — 72
135 — 72
yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baiksecara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerahyang bersangkutan;d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/ataujasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selainyang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g. merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagai anggota DPRDsebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — EDO ISKANDAR
112 — 54
112 — 54
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
198 — 56
198 — 56
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah;b.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
82 — 58
82 — 58
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — DEDDY GUSNADI, ST, MT
140 — 60
140 — 60
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.
Putus : 17-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/PID.SUS/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. WARYOTO, M.Si
126 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggotaDPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;Bahwa pada tahun 2006 Drs. Johanes Gluba Gebze alias John selaku BupatiMerauke (yang dituntut dalam berkas terpisah) membuat kebijakan untukmemberikan souvenir kulit buaya kepada tamutamu yang berkunjung diKabupaten Merauke, dimana pemberian souvenir tersebut dimaksudkanuntuk mempromosikan Kabupaten Merauke.
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN â Amb Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
76 — 35
76 — 35
kaitannya dengan Penetapan Anggaran ditetapkan denganPerda, maka itu adalah kewenangan Altribusi, yaitu suatu kewenangan asliyang diberikan oleh pembentuk UU yang diberikan kepada suatu organisasiPemerintahan atau suatu pejabat yang bersangkutan , maka pejabat yangmemiliki kewenangan itu. akan mengimplementasi sesuai dengankewenangannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka yangdimaksud oleh PH Terdakwa adalah terkait dengan kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan bebas yang dimiliki oleh pejabat
Negara, dia bisa mengambillangkahlangkah dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan demiterciptanya suatu pelayanan publik , olehnya itu Diskresi jika dilakukan, makadilakukan oleh pimpinan dan bukan bawahan.
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Yul Dirga
615 — 273
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Yul Dirga
615 — 273
2 (dua) lembar print out daftar pegawai tetap dan penerima pension atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan pensiunannya yang penghasilannya melebihi PTKP tahun 2015 dan 2016
3 (tiga) lembar printout SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 2016 jenis usaha Perdagangan Besar Mobil.
1 (satu) bundel copy resume pemeriksaan PT. WAE NPWP 02.120.610.7-056.000 tahun pajak 0116-1216 alamat Jl Letjen S.
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Tanggal 23 Mei 2018 — UPIK ROSALINA WASRIN
179 — 90
179 — 90
HutamaKarya,PT Brantas Abibraya, PT Indra Karya,dan PT Ayodya Karya sebbesarRp.67.962.851.904.69,Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dan dimana kapasitasterdakwa selaku pejabat negara ,disamping kerugian yang cukup besar maka demi rasakeadilan Hakim Anggota 4 Adhoc Jeldi Ramadhan SH MH berpendirian putusan yangtelah dijatuhnkan di tungkat pertama terlalu ringan dimana untuk hal itu agar Terdakwadijatuhi pidana yang lebih berat yaitu Terdakwa UPIK ROSALLINA WASRIN denganpidana penjara
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2018/PT DKI Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
316 — 151
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
316 — 151
HutamaKarya,PT Brantas Abibraya, PT Indra Karya,dan PT Ayodya Karya sebbesarRp.67.962.851.904.69,Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dan dimana kapasitasterdakwa selaku pejabat negara ,disamping kerugian yang cukup besar maka demi rasakeadilan Hakim Anggota 4 Adhoc Jeldi Ramadhan SH MH berpendirian putusan yangtelah dijatunkan di tungkat pertama terlalu ringan dimana untuk hal itu. agar Terdakwadijatuhi pidana yang lebih berat yaitu Terdakwa UPIK ROSALLINA WASRIN denganpidana penjara
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
636 — 446
636 — 446
kepadaTerdakwa sebagaimana amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan faktafaktapersidangan ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bahwa barangbarangtersebut diperoleh Terdakwa dengan usaha yang sah,oleh karena itu barangbarangtersebut harus dianggap diperoleh Terdakwa secara tidak sah yaitu dari hasil tindakpidana, oleh karena itu harus dirampas untukNegara ;2 Mengenai Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih :Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat
Negara telah melakukan tindakpidana korupsi dan pencucian uang dalam 3 (tiga) kasus sekaligus, oleh karena ituterdakwa harus dicegah untuk menduduki jabatan publik dalam masa tertentu agar tidakmengulangi perbuatannya sesuai dengan pasal 35 dan pasal 38 KUHP Jo pasal 18 ayat(1) huruf d Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor.20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan
Putus : 21-09-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum : RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa : Ir. HENDRI SIBUEA, MMA Anak Laki-Laki Dari SL. SIBUEA
351 — 169
351 — 169
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara.