Ditemukan 5576 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : khun krun ktn kun ketua kiun katun keun ktut ktpn
Penelusuran terkait : Pemeriksaan gugatan ktun; bundel beschikking;
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
233 — 84
  • tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN"), penetapan (dalam undangundang itu disebut Keputusan Tata UsahaNegara) diartikan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
370 — 288
  • Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan a quo kePengadilan Negeri Pasaman Barat jika Gugatan Para Penggugatmempersoalkan dan meminta Majelis hakim membatalkan SuratKeputusan HGU Nomor : 65/HGU/BPN/2004 seluas 1.600,625 Ha,karena yang berwenang membatalkan keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubahdalam Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
433 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal iniberarti KTUN yang disengketakan akan dinyatakanbatal dan berakibat tidak sah (nulity) sehinggakonsekuensinya, keputusan yang dinyatakan batal dantidak sah tersebut berlaku surut terhitung dari saatdikeluarkannya keputusan itu. Keadaan dikembalikanpada keadaan semula sebelum dikeluarkannyakeputusan yang disengketakan. Demikian pula akibatakibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak sah dandianggap tidak pernah ada;4.8.11.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 142/G/LH/2020/PTUN.MDN
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Sobirin Harahap
2.Marjuni Normansyah Hasibuan
3.Mareden Hasibuan
4.Ermilawati Siregar
5.Sri Wijana Harahap
6.Tetti Nurbagani Dly
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Intervensi:
PT. SUMATERA SYLVA LESTARI
412 — 212
  • Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas,salah satu yang mendasari sehingga suatu Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) disebut objek dalam Pengadilan Tata UsahaNegara ialah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata; 0 2c ncenenn nena4.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : Tn. Eric Gunawan Diwakili Oleh : Adi Setiawan, S.H, M.H. Ani Pursiani, S.H., M.H. Elly Puspita Sari., S.H., Ctl
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
223 — 113
  • No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN telah memberikan penegasan bahwaSeseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.Dengan demikian, berdasarkan halhal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat Hak atas Tanah adalah KTUN
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
310 — 201
  • sejakKeputusan Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkandalam Pasal 55 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, diperuntukkanbagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh Keputusan Tata UsahaNegara, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga) tenggang waktu 90 hari haruslahdihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil danmerasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
119 — 60
  • halaman 96 (sembilan puluh enam)alinea 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perintah dalam amarputusan tersebut di atas, maka surat keputusan obyek bukanlahdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, melainkanbersumber dari kewenangan bebas (diskresi) dari Pejabat Tata UsahaNegara oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensimengenai obyek sengketa merupakan KTUN
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 12-08-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 22 Desember 2021 — Penggugat:
ADIMAN
Tergugat:
Kepala Kantor pertahanan Kabupaten Lampung Timur
Intervensi:
1.TUMINAH
2.NURYANTO
3.ANISAH
4.KARSITUN
5.SRI MUNARSIH
238 — 105
  • Sifat FinalObjek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)yang definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atauinstansi lain;Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum PerdataPenerbitan Objek Sengketa, telan menimbulkan akibat hukum bagiseseorang yaitu diperolehnya hak atas tanah oleh pemegang hak SubyekHukum perorangan, sedangkan akibat hukum bagi Penggugat berupahilangnya Hak Atas Tanah dari Penggugat;Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Penggugat melalui Kuasa
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 21-04-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 246/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 20 Juli 2017 — 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq.Kantor Wilayah DJP Banten yang dalam hal ini: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Jalan Ahmad Yani Nomor: 141, Serang, Banten, Kode Pos: 42118, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) Hery Prasetyo Adji, SH. MM, 2) Chandra Ari Nofat, SH. 3) Devina Sagita Ratnaningtyas, SH. 4) Agus Budi Setiyawan, SE. MM. 5) Ikhsan Taufik, SH. MM. 6) Akhmad Fathoni, SH. 7) Waluyo, SE. ME. kesemuanya Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Jalan A. Yani Nomor 141 Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I Juga Terbanding; 2. PT. Bank Internasional Indonesia (persero) tbk. Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Persero) Cabang Pemuda %u2013 Surabaya Jalan Pemuda Nomor : 60-70 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Poulce O. E Welang, 2) Riandi Arsiyono, 3) Dian Puspito Rini, 4) Auditya Saraswati Primadini, 5) Endro Leksono, 6) Bayu Dwi Putra, 7) Octaviano Erwinanto, 8) Diah Novita Wulandari, 9) Indri Sekar Mumpuni, 10) Ananda Pratiwi Kusuma Wardhani, kesemuanya karyawan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat III Juga Terbanding; Melawan Ardi Harijanto, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Alamat Jalan Pegirian Nomor 78-A RT 03 RW 011 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) R. Teguh Santoso, SH. Pengacara, beralamat di Jalan Kutisari VII Nomor 30, RT.005, RW.001, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, 2) Agung Satryo Wibowo, SH, MM, CA. Pengacara beralamat di Perum Graha Indah Kav. E-19, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 44-46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, sisebut Penggugat; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat juga Terbanding; Dan 1. PT. Bank Central Asia (persero) Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Central Asia (Persero) Cabang Utama Veteran - Surabaya di Kantor Cabang Jalan Veteran Nomor 18-24, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Dr. Sudiman Sidabukke, S.H. C.N., M.Hum. 2) Asih Marbawani, S.H, M.Hum. 3) RR. Tantie Supriatsi, S.H. M.H., 4) Rut Shebaria Butar Butar, S.H. M.Kn., 5) Bonar Parulian Sidabukke, S.H. G.Dip, LL.M, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, disebut sebagai Tergugat II; 2. PT. Bank Permata Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Permata Cabang Pembantu Slompretan, Surabaya Jalan Slompretan Nomor 38-40 Surabaya, disebut sebagai Tergugat IV; 3. Setiyono, bertindak sebagai diri sendiri maupun Pemilik dan Penangung Jawab CV. Bina Niaga yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Bukit Permai Blok N Nomor : 03, Serang, Banten dan/atau setidak-tidaknya beralamat di wilayah hukum Republik Indonesia, disebut sebagai TERGUGAT V; Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat II, IV, V;
434 — 345
  • dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;Yang dimaksud dengan menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkanakibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan ata Pejabat Tata Usaha yang menimbulkanakibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP310/WPJ.08/2014 dan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP309/WPJ.08/2014 merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa SKPKB PPh pasal 26 Tahun Pajak 2003 Nomor : 00004/204/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang pengajuan keberatannya diputusdengan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP1693/WPJ.06/2013tanggal 31 Oktober 2013 adalah KTUN yang tidak termasuk dalam apayang dimaksud dala Pasal 2 huruf e UU PTUN, sehingga bisa diajukankeberatan dan keputusannya bisa diajukan banding sesuai dengan Pasal27 UU KUP dan sebagai dasar dilakukan banding sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 6 UU Pengadilan Pajak, sehingga sesuai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 144/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
H. Wawan Setiawan, SE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya, SE., Widi Wulandari
509 — 400
  • Negara (Hukum Administrasi Negara);Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telahmemenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akanmengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UndangUndang tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Keputusan TataUsaha Negara (KTUN
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 460/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Nopember 2017 — DJARUM WIBOWO CS >< PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIRUT PERUSAHAAN UMUM DAMRI CS
53 — 31
  • Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 s.d. 7 tersebut di atas, KeputusanDireksi Perum Damri tentang status kepegawaian Para Penggugatmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka saat iniPengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UndangUndangUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 51 Tahun2009.9.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I KETUT ASTAWA TERGUGAT - NENGAH SUSUN - NANG ARTI. - NYOMAN KONER. - KETUT KARI. - WAYAN SURA. - WAYAN NOJA. - NENGAH GEREH. - NENGAH KORNA. - DADONG MUNGKRENG. - WAYAN DAYUH. - NYOMAN MANIK. - NENGAH GELGEL. - NENGAH DUGDUG - KETUT MINGGU. - WAYAN TIKA.
116 — 143
  • Apabila satusatunya penentuapakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansihak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata, sehinggaberdasarkan halhal tersebut, materi eksepsi angka 1 tidak beralasan menuruthukum dan harus ditolak ;2.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 13 Agustus 2015 — PT BUMI ENERGY KALTIM; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PENAJAM PRIMA COAL (Tergugat II Intervensi 1); - PT ENERGY PENAJAM MANDIRI (Tergugat II Intervensi 2);
125 — 40
  • PETITUMDalam Penundaan Pelaksanaan KTUN:1.menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk penundaanpelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat KeputusanBupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/Halaman 35 dari 244. Putusan No. 05/G/2015/PTUNSMD36XII/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Revisi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/11IUP OP/DISTAM/XI/2011 Tentang Persetujuan Perubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi KepadaPT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
360 — 252
  • Namun kalau belum didaftarkan, maka Keputusan persetujuanpemberian hak itu yang digugat;Bahwa Ahli berpendapat jika bicara mengenai Asas Presumptio lustaeCausa yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum,sampai keputusan itu dinyatakan batal atau di cabut, namun kalau maumembatalkan atau mencabut maka harus ada cacat hukumnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Pemohon Banding;bahwa dengan demikian Surat keputusan Keberatan yang diterbitkanoleh Terbanding, menurut Majelis telah sesuai dengan aturan danketentuan yang berlaku;Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasiargumentasi tersebut diatas, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :1.Bahwa SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor00005/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang pengajuan keberatannyadiputus dengan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP1692/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah KTUN
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 18-05-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agm
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 59
  • Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum diatas, sangatlahBerdasar dan Sangat Beralasan Hukum kiranya Majelis Hakimperkara a quo memutuskan Pengadilan Negeri Argamakmur tidakdapat diterima karena tidak berwenang mengadili sengketaAdministrasi Negara dan atau Sengketa Keputusan PejabatTata Usaha Negara (KTUN)B.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
400 — 316
  • perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuKetentuan pasal 1 angka 10 tersebut dengan tegas menyatakansuatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata UsahaNegara jika memenuhi tiga kriteria yaitu Objek sengketanya adalahHalaman 70 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDGKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PN KALIANDA Perdata Tanah
Register : 23-03-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2017 — Penggugat: 1.Tn. OEY ALBERT 2.SANTOSO 3.Ny. YULIANA 4.Tn. ALFRED Tergugat: 1.Tn. MADE INDRA 2.DAYA KURNIA Turut Tergugat: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL .BPN.
117 — 9
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor5 Tahun 1986 Jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang PerubahanUndangUndang No. 5 Tahun 1986, Sertifikat Tanah MerupakanKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN ).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
106 — 27
  • Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum.Berdasarkan definisi dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1angka 9 UU PTUN tersebut tampak bahwa Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) memiliki unsurunsur sebagai berikut:a.Penetapan tertulis bukan hanya dilihat darl bentuknya saja tetapilebih ditekankan kepada isinya, yang berisi kejelasan tentang:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yangmengeluarkannya;b. Maksud serta mengenal hal apa isi tulisan tersebut; danC.