Ditemukan 558 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — IR. YUNI SIKALA KOPE atau IR. YUNI SIKALA
190132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • seharusnya Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra MemoriBanding/Semula Terdakwa karena tidak ada hubungan dengan perkara ini,seyogyanya Pemohon Kasasi/Pemohon Kontra Memori Banding/SemulaTerdakwa tidak dikenakan Tindak Pidana Korupsi, mohon kiranya HakimAgung dapat memeriksa kembali perkara ini ;Putusan Judex Facti :Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalamdakwaan Primai, telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasanpembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diriTerdakwa
Putus : 15-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 15 April 2014 — SIDARTA NUGROHO, SH.MM, Bin H. SUMARNO ; HASTO SUKAMTO Bin WIRO SUHARJO
4218
  • ribu rupiah )Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan di persidangan, baikoleh terdakwa sendiri maupun para penasihat hukumnya;Setelah mendengar replik yang disampaikan oleh penuntut umum,dimana penuntut umum pada pokoknya bertetap pada tuntutan yang telahdiajukannya;Setelah mendengar duplik yang disampaikan oleh terdakwa maupunpenasihat hukum, dimana mereka pada pokoknya bertetap pada pembelaanyang telah diajukan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaansebagai berikut :PRIMAI
Putus : 11-11-2015 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 11 Nopember 2015 — IWAN YULIANES, SE. MM BIN MADJID MU’AZ
15341
  • Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang bahwa dengan bentuk dakwaan demikian, akan terlebih dahulumempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair dapat dibuktikan,maka Dakwaan Subsidiair dan seterusnya tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknyabila Dakwaan Primai tidak terbukti, maka kami akan membuktikan DakwaanSubsidiar dan apabila Dakwaan Subsidair dapat dibuktikan, maka Dakwaan LebihSubsidair tidak perlu lagi dibuktikan
Putus : 16-07-2014 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PID.SUS/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si
8280 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bilamana mencermati unsurunsur Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 2 Ayat (1) mulai darihuruf a sampai dengan huruf g sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua begitu pulaterhadap Dakwaan Ketiga Primai Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a adalah padapokoknya mempermasalahkan bahwa harta kekayaan tersebut telah diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana, hal inilah yang dijadikan dasar oleh MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan a quo hartakekayaan
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
214165
  • RITA WIDYASARIf. 1 (satu) bundel dokumen asli check list berkas permohonan ijinlokasi nama perusahaan PT SAWIT GOLDEN PRIMA, besertalampirannya berupa asli surat nomor : 015/SmdSGP/V/2011tanggal 04 mei 2011 perihal permohonan perpanjangan ijin lokasiyang ditandatangani HERRY SUSANTO GUNg. 1 (satu) bundel dokumen nomor 050.13/340/BAPPV.11/V/2014tanggal 14 mei 2014 perihal klarifikasi kawasan yangditandatangani IR.H.TOTOK HERU SUBROTOh. 1 (satu) bundel dokumen monitoring land clearing PT SAWITGOLDEN PRIMAi
    kartanegara, provinsi Kalimantan timurno.171a 24.1 (satu) bundel dokumen laporan identifikasi lahan di areal PTSAWIT GOLDEN PRIMA kecamatan muara Kaman,kabupaten kutai kartanegara, provinsi Kalimantan timurno.171b 25.1 (satu) buah map kuning yang terdapat tulisan sabangmerauke stofmap folio, yang berisi :g. 1 (satu) bundel dokumen nomor /590/PPT/A.Ptn/IX/2014tanggal September 2014 perihal kelengkapan berkash. 1 (satu) bundel dokumen check list berkas permohonan ijinlokasi nama perusahaan PT SAWIT GOLDEN PRIMAi
Register : 12-12-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Skg
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Monica Meiti Tambing, SH
Terdakwa:
1.Yayan Bin Mude
2.Jamaluddin Alias Jamal Bin Landu
244
  • Jamaluddin Alias Jamal Bin Landu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram: sebagaimana dakwaan Primai Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Yayan Bin Mude dan Terdakwa II.

Register : 17-12-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 13 Juni 2016 — Abdul Gani Tamher
16637
  • Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidanadalam Dakwaan Primai.;Halaman 2 dari 231 hal.
Register : 12-08-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Kbm
Tanggal 20 Desember 2010 —
6413
  • waktu yangtidak terlalu lama sehingga baik dari niat, perbuatan yang dilakukan sama macamnyadan waktu dilakukannya perbuatan tidak terlalu lama (antara tahun 2002 sampaidengan tahun 2009 yang dilakukan secara terus menerus) sehingga memenuhi unsurperbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakandalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan171pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primai
Putus : 21-01-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — Prof. DR. H. ABDUS SALAM, Dz,MM.
6424
  • Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,dan Lebih Subsidair melanggar Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20224tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primai
Putus : 29-09-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 29 September 2014 — - H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si Vs. - JPU
7417
  • PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/2009, tanggal 17 Juni2009 dan Jumlah kerugian keuangan Daerah tersebut telah dikembalikansecara keseluruhan ke kas Daerah;Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsideritas atau primai subsidair
Register : 13-04-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
S U G I M I N, SH
Terdakwa:
RUDHY DWI CHRYSNAPUTRA, SE
16260
  • 1 (satu) Bendel Jadwal Angsuran Restrukturisasi anggsuran Puskopsuah Al Kamil Jatim dan Koperasi Primair Binaannya yang tidak di dicover Asuransi Penjaminan Askrindo Syariah dan Jadwal Angsuran Restrukturisasi anggsuran Puskopsyah Al Kamil Jatim dan Koperasi Primair Binaannya yang di dicover Asuransi Penjaminan Askrindo Syariah(Restruk I, Restruk II dan Restruk III)
  • 1 (satu) Bendel Posisi Akhir Kredit (Juli 21020) Puskopsyah dan Koperasi Primai binaannya
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
4191205
  • RITA WIDYASARIf. 1 (satu) bundel dokumen asli check list berkas permohonan ijinlokasi nama perusahaan PT SAWIT GOLDEN PRIMA, besertalampirannya berupa asli surat nomor : 015/SmdSGP/V/2011tanggal 04 mei 2011 perihal permohonan perpanjangan ijinlokasi yang ditandatangani HERRY SUSANTO GUNg. 1 (satu) bundel dokumen nomor 050.13/340/BAPPV.11/V/2014tanggal 14 mei 2014 perihal klarifikasi kawasan yangditandatangani IR.H.TOTOK HERU SUBROTOh. 1 (satu) bundel dokumen monitoring land clearing PT SAWITGOLDEN PRIMAi
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — KHAIRUDIN
3411152
  • kartanegara, provinsi Kalimantan timurno.171a 24.1 (satu) bundel dokumen laporan identifikasi lahan di areal PTSAWIT GOLDEN PRIMA kecamatan muara Kaman,kabupaten kutai kartanegara, provinsi Kalimantan timurno.171b 25.1 (satu) buah map kuning yang terdapat tulisan sabangmerauke stofmap folio, yang berisi :g. 1 (satu) bundel dokumen nomor /590/PPT/A.Ptn/IX/2014tanggal September 2014 perihal kelengkapan berkash. 1 (satu) bundel dokumen check list berkas permohonan ijinlokasi nama perusahaan PT SAWIT GOLDEN PRIMAi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
424571
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primai DAN secara bersama sama melakukantindak pidana pencucian perbuatan mana satu sama lain salingada hubungannya sedemikian rupa dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2ayat (1) huruf a Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangJo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.
Register : 16-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN
5148
  • Mengadili :

    1. Menyatakan terdakwa HAYATUL AKBAR, SH.tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primai Penuntut Umum tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa HAYATUL AKBAR, SH,.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
    4. Menjatuhkan pidana