HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yangdimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;Menimbang, Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi

kode benua yang diwakili dengan huruf A(Asia), B (Australia), C (eropa), D (Afrika) dan E (Amerika) di cantumkan padalabel dan kemasan dari produk kosmetik tersebut;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN SmrMenimbang, Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah, sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku, kosmetik tersebut tidak boleh diedarkanatau dijual;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES

/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1)Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2) pemohon Notifikasi terdiri atas :1.

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes' RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yangberbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,penyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk di dalam defmisiperedaran yaitu mengadakan kosmetik tanpa

., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3607/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungSenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87(delapan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3607/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungSenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87(delapan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya: BB3607/2019/NNF berupa irisan dauntersebut di atas adalah mengandung Senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Smnsenyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (satu) NomorUrut 118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya: BB3607/2019/NNF berupairisandaun tersebut di atas adalah mengandung Senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun

benar ketika terdakwa diserahkan polisi kKeRumah sakit jiwaterdakwa memiliki Surat dari Badan Narkotika Nasional RepublikIndonesia Provinsi Bengkulu Assemen Hukum dan menurut hasil asesmenhukum ditemukan / tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringantergolong Pecandu Narkotika / Korban Penyalahgunaan Narkotika /Pecandu merangkap Pengedar oleh karena itu kiranya yang bersangkutandapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :293/MENKES

benar ketika terdakwa diserahkan polisi keRumah sakit jiwaterdakwa memiliki Surat dari Badan Narkotika Nasional RepublikIndonesia Provinsi Bengkulu Assemen Hukum dan menurut hasil asesmenhukum ditemukan / tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringantergolong Pecandu Narkotika / Korban Penyalahgunaan Narkotika /Pecandu merangkap Pengedar oleh karena itu kiranya yang bersangkutandapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor293/MENKES

di RSJKO Soeprato Bengkulu ;Menimbang; Bahwa benar terdakwa dan II memiliki Surat dari BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Assemen Hukum danmenurut hasil asesmen hukum ditemukan / tidak ditemukan indikasi keterlibatandengan jaringan tergolong Pecandu Narkotika Korban Penyalahgunaan Narkotika Pecandu merangkap Pengedar oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapatdiberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES

35 (tiga puluh lima) linting rokok berisi irisan daun dalam lintingrokok dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,731 gram yangtersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan BB5021/2018/NNFberupa 2 (dua) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,003 gram yang tersimpan didalam 1 (Satu)bungkus plastic klip tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

35 (tiga puluh lima) linting rokok berisi irisan daun dalam lintingrokok dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,731 gram yangtersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastic klip dan BB5021/2018/NNFberupa 2 (dua) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,003 gram yang tersimpan didalam 1 (satu)bungkus plastic klip tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

(tiga puluh lima) linting rokok berisi irisan daundalam linting rokok dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,731 gramyang tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan BB5021/2018/NNFberupa 2 (dua) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,003 gram yang tersimpan didalam 1 (satu)bungkus plastic klip tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

(tiga puluh lima) linting rokok berisi irisan daundalam linting rokok dengan berat bersin keseluruhan irisan daun 2,731 gramyang tersimpan dalam 1 (Satu) bungkus plastic klip dan BB5021/2018/NNFberupa 2 (dua) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,003 gram yang tersimpan didalam 1 (Satu) bungkusplastic klip tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

Smndidalam 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 20 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No 35tahun 2009 tentang Narkotika, serta para Terdakwa dalam mengkonsumsinarkotika jenis tembakau gorila tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin daripihak yang berwajib dan perbuatan para Terdakwa dalam mengkonsumsinarkotikla

BB1417/2021/NNF POSITIF MDMB4en PINACAKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB1417/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungSenyawa Sintesis MDMB4en PINACA, terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut : 182 dalam Peraturan Menkes. RI No.4 Tahun 2021 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa sesuai hasil pemeriksaan (diagnosis) dr.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 615/NNF/2021tanggal 26 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa : BB1417/2021/NNFberupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkusplastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,38499 gramadalah mengandung Senyawa Sintesis MDMB4en PINACA, terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut : 182 dalam Peraturan Menkes.

Narkotika Golongan bukan tanamanjenis tembakau sintetik sudah hampir 1 (Satu) tahun; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo. : 615/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :BB1417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisandaun 1,38499 gram adalah mengandung Senyawa Sintesis MDMB4enPINACA, terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut : 182 dalamPeraturan Menkes

Narkotika Golongan bukan tanamanjenis tembakau sintetik sudah hampir 1 (Satu) tahun; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo. : 615/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :BB1417/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisandaun 1,38499 gram adalah mengandung Senyawa Sintesis MDMB4enPINACA, terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut : 182 dalamPeraturan Menkes

No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik yangdimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan untuk digunakanpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir,organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutamauntuk mebersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan, melindungi atau memeliharatubuh padakondisi baik.Bahwa menurut Undangundang No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud izin edar adalah izin yang diberikanoleh Pemerintah

peraturan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor.HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2017 tentang persyaratan TeknisKosmetik mengenai zat kimia berbahaya adalah zat kimia yangdilarang ditambahkan ppada kosmetik antara lain Hg (merkuri),hidrokinon, pewarna rhodamin B, merah K3, merah K10, jingga K1,resorsinol, asam retinoat dan bahan pengawet yang melebihikadar.Bahwa penambahan zat kimia yang berbahaya akan berdampakburuk terhadap kesehatan manusia.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkes No.220/Menkes

/Per/IX/76 tentang produksi dan peredaran kosmetikdan alat kesehatan, yang dimaksud mengedarkan adalah men jualmenyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki ataumempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam salon kosmetik,dipabrik yang memproduksi, diruang perusahaan lain.Bahwa yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk kegiatanmengedarkan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4Permenkes No. 220/Menkes/Per/IX/76.Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan obat tradisional dankosmetik yang tidak

dimaksud obat tradisional adalahbahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahanmineral, sediaan sari (galenik) atau campuran dari bahan yangsecara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan dandapat diterapbkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor. 36tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.1176/Menkes

BARUS, SH:10Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes Ri No.949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negerihanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnyaijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal

laboratoriumkriminalistik no.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet ll tersebut mengandung trihensifenidil HCL danklorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat,peredaran..............peredaran sediaan farmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotiksesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;11Bahwa ahli menerngkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutpermenkes RI no.949/Menkes

sesuai dengan perundang undangan yangberlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun 2009tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyisetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

Menteri Kesehatan atasrekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNF/II/2020 tanggal 04Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti 5 (lima) shacet plasticdan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoseluruhnya 0,3582 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Menteri Kesehatan atasrekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNEF/II/2020 tanggal 04Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti 5 (lima) shacet plasticdan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat nettoseluruhnya 0,3582 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

mengkonsumsi hingga sekarang ini;Menimbang, bahwa untuk memperkuat tuntutannya, penuntut umumjuga mengajukan bukti surat yang termuat dalam berkas Berita AcaraPemeriksaan Penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.Lab: 1098/NNF/II/2020 tanggal 04 Maret 2020 dengankesimpulan barang bukti 5 (lima) shacet plastic dan 2 (dua) paket plastikberisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3582 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

terhadap perbuatan Terdakwadapat dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan narkotika bagi orang lain;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dikuasai Terdakwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1098/NNF/II/2020 tanggal 04 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti 5(lima) shacet plastic dan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening denganberat netto seluruhnya 0,3582 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

keperluan teknik ygberkasiat mengobati, menguatkan dll; Bahwa rumusan pasal 196 UU No.36/2009 ttg Kesehatan berbunyi setiaporang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu Adapun memproduksi adalahmembuat sediaan farmasi dalam kapasitar jumlah yang banyak melalui prosespabrikasi yang karus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yg baik) yangditetapkan oleh peraturan Menkes

dan mengedarkan adalah setiap kegian atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan hasrus sesuaiperaturan Menkes;Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,Sedangka alat kesehatan adalah instrument, apartus, mesin dan atau impianHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN SDAyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit

Persyaratan mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secaramenyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutukeamanan sesuai peraturan perUUan; Bahwa saksi menjelaskan rumusan pasal 197 UU no.36/2009 tig Kesehatanberbunyi Setiap orang yg dg sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi yg tidak memiliki izin edar;Adapun memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yg harus memenuhi CPOB yg ditetapkanoleh peraturan Menkes

dan mengedarkan setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau menyerahan baik dalam rangka pedagangan bukanperdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan Menkes;Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,Sedangka alat kesehatan adalah instrument, apartus, mesin dan atau impian ygtidak mengandung obat yg digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia dan atau membentuk

pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 2010sampai sekarang;Bahwa tablet putih berlogo LL adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G;Bahwasejak Tahun 2011, PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnya diBadan POM dan tidak ada orang perseorangan atau badan hukum yangmemegang ijin edar untuk pil Doble L;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi danPemerintahan daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan diberi wewenangnyamemberikan perijinan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan./2002 dan peraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untukendistribusikan /menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahpedagang Besar Farmasi (PBF), dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas.

jenis Dextromethorphan dengan harga Rp350.000,00 dan 1 boxuntuk Zenith dengan harga Rp250.000,00 yang masing berisi 1.000 butir yangselanjutnya oleh terdakwa dipisahpisah dalam paketan kecil berisi 15 butirDextromethorphan dan dijual dengan harga Rp10.000,00 perpaket sedangkanuntuk Zenith dijual Rp5.000,00 perbutir ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethorphantersebut tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidangfarmasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes

jenis Dextromethorphan dengan harga Rp350.000,00 dan 1 boxuntuk Zenith dengan harga Rp250.000,00 yang masing berisi 1.000 butir yangselanjutnya oleh terdakwa dipisahpisah dalam paketan kecil berisi 15 butirDextromethorphan dan dijual dengan harga Rp10.000,00 perpaket sedangkanuntuk Zenith dijual Rp5.000,00 perbutir ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethorphantersebut tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidangfarmasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkes~ RI Nomor889/Menkes

Nining Khushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Rl Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang

,dan ANDI RIZKIANTO, dan YUNUS KURNIAWAN melaksanakan perintahtersebut dengan berangkat ke Kementerian Kesehatan di Jakarta danmenyerahkan dokumen tersebut; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, setelah menerimaSurat Menteri Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatantanggal 10 Agustus 2012 Nomor: TU.01.02/I/1385/2012 tentangPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012, kemudian Drs.

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017 Bahwa PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT RajawaliKencana Abadi, PT Sanjico Abadi, PT Global Ismaru, dan PT Tridelta Jayayang menjadi Peserta Lelang tidak ada satupun yang memiliki Izin PAKsecara lengkap, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PenyaluranAlat Kesehatan, untuk 4 (empat) kelompok alat kesehatan secara lengkap,yaitu:a.

Tanggal 23 Agustus 2012Menerima Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 271/MENKES/SK/I/2012tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Perbantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012. (bukti T.9);10.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, dalamPasal 5 ayat (1);g.

untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan, dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakansecara tegas dirampas untuk dimusnahkan karena negara tidak lagi memerlukanbarang bukti Narkotika dalam perkara a quo ;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang bukti Narkotika yangakan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan ataudemi kesehatan, maka Negara dalam hal ini Pemerintah berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1332/ MENKES

eksekusinya dengan mengingatamar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakanDIRAMPAS oleh Jaksa/Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapatdimusnahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum mengingat amarnya DIRAMPAS UNTUKNEGARA bukan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN atau jikalau barang buktitersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yangditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002,karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteriuntuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidakdapat di RAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata ;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudahsewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebutkemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutussesuai pertimbanganpertimbangan berdasarkan

seKabupaten Sidoarjo ; Bahwa saksi ahli menjelaskan didalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu yaitu : Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapsitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB ( carapembuatan obay yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes

mutu keamanan sesuai peraturan perundang undangan .Bahwa saksi ahli menjelaskan didalam pasal 197 UU Nomor 36 Tahun2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarrkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinCar yaltU 22 222 non nn nnn nnn nnn n nan on nnn nnn nee nee ene neeMemproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapsitas jumlahyang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (carapembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes

danmengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan maupunpemindah tanganan harus sesuai peraturan menkes;Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparaturt, mesin dan atauimplan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegahmendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orangsakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk

Bahwa, Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syaratsyarat DanPengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 907 / MENKES / SK / VII / 2002iste' TENTANGiste'S YARATSYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM Pasal 1 menegaskan: Air Minumadalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum ; 7.

Tahun 1990 Tentang : Syaratsyarat DanHalaman 4 dari 43 Putusan Nomor : 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.Pengawasan Kualitas Air, menegaskan: Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan seharihari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak ; ono no nnnn nnn nn enn nnn nmnn nn nnnnen neeBahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang :Syaratsyarat Dan Pengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 907 / MENKES

Karena Tergugatmelanggar hukum tersebut, sehingga konsumen mengalami kerugian yangmengakibatkan konsumen tidak mendapatkan asas manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum,sebagai berikut :a) Konsumen tidak mendapatkan manfaat air minum sebagaimana dimaksudPeraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang : Syaratsyarat DanPengawasan Kualitas Air dan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR : 907 / MENKES / SK / VII / 2002istesTENTANGistesSYARAT

Djoelham juga mendapat alokasi Dana Luncuran ProgramJamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 484/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal 18 Juni 2009Dana Tahap Kedua sebesar Rp.1.588.733.000, (satu milyar lima ratusdelapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), laluberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 713/MENKES/SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana Tahap Ketigasebesar Rp.932.965.000, (sembilan ratus tiga puluh

dua juta sembilanratus enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 1006/MENKES/SK/XI/2009 pada tanggal 12Nopember 2009 Dana Tahap Keempat sebesar Rp.1.903.547.000, (satumilyar sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).Bahwa selanjutnya selama Terdakwa menjabat selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Dr.

2009 Dana Tahap Ketigasebesar Rp.932.965.000, (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilanratus enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 1006/MENKES/SK/X1/2009 pada tanggal 12Nopember 2009 Dana Tahap Keempat sebesar Rp.1.903.547.000, (satumilyar sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).Bahwa selanjutnya selama Terdakwa menjabat selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Dr.

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 124/MENKES/SK/II/2009, tanggal 6 Februari 2009,Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 441/MENKES/SK/IV/2009, tanggal 5 April 2009, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 434/MENKES/SK/VI/2009, tanggal 18 Juni 2009, SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 713/MENKES/SK/IxX/2009, tanggal 1 September 2009, Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

;Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 316 / Menkes / SK / V / 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan JaminanKesehatan Tahun 2009, pada Bab. V. Tata Laksana Pendanaan Huruf D.Pencairan, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana, Angka 2.

Criestyanto Lie tidak pernahmengurus Izin Toko MK, yang mengurus izin adalahMardiah selaku penanggung jawab Toko MK;Bahwa berdasarkan Pengertian toko obat di PP 51mengenai pekerjaan kefarmasian Toko Obat adalahsarana yang memiliki izin untuk menyimpan obatobatHalaman 11 dari28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Jmb.122.bebas dan obatobat bebasterbatas untuk dijual secara eceran, sehingga Tokoobat hanya berwenang menyimpan dan mengedarkanObat bebas dan Obat bebas terbatas;e Bahwa sesuai dengan S.K Menkes

pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa sesuai dengan PP No. 51 tahun 2009 Apotekadalah sarana pelayanan kefarmasian tempatdilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. dansesuai dengan PERATURAN MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR889/MENKES

/PER/V/201 1 TENTANGREGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJATENAGA KEFARMASIAN pada Pasal 2 ayat (1)berbunyi : Setiap tenaga kefarmasian yangHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN.Jmb.14menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat tanda registrasi, serta KEPUTUSAN MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor:1332/MENKES/SK/X/2002 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKESEHATAN RI NOMOR.922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK pada Pasal 4ayat (

yangmelakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atasApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;Bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkansumpah jabatan Apoteker;Bahwa Obat adalah bahan atau paduanbahan,termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatankesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Bahwa sesuai dengan S.K Menkes

dipisahkan diangkut ke tempat penampungan sementara(TPS) dan khusus untuk limbah padat medis dan B3 lamanya penyimpanan tidak lebihdari 90 (sembilan puluh) hari, dan kemudian limbah medis dan non medis dimusnahkan,khusus untuk limbah medis dan B3 pemusnahannya dapat dilakukan dengan cara ataumetode Insenerator atau cara lain yang harus mendapat izin dari Instansi yang berwenangdalam pengelolaan lingkungan hidup, sementara limbah non medis dapat langsungdiangkut ke TPA sesuai KepMenKes nomor : 1204/Menkes

Zahari Bin Muhammad selaku Direktur Rumah SakitUmum Kota Daerah Langsa yang tidak melakukan pengelolalan limbahlimbah tersebutdengan baik adalah bertentangan dengan ketentuanketentuan :Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratankesehatan lingkungan rumah sakit dijelaskan bahwa terhadap limbah padat medis dan nonmedis harus dipisahkan dan setelah dipisahkan diangkut ke tempat penampungansementara (TPS) dan khusus untuk limbah padat medis dan B3 lamanya penyimpanantidak

Zahari Bin Muhammad selaku Direktur Rumah SakitUmum Kota Daerah Langsa yang tidak melakukan pengelolalan limbahlimbah tersebutdengan baik adalah bertentangan dengan ketentuanketentuan : Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratankesehatan lingkungan rumah sakit dijelaskan bahwa terhadap limbah padat medis dan nonmedis harus dipisahkan dan setelah dipisahkan diangkut ke tempat penampungan12sementara (TPS) dan khusus untuk limbah padat medis dan B3 lamanya penyimpanantidak

Zahari Bin Muhammad selaku Direktur Rumah SakitUmum Kota Daerah Langsa yang tidak melakukan pengelolalan limbahlimbah tersebutdengan baik adalah bertentangan dengan ketentuanketentuan :17Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratankesehatan lingkungan rumah sakit dijelaskan bahwa terhadap limbah padat medis dan nonmedis harus dipisahkan dan setelah dipisahkan diangkut ke tempat penampungansementara (TPS) dan khusus untuk limbah padat medis dan B3 lamanya penyimpanantidak

Tradisional tersebut Aman digunakanbagi masyarakat ;Bahwa Ahli menyatakan menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat (4)tentang kesehatan yaitu sedian farmasi adalah Obat dan bahan obat, obattradisional dan Kosmetik, sedang menurut Peraturan Pemerinth No. 72 Tahun1998 tentang pengamanan Sedian Farmasi dan alat kesehatan pasal 1 ayat (1)sedian farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik ;Bahwa Ahli menjelaskan tentang pengertian kosmetik yaitu Kosmetik menurutPermenkes RI No. 1176/Menkes

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 pasal 1 ayat (2) setiapkosmetik yang beredar wajid memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan perturan perundangundangan ;Peraturn Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011pasal 2 setip kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan ataupersyaratn keamnan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi ;Izin edar adalah Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan RINomor HK,03,1.23.04,11,03724 tahun

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasikosmetik Pasal 3 (I) ayat (2) setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelahmendapatkan izin edar dari Mentri berupa Notifikasi;d. Permenkes RI No.

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasikosmetik Pasal 4 ayat (1) Notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredaroleh Pemohon kepda Kepala Badan POM RI;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yang telah disita darisarana kosmetik terdakwa sebanyak 49 semua tidak memiliki izin edar;Bahwa kosmetika tersebut tidak dapt di perjual belikan;Bahwa semua kosmetik yang telah disita oleh PPNS Balai Besar POM padatanggal 11 Agustus 2020 milik terdakwa tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan

kedua terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalahmenyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempatpenjualan, dalam industri kosmetika atau tempat lain, termasuk di kendaraandengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut didugauntuk keperluan sendiri ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat,Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud kosmetika menurut Permenkes no :1175/menkes

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1086/Menkes/SK/X/2001tanggal 17 Oktober 2001 tentang Pedoman PelaksanaanProgram PDPSE BK dan KS dan Nomor777/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002, terutamapada Bab III mengenai sasaran penggunaan dana PD PSE Bidang Kesehatan / PKPS BBM Bidang Kesehatan, bahwaHal. 5 dari 32 hal. Put.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1086/Menkes/SK/X/2001tanggal 17 Oktober 2001 tentang PedomanPelaksanaan Program PDPSE BK dan KS dan Nomor777/Menkes/SK/V 1/2002 tanggal 25 = Juni 2002,terutama pada Bab III mengenai sasaran penggunaandana PD PSE Bidang Kesehatan / PKPS BBM Bidang Kesehatan, bahwa dana PD PSE BK / PKPSBBM BK (Rumah Sakit Umum) disediakan untukmembiayai pembayaran klaim obat obatan danHal. 9 dari 32 hal. Put.

Sedangkan fungsi Kepala BagianKeuangan adalah mengumpulkan bahan penyusunanperubahan dan penghitungan APBD, mengelolaadministrasi keuangan daerah, menguj i kebenaranpenagihan dan penerbitan SPMU, mengadakan pemeriksaankeuangan serta membina perbendaharaan,mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknispembinaan administrasi keuangan (vide kesaksianTerdakwa didepan persidangan) ;Begitu juga dengan SK Menteri Kesehatan Nomor:1086/Menkes/SK/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang PedomanPelaksanaan

Program PDPSE BK dan KS., serta SKMenteri Kesehatan Nomor 777//Menkes/SK VI/2002 tanggal25 Juni 2002, kesemuanya tidak dapat ditimpakanterhadap Pemohon, karena Pemohon bukanlah bagian(apalagi Pimpro atau Bendaharawan) dari Proyek ProgramPKPS BBM BK tersebut.