Ditemukan 580 data
145 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa data dan informasi empiris yang tersedia dan dikeluarkan olehinstansi yang berwenang justru menunjukan fakta yang sebaliknyadimana pungutan ekspor sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah a quo mampu meningkatkan harga jual TBS yangberlangsung secara linear dengan peningkatan harga global Crude PalmOil (CPO).d.
Johanes Christianto Mulyono
Termohon:
Kapolda Jawa Tengah Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Cq. Kepala sub Direktorat I Keamanan Negara .
62 — 28
10 PCS 360.500 3.600.000DVDTotal 34.800.000NOTA: JLOO4917SEMARANG 27/02/2015No Kode item Nama item Qty Satuan Harga Subtotal1 F8500.4 F8 F8500.4 AMP 30 PCS 350.000 10.500.0002 MOS4175 PCA MOS4175 8 PCS 595.000 4.760.000POWER3 LM12JJ LM LM12JJ SUB 12 4 PCS 300.000 1.200.0004 TRD8AWG TORNADO KABEL 10 ROL 190.000 1.900.000POWER5 TP12DVD THUMP TP12DVC 8 PCS 200.000 1.600.000SUB 126 MC121DVD MY CAR MC121DVC 16 SET 200.000 3.200.000SUB 127 ZR121D RZ ZR121D SUB12 4 PCS 200.000 800.0008 UL125DVC ULTRA LINEAR
1.ISKANDAR ZAINUDIN
2.NELYANA
3.MAYA SAFITRI
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
67 — 34
cukup dalam rumusan Pasal 17KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat buktiseperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjaminbahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikanpenyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindakpidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan"Konsekuensi Pada Proses PenyidikanPenetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidikdengan adanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, menjadi linear
242 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali berada dalam tekanan ekonomikarena harus membayar utangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali sehingga karena tidak berpengalaman dan kurangnya pengetahuan dibidang hukum dalam penyelesaian utang piutang mengakibatkan PemohonPeninjauan Kembali bertindak gegabah menandangani kertas yangdisodorkan kepadanya hingga terbitlah Aktaakta Tanah yang dibuat olehTermohon Peninjauan Kembali III;Bahwa, kebebasan berkehendak barulah dapat dicapai apabila para pihakberada dalam keadaan yang seimbang (linear
Marhendro Anton Inggriyono
Tergugat:
1.Gunawan Priambodo
2.Putu Agus Suradnyana
3.Putu Trisna Rosilawati,SH
4.Ketut Neli Asih,SH
5.Triska Damayanti,SH
163 — 110
Bahkanpengenyampingan ini secara linear dapat berarti, sampai meninggalnya siPemberi Kuasa pun, maka absoluditas ini masih berlaku. Karena tegasdisebutkan Mengenyampingkan segala ketentuan yang diatur dalamPasal 1813Dalam tata hukum Indonesia, diterangkan bahwa Surat Kuasa yangdilarang sesuai dengan Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tentangLarangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan HakAtas Tanah adalah sebagai berikut :1.
92 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
masyarakat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PTKalimantan Timur tidak mewakili rasa keadilan masyarakat, putusannyamembawa efek tidak produktif dan rasa keadilan masyarakat terluka,putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi caloncalon koruptor,tidak ada unsur pendidikan bagi masyarakat sehingga merangsang oranguntuk melakukan tindakan korup karena rendahnya hukuman pidana.Bahwa pemberantasan korupsi secara preventif atau represif harusdilakukan secara berkesinambungan, caracara berpikir linear
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 6667 yangmenyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidak jarang terjadi titiksinggung atau bercampur secara linear
SOPADLI.,SE.,M.Esy
Termohon:
Polres Lampung Selatan
64 — 13
Dalam hal ini tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana adamenyebabkan setiap proses (pengurangan hak individu) dan prosedur(perlindungan hak individu) yang dijalankan oleh aparatur peradilan pidanaberlangsung secara lebih "ketat;Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN KlaKeputusan penyidik melakukan penetapan Tersangka, sekarang inidengan adanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, menjadi "linear denganpengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusannya yang menyatakansuatu tindak pidana telah
38 — 25
XXX/Pdt.G/2019/Pnjtidak menunjukkan lagi adanya kehendak untuk hidup bersama dalam suasanarukun dan harmonis.Menimbang, bahwa perselisihnan Pemohon dan Termohon telahberlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dalamrentang waktu tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi satusama lain, tidak pulang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnyamasingmasing, hubungan yang demikian itu berlangsung monoton, linear, dantidak ada perubahan yang dari waktu ke waktu yang
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam perkara ini adalah mutlak,untuk memvalidasi dalildalil area sempadan dari TermohonKasasi/Penggugat.Tentang Sempadan.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah mengenyampingkan halhalyang eksepsional (dalam eksepsi) yang diajukan oleh PemohonKasasi , Il, Ill berkaitan dengan pengertian garis sempadan.Bahwa sesuai dengan SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIBalikpapan Nomor 17 tahun 1995 tanggal 2 November 1995 tentanggaris sempadan (vide bukti Tl, Il, III/5) adalah diukur berdasarkanukuran linear
187 — 25
Berdasarkanparadigma demikian dalam memahami serta memaknai sebuah bangunanhukum perlu dilihat konteks perfektif dan spiritnya, mengapa sebuah aturan itudibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dan sebagainya) dan yangtak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan itu adalah umumdan abstrak, belum berwajah konkretindividual, yang menjadi masalahsekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara in concretosecara deduktif dan linear saja dengan tanpa melihat perspektif
ARI KUSWADI, SH
Terdakwa:
Moh Abdul Muin
111 — 39
Malang seluas kurang lebih 377 M2mengalami cacat formal, sehingga halhal yang berkaitan dengan proses Wakaftermasuk suratSsurat yang berkaitan yaitu di antaranya Akta Ikrar Wakaf Nomor:W.2/385/VI tTahun 2001 tanggal 28 Februari 2001 menjadi tidak sah yang manahal ini linear dengan terbuktinya bahwa Akta Ikrar Wakaf in casu dalam perkaraa quo adalah palsu oleh karena yang bertanda tangan pada Akta Ikrar Wakaftersebut bukan saksi Drs.
138 — 92
Putusan Nomor :11/Pid/TPK/2014/PT.DKI. set 3 Uroflowmetri 4 418.000.0004 USG 3D Color Doppler for Urology + 5.350.400.000Trus Biopsy SetVI KOLEGIUM ONKOLOGI RADIASI1 Radiotheraphy Phantom 1 700.000.0002 Single Energy Linear Accelerator 1 6.000.000.000VII KOLEGIUM BEDAH JANTUNG1 Heart lung Machine 2 1.000.000.0002 Monitor invasif 3 pressure 3 1.142.655.0003 Monitor transport 2 pressure 3 900.000.0004 Head light dengan light source 3 243,000.0005 Hand held cardioplegic cannula (2 Set) 2.000.0006 Coronary
Alat uji Provokasi 5 423.500.000Bronkus6 Trokar Multikanal Pemasangan 5 105.875.000Dada (WSD)7 Trokar Multikanal Pemasangan 5 151.855.000Selang Dada (WSD)8 USG Portable untuk Biopsi dan 5 3.000.000.000Punksi PleuraV KOLEGIUM UROLOGI1 Flexible Cystoscope + Endocamera 4 5.610.044.000set2 Bipolar Resectoscope + 4 3.689.532.000Electrocautery set3 Uroflowmetri 418.000.0004 USG 3D Color Doppler for Urology 4 5.350.400.000+ Trus Biopsy SetVI KOLEGIUM ONKOLOGIRADIASI1 Radiotheraphy Phanton Single Energy Linear
423.500.000Bronkus6 Trokar Multikanal Pemasangan Dada 5 105.875.000(WSD)7 Trokar Multikanal Pemasangan Selang5 151.855.000Dada (WSD)8 USG Portable untuk Biopsi dan Punksi5 3.000.000.000 Pleura V KOLEGIUM UROLOGI 1 Flexible Cystoscope + Endocamera set 4 5.610.044.0002 Bipolar Resectoscope + Electrocautery 4 3.689.532.000set3 Uroflowmetri 4 418.000.0004 USG 3D Color Doppler for Urology + 4 5.350.400.000Trus Biopsy Set VI KOLEGIUM ONKOLOGI RADIASI 1 Radiotheraphy Phantom 1 700.000.000 2 Single Energy Linear
Putusan Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.DKI. 3 Uroflowmetri 4 418.000.0004 USG 3D Color Doppler for Urology 5.350.400.000+ Trus Biopsy SetVI KOLEGIUM ONKOLOGIRADIASI1 Radiotheraphy Phanton 12 Single Energy Linear Accelerator 1VII KOLEGIUM BEDAH JANTUNG1 Heart Lung Machine 22 Monitor invasif 3 pressure 5 1.904.425 .0003 Monitor transport 2 pressure 4 1.200.000.0004 Head light dengan light source 3 243.000.0008 Mesin Anestesi 1 1.051.050.00012 Diathermy/Electrocouter 2 569.800.00013.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20melakukan tindak pidana, berdasarkan dua alat bukti, sebagai ketentuanyang linear dengan penetapan tersangka, perintah penangkapan danpenahanan.
Persyaratan minimalnya tertuju pada kuantitas buktipermulaan dan bukti serta alat bukti, yang berlaku linear, baik dalampenggunaan upaya paksa (penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan) maupun menyatakan yang bersangkutan bersalah karena telahmelakukan tindak pidana. Pengambilan putusan Mahkamah yang demikianitu. diperlukan, guna menghentikan praktik hukum yang jauh dariterwujudkanya due process, pada satu sisi dan fair procedure pada sisiyang lain..
DIDI SETIADI
Tergugat:
PT. AMG PLASTIK INDUSTRY
137 — 49
Dalam menjalankan fungsinya selaku badan usaha, TERGUGAT bergerakdalam bidang produksi film plastik berbahan Linear LowDensityPolyethylene (LLDPE) yang digunakan untuk pengemasan produkprodukmakanan, alat kecantikan, dan obatobatan yang harus menggunakanstandar operasi tertentu agar tidak merusak produk yang dibungkus sertatidak mengakibatkan dampak kesehatan bagi penggunanya.3.
112 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Linear dengan buktibukti otentik, berupa:1. Putusan Nomor 283 Pdt/G/2002/PN Jkt tanggal 30 Juni 2003, PutusanNomor 31/Pdt/2004/PT DKI tanggal 28 Maret 2004, Putusan Nomor1702 K/Pdt/2004 tanggal 6 April 2005 dan Putusan Nomor 254PK/Padt/2005 tanggal 23 Mei 2006, yang inkracht van gewijsde);2.
113 — 27
bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur karena mencampuradukkan antara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum,Majelis berpendapat sebagai berikut:e Bahwa benar beberapa Putusan Pengadilan memang tidakdapat menerima gugatan yang mencampuradukkan antaraperbuatan melawan hukum (PMH) dengan wan prestasisebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat;e Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antaraperbuatan wan prestasi dengan PMH tidak jarang terjadititik singgung atau bercampur secara linear
1.YOGIE PATRIANA ALSYAH,ST
2.JUMALI, ST
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
160 — 67
prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidanaformil (Hukum Acara Pidana) benarbenar mengacu pada asas legalitas(orinciple of legality), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilandilakukan menurut cara yang diatur dalam undangundang inl), sehinggaHukum Acara Pidana juga memiliki sifat /ex scripta, lex stricta, lex certa,sebagai komponen dasar dari asas legalitas.Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUX1I/2014, menjadi linear
78 — 18
Jadiaman Simbolon, surat keterangantidak sengketa , surat pernyataan dari Jadiaman Simbolon , Berita Acarakesaksian , jual beli , kuitansi pembelian tanah , keterangan waris , suratkuasa, kuitansi pelunasan pajak , putusan pengadilan dan lain sebagainya ;Bahwa putusan pengadilan yang di tunjukkan hanya satu bendel putusansaja yaitu dari PN , PT dan MA (linear) ;Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang,bahwa riwayat terbitnya HM No. 445 an.
132 — 99
Dilihat dari jenjang pendidikan formal yangdiperoleh oleh Penggugat, diketahui bahwa jenjang pendidikanStrata Il tersebut sejalan dengan jenjang pendidikan Strata ,yaitu Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.Karenanya, dari sisi keilmuan yang linear tersebut inilah yangmendukung Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibanselaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Seluma selama ini.