Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Retribusi pada Dipenda Propsu.. Bahwa tugas pokok saksi selaku Kabid retribusi adalah membantu Kepala Dinasdalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pungutan retribusipendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan.. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.. Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya dengan para Terdakwa.. Bahwa pungutan dijembatan timbang disetor ke Bendahara Penerima danBendahara Penerima menyetor Bank Sumut..

Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan;

adalah Dispenda;Bahwa sepengetahuan saksi buku rincik tidak ada, yang adaadalah buku klasiran, tetapi saksi tidak tahu apakah sama bukuklasiran dengan buku rincik;Bahwa saat ini buku klasiran sudah tidak berlaku lagi sesuaidengan surat edaran tahun 1993;Bahwa untuk tahun 2017 belum ada datanya karena ada pemetaanbaru, kemungkinan pada saat petugas turun kebawah yangbersangkutan tidak ada ditempat dan yang bersangkutan jugaHal 30 dari 76 halamanPutusan Nomor. 58/Pdt.G/2018/PN Srpbelum melapor ke Dipenda

.( Foto sesuai dengan aslinya);Akta Surat Kuasa, Nomor:244, tanggal 12 Maret 1990, yangdibuat oleh Notaris dan PPAT Ny.Nanny Wahjudi, S.H.( Fotosesuai dengan aslinya);Salinan Akta Jual Beli, Nomor:52, tanggal 19 Juni 2017, yangdibuat oleh Notaris dan PPAT Agus Rahmat, S.H. ( Fotosesuai dengan aslinya);Salinan Akta Jual Beli, Nomor:39, tanggal 06 Juni 2017, yangdibuat oleh Notaris dan PPAT Agus Rahmat, S.H. ( Fotosesuai dengan aslinya);Surat Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan,Nomor:973/000086.HIMB/DIPENDA

Risman Sesunan sebagai KepalaDinas Pendapatan Provinsi Lampung yang menjabat sekitar bulan Juni s/dNovember 2010 dan saksi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa benar saksi pada tahun 2005 s/d 2010 sebagai staf pembantu Bendahara diSubag Keuangan.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi Sebagai staf pembantu Bendaharadi Subag Keuangan adalah :Membantu bendahara pengeluaran membuat SPJ kegiatan,Membantu membuat daftar penerima Biaya insentif pemungutan Pajak Daerahyang akan dibagikan ke staf Dipenda

maka orangtersebut harus sudah menguasai tanah tersebut paling tidak selama 20tahun berturutturut dan tidak ada complain atau sanggahan dari orang lain.Bahwa kalau ada sanggahan atau komplain dari orang lain tersebut harusdiselesaikan dulu.Bahwa kalau sanggahan atau complain tersebut sudah masuk proses dipengadilan maka harus menunggu selesainya proses hukum di pengadilan,sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan sebenarnya bolehmengajukan Mediasi ke Badan Pertanahan.Bahwa SPPT dapat dibatalkan di DIPENDA

pembeli membeli pasir sekaligusmembayar pajak sebagaimana diperintahkan dalam surat edaran pajak dariPemerintah Daerah bahwa pajak ditarik oleh penambang dengan memberikan kartukendali sebanyak 3 lembar yaitu 1 untuk sopir, 1 untuk pos pantau, dan 1 untukpenambang dengan harga yang telah ditentukan misalkan untuk 1 truk tronton hargapasimya Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk pajak sebesar Rp. 100.000,00 ;e Bahwa penambang yang menyetorkan pajak ke Pemda melalui Dipenda

Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12 Oktober 2016 ten-tang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;

BAMBANG DWIARTO (KepalaBappeda), SETYO PRAMONO (Kepala Dipenda), HARNO SUSANTO(Kepala Bagian Dalgram) dan saksi sebagai Kabag Keuangan Setda; Bahwa notulen rapatrapat tersebut dilakukan oleh Sekretaris PanitiaAnggaran (TUNGGUL PURNOMO); Bahwa dalam rapat Panitia Anggaran legislatif bersama eksekutif yangdiselenggarakan tanggal 11 Agustus 2004 ada pertanyaan dari anggotaPanitia Anggaran PONTJO HADI SANTOSA yang berbunyi: Anggaranyang diarahkan Bupati agar dijadikan satu dengan catatan dana yanguntuk

(Sesuai denganasli);: Surat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten LombokTengah Nomor : 973/374/Dipenda, Lampiran : 1 (satu) gabung,Perihal : Keterangan Perubahan Nama dan Blok, Tanggal 31Oktober 2016 kepada Herlan Kusdinar, SP. (sesuai denganasli);: Surat Keterangan Nomor 03/SDH/2016 dari Pejabat SedahanPujut Ill, tanggal 7 November 2016.

Pekalongan berupaRAPBD yang selanjutnya untuk dilakukan pembahasanditingkat Komisi.Bahwa dalam pembahasan RAPBD, Komisi sudah tidakmelibatkan Tim Penyusun Anggaran Eksekutif namunpembahasannya dilakukan dengan Mitra masingmasingKomisi diantaranya : Komisi C dengan Dipenda, Komisi Adengan Kesbanglinmas, Komisi B dengan Kantor Koperasi,Komisi D dengan Dinas Pekerjaan Umum.e Bahwa Anggaran yang dibahas ditingkat semua Komisi adalahanggaran pendapatan dan belanja ; Anggaran Belanjameliputi : Belanja

Pekalongan berupaRAPBD yang selanjutnya untuk dilakukan pembahasanditingkat Komisi.Bahwa dalam pembahasan RAPBD, Komisi sudah tidakmelibatkan Tim Penyusun Anggaran Eksekutif namunpembahasannya dilakukan dengan Mitra masingmasingKomisi diantaranya : Komisi C dengan Dipenda, Komisi Adengan Kesbanglinmas, Komisi B dengan Kantor Koperasi,Komisi D dengan Dinas Pekerjaan Umum.e Bahwa Anggaran yang dibahas ditingkat semua Komisi adalahanggaran pendapatan dan belanja ; Anggaran Belanjameliputi : Belanja

proses pengadaan tanah untuk kepentinganumum adalah dengan dasar surat Gubernur kemudian pemerintahDaerah menyiapkan lahan lalu BPN membentuk Panitia pengadaantanah;Sebenarnya bias BPN tidak meminta pendapat dari Kejaksaan saksipikir tidak ada masalah;Pendapat yang dimintakan BPN kepada Kejaksaan adalah tentangputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Berita AcaraEksekusi;BPN meminta pendapat secara tertulis sehingga Kejaksaan menjawabdengan tertulis pula;Pertemuan yang pernah dilaksanakan dipenda

Pekalongan berupaRAPBD yang selanjutnya untuk dilakukan pembahasanditingkat Komisi.eBahwa dalam pembahasan RAPBD, Komisi sudah tidakmelibatkan Tim Penyusun Anggaran Eksekutif namunpembahasannya dilakukan dengan Mitra masingmasingKomisi diantaranya : Komisi C dengan Dipenda, Komisi Adengan Kesbanglinmas, Komisi B dengan Kantor Koperasi,Komisi D dengan Dinas Pekerjaan Umum.e Bahwa Anggaran yang dibahas ditingkat semua Komisi adalahanggaran pendapatan dan belanja ; Anggaran Belanjameliputi : Belanja

Pekalongan berupaRAPBD yang selanjutnya untuk dilakukan pembahasanditingkat Komisi.Bahwa dalam pembahasan RAPBD, Komisi sudah tidakmelibatkan Tim Penyusun Anggaran Eksekutif namunpembahasannya dilakukan dengan Mitra masingmasingKomisi diantaranya : Komisi C dengan Dipenda, Komisi Adengan Kesbanglinmas, Komisi B dengan Kantor Koperasi,Komisi D dengan Dinas Pekerjaan Umum.e Bahwa Anggaran yang dibahas ditingkat semua Komisi adalahanggaran pendapatan dan belanja ; Anggaran Belanjameliputi : Belanja

TURUT HADI SUTIKNO 107e Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa.e Bahwa benar mulai bekerja di DIPENDA Kab. Kebumenmulai tahun 1952 s/d Pensiun tahun 1993.e Bahwa benar saksi dulu pernah pinjam uang di PD. BPRBank Pasar Kab.

tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif); Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:Halaman49dari172Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.Smga) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masing masingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapbkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA sedangkan untuk Pendapatandari DAU (Dana Alokasi Umum)

tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif); Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:Halaman 49 dari 171 Putusan Nomor: 67/Pid.SusTPK/2016/PN.Smga) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masing masingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapbkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA sedangkan untuk Pendapatandari DAU (Dana Alokasi Umum)

tentang SusunanHalaman 49 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif);Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:a) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masingmasingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA sedangkan untuk Pendapatandari DAU (Dana Alokasi Umum) maupun

PencabutanPeraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, yang diajukan oleh DPRD (hakinisiatif);Bahwa proses penyusunan/pembahasan RAPBD Kab.Boyolali Tahun 2004adalah:a) Tim dalam hal ini dilakukan/disiapkan oleh Bagian Keuangan membuatSurat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansi agar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan dan rencana belanja masingmasingSatker ditujukan kepada Bupati dengan tembusan: Bagian Keuangan,BAPPEDA dan DIPENDA

;b) Setelah seluruh Satker menyampaikan usulan rencana anggaran dimaksud(untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan dan DPRD belumpernah diinformasikan pada seluruh anggota Tim), kemudian oleh Timdibahas dan dicermati untuk ditetapkan plafonnya bagi tiaptiap Satker.Dalam pembahasannya untuk Belanja Modal dan Belanja Operasional danPemeliharaan (BOP) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk PendapatanHalaman 49 dari 170 Putusan Nomor: 65/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgAsli Daerah dikoordinasikan oleh DIPENDA